Sehinggga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri2 Ngawi dengan Surat Nomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari2009.

Namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah AtasNegeri 2 Ngawi, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telahmelaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental tersebut sejak bulanSeptember 2008 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidentaldisetujui oleh Bupati Ngawi;Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dan pelaksanaanKegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/2009 tentang adanyaHal. 7

No. 465 K/PID.SUS/201 1Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/iuran insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakanTerdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi.

Sehinggga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan SuratNomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari 2009.

Dan perbuatan Terdakwa tersebut sangatmembebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di SekolahMenengah Atas Negeri 2 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswaharus mengeluarkan biaya atas Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/luran Insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawiguna memenuhi kebijakan terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah AtasNegeri 2 Ngawi.

dana Acc 68.208 kbm xRp. 50.000, sebesar Rp. 3.410.400 000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Dadakan 22.178 kbm xRp. 10.500, sebesar Rp. 288.379.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Cat 22.178 kbm xRp. 9.000, Rp. 720.117.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Taxi 5738 kbm xRp. 20.000, Rp. 114.760.000, ;Karena dapat menimbulkan biaya tinggi yang berdampak pada produksidunia usaha, yaitu daya beli masyarakat menjadi rendah ;Sedangkan Jumlah uang setoran/dana taktis yang diterima oleh terdakwa dari

Bahwa terdakwa membiarkan dan berhak menerima uang pungutan dari parapenguji yang ada dalam tanggungjawabnya meliputi :1.

dana Acc 68.208 kbm xRp. 50.000, sebesar Rp. 3.410.400 000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Dadakan 22.178 kbm xRp. 10.500, sebesar Rp. 288.379.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Cat 22.178 kbm xRp. 9.000, Rp. 720.117.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Taxi 5738 kbm xRp. 20.000, Rp. 114.760.000.

Pungutan uang Taxi sebesar Rp. 20.000, /kbm ; Yang dilakukan olah SaudaraYUNI, selama bulan Pebruari 2008 sampai dengan Januari 2009 sebanyak5738 Taxi dengan jumlah 5738 kom x dengan Rp. 20.000, =Rp.114.760.000, (seratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh riburupiah) ;Bahwa hasil dari pungutan uang ACC sejak bulan Pebruari 2008 sampaidengan bulan Januari 2009 yang telah dilakukan oleh para penguji sebanyak13 orang atas nama saudara AZIS PURNOMO, SH.

yang dilakukan dalam satu hari sebesar Rp.18.800.000, ;e Bahwa apabila jumlah pungutan satu hari Rp. 18.800.000, tersebut dikalikan denganjumlah hari dalam satu tahun dikurangi dengan hari libur Sabtu Minggu dan Libur Nasionaldalam satu tahun sebanyak 14 hari kemudian dikalikan 3, maka jumlah pungutan daritahun 2006 s/d 2008 adalah sebesar Rp. 14.382.000.000,, sedangkan untukbulan Januari 2009, jumlah hari kerja dikalikan dengan jumlah pungutan satuhari adalah sebesar Rp. 169.200.000, ;2.

Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksiSakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd.

Biaya Pungutan Desa, 4.000.000 4.000.000Rp.20.000, X 2002.

sebagai dasar untukmelakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadipendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desakemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraanperangkat desa.

, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut: No Bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa impor ataukuasa yang ditunjuk (PPJK)PNBP Yang Berlaku Pada Tambahan Pungutan di luar JumlahDepartemen Pertanian PNBP Yang Berlaku Pada Pungutan(Rp) Departemen Pertanian (Rp)(Rp)1 2 4 51.

;Bahwa benaruang pungutan yang masuk baik uang pungutan KT2 sertauang dari PT. SLI dan PT.

di luar PNBP serta pungutan yang disebut setoran dariPT.

Tidak mungkin saya meloncat memerintahkanlangsung kepada staf karena berarti meloncati 2 jenjang jabatan dalamstruktur organisasi.Dari paparan ini jelas bahwa ada dua macam pungutan yakni dariperusahaan (PT. SU dan PT OBL) dan pungutan dari pengguna jasa saatmau mengambil Sertifikat KT2.

dan karyawan bertiga dan yangdiuntungkan adalah seluruh karyawan* Pungutan ini sudah lama terjadi pada periode saya mulai Agustus2011 s/d Desember 2012* Sebenarnya sudah mulai dari tahun 2002(2) Pungutan pengambilan sertifikat KT2 Dipungut dari pemakai jasa atau perusahaan PPJK Pungutan antara Rp 100.000 s/d 300.000,* Dipungutdi loket oleh petugas loket danHal. 58 dari 74 hal.

