Kejaksaan Negeri Jember Mengembalian SPDP.Bahwa, Kejaksaan Negeri Jember dengan Suratnya tanggal 25 Maret2019 yang ditujukan kepada Kapolres Jember, mengembalikan SPDP.sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri JemberNomor : B57/ 0.512.3/ Epp.1/ 03/2019, tanggal 25 Maret 2019 tentangPengembalian SPDP ;Bahwa, dengan dikembalikannya SPDP, maka dapat disimpulkanbahwa pengembalian SPDP cenderung memberikan ketidak pastianhukum, dimana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan maksuddan

ke Kejaksaan Negeri Jembertersebut, Terlapor mengalami keterlambatan pengiriman SPDP atasnama Terlapor Safii tersebut sehingga SPDP tersebut diterima olehKejaksaan Negeri Jember pada tanggal 5 Maret 2019, dan olehkarena jangka waktu pengiriman SPDP tersebut telah melewati 7(tujuh) hari, maka SPDP tersebut dikembalikan lagi olen KejaksaanNegeri Jember kepada Penyidik (Termohon), hal ini merujuk kepadaPutusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2017 Nomor 130/PUU xXIll / 2015 Kejaksaan Negeri Jember

Penyidikan (SPDP) atas nama Terlapor Safi'i, dengantembusan disampaikan kepada Pelapor (Rasidi) dan terlapor (Safi!)

ke Kejaksaan Negeri Jembertersebut, Terlapor mengalami keterlambatan pengiriman SPDP atasnama Terlapor Safii tersebut sehingga SPDP tersebut diterima olehHalaman 69 dari 98 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN JmrKejaksaan Negeri Jember pada tanggal 5 Maret 2019, dan olehkarena jangka waktu pengiriman SPDP tersebut telah melewati 7(tujuh) hari, maka SPDP tersebut dikembalikan lagi oleh KejaksaanNegeri Jember kepada Penyidik (Termohon), hal ini merujuk kepadaPutusan Mahkamah Konstitusi tanggal

pengembalian SPDP dari kejaksaan.7 Bahwa berdasarkan kabareskrim nomor 225 tahun 2017menyebutkan bila SPDP dikembalikan maka dibuat Sprindik barudengan merujuk pada Sprindik lama.

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tidak SahBerdasarkan putusan MK No.130 tahun 2015 tentang penyidik wajibmenyerahkan surat dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum,terlapor dan korban/pelapor dalam batas waktu paling lama 7 hari setelahditerbitkannya surat perintah penyidikan, adapun konsekuensi nya apabilapenyidik dalam batas waktu 7 hari belum menyampaikan ataupunmenyerahkan SPDP tersebut kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapormaka keterlambatan tersebut dijadikan dasar

Bahwa dalam posita point 9 pemohon menyatakan bahwa Penyidik Polseklembak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP) kepada keluarga pemohon setelah diterbitkan surat perintahPenyidikan (Sp.Sidik) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015 tentang kewajibanpenyidik menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor danKorban/pelapor.

Faktanya penyidik Unit Reskrim Polsek lembak telahmengirimkan SPDP atas nama USMAN Bin NURDIN bersamaan denganSPDP tersangka KARDIAT yang diserahkan melalui Kepala Desa Alai untukdisampaikan kepada keluarga tersangka (pemohon) yang berinisiatifmenyampaikan SPDP tersebut (vide bukti T2);8.

) kepada keluarga pemohon setelah diterbitkan surat perintahPenyidikan (Sp.Sidik) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015 tentang kewajibanpenyidik menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor danKorban/pelapor.

