tahun 2011, Terdakwa YUSLAN MADRAS melakukanpembangunan pondasi untuk membangun rumah di atas tanah bersertifikatdengan Nomor Hak Milik 3645 tanggal 4 April 2011 milik saksi korban Ny.SYOFINAR;Bahwa Terdakwa melakukan pembangunan rumah di atas tanah bersertifikatdengan Nomor Hak Milik 3645 tanggal 4 April 2011 milik saksi korban Ny.SYOFINAR tanpa seizin dari saksi korban yang memiliki tanah tersebut;Bahwa saksi korban dan saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWODIPONEGORO Alias ERIK pernah melakukan peneguran

terhadap Terdakwapada saat Terdakwa membangun pondasi rumah, bahwa tanah yang Terdakwamembangun rumah di atasnya tersebut adalah milik saksi korban Ny.SYOFINAR, namun Terdakwa tidak mengindahkan peneguran yangdisampaikan oleh saksi korban dan saksi RADEN MAS MURTASA ERYSUDEWO DIPONEGORO Alias ERIK, malahan Terdakwa tetap melanjutkanpekerjaan pembangunan rumahnya tersebut;Bahwa pekerjaan pembangunan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa tidakmemiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota

persidangan tersebut Pemohon hadir, dan menyatakan belumsiap menghadirkan saksi diersidangan, dan mohon ditunda sampai tanggal12 Juli 2018, pada persidangan tanggal tersebut, Pemohon tidak hadir,setelah diperiksa panjar biaya persidangan, ternyata panjar biaya persidanguntuk selanjutnya tidak cukup untuk memanggil Pemohon, selanjutnya MajlisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari menegurPemohon untuk menambah panjar biaya perkara, sejak tanggal 12 Juli 2018;Bahwa setelah disampaikan surat peneguran

oleh Panitera kepadaPemohon, sejak terhitung tanggal peneguran sampai dilaporkan kepadaMajelis Hakim tanggal 23 Agustus 2018, Pemohon tidak menambah panjarbiaya perkara, yaitu sudah lebih dari 1 (satu) bulan lebih, selanjutnyadikeluarkan Surat Keterangan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Wno tanpa tanggal2018 oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosani;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan

pekerja TERGUGAT yang melakukan pemagaran dilokasi dengan menggunakan drum bekas ; ~~~~~~~~~~~~~~Bahwa, tanah yang TERGUGAT kuasai dengan lebar 25 m panjang30 m yang terletak di Areal III Pamusian Kelurahan Kampung VIKecamatan Tarakan Timur dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Utara : Jalan Pertamina ; ~~~~~~Sebelah Timur : Tanah Pertamina / lokasi sumur230/63/156 ; ~~~~~7Sebelah Barat : Jalan Pertamina ; ~~~~Sebelah Selatan : Tanah Pertamina / lokasi sumur 284 ; Bahwa, setelah dilakukan peneguran

TERGUGAT dengan melakukan pemagaran danmendirikan bangunan dengan tanpa hak di atas tanah milikPENGGUGAT jelas merupakan perbuatan melawan hukum = yangmerugikan PENGGUGAT ; ~~~777 777Pada tanggal 12 Maret 2010 pihak PENGGUGAT melakukankoordinasi dengan Kelurahan Kampung VI Tarakan Timur untukmelakukan tindakan lanjutan atas teguran pertama PENGGUGATkepada pihak TERGUGAT dan pihak Kelurahan Kampung VI TarakanTimur melalui staf Penertiban Kelurahan Kampung VI TarakanTimur untuk melakukan peninjaunan dan peneguran

adalah TERGUGAT meyakini tanahdimaksud adalah tanah milik TERGUGAT diperoleh secara terangberalas hak yang dilegalisasi oleh pejabat publik yangberwenang, kemudian TERGUGAT melihat di lokasi saat itu sudahberdiri Kantor KPU Kota Tarakan dan bangunan bangunanlainnya, kemudian jarak bangunan TERGUGAT kurang lebih 20 m10dari kepala sumur Pamusian III adalah dalil tidak benar, faktadi lapangan jauh sekali dari kepala sumur dimaksud ; Bahwa, dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa, PENGGUGATmelakukan peneguran