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Pungutan kepada 288 orang penerima dana PSKS dengan besaranpungutan berfariasiantara Rp.160.000, s/d 175.000, per orang totalsebesar Rp.44.970.000, menjadi tanggung jawab terdakwa.

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000.,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Bahwa setahu saksi, dari pungutan sejumlah Rp.2.000, untuk setiapSPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpul Rp.831.000, dari415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidak membayar pungutan. Dan dariuang hasil dari pungutan sejumlah Rp.831.000, tersebut saksi belummendapatkan bagian karena uangnya dipinjam oleh Kepala Desa."

Saksi Syafrizal panggilan Zal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksiadalah korbannya;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan yang dilakukanoleh Terdakwa dan temantemannya terhadap para sopir termasuk Saksi,Zulharmen panggilan Men dan saksi Zendra Zen panggilan Zen dengan carameminta uang di jalan

Saksi Zendra panggilan Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa danHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Swlkorbannya adalah saksi Syafrizal panggilan Zal dan Zulharmen panggilanMen;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan dengan carameminta uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan temantemannya

AIC yang membuatnya, dan Saksi tidak ingat siapa orangyang meminta uang tersebut;Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN SwiBahwa benar sopir perusahaan pernah tidak membayar pungutan yangdimintakan tersebut dan mobil yang dikendarai sopir tersebut di berhentikandan tidak boleh melanjutkan perjalanan;Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar hukumnya pungutan tersebut karena jalanyang dilewati oleh sopir adalah jalan yang dibuat oleh PT.

ada menyetor uang pungutan kepada kasPemuda;Bahwa setahu Saksi, jalan tersebut adalah punya PT.

AIC;Bahwa di jalan tersebut ada mobil lain yang lewat namun tidak dipungutseperti mobil pasir, tapi sopirnya saja yang memberinya uang;Bahwa pungutan tersebut awalnya karena ada keluhan dari mayarakat jalanrusak, maka timbul inisiatif pemuda untuk merawat jalan tersebut dengancara minta uang kepada Truk yang melintas di jalan itu;Bahwa Saat ini tidak ada pungutan uang lagi di jalan;Bahwa pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalahtermasuk pungutan liar dan Wali Nagari telah melarang

UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Kepabeananmenyatakan bahwa Bea Masuk merupakan pungutan negaraberdasarkan UndangUndang;4.

'Dinamakan DinamakanPAJAK PUNGUTAN 1.2.2.PAJAK TERUTANG = PUNGUTAN TERUTANG, TETAPI PAJAK/PUNGUTAN YANG TERUTANG # UTANG PAJAK/TAGIHAN:DALAM KONTEKS PAJAK (DALAM PENGERTIAN LUAS) YANGDIPUNGUT OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP):" Bahwa penghitungan pajak yang terutang dihitung atas dasar: Jenis Pajak Pajak yang Terutang Dihitung atas Dasar PPh Tarif x Penghasilan Kena Pajak PPN Tarif x Dasar Pengenaan Pajak.

terutang ditambah dendaPengembangan sebesar 100% dariPulau Bintan pungutan negara yangDan Pulau terutang.Karimun 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%sebagaimana dimaksud Xpada ayat (1) kedapatan Pungutan Negaraselisih kurang jumlahdan/atau jenis barangatau. ditemui adanyapenggunaan yang tidaksesuai denganperuntukannya,Pelaksana Proyekbertanggung jawab atasKeputusan 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%Direktur sebagaimana dimaksud XxJenderal Bea dalam ayat (1) Pungutan NegaraDan

Pungutan impor ekspor (customs duties);2. Pajak (taxes);3. Sanksi (penalty),4.

Bahwa argumentasisebagaimana telah disebutkan di atas dapatdirangkum dalam bagan berikut ini: Bagan 6Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding: Self Assessment Official: Pungutan Pungutan: (Customs (Customs: Duties) :: > Penetapan ++!