Faktanya penyidik Unit Reskrim Polsek lembak telahmengirimkan SPDP atas nama USMAN Bin NURDIN bersamaan denganSPDP tersangka KARDIAT yang dititipkan melalui Kepala Desa Alai untukdisampaikan kepada keluarga tersangka (pemohon) yang berinisiatifmembantu menyampaikan SPDP tersebut (bukti T2);Bahwa dalam penyidikan perkara tersangka atas nama PemohonPraperadilan sdr USMAN Bin NURDIN telah dinyatakan selesai (P21) sesuaidengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor2247/N.6.17/Epp.1/2018. dan

(diberi tanda bukti T22) ;SPDP Nomor : SPDP/168/IX/2013/Satreskrim tgl.3092013, an. dr. Yuni Suryadi, M.Kes. (diberitanda bukti T23.A) ;SPDP Nomor : SPDP/169/X/2013/Satreskrim tgl.3092013, an. Drs. Kusnowo, Apt. (diberi tandabukti T23.B) ;Surat panggilan Nomor: S.Pgl / 190/X/2013/Satreskrim tgl 16102013 a.n. Sdr. M. ELIdris. (diberi tanda bukti T24.A) ;BAP saksi a.n. Sdr. M. EL Idris. tgl 31102013Surat panggilan Nomor: S.Pgl / 215 /XI / 2013 /Satreskrim tgl 21112013 a.n. Sdr.

,S.Sos.Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Copy dari(SPDP) Nomor: SPDP/58/IV/2015/Satreskrim, tgl 2 copy42015 a.n. Tsk Sdr. Budi Waskito, B.E., S.Sos;(diberi tanda bukti T39.A) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Copy dari asli(SPDP) Nomor: SPDP/59/IV/2015/Satreskrim, tgl 242015 a.n. Tsk Sdr. drg. Priyo Langgeng Tribinuko,M.M. (diberi tanda bukti T39.B) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/60/IV/2015/Satreskrim, tgl2 dengan asili42015 a.n. Tsk dr.

Praminto Nugroho, Sp.M; (diberitanda bukti T39.C) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/61/IV/2015/Satreskrim, tgl2 dengan asili42015 a.n. Tsk Sdr. Dewanto Eko Putro, M.M.(diberi tanda bukti T39.D) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/62/IV/2015/Satreskrim, tgl 2 dengan asili42015 a.n. Tsk Sdr.

atas nama dr.Yuni Suryadi, dan Drs Kusnowo A.pt telah dikeluarkan( surat bukti T23 a dan 23 b) sedangkan SPDP untuk tersangka BUDIWASKITO,B.E.S.Sos. ( Surat Bukti T 38a), SPDP atas nama Tersangka PriyoLanggeng Tribinuko, M.M.

, dengan keluarnya SPDP itu makapenydik wajid memberitahukan kepada JPU ,dan berdasarkan putusan MKbahwa SPDP itu menentukan kepada penyidik wajib diberitahukan kepadaJPU ;Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan Mahkamh Konstitus!

Sel.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP") setelah SuratPerintah Penyidikan diterbitkan (vide Pasal 13 ayat (3) PeraturanKapolri Nomor : 6 tahun 2019), dan SPDP dikirim kepada PenuntutUmum, Pelapor / Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat(tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (vide Pasal14 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019).Dan Konsekuensi hukumnya apabila SPDP terlambat diberitahukan(melebini 7 hari) kepada Penuntut Umum, Terlapor, danKorban/Pelapor, maka

SPDP yang diberikan oleh TERMOHON kepadaPARA PEMOHON sudah melebihi waktu 7 (tujuh) hari daripenerbitan Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/393/II/2021/Ditreskrimum tanggal 8 Pebruari 2021,sedangkan PARA PEMOHON baru mendapatkan SPDP padatanggal 28 Mei 2021 (atau 3 bulan setelah diterbitkannyaSprindik);b. tembusan SPDP yang dikirimkan kepada PARAPEMOHON dengan berstatus sebagai Tersangka, padahalmenurut PARA PEMOHON formilnya SPDP bukan ditujukankepada Tersangka tetapi ditujukan kepada Terlapor

SPDP yang diberikan oleh TERMOHON kepada PARAPEMOHON sudah melebihi waktu 7 (tujuh) hari dari penerbitanSurat Perintah Penyidikan NomorSp.