secara lisan kepada para pekerja TERGUGATyang melakukan pemagaran adalah dalil tidak benar, karenafakta sebenarnya bahwa peneguran dilakukan setelah bangunanjadi, singkatnya justru sudah berdiri bangunan di lokasi milikTERGUGAT baru ada peneguran, terkesan si penegur tidak tahuSiapa pemiliknya, dikesankan secara umum tanah tidak bertuanalias ditelantarkan ~ oem ssBahwa, dalil PENGGUGAT setelah melakukan peneguran tJlisanditindaklanjuti dengan 2 (dua) kali melayangkan surat faktanyajustru surat surat

melanggar ketentuan PeraturanKeselamatan Kerja Tambang, Minj Politie Reglement (MPR) No. 341dan SK Menteri Pertambangan yang membahayakan keselamatan nyawadan lingkungan sekitarnya, sedangkan pihak TERGUGAT menyangkaltelah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGATmenyakini tanah yang dimaksud adalah tanah milik TERGUGAT yangdiperoleh secara terang beralas hak yang dilegalisasi olehpejabat publik yang berwenang dan jarak bangunan TERGUGAT jauhsekali dari kepala sumur tersebut selain itu peneguran

Herman Johanes oleh Presiden RI dengan KeputusanPresiden RI Nomor 80 tahun 1996 tanggal 11 Oktober 1996.Bahwa pada tahun 2001, Pemangku Adat di Sonraen bersamasamadengan Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Amarasi Selatanmelakukan peneguran dan larangan kepada terdakwa dan beberapa orangwarga Sonraen yang juga menggunakan dan menduduki kawasan hutantersebut, namun Terdakwa yang tidak mengindahkan larangan tersebutsehingga oleh Pemangku Adat telah diberikan sanksi berupa denda adat.Setelah

Herman Johanes oleh Presiden RI denganKeputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 1996 tanggal 11 Oktober1996.Bahwa pada tahun 2001, Pemangku Adat di Sonraen bersamasamadengan Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan AmarasiSelatan melakukan peneguran dan larangan kepada terdakwa danbeberapa orang warga Sonraen yang juga menggunakan~ danmenduduki kawasan hutan tersebut;Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut sehinggaoleh Pemangku Adat telah diberikan sanksi berupa denda adat;Bahwa setelah

Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 :106);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa mengolah lahan hutan dengan menanampohon seperti pinang, kemiri, kelapa dan pohon pisang dan mengambilhasilnya untuk keperluan pribadinya, Terdakwa telah mengetahui bahwalahan yang dikelolanya berada dalam kawasan hutan Taman Hutan Raya;Menimbang, bahwa tahun 2001, Pemangku Adat di Sonraen bersamasama dengan Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan AmarasiSelatan melakukan peneguran

Herman Johanes oleh Presiden RI dengan Keputusan PresidenRI Nomor 80 tahun 1996 tanggal 11 Oktober 1996;Menimbang, bahwa pada tahun 2001, Pemangku Adat di Sonraenbersamasama dengan Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) KecamatanAmarasi Selatan melakukan peneguran dan larangan kepada terdakwa danbeberapa orang warga Sonraen yang juga menggunakan dan mendudukikawasan hutan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebutsehingga oleh Pemangku Adat telah diberikan sanksi berupa denda

selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyabertanggal 10 Februari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0632/Pdt.G/2017/PA.Cbnbeserta semua Suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut;Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan AgamaCibinong tanggal tertanggal 8836, yang pada pokoknya telah menegurPemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran

disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyabertanggal 01 Oktober 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2874/Pdt.G/2015/PA.Cbnbeserta semua Suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut;Setelan membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan AgamaCibinong tanggal tertanggal 8 April 2016, yang pada pokoknya telah menegurPemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran

Termohon sebesarRp 150.000, dan biaya pemberitahuan amar putusan kepada Termohonsebesar Rp. 75.000 ,Oleh karena itu, sidang oaleh Ketua majelis dinyatakan ditunda, danketua Majelis menetapkan, bahwa perkara ini akan ditentukan hari sidangnyalagi setelah Pemohon membayar kekurangan biaya panjar tersebut, denganperintah kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk menegurPemohon supaya membayar kekurangan biaya panjar tersebut dalam tenggangwaktu selama 30 (tiga puluha) hari sejak tanggal surat peneguran