Desa Karya Bhakti Periode tahun 20202026; Bahwa Saksi adalah warga yang lahir dan tumbuh besar di Desa KaryaBhakti; Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya proses mediasi antara YonoSelan dan Petrus Utok tentang masalah batas tanah di Kantor DesaKarya Bhakti dimana Saksi pada saat itu berada di luar ruang mediasidengan jarak sekira 48 meter, Kemudian Saksi melihat sebelum mediasidimulai ada pungutan uang alas meja yang diminta oleh Terdakwakepada Yono Selan dan Petrus Utok; Bahwa Saksi melihat dan

liar; Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa adalah Kepala DesaKarya Bhakti untuk periode Tahun 20202026; Bahwa Saksi pernah meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha(SKU) yang mana untuk pembuatan surat tersebut dikenakan pungutanHalaman 14 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bekuang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (Satu) SKU; Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi perihal pungutan sejumlahuang tersebut adalah Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes selaku SekretarisDesa

Natalia Fransiska anak Prankamsul, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayangdan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalampemeriksaan tersebut adalah benar;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarketerangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwaterkait dugaan pungutan liar;Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2021 Saksi datang keKantor Desa Karya Bhakti untuk membuat Surat

Desa, pungutan desa dapat dilakukan dengan dasarpembentukan peraturan desa pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati nomor84 tahun 2018 tentang tentang pedoman kewenangan berdasarkan hakasal usul dan wewenang lokal bersakala desa.

dalampembuatan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti dan Saksi tidak tahu uangdari pungutan tersebut digunakan untuk apa; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya keberatan dari beberapawarga mengenai pungutan dalam pembuatan SKU karenasepengetahuan Saksi pembuatan SKU di Desa Karya Bhakti tidakdikenakan biaya;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan pertanggunjawabanpengelolaan uang biaya pembuatan SKU;Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek Bahwa sepengetahuan Saksi uang alas meja tersebut

Bahwa yang diperbolehkanadalah pungutan dalam rangka membantu ' sekolahHal. 27 dari 66 hal. Put.

No. 82K/PID.SUS/2011untuk membiayai honor guru yang belum terbayar danuntuk pembangunan dan bukan untuk ~~ keperluanpribadi guru guru ;Bahwa benar pada tahun 2009 tidak ada programkerja Komite Sekolah dan tidak ada undangan RapatKomite Sekolah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni2009 ;Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000, tersebut adalah bukan pungutan Komite Sekolah danapabila jumlahnya dibatasi maka pungutan tersebutadalah pungutan wajib ;AHLI Drs.

Bahwa salah satu ide perubahan PermendiknasNomor : 0293 menjadi Permendiknas Nomor044/U/2002 tanggal O02 April 2002 tentangDewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalahuntuk menghilangkan pungutan pungutan liar ;.

AIDA SARI (kelas IX.3) yang tidakmembayar uang pungutan sejumlah Rp. 125.000,kemudian oleh Bapak Ganepo Simanjuntak siswitersebut tidak diijinkan melakukan Cap Tiga Jaridan disuruh pulang oleh Bapak GanepoSimanjuntak ;Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000, persiswa tersebut adalah bersifat wajib ;4.

Bahwa ~ seharusnya Pungutan KomiteSekolah yang memungut danmempertanggungjawabkan adalah48Bendahara Komite Sekolah bukan guruguru di SMP Negeri 1 Kota Pinang danseharusnya pungutan Komite Sekolahhanya boleh dilakukan kepadamasyarakat bukan kepada orang tuamurid ;.

NURHADI selaku Sekretaris DesaGedangsewu ( Wakil Ketua merangkap bendahara Panitia Ajudikasi TA 2007Desa Gedangsewu ) memerintahkan kepada Panitia pelaksana AJUDIKASITA 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik padaPemerintahan Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untukmelakukan pungutan dengan pembagian tugas sebagai berikut :e Dusun Duluran yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA2007 dari warga pemohon adalah

saksi BAMBANG RIADI (KaurPemerintahan) dan saksi SUROTO (Kasun Duluran) ;e Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA2007 dari warga pemohon adalah saksi M.