Sidik/393/II/2021/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2021,sedangkan PARA PEMOHON baru mendapatkan SPDP Nomor :B/9518/V/RES.1.11./2021/ Ditreskrimum pada tanggal 28 Mel2021 (atau 3 bulan setelah diterbitkannya Sprindik);b. tembusan SPDP yang dikirimkan kepada PARA PEMOHONdengan berstatus sebagai Tersangka, padahal menurut PARAPEMOHON formilnya SPDP bukan ditujukan kepada Tersangkatetapi ditujukan kepada Terlapor, dan Korban / Pelapor;c. serta menurut PARA PEMOHON satu hari setelah SPDP diterimaoleh PARA

Sel.PEMOHON sesual dengan SPDP NomorB/9518/V/RES.1.11./2021/ Ditreskrimum pada tanggal 28 Mel2021.Bahwa dalil PARA PEMOHON yang menyebutkan TERMOHONbaru menyerahkan SPDP setelah 3 bulan dari diterbitkannyaSurat Perintah Penyidikan NomorSp.

sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2014 Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAWIYAH BINT MUHAMMAD denganpidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor : SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.4.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Sawiyah Binti Muhammad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan

tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Ssepuluh) hari;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada

Menyatakan Terdakwa Sawiyah Binti Muhammad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan usahaperdagangan tanpa dilengkapi surat izin usaha perdagangan/ SIUP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan;Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa SawiyahBinti Muhammad.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT ;Dilampirkan dalam berkas perkaraMembebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuktingkat banding sejumlah 2.000, (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017 oleh kamiWahyono, S.H.

Cacat Formil Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP)4.1.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis HakimYang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA(niet ontvankelijke verklaard).MENGENAI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)9. Bahwa PEMOHON tidak cermat dalam permohonannya memahami SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).10.

Bahwa terkait dengan SPDP yang menurut PEMOHON diperluasdengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 adalah sangatkeliru dan menyesatkan.14.

Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 21/PUUXII/2014 tersebut, SPDP bukan merupakan objek praperadilansehingga terkait dengan SPDP tidak dapat dimohonkan praperadilan.17. Bahwa demikian pun dengan SPDP yang tidak mencantumkan identitasdiri PEMOHON yang menurut PEMOHON hal tersebut melanggar Pasal 25 ayat(2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen PenyidikanTindak Pidana adalah sangat keliru.18.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor12/SPDP/BPOM/PNS/X/ 2019 tanggal 2 Oktober 2019 selanjutnya diberi tandaT.129;30. Hasil cetak Dokumentasi/Foto pada saat Petugas/PPNS Balai POMmelakuka tindakan pemeriksaan dan penyidikan di sarana PEMOHON yangmenjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection yangberalamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendariselanjutnya diberi tanda T.I30;31.

Tahun 2014 Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUDDIN ALIAS TULANG BINGUSTAP HUTA BARAT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6(enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dandengan perintah terdakwa tetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDIN AliasTULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh koma lima) sakdalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDINAlias TULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh komalima) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.

TindakPidana Melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat IzinUsaha Perdagangan / SIUP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan ;Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDINAlias TULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh komalima) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.Dilampirkan dalam berkas perkara.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017,oleh kami Petriyanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaiKetua

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/02/III/YAN.3.4./2024/Satlantas tanggal 8 Maret 2024 dinyatakan tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/01/IV/YAN.3.4./2024/LL tanggal 5 April 2024 dinyatakan tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana sesuai

Bahwa karena yang dilaporkan tersebut jelas merupakan suatu tindakpidana tetapi Termohon belum mengirimkan, surat pemberitahuandimulainya penyedikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kab. Ngawi . Danhal itu menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yaitu penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada penuntut umum, Hal 1 dari 14 hal Put.