HijriahMenimbang, bahwa pada sidang yang kelima ternyata panjar biayadinyatakan habis, berhubung panjar biaya perkara ini telah habis, maka untuk dapatdilanjutkan persidangan perlu dipanggil lagi, lalu ketua majelis hakimmemerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon dan Panitera Pengadilan AgamaNegara telah menegur Pemohon dengan suratnya Nomor: W.15.A.11/170/II/2014tanggal 7 Februari 2014, perihal teguran untuk membayar tambahan panjar biayaperkara;Menimbang, bahwa setelah kurun waktu (satu) bulan setelah peneguran

tidak pulamewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan;Menimbang, bahwa telah ternyata panjar biaya perkaranya telah dinyatakanhabis, maka untuk dilanjutkan persidangan, Pemohon diharuskan menambah panjarbiaya perkara, untuk memanggil Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Negara dengan suratnyaNomor: W.15.A.11/170/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 telah menegur Pemohonuntuk menambah panjar biaya perkara;Menimbang, bahwa setelah satu bulan sejak peneguran

Akan tetapi karena gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas tersebut memohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka olehkarenanya tidak dapat dilakukan peneguran untuk menambah biaya panjar perkara,sebab acara peneguran untuk menambah panjar biaya perkara hanya berlaku untukperkara yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon yang mampu dan sanggupuntuk membayar biaya perkara, bukan untuk perkara Prodeo; Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak datang dan tidak pulamewakilkan

Nomor : 2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut, senyatanya Juru SitaPengganti Pengadilan Negeri Purwokerto telah juga mengkeluarkanRelas Panggilan Peneguran (Aanmaning) kepada Terlawan danTerlawan Il, yang mana pada pokoknya berisi untuk melaksanakansecara sukarela Isi Putusan Putusan Pengadilan Negeri PurwokertoNomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt tanggal 18 Februari 2015 Jo.

PutusanPengadilan Tinggi Semarang Nomor : 185/Pdt/2015/PT.Smg Jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 2721 K/Pdt/2015, tanggal 29 maret 2016yang telah berkuatan hukum tetap, dalam tempo 8 (delapan) hariterhitung sejak dilakukannya peneguran tersebut. (Pemberian teguranoleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dijadwalkan baru akandilakukan pada hari kamis, tanggal 17 November 2016, jam : 09.00 Wib):;7.

Jo.Nomor : 2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016, senvatanvaadalah sama dengan objek sengketa yang telah dimiliki dandikuasaiterbihdahuluolehPelawan sesuai Putusan Pengadilan NegeriBanyumas Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Bms, tertanggal 15 Juni 2016,dan telah berkekuatan hukum tetap Jo Penetapan Ketua PengadilanNegeri Banyumas Nomor : 1/Pdt.Eks/2016/PN.Bms Jo. 12/Pdt.G/2016/PN.Bms, tentang Perintah Peneguran (Aanmaning) tertanggal, 18Agustus 2016, dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan SecaraSukarela

tertanggal 6 Juli 2014antara DUDUNG ABDULLAH SE dengan MOCHAMAD ZAKARIA, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P 10;11.Foto copy Surat Somasi atau Surat Peneguran yang ke2 (dua)tertanggal 20 Juli 2014 antara DUDUNG ABDULLAH SE denganMOCHAMAD ZAKARIA, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda P 11; 12.

Bms Jo No. 12/Pdt.G/2016/PN.Bms dan atas Penetapantersebut telah dilakukan Panggilan Peneguran (Aanmaning) kepada Terlawan ;dan berdasarkan bukti bertanda P16 / T.I13 telah dibuatkan Berita AcaraPelaksanaan Putusan Secara Sukarela Nomor : 1/Pdt.Eks/2016/PN. Bms JoNomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Bms; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.IIl & TT1, T.NI&TT. 2dan T.lll & TT3 berupa putusan perkara perdata kasasi Nomor : 2721 K/Pdt/2015 Jo Nomor : 185/Pdt.G/2015/PT.