DAI (PembantuPencatat Nikah);Dusun Gedangsewu Wetan yang bertugas melakukan pungutan /menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam ProgramAjudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi LINANG DIHARTA(Kasun Gedangsewu Wetan), saksi SUPRIADI (Kaur Keuangan), saksiSUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon) dan BAMBANG RIADI (KaurPemerintahan);Dusun Gedangsewu Kulon yang bertugas melakukan pungutan /menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam ProgramAjudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah

NURHADI selaku Sekretaris DesaGedangsewu ( Wakil Ketua merangkap bendahara Panitia Ajudikasi TA 2007Desa Gedangsewu ) memerintahkan kepada Panitia pelaksana AJUDIKASITA 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik padaPemerintahan Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untukmelakukan pungutan dengan pembagian tugas sebagai berikut :e Dusun Duluran yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007Hal. 17 dari 45 hal.

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp4.000,00 (empat ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

laporanmasyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpang yangmenggangu ketertiban umum ;Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan calo penumpangtersebut setelah tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpang kekendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi;Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan

Biaya Konsumsi = Rp 5.005.500,e Bahwa benar adapun rekapitulasi penerimaan pungutan biaya Ajudikasi yangdilakukan oleh Terdakwa BADRUN M.

NASIR bersamasama dengan saksiMARLINDA, dikembalikan pungutannya kepada warga dalam bentuk sertifikatsebagai berikut :e Tahun 2006:e Sertifikat yang diterbitkan = 472 sertifikat.e Masyarakat yang membayar = 392 orang.e Masyarakat yang tidak membayar = 79 orang.e Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000,e Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,e Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp43.000.000, (merupakan pembagian kepada TerdakwaBADRUN M.

NASIR bersamasama dengan saksiMARLINDA, dikembalikan pungutannya kepada warga dalam bentuk sertifikatsebagai berikut :e Tahun 2006:Sertifikat yang diterbitkan = 472 sertifikat.Masyarakat yang membayar = 392 orang.Masyarakat yang tidak membayar = 79 orang.Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000,Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp43.000.000, (merupakan pembagian kepada TerdakwaBADRUN M.

Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000, Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,e Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 43.000.000,(merupakan pembagian kepada BADRUN M. NASIR). Tahun 2007: Sertifikat yang akan diterbitkan =156 sertifikat.e Warga yang mengurus sendiri = 2 orang.

Warga yang dibatalkan sertifikatnya karena overlapping = 9 orang.e Sertifikat yang diterbitkan = 145 sertifikat.e Jumlah pungutan yang diterima untuk 145 orang = Rp 26.050.000,e Pungutan yang dikembalikan dalam bentuk kompensasi pembayaran PBB danBPHTB untuk 53 orang = Rp 8.300.000,e Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 17.750.000,e Bahwa benar total uang yang diminta oleh BADRUN M.

Saksi HARRY BALWANI, dibawah sumpah menerangkan;Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangansehubungan dengan adanya pungutan liar saat pengambilan ljazah diSMAN 1 Nanga Pinoh Kab. Melawi.Bahwa mengalami sendiri tentang kejadian pungutan liar di SMAN 1Nanga Pinoh Kab. Melawi.Bahwa Kejadian Pungutan Liar ( PUNGLI ) terjadi pada Hari Rabutanggal 30 Agustus 2017, sekira jam 11.30 Wib di ruang guru SMAN 1Nanga Pinoh Kab.

Apriyady, S.Pdmenunjuk Saksi untuk melakukan pungutan biaya pengambilan ljazah diSMA Negeri 1 Nanga Pinoh tahun 2017 kepada siswasiswi yang maumengambil Ijazah dan Sdr. H.

HESTIPAMUJI RAHAYU, S.Pd Binti TARSONO ( Alm) untuk membantumelakukan pungutan sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) dalamhal pengambilan Ijazah di SMAN 1 Nanga Pinoh dengan sepengetahuanSdr. HERMENINGGILDUS APRIYADY, S.Pd Anak Dari M. PINUS selakuKepala Sekolah. Yang mana hasil pungutan tersebut seluruhnyadiserahkan kepada Sdri. MASTIAH HASANAH, S.Pd.Bahwa benar Sdri.

HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd;Bahwa tidak ada siswa/siswi yang bertanya atau melapor kepada Saksihendak digunakan apa uang hasil pungutan tersebut;Bahwa Sdri.MASTIAH HASANAH, S.Pd dan Sdri.

MASTIAH HASANAH,S.Pd ada memberitahukan kepadaSaksi bahwa uang hasil pungutan tersebut sudah ada digunakan yaituuntuk Fotocopy ljazah dan pembelian map.

Khoirul Musholla:bahwa Saksi adalah Pedagang pakaian yang menyewa kios seharga Rp. 2 juta per tahun diPasar Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar sejak tahun 2008 sampaisekarang;bahwa selain membayar harga sewa kios, Saksi juga membayar pungutan uang sewa kiossebesar Rp. 21.000,00 per bulan dan membayar uang kebersihan dan keamanan;bahwa yang melakukan pungutan uang sewa kios, uang kebersihan dan keamanan adalahPemerintah Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;Saksi Saiful Hadi

Saksi Nuryantobahwa Saksi sudah sekitar 17 tahun berjualan di Pasar Desa Wonodadi, KecamatanWonodadi, Kabupaten Blitar;bahwa selain membayar uang Rp. 10.000,00, Saksi juga membayar uang kebersihansebesar Rp. 500,00 setiap 5 hari sekali dan uang keamanan setiap bulannya sebesar Rp.3.000,00;bahwa yang menarik pungutan sebesar Rp. 500,00 adalah pihak Pemerintah DesaWonodadi, namun pungutan yang Rp. 3.000,00 tidak ada bukti pembayarannya;. Saksi Moh.

atau penarikan adalah dengan mengeluarkankwitansi atau karcis sebesar Rp.500,00;e bahwa Terdakwa hanya melanjutkan saja karena pungutan sebesar Rp.500,00 jugadilakukan oleh Kepala Desa sebelum Terdakwa yaitu almarhum pak Mujib;e bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan karcis sebesar Rp.500,00 tidak didukung denganPeraturan Desa atau peraturan lainnya;e bahwa karcis sebesar Rp.500,00 yang dikeluarkan Terdakwa tidak diperporasi;e bahwa hasil keseluruhan dari pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00

tersebutpembagiannya adalah 25% untuk kas desa, 25% untuk gaji karyawan pasar, 45% untukbiaya operasional;e bahwa sebagai Kepala Desa dan Kepala Pasar Wonodadi Terdakwa mendapat jatah sebesar5% dari penerimaan atau pungutan sebesar Rp.500,00;e bahwa yang mengelola uang hasil pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00 tersebutadalah Bendahara Pasar Desa Wonodadi yaitu Sulistiyorini;e bahwa jumlah keseluruhan yang telah diterima Terdakwa selama menjabat sebagai KepalaPasar Desa Wonodadi adalah sebesar

Banjarnegara.Bahwa benar saksi tidak diberi kwitansi/tanda terima atas penyetoranuang pungutan tersebut.Bahwa benar pungutan sebesar 5 % dari dana rehab saksi catat dalambuku kas bantu SDN 1 Karanganyar.Bahwa benar menurut saksi atas pungutan tersebut tidak benar, karenadi dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Banjarnegara.Bahwa benar jumlah pungutan untuk SD seKec.

Banjarnegara, namun ada pungutan yangdilakukan oleh Dindikpora Kab.

Bawang untuk mengkoordinir atas pungutan 1 % dan 4 % daridana rehab tersebut.Bahwa terhadap pungutan 1 % dan 4 % sudah saksi laksanakan.Bahwa rincian 7 SD penerima seKec.

Susukan karena ada pungutan sebesar 8%.Bahwa benar untuk Kec. Susukan pungutan sebesar 8% tapi Kec.

Saksi HERNAWA ASALAM, Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai pada Balai karantina Semarang danmenjabat sebagai Kasi Tumbuhan; Bahwa saksi mengetahui ada pungutan di luar PNBP untuk pengambilan KT2untuk kegiatan import; Bahwa sebelum ada depo, uang pungutan tersebut dipergunakan untuktransportasi pegawai yang melakukan pemeriksaan; Bahwa setelah ada Instalasi Karantina Tumbuhan PT.

Bahwa terdakwa memerintahkan saksi FITRIYANI dan saksi MELYANA UMIJATI (stafpada seksi tumbuhan) mengumpulkan hasil pungutan tersebut, baik PNBP maupuntambahan pungutan yang bukan PNBP.

Keempat saksi inimenerangkan bahwa dalam sebuah rapat dengan para pegawai pada seksi tumbuhan,Terdakwa meminta agar tetap melakukan tambahan pungutan lain diluar pungutan jasakarantina sesuai PNBP yang berlaku.

Mukriberupa pembayaran atas beroperasinya sebagai IKT media pembawa impor denganbesaran pungutan yang dikehendaki terdakwa sebesar Rp. 35.000, per petikemas.

Perbuatanperbuatan tersebut di dasari oleh niat yang sama;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas ternyata kalau perbuatan yangdilakukan adalah melakukan pemungutan sejumlah uang, yaitu pungutan yang disebut sebagaipungutan Non PNBP sebelum penerbitan KT2 dan pungutan berupa uang yang disebut sebagaiuang kontribusi dari PT, SLI dan OBL;Menimbang, bahwa keseluruhan pungutan tersebut adalah pungutan yang sejenismengingat sifatnya yang samasama pungutan uang secara tidak sah;Menimbang, bahwa

kalaupelaksanaannya tidak dipungut biaya (gratis) karena telahdibiayai oleh APBN Pertanahan Tahun Anggaran 2008 danhal itu telah ditegaskan lebih lanjut berdasarkan SuratPemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajodengan nomor : 3009053.17 tanggal 05 Mei 2008 yangditujukan kepada Seluruh Kepala Desa yang akanmelaksanakan Program Administrasi Pertanahan (PRONA)pada tahun 2008, termasuk terdakwa selaku Kepala DesaSogi bahwa pelaksanaan Program Administrasi Pertanahan(PRONA) tahun 2008 tidak ada pungutan

Bakri (Kepala DesaWatankalola) dan Tenri Tura (Kepala Lawatanae)melakukan pungutan biaya pengukuran kepada setiapmasyarakat pemohon per bidang sebesar Rp 350.000,dengan alasan untuk biaya administrasi ;Bahwa jumlah pembayaran yang berhasil dipungut dalamkegiatan Program Administrasi Pertanahan (PRONA)tersebut dari 43 masyarakat pemohon seluruhnya sebesar Rp14.800.000, (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)dengan perincian dari Muh.

Bakri (Kepala DusunWatankalola) sebesar Rp 10.050.000, (sepuluh juta limapuluh ribu rupiah) dan Rp 4.750.000, (empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tenri Tura(Kepala Desa Lawatanae), lalu uang hasil pungutan darisetiap masyarakat pemohon tersebut disetor kepadaZainuddin (Kaur Pemerintahan Desa Sogi), lalu Zainuddinmenyerahkan seluruh uang hasil pungutan dari setiapmasyarakat pemohon Program Administrasi Pertanahan(PRONA) tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwamempergunakan uang

dari 3(tiga) orang Sopir mobil travel lombok yang lewat padang bai sebesarmasing masing @ Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa pungutan uang yang terdakwa lakukan kepada sopir travel darilombok di Padang Bai. uang yang dipungut dari ketiga sopir dari lomboksebanyak Rp. 750.000,,; Bahwa maksud terdakwa melakukan pungutan yaitu karena sopir travelLombok tersebut membawa penumpang langsung dari Lombok tujuan kePelabuhan Benoa Denpasar, sedangkan seharusnya sopir dari Lombokmenurunkan

Bahwa pungutan yang dilakukan kepada sopir Lombok tidak rutin,hanya bila ada sopir yang lewat, kKeuntungan yang diperoleh selama inidari tahun 2016 sekitar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) yangsudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari.

KOMANG PUTRAYANAalias PAK KOMING melakukan pungutan uang kepada sopir travel asalLombok di Pelabuhan Padang Bai sebagai uang kompensasi untuk sopiryang ada di Padang Bai agar bisa melewati Pelabuhan Padang Bai danmengangkut penumpang langsung ke Pelabuhan Benoa Denpasar, yangmendapatkan keuntungan dari uang pungutan dari 3 (tiga) mobil travelLombok sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaituterdakwa I. KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING dan terdakwasendiri.

Bahwa petugas yang berwenang di Pelabuhan Padang Bai tidakmengetahui adanya pungutan uang kepada sopir travel asal Lombok yanglewat di Pelabuhan Padang Bai dan kegiatan pungutan uang dilakukansecara sembunyisembunyi di pinggir jalan di luar Pelabuhan Padang Bai ; Bahwa cara terdakwa . KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMINGmeminta uang pungutan kepada sopir travel Lombok di Pelabuhan PadangBai yaitu saat terdakwa I.

WAYAN PICA YASAmenunggu di depan mobil miliknya dan menyaksikan dari jarak sekira 10(sepuluh) meter dan pungutan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 22Juli 2021 sekirapukul 05.00 WITA di Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec.Manggis, Kab. Karangasem, Prov.

pajak dan pungutan yang harus dibayar serta carapelunasannya, bukan mendelegasikan kepada Presiden membentukPeraturan Presiden yang materui muatannya berisi pendelegasianwewenang kepada Presiden mengatur tata cara pungutan.

Pasal 5 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 2015, telah melampaui prinsip konstitusional yangdigariskan dalam pasal 23 UUD 1945, yang secara eksplisitmenyediakan atau hanya memungkinkan UndangUndang sebagaiwadah konstitusi bila negara hendak membebani warga negaranyadengan pungutan berupa pajak atau pungutan lain, yang bersifatmemaksa;Halaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/20177.

Halaman 159161 (Bukti P5);33.Fotokopi Penerapan Pungutan Eskpor (PE) Atas Komoditas Ekspor TinjauanTeoritis dan Empiris, Bambang Drajat. Halaman 2223 (Bukti P6);34.

Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; danb. iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.Pasal 9 ayat (2) huruf b:Halaman 41 dari 58 halaman.

Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitumengatur penghimpunan dana perkebunan tersebut antara lain melaluicara pungutan ekspor. Metode penghimpunan dana perkebunan melaluicara pungutan atas ekspor dimaksud sama sekali berbeda denganpajak/pungutan ekspor yang berlaku sebelum berlakunya PeraturanPemerintah a quo , karena tidak dimaksudkan untuk membiayai kegiatanpemerintah dan justru diperuntukkan bagi industri perkebunan darimanadana yang dihimpun tersebut berasal;d.

Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari guruguru yangmenyatakan ada dugaan pungutan yang terjadi di Sekolah SMK N 1Bintan Timur Kab.Bintan. Bahwa pungutan liar tersebut terkait dengan biaya untuk acaraperpisahan murid/ siswa.

dicicil.Bahwa anak kelas XI diundang datang kemudian disampaikan oleh pihaksekolah ada pungutan sebesar Rp 50.000 per orang para peserta didik.Bahwa terhadap dana sebesar Rp 869.000 untuk biaya Simulasi UNBK,UKK, Perpisahan, Map ljazah, Pas foto dibebankan untuk dibayar olehpeserta didik/wali adalah merupakan pungutan karena jumlah besaranuangnya sudah ditentukan.Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.Saksi TRI WAHYUNINGRUM.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYOFRANITA.

(satu juta rupiah).Bahwa selanjutnya saksi juga menggunakan dana pungutan yangdiambil dari Siswa / Siswi untuk kepentingan pribadi yakni sebesar Rp.1000.000, ( satu juta rupiah).Halaman 37 dari 115 Halaman Putusan No. 14/Pid.Sus / TPK/2018/PN.TpgBahwa dari hasil pungutan uang yang dimintakan sebesarRp.10.400.000.

) tersebut.Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah pada saat adanya iuran /pungutan tersebut adalah saksi MUNGIN PRIBADI.

1 Kabupaten BintanTimur terkait dengan pungutan atau iuran kepada siswa kelas XII tahunajaran 2016/2017.Bahwa pertanggungjawaban iuran/pungutan kepada siswa kelas XIlSMK Negeri 1 Bintan sebesar Rp. 869,000. perorang dari siswa kelasXIl tahun ajaran 2016/2017, dan objek pemeriksaan lain yang adakaitannya dengan iuran/pungutan kepada siswa kelas XII SMK Negeri 1Bintan sebesar Rp. 869.000, ( delapan ratus enam puluh Sembilan riburupiah)..Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa MUNGIN PRIBADIterhadap