Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa unsur pengertian tanpa hak atau melawan hukum,adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatantersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat,sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatantersebut dan perbutan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannyadengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

dilarang oleh undangUndang dan Terdakwa tidakmempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, selain itu pula Terdakwabukanlah seorang ilmuwan maupun apoteker, namun Terdakwa tetapmelakukannya;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti;Hal 32 dari 36 hal Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN TpgMenimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur daripasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo.

mengenai tingkah laku orangorang sebagaianggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikutpenjelasannya jucto Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, Narkotika Golongan tersebut hanya dapat digunakan untuktujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi untukkepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (3) jucto Pasal53 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang hanyadapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika apabila ia berstatus sebagaipasien yang untuk itu harus dengan resep dokter atau dilengkapi dengan buktiyang sah lainnya;Menimbang, bahwa yang dimakud dengan perbuatan "menggunakannarkotika ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

mengakibatkan ketergantungandan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan NarkotikaGolongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakandalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sertamempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Ran.Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini dengandakwaan yang berbentuk alternatif kedua yaitu melanggar ketentuan dalamPasal 112 Ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang selengkapnya berbunyi : tanoa hak atau melawan hukummemiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum inimemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.

Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwamelakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsurpasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhidalam perbuatan para Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpahak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan para Terdakwa tidak adaizin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebutdi atas ;Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 112ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatanPara Terdakwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakHalaman 32 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Gsk.pidana dan Prekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114,112.....dst ;Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukandalam penjelasan Pasal 132 ayat

Undang undang nomor 35 Tahun 2009, adalah dakwaan yang tepatdikenakan dan dinyatakan terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengandemikian maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harusdibatalkan.

dengan surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa Kim Anne Aloggia yang didakwa sebagaipelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah adalah orang yang sehat jasmanimaupun akalnya, dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapatmengikuti persidangan dengan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yangdiajukan kepadanya, sehingga karenanya Terdakwa dipandang mampu secarahukum mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum,Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikanpenjelasan, namun Undangundang telah memberikan pengaturan tentangsegala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor danekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika, dengan tujuanuntuk menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan narkotika dan

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair Pasal 112ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo.Pasal 40 Jo.Pasal 43 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secaralimitatif mengatur Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahuntuk selanjutnya didistriousikan kepada apotek, rumah sakit, lembaga ilmupengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintahtertentu;Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan bukantanaman dalam lampiran Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasukdidalamnya adalah Metamphetamine, yang dikenal di Indonesia sebagai Sabu sabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untukPara gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yangdapat dihisap lewat pipa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalampersidangan, pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIBSaksi Edi Susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)menelpon

Menyatakan terdakwa A.A GEDE RAI tsecara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana Melakukan percobaan ataupermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atauprekusor narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual belli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan beratnya melebihi 5gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)jo pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun

2009 tentangNarkotika dalam dakwaan Primair ;2.

Bertentangan dengan hukum objektif.Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukumyaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukandengan Undang Undang.Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN BtmLebin khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannyadengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkkotika adalah tanpajin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu MenteriKesehatan atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan

Btm.yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenanguntuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat danMakanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapatdisalurkan oleh industri

seberat + 497,3 Gram untuk diserahkan kepadaNURMAN Als KOMENG (berkas terpisah) tersebut atas perintah TerdakwaUCHE KELVIN EMEKA Als KELVIN (WN Nigeria) (berkas terpisah).Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 April 2014 telah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti Narkotika yangdisita dari Terdakwa LIA NURJANAH dengan kesimpulan benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut61 Lampiran Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa dari keterangan saksisaksi di persidangan terdapat persesuaiandengan keterangan Terdakwa dan telah sesuai dengan alat bukti suratdan/atau keterangan ahli serta telah sesuai pula dengan barang bukti yangdiajukan ke depan persidangan, sehingga telah ternyata sebagaipetunjukbahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 8(delapan) bungkus klip bening dengan berat brutto + 801 gram dari SAUTPASARIBU ALS OM JHON dan HENI JULITA.Bahwa Terdakwa

PAVIPPUSPITO,M.Si dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti nomor4067/2021/NF s/d 4072/2021/NF adalah benar mengandung sediaanHalaman 8 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN MtrMETAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan Nomorurut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)..Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika ;Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwadan penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkotika ini adalah tanpaseizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia;Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatanHalaman 33 dari 37 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN KotTerdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkanoleh Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakeseluruhan unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair dariPenuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterobukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan Narkotika

Menyatakan Terdakwa SURYANTO Als ABUN Anak AKIM (Alm)bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana setiap orang yangtanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk di jual, menjual, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa sabusabusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum

Bahwa menurut arti kata sehari hari, percobaan ialah suatukegiatan yang mengarah ke sesuatu hal (tujuan), akan tetapi tidak sampai padatitik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidakterselesaikan karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya,sedangkan pengertian permufakatan jahat sebagaimana ada dalam Pasal 1angka (18) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orangatau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,membantu

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 20 April2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN RanMenimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depanpersidangan Pengadilan Negeri Ranai, olen karena Terdakwa telah di dakwaoleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaanAlternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1)Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketigamelanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman di dalam pasalpasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 5 (lima) tahunmaka oleh karena Terdakwa belum di dampingi oleh Penasihat Hukum maka,Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Nomor :14/Pid.Sus/2018/PN Ran, tanggal 29 Maret 2018, menunjuk Sdr; AMINUDIN,SH., sebagai Advokad

Shibyan Rogib Amiri alias Rogib karena petugasResnarkoba Kepolisian Resor Karangasem telah melakukan penangkapan dansisa ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Shibyan RogibAmiri alias Rogib sehingga dengan demikian maka Unsur Menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan dalam bentuk tanaman telah terpenuhiAd.4 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percobaan dalampenjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika adalah adanya unsurunsur niat, adanya adanya permulaanpelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan sematamatadisebabkan kehendaknya sendin.Menimang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalamPasal 1 No 18 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalahperbuatan dua orang atau lebih untuk bersekongkol atau bersepakat untukmelakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan menyuruh,menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi

atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindakpidana narkotika atau perseeutor narkotika.Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orangatau. lebin yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatannarkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (Pasal 1angka 18 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkanketerangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yangmembenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti dan surat,telah diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekirapukul 21.30 wib bertempat di Km 25 Manggala Jalan.