MARIATI kepada MASIAH dan oleh MASIAH telahdijual kepada SUNARTO DJAJA RAHARDAMA ; Bahwa benar saksi telah melakukan peneguran kepada Terdakwa untuksegera meninggalkan tanah tersebut dan juga telah dilakukan pembicaraandi kantor kelurahan Babatan, namun mereka Terdakwa tidak maumeninggalkan tanah milik saksi tersebut, sehingga yang berhak saksiSUNARTO DJAJA RAHARDJA yaitu tidak bisa menguasai tanah tersebut.Dan akibat kejadian tersebut saksi SUNARTO DJAJA RAHARDJA merasadirugikan karena tidak bisa

MARIATI kepada MASIAH dan oleh MASIAH telahdijual kepada SUNARTO DJAJA RAHARDAMA ;Bahwa benar saksi telah melakukan peneguran kepada Terdakwa untuksegera meninggalkan tanah tersebut dan juga telah dilakukan pembicaraandi kantor kelurahan Babatan, namun mereka Terdakwa tidak maumeninggalkan tanah milik saksi tersebut, sehingga yang berhak saksiSUNARTO DJAJA RAHARDJA yaitu tidak bisa menguasai tanah tersebut.Dan akibat kejadian tersebut saksi SUNARTO DJAJA RAHARDJA merasadirugikan karena tidak bisa

MARIATI kepada MASIAH dan oleh MASIAH telahdijual kepada SUNARTO DJAJA RAHARDAJA ;Bahwa benar saksi telah melakukan peneguran kepada Terdakwa untuksegera meninggalkan tanah tersebut dan juga telah dilakukan pembicaraandi kantor kelurahan Babatan, namun mereka Terdakwa tidak mauHal. 5 dari 12 hal. Put.

MARIATI kepada MASIAH dan oleh MASIAH telahdijual kepada SUNARTO DJAJA RAHARDJA ;Bahwa benar saksi telah melakukan peneguran kepada Terdakwa untuksegera meninggalkan tanah tersebut dan juga telah dilakukan pembicaraandi kantor kelurahan Babatan, namun mereka Terdakwa tidak maumeninggalkan tanah milik saksi tersebut, sehingga yang berhak saksiSUNARTO DJAJA RAHARDJA yaitu tidak bisa menguasai tanah tersebut.Dan akibat kejadian tersebut saksi SUNARTO DJAJA RAHARDJA merasadirugikan karena tidak bisa

Wp;Fotokopi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 14 Desember 2016 yang sudah dilegalisir; Fotokopi Penetapan Peneguran Nomor Perkara 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 19 Januari 2017 yang sudah dilegalisir; Fotokopi Penetapan Perintah Eksekusi Nomor Perkara 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 3 Februari 2017 yang sudah dilegaiisir: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada H.Darna Bakti Nomor W20A2/1056/HK.O5/VI/2017 tanggal 16 Juni2017 yang sudah dilegalisir; Fotokopi

Taefe; Fotokopi Putusan Nomor Perkara 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal14 Desember 2016 yang telah dilegalisir; Fotokopi Penetapan Peneguran Nomor Perkara 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 19 Januari 2017 yang telah dilegalisir; Fotokopi Penetapan Perintah Eksekusi Nomor Perkara 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 3 Februari 2017 yang telah dilegalisir: Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Perintah Eksekusi kepada H.Darna Bakti Nomor W20A2/1056/HK.O5/VI/2017 tanggal 16 Juni2017 yang telah dilegalisir;Hal. 3 dari

Menetapkan menurut hukum bahwa peneguran para Tergugat atasobjek sengketa adalah peneguran yang tidak berdasar hukum;5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialamioleh Penggugat selama 15 tahun sebanyak Rp 7.500.000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah);6. Menyatakan bahwa segala surat yang dimiliki para Tergugatsehubungan dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidakmengikat, setidaktidaknya dinyatakan batal demi hukum;7.

Hal.1 dari 2 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di muka, makaternyata penggugat tidak memenuhi isi surat peneguran tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Pengadilan Agama berpendapat penggugat tidak bersungguhsungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkaratersebut dari register.Menimbang, bahwa untuk kepentingan adminisitrasi yustisial, makadiperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dariregister perkara.MENETAPKANMemerintahkan

juta lima ratus riburupiah).Surat Teguran No.MKL/10/1651 tgl 18042016 perihal Tagihan TunggakanKartu Kredit BNI JCB No.3563930000003344.Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upayapeneguran pertamakepadaTERGUGAT (Debitur) agar melaksanakankewajibannyauntuk membayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT.Surat Teguran No.MKL/10/2011 tgl 20052016 perihal Tagihan TunggakanKartu Kredit BNI JCB No.3563930000003344.Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya peneguran

keduakepada TERGUGAT (Debitur) agar melaksanakankewajibannyauntukmembayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT.Surat Teguran No.MKL/10/2113 tgl 16062016 perihal Tagihan TunggakanKartu Kredit BNI JCB No.3563930000003344.Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya peneguran ketiga kepada TERGUGAT (Debitur) agar melaksanakankewajibannya untukmembayar angsuran kredit kepada PENGGUGAT.Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas,PENGGUGAT mohon kepada Ketua