No: 1/Pid.Pra/2019/PN.NgwBahwa Termohon setelah menerima laporan Polisi dari Pemohonselanjutnya Termohon menindaklanjutinya dengan membuat admisnistrasipenyidikan berupa Surat tugas, Surat Perintah Penyidikan, RencanaPenyidikan, SPDP, Surat Panggilan terhadap saksi saksi Sdri.LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN, Sdr. ROBET SANIACO, Sdr. NOVAHENDRA CAHAYA, Sdr. Drs. SUHASTAMA ATMADJA, S,Si, Sdr. ACHMADROY ROZANO S.Sp, untuk di mintai keterangan.

STPL/03/I/2019/JATIM/RES NGW/SEK KRJ, diberitanda P.1 ;Foto Copy SPDP No. B/3/II/2019/Reskrim, diberi tanda P.2 ;3. Foto Copy Surat kepada Camat tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda P.34. Foto Copy Surat balasan dari Kepala Desa Jatipuro No.900/200/404.316.10/2018 tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P.4 ;5. Foto Copy Putusan Praperadilan dari PN.

Foto Copy STPL/04/I/2019/JATIM/RES NGW/SEK KRJ, tanggal 18 Januari2019, diberi tanda T.2 ;Foto Copy SPDP, tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda T.3 ;4. Foto Copy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) NomorSPDP/3/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.4 ;5. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/03/I/2019/Reskrim,tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda T.5 ;6.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/3/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.8 ;9. Foto Copy Surat Panggilan LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN Nomor :S.Pgl/7/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.9 ;10. Foto Copy Surat Panggilan ROBET SANIACO, Nomor : S.Pgl/14/II1/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.10 ;11.

Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang dalam amar putusannyamenegaskan bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Penyidik harus disampaikankepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut;Secara faktual PEMOHON tidak pernah menerima SPDP dariTERMOHON sampai dengan tenggang waktu sebagaimanadipersyaratkan

dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas tidakdihormati karena jangka waktu diterbitkan SPDP hingga saat ini tidakpernah diterima oleh PEMOHON.

Kepala Balai PPHLHK Wilayan Maluku Papua Cq.Kepala Seksi Wilayah Manokwari selaku Penyidikmenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor SPDP. O7/ BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020, tanggal 28 September 2020 dengan tersangkamasih dalam penyidikan;c.

Laporan menjadi dasar penerbitansprindik, kKemudian meningkat ke Berita Acara; bahwa Sprindik dan SPDP seolaholah dua hal yang berbedatetapi itu juga rangkaian dari peradilan pidana. Dan dua hal tersebuttidak dapat dipisahkan. Sebab penerbitan SPDP juga didasari olehprinsipprinsip persamaan di hadapan hukum.

Penerbitan SPDP danSprindik selalu dapat di kKembalikan kepada due process of law; bahwa jangka waktu penyampaian atau pemberitahuan Sprindikdan SPDP kepada Tersangka dan/atau Keluarga Semula dalamKUHAP ini tidak disebutkan dengan tegas, kemudian berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUUXIII/2015 menegaskanbahwa surat perintah penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan olehPenyidik harus disampaikan kepada terlapor paling lambat 7 harisetelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, dan kemudian

) tidak bolehdicantumkan nama tersangkanya karena SPDP tersebut maknanya sajaadalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, artinya bagaimanamungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka pada saat prosespenyidikan baru dimulai, itu artinya melanggar asas praduga tak bersalah;Bahwa seseorang ditetapbkan menjadi tersangka pada saat diterbitkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka hal tersebut masihdalam taraf Penyelidikan, sesungguhnya proses SPDP tersebut masihberada pada tahap

disini adaTersangka;Bahwa SPDP itu adalah administrasi yang menerangkan bahwa akandimulainya penyidikan, sementara KUHAP menegaskan bahwa prosespenyidikan itulah yang menemukan siapa yang menjadi Tersangka, didalamteori sebenarnya tidak relevan antara bukti administrasi SPDP denganpenegasan bukti didalam KUHAP, tetapi didalam praktek memang itulahinstrument yang lahir didalam praktek, jadi istilah SPDP itu dibanyak kasuskorupsi SPDP itu dikirim kemudian setelah ada Tersangka, tetapi saya kiraitu

) tidak bolehdicantumkan nama tersangkanya karena SPDP tersebut maknanya saja adalahSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, artinya bagaimana mungkinseseorang ditetapkan sebagai tersangka pada saat proses penyidikan barudimulai, itu artinya melanggar asas praduga tak bersalah; Bahwa seseorang ditetapbkan menjadi tersangka pada saat diterbitkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka hal tersebut masih dalamtaraf Penyelidikan, sesungguhnya proses SPDP tersebut masih berada padatahap

) No.Pol : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal30 September 2015 yang langsung disebutkan nama tersangkanya yaitu Pemohonbertentangan dengan arti penyidikan itu sendiri, sedangkan dalam proses ini daribuki surat P.3/T.26 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)No.Pol : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2015 termohontelah lebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada saat dimulainyapenyidikan;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakahdalam

,Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak boleh dicantumkan namaHalaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.tersangkanya karena SPDP tersebut maknanya saja adalah Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan, artinya bagaimana mungkin seseorang ditetapkansebagai tersangka pada saat proses penyidikan baru dimulai, itu artinyamelanggar asas praduga tak bersalah, dan sesungguhnya proses SPDP tersebutmasih berada pada tahap setelah penyelidikan dan atau baru akan dimulainya

Jadi putusan MKmewajibkan untuk menyerahkan SPDP nya kepada tiga komponentersebut paling lambat 7 hari.Bahwa SPDP itu sekedar pemberitahuan ketika penyidik melakukanpenyidikan kemudian ada kontrol dari Penuntut Umum yang memantauperkembangan tersebut.Bahwa SPDP syaratnya pemberitahuan tidak perlu ada terlapor /Terdakwa karena dimulainya penyidikan kemudian digunakan untukmenemukan alat bukti, setelannya membuat terang tindak pidana,kemudian penetapan Tersangkanya.

Agustini, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik;Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020;Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka;Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada para Tersangka adalahsaudara Wahyu Eko Prasetyo;Bahwa dalam perkara ini ada Kerugian Negara dan

Siti Kartinawati.SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik;Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020;Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka;Bahwa yang mengetik SPDP tersebut adalah saudara Wahyu EkoPrasetyo dan saksi yang mengoreksi;Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada

Trk45 Bahwa saksi bekerja di Kejaksan Negeri Trenggalek tahun 2018saksi sebagai tenaga honorer adalah di bagian administasimengantar surat, Register dan ikut pengawalan tahanan titipan; Bahwa saksi pernah menerima SPDP dari bu Agustini lalu SPDPtersebut lalu saksi serahkan kepada Chrisna Nur Setyawan danRiawan pada tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 15:00 Wib danada bukti penerimaanya yaitu buku ekspedisi Surat; Bahwa saksi menyerahkan SPDP tersebut di ruang PidsusKejaksaan Negeri; Bahwa SPDP tersebut

Trk51Termohon tidak pernah menyerahkan SPDP kepada Pemohon,sedangkan Termohon yang membantah dalildalil pemohon telahmenghadirkan saksi Basuki Wibowo,S.H., Agustini,S.H, = SitiKurniawati,S.H kesemuanya saksi menerangkan pernah melihat danmembaca SPDP atas nama Chris Nur Setyawan atau Pemohon padatanggal 10 Maret 2020 pada saat Pemohon di tetapkan sebagaiTersangka sedangkan yang menyerahkan SPDP tersebut adalah saksiEko Wahyu Prasetyo pada tanggal 10 Maret 2020 yang di tandatanganioleh Termohon Chris

Jadi putusan MKmewajibkan untuk menyerahkan SPDP nya kepada tiga komponentersebut paling lambat 7 hari.Bahwa SPDP itu sekedar pemberitahuan ketika penyidik melakukanpenyidikan kemudian ada kontrol dari Penuntut Umum yang memantauperkembangan tersebut.Bahwa SPDP syaratnya pemberitahuan tidak perlu ada terlapor /Terdakwa karena dimulainya penyidikan kemudian digunakan untukmenemukan alat bukti, setelannya membuat terang tindak pidana,kemudian penetapan Tersangkanya.

Trk Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik; Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020; Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka; Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada para Tersangka adalahsaudara Wahyu Eko Prasetyo; Bahwa dalam perkara ini ada Kerugian Negara dan team dariKejaksaan sendiri yang menghitung kerugiannya;.

Siti Kartinawati.SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik; Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020; Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka; Bahwa yang mengetik SPDP tersebut adalah saudara Wahyu EkoPrasetyo dan saksi yang mengoreksi; Bahwa yang menyerahkan SPDP

Trk45 Bahwa saksi bekerja di Kejaksan Negeri Trenggalek tahun 2018saksi sebagai tenaga honorer adalah di bagian administasimengantar surat, Register dan ikut pengawalan tahanan titipan; Bahwa saksi pernah menerima SPDP dari bu Agustini lalu SPDPtersebut lalu saksi serahkan kepada Chrisna Nur Setyawan danRiawan pada tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 15:00 Wib danada bukti penerimaanya yaitu buku ekspedisi Surat; Bahwa saksi menyerahkan SPDP tersebut di ruang PidsusKejaksaan Negeri; Bahwa SPDP tersebut

Trk51Termohon tidak pernah menyerahkan SPDP kepada Pemohon,sedangkan Termohon yang membantah dalildalil pemohon telahmenghadirkan saksi Basuki Wibowo,S.H., Agustini,S.H, = SitiKurniawati,S.H kesemuanya saksi menerangkan pernah melihat danmembaca SPDP atas nama Riawan,S.H.M.H bin Arianto atau Pemohonpada tanggal 10 Maret 2020 pada saat Pemohon di tetapkan sebagaiTersangka sedangkan yang menyerahkan SPDP tersebut adalah saksiEko Wahyu Prasetyo pada tanggal 10 Maret 2020 yang di tandatanganioleh Termohon

Bahwa Surat SPDP yang diterima Pemohon sebagaimana Poin 18 diatasadalah SPDP kedua setelah berkas SPDP Pertama tahun 2015 Atas PerkaraPemohon dan Chandiran Govindasamy dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggijambi dan surat perintah penyidikan kedua dengan NomorSurat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April2017 .sementara tanggal surat diberikan SPDP kepada Pemohon tertanggal 13September 2017 (lebih dari 7 hari setelah perintah penyidikan keluar) sehinggamenyalahi

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV /2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 .menjadi Rancuh jika ada 2 (dua) SPDP dalam perkara Pemohondan menjadi Pertanyaan SPDP Mana yang dipakai oleh Termohonuntuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka apakah SuratPerintah Penyidikan Nomor : SPSidik/ 302.a/ X/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015 atau Surat PerintahPenyidikan Nomor : SPSidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum,tanggal 12 April 2017 atau bahkan Kedua SPDP tersebut danterhadap

berkas Penyidikan Pemohon yang dinyatakan Lengkapatas SPDP Yang mana.??

Faktafakta pada angka 16yang pada intinya menyebutkan bahwa Surat SPDP yang diterimaPemohon adalah SPDP kedua setelah berkas SPDP pertama tahun2015 atas perkara Pemohon dan Chandiran Govindasamydikembalikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi.

(SPDP) Nomor: SPDP/ 82/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 13 September2017, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dandiberi tanda bukti P 11;Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

) kepada Pemohon selaku terlapor.Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130 / PUUXIII / 2015tanggal 9 Januari 2017, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) telah dimasukkan sebagai obyek praperadilan, dimana mengatur,"Penyidik wajid memberitahukan dan menyerahkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dankorban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Adapun SPDP baru diterimaoleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaan tambahantersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulah Pemohon barumengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDPdiberitahukandandiserahkan oleh Termohon kepada Pemohonmelebihi batas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangkadan/ataupenyidikan terhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah.Bahwa berdasarkan

Sugeng Prayitno dan saksi membantumembacanya dengan suara keras agar Bapak (Sugeng Prayitno)mendengar isi dari BAP tersebut;Bahwa saksi mengetahui SPDP yang dikirimkan kepada Sdr. SugengPrayitno, dikirimkan 2 (dua) buah surat pada tanggal 20 September 2019,Surat yang pertama adalah SPDP dan surat yang kedua adalah SuratPemanggilan sebagai Tersangka dan mengantarnya bersamaan..

Dik Nomor : / Copy dari19/VIII/2019/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2019. asli Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.MIg 10 T10 Surat Nomor : B/19/VIII/RES.1.6/2019/Reskrim, tanggal Copy dari19 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan Dimulainya asiiPenyidikan (SPDP).11 J121 Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Copy dariPenyidikan (SPDP), diterima tersangka Sugeng.tanggal asii20 September 2019.12 T12 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dandy Prayogi Copy dariAlimuddin, tanggal 20 Agustus

Pasal ini tidak tegas tentang batas paling lambat bagi penyidik untukmengirimkan SPDP dan tidak menerangkan pihakpihak yang berhakmendapatkan SPDP tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusitelah mengeluarkan Putusan No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017yang amarnya memperbaiki atau melengkapi isi Pasal 109 ayat (1) KUHAP itu,menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor76,

Termohon tidak pernah memberitahukan/ menyerahkan suratperintah dimaulainya penyidikan (SPDP) kepada pemohon.

Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015 yang menyatakanbahwa : penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan suratperintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum,terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan,, karena sejakdikeluarkan surat Perintah Penyidikan NomorSPRIN.195/P.1.12.8/Fd/1/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentangPenyidikan tindak pidana

korupsi atas penyimpangan penggunaan danadesa dalam pengadaan alat dan mesin pertanian serta alat dan mesinPerikanan pada Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten MolaangMongondow Selatan Tahun anggaran 2018. sampai dengan PermohonanPraperadilan ini diajukan Pemohon dan/atau keluarga pemohon belummenerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernahmenyerahkan/memberitahukan surat perintah dimulainya penyidikankepada pemohon (SPDP) sebagaimana diamanatkan dalam putusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015,makasudah nyata dan jelas rangkaian Penyidikan termasuk penetapan tersangkayang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah.2. Penetapan tersangka yang dilakukan termohon kepada pemohontidak ada bukti permulaan.

;Bahwa TERMOHON tidak pernah memberikan/menyampaikan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri PEMOHONatau Kuasanya seharusnya disampaikan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya SuratPerintah Penyidikan;Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak memberikan SPDP kepadaPEMOHON selaku Terlapor dan/atau Tersangka selambatlambatnya 7(tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan telahmenimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah merugikan

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima tembusan Surat PerintahDimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon;4.

109 Ayat (1) KUHAP yang telah dimaknaidengan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapatpelanggaran dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohonin casu Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terkait dengan SPDP Ahli yang diajukan Pemohonberpendapat bahwa konsekwensi apabila SPDP tersebut tidak disampaikankepada terlapor dan pelapor adalah penyidikan un prosedur karena tidakmengikuti mekanisme penyidikan;Menimbang, bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan

Mahkamahkonstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tidak terdapat ketentuan yang mengatursecara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampaikannya SPDPkepada Terlapor, oleh karena itu Hakim Praperadilan akan meninjaunya, dariaspek tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikan SPDPmaka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1.

Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, makadapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upayakoordinasi diantara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanyamekanisme pengawasan atau check and balance yang mana haltersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM dalamsistem peradilan pidana;2.Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagikorban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yangdiperlukan

) Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari2019 tetapi Pemohon sampai saat ini belum pernah diberi oleh Termohon ;Bahwa dalam SPDP harus disebutkan siapa nama tersangkanya dan tindakpidana apa yang dilakukan ;Bahwa sesuai dengan putusan MK No.130/PUUXIII/2015 tersebut, makaapabila suami Pemohon sebagai Tersangka, maka seharusnya Termohonmemberi SPDP kepada suami Pemohon.

Karena sampai saat ini SuamiPemohon belum diberi SPDP, yang menjadi pertanyaan adalah apa benarSPDP tersebut dengan menyebutkan suami Pemohon sebagai Tersangka.Sebab didalam SPDP harus disebutkan nama Tersangkanya, kalau dalamSPDP tidak disebutkan nama Tersangkanya berarti SPDP tersebut tidaksah menurut hukum ;Bahwa karena tidak ada minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan suami Pemohonkorupsi dalam pengadaan tanah untuk SMPN 1 Mantingan

Gas/16.a/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari 2019 dilanjutkan dengan mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala KejaksaanNegeri Ngawi Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari 2019dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi selaku terlapor ;Tentang penerbitan SPDP sebagaimana diatur dalam Putusan MKRI Nomor: 130/PUUXIII/2015, SPDP diterbitkan hanya sekali paling lambat 7 harisetelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan.

Sidik/16a/I/2019/Satreskrim sebagai dasar penyidikan dugaantindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN Mantingan Kabupaten Ngawi diterbitkan tanggal 18 Januari 2019,selanjutnya SPDP Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim diterbitkan padatanggal 18 Januari 2019 dengan demikian SPDP tersebut adalah sah ;Penetapan suami Pemohon (Sadr.

Suprianto, S.H., M.H) tidak diberikan SPDP Justru sangatkeliru dan tidak sah jika SPDP diterbitkan setelan suami Pemohon (Sadr.Suprianto, S.H., M.H) ditetapbkan sebagai tersangka dan diserahkan jugakepada suami Pemohon (Sdr. Suprianto, SH., M.H).

sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2014 Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAWIYAH BINTI MUHAMMAD denganpidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor : SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILL:Menyatakan Terdakwa Sawyah Binti Muhammad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan

tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa SawiyahBinti Muhammad.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

Tidak adanya Surat Pemberitauan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) di dalam SuratPerintah Penangkapan dan Penahanan, padahal Setelah diterbitkan Sprindikberdasarkan laporan polisi selanjutnya yaitu dibuat SPDP sebagaimana ketentuandalam Pasal 13 ayat (2) Perkap 6/2019.

SPDP tersebut dikirimkan kepadapenuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)hari setelah diterbitkan Sprindik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1)Perkap 6/2019, namun ternyata SPDP tidak diterima oleh terlapor, padahalSPDP merupakan dasar atau awal bagi penyidik mencari bukti untukmenetapkan tersangka.

Han / 189 / X / 2021 / Reskrimatas nama RISWANDI BUTON ALIAS RIS Tidak sah dan mengikat sebab tidakdidasari / diawali dengan Surat Pemberitauan dimulainya Penyidikan ( SPDP );. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 233 / VII / 2021 /Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 189 / X / 2021 / Reskrimatas nama RISWANDI BUTON ALIAS RIS Tidak sah dan mengikat sebab tidakadanya Surat Penetapan Tersangka;.

Sidik/149/V1/2021/ Reskrim,tanggal 11 Juni 2021, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : SPDP/151/V1/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021, dan telah dikirimkan kePenuntut Umum;e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telahmelakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi.

)Nomor : SPDP/151/VI/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021 tidak mencantumkanidentitas Tersangka karena sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) Perkap 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana /dentitas tersangka sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf d tidak perlu dicantumkan dalam SPDP., bila penyidikbelum dapat menetapkan Tersangka, Frasa ini Sesuai perkara a quo karena SuratPerintah Penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juli 2021baru mencantumkan Identitas PEMOHON.