No.1745 K/Pid/2009berakhir tahun 1997, walaupun sewa tersebut sudah berakhir, namun Ny.PATTINASARANY masih menempatinya, walaupun oleh saksi ZAKY ABUBAKAR BAWAZIER sudah melakukan peneguran agar segera meninggalkantempat tersebut, namun tidak ditanggapi sampai akhirnya dilakukanmusyawarah terjadi kesepakatan bahwa saksi ZAKY ABU BAKARBAWAZIER akan memberikan uang Rp.28.000.000, (dua puluh delapan jutarupiah) dan baru dibayarkan Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankuitansi pembayaran (telah

PATTINASARANY (almarhum), namun sudahberakhir tahun 1997, walaupun sewa tersebut sudah berakhir, namun Ny.PATTINASARANY masih menempatinya, walaupun oleh saksi ZAKY ABUBAKAR BAWAZIER sudah melakukan peneguran agar segera meninggalkantempat tersebut, namun tidak ditanggapi sampai akhirnya dilakukanmusyawarah terjadi kesepakatan bahwa saksi ZAKY ABU BAKARBAWAZIER akan memberikan uang Rp.28.000.000, (dua puluh delapan jutarupiah) dan baru dibayarkan Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankuitansi

di Jalan D, Dusun F, Kelurahan G, Kecamatan H, KabupatenMaros, selanjutnya disebut tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 6 April 2011 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 166/Pdt.G/2011/PA.Sgm. berserta suratsurat yang berkaitan dengan berkas perkaratersebut.Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama SungguminasaNomor W20A18/747/HK.05/VI/2011, tertanggal 7 Juni 2011 yang padapokoknya telah melakukan peneguran

bertempatkediaman di G Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, selanjutnyadisebut sebagai tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 17 Pebruari 2011 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 82/Pdt.G/2011/PA.Sgm. berserta suratsurat yang berkaitan dengan berkas perkaratersebut.Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama SungguminasaNomor W20A18/459/HK.O5/II/2011, tertanggal 28 Maret 2011 yang padapokoknya telah melakukan peneguran

HonggoWiyoto (Kholosyen) perihal : Somasi/Peneguran/ Klarifikasi(bukti sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Surat dari Kantor Hukum M. Syamsudin SH.Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2015/PTUNBDG1011121314Bukti P 9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14M.Hum & Rekan, tanggal 22 Juni 2015 kepada Sdr. HonggoWiyoto (Kholosyen) perihal : Peneguran/Peringatan/SomasiKe Dua (bukti sesuai dengan aslinya).

Honggo Wiyoto (Kholosyen)perihal : Somasi/Peneguran/ Klarifikasi kepada Penggugat tertanggal 09 Juni 2015perihal somasi/penegurar/klarifikasi, surat mana telah diterima oleh PenggugatHalaman 30 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2015/PTUNBDGdan sebagaimana diakui oleh Penggugat pada penjelasan pengantar daftar buktiPenggugat, bersama surat tersebut dilampirkan foto copy Kutipan Akta KelahiranNo. 266/1992 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Januari 1992 yangmenjadi objek sengketa

, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Penggugat telahmengetahui adanya Kutipan Akta Kelahiran yang menjadi objek sengketa sejakditerimanya Surat Somasi/peneguran/klarifikasi tertanggal 09 Juni 2015 tersebutkarena di dalam surat tersebut telah terdapat lampiran fotocopi Kutipan AktaKelahiran yang menjadi objek sengketa, sehingga dengan adanya fotocopi KutipanAkta Kelahiran tersebut, Penggugat telah mengetahui pula bahwa di dalamfotocopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut memuat keterangan kelahiran seoranganak

., beserta semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut;Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barattanggal tertanggal 26 Februari 2014, yang pada pokoknya telah menegur Pemohonagar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran tersebut memenuhipembayaran sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sebagai kekuranganpembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalamwaktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon