Ditemukan 1409 data
Terbanding/Terdakwa : DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
247 — 120
Malidin menerbitkan SuratPengalihan/Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) atas tanahtersebut, pengelolaan administrasi pertanahan ini sangat pentinguntuk menjaga aset Negara maupun untuk kepentingan perlindunganhakhak atas tanah milik siapapun namun pada kenyataannya haltersebut tidak dilakukan oleh saksi Malidin sehingga berakibatsejumlah aset negara berupa tanah beralih ke Terdakwa DewiHastuti;Meskipun SKT tidak dikenal dalam peraturan perundangundanganbidang ke agrarian namun keberadaan SKT merupakan cikal
74 — 11
Bintang Pratama ada memohon kepada kepala Instalasi pengawasandan pengujian mutu benih perkebunan Aceh untuk memeriksa danmensertifikasi bibit kakao sejumlah 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu)batang;Bahwa kemudian Eka Rifawati berangkat ke lokasi penangkar bibit milik CV.Bintang Pratama di Trumon Aceh Selatan untuk melakukan pemeriksaan fisikbibit serta meminta dokumendokumen benih yang merupakan cikal bakal daribibit kakao tersebut, setelah diperiksa hanya 270.000 (dua ratus tujuh puluhribu)
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Bupati Kabupaten Aceh Besar Cq Camat KEcamatan selimum Cq Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
63 — 31
Sebagai cikal bakal gugatan oleh Turuttergugat Il, sehingga adanya perkara di Pengadilan Negeri JanthoNo.15/Pdt.G/2017/PNJth sampai akhirnya keluar putusan MahkamahAgung, dimana Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan adanyapenipuan dalam jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat II danTergugat III. Oleh karena itu secara hukum objek sengketa seluas 30 Hadalam perkara No.15/Pdt.G/2017/PNJth, telah adanya Akta Jual Bellyang sah secara hukum atas nama Tergugat I, dan Tergugat II.
234 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 113 PK/TUN/2016bahwasanya Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni1963 adalah cikal bakal satusatunya bagi penerbitan Girik baru C157 sisa dan yang lainnya yang diawali adanya unsur pemalsuan;Fakta Kepemilikan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 3:Penggugat mendalilkan bahwa Tariah di Jalan Pramuka Ujung,Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat adalah miliknya berdasarkanpembelian langsung pemilik bernama Ahmad Tahjab pada tanggal 06September 1988 melalui akta pengikatan jual
140 — 80
tahun 2019, dengan Tergugat II dan Tergugat II yangdalam perkara No.15/Pdt.G/2017/PNJth berkedudukan sebagai Tergugatuntuk mengakhiri perkara di Pengadilan Negeri Jantho;Bahwa Tergugat pernah mengikuti rapat di Gampong Meunasah Barosebanyak 4 kali dan dihadiri oleh seluruh masyarakat Gampong MeunasahBaro Kecamatan Seulimum, yang keputusan rapat menyepakati bahwatanah Gampong yang dimilik hak garap oleh Kelompok Tani Baroe Beudoh.30 % untuk Gampong dan 70 % untuk kelompok tani Baroe Beudoh.Sebagai cikal
Terbanding/Tergugat I : Irwan Pribady
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat III : Datu Kerama Wijaya SE
Terbanding/Tergugat IV : Anau Edy Sumarlin
63 — 51
Bahwa Penggugat (Hwaliani) samasekali tidak tahu menahu mengenai persoalanhukum antara Suaminya dengan Datu Kerama Wijaya,SE dan tidak terlibatsebagai pihak dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Tjs tanggal 25 Agustus2015.Keberatan Penggugat atas lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat IIsecara melawan hukum adalah merupakan cikal bakal diajukannya gugatandalam perkara Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN. Tjs.tanggal 03 Juli 2019 ini;6.
166 — 42
Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman ini dikenal denganasas larangan menolak suatu perkara (rechtweigering);Menimbang, bahwa asas rechtweigering merupakan cikal bakal munculnyateori penemuan hukum dikarenakan hukum yang tidak ada ataupun tidak jelas.Asas ini lahir karena ada kaitannya dengan asas lain yang berbunyi hakimdianggap tahu semua hukum (ius curia novif).
1.ACHMAD BUDIMAN
2.ACHMAD REZA MAULANA
3.RIZKI MELANIE
4.RATNA MILANA BUDIMAN
5.ACHMAD RADITYA MULIADHARMA
Tergugat:
1.RAHMAN JAMIL
2.RIDWAN ARIFIN
3.SITI RUKOYAH
4.BHACTIAR RIFAI
5.ZAENUL MIFTAH
6.ABDUL ROID
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
104 — 101
Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak)Bahwa Cikal bakal timbulInya gugatan dalam perkara iniadalah disebabkan karena adanya pembuatan Akta JualBeli "BODONG" antara Tergugat VI dengan Penggugat I,Il, I, IV, V di Kantor Notaris/PPAT Miranti TresnaningHalaman 28 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN CbiTimur, SH atas obyek tanah yang patut diduga sama, dimanaterhadap bidangbidang tanah yang telah dijual oleh TergugatVI kepada Tergugat , II, Ill, IV dan V dan dibuatkan Akta
Terbanding/Terdakwa : Ir. Marianus Martinus Raja Thalo
109 — 45
.* Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat dalam Pasal 52KUHP tersebut merupakan terjemahan kata Bahasa Belanda dalamTeks Asli Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandschindie (WS) yangmerupakan cikal bakal KUHP yang berlaku sekarang, yaitu kataambtenaar sebagi istilah Pegawai Negeri pada jaman Hindia Belanda,sehingga ada beberapa KUHP yang menggunakan kata PegawaNegeri bukan kata Pejabat untuk menerjemahkan kata ambtenaartersebut seperti dalam KUHP R.Soesilo halaman 67.
Terbanding/Penggugat : HJ. MUSTIKA RENY
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
126 — 91
Putusan Nomor: 93/PDT/2018/PT TJKbagian dari Rimba Larangan/Kawasan Hutan Sungai Buaya Reg.45yang disyahkan Besluit Resident Lampung District No.249 tanggal 12April 1940, ke 22 Oemboel ini adalah cikal bakal/awal lahirnyapemukiman masyarakat asli Mesuji Lampung di Dusun Talang Gunungseluas 9.600 Ha.2. Bahwa, letak objek sengketa seluas 400 HA ada pada Dusun TalangGunung Kampung Talang Batu (Raad Marga Mesuji Lampung); 3.
113 — 235
Desi; Saya tidak mengetahui cikal bakalnya tetapi Jafar memberikan fotokopisurat wasiat itu yang ditulis oleh Zikri dan saya sempat membaca yangisinya antara lain bunyinya Wasiat itu berlaku warisan untuk Husein BinRaja bukan warisan Jafar Husein; Saya tidak tahu,tetapi saya dengar Zikri mengatakan tanah itu milikHusein Bin Raja; Setahu saya berdasarkan cerita dari nenek saya berupa tanah kebunseluas 8 (delapan) Ha yang lokasinya di Umbul Balak tetapi saya tidakpernah lihat; Saya tidak pernah melihat
194 — 93
dan tidak beralasan,maka sudah sepatutnya menurut hukum harus ditolak dandikesampingkan ;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il merasa perlu untuk menanggapiperincian tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, karena menurutTergugat dan Tergugat Il perincian kerugian yang diuraikan olehPenggugat dalam gugatan a quo adalah perhitungan yang tidak berdasardan tidak beralasan, antara lain :Bahwa mengenai ganti kerugian yang nyata (materiil) atas keperluanPenggugat yang meminta PT Tunas Jaya Sanur dan PT Cikal
349 — 179
Bahwa Magna Carta yang merupakan Perjanjian antara Raja Inggris Johndan para Baron yang memberontak padanya pada tahun 1215 dianggapsebagai cikal bakal dari pembatasan kekuasaan Raja (Negara) terhadaprakyat. Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah "No free man shall beseized, or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled, or injured in anyway, nor will we enter on him or send against him except by the lawfuljudgment of his peers, or by the law of the land."
252 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Permen Kominfo 19/2014 telah disusun secara resmi sejak tahun 2013.Akan tetapi, konsep cikal bakal permen ini dapat ditelusuri sejak tahun2009. Dalam penyusunannya, Kementerian Kominfo telah mengundangsecara resmi berbagai elemen pihak yang berkepentingan (stakeholder),dan memberikan kesempatan bagi selurunh elemen pemerintah danmasyarakat untuk berpartisipasi sebagai wujud dari Pemerintahan yangdemokratis dan akuntabel.
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Mendagri Gubernur Provinsi Aceh Bupati Kab Aceh Besar Camat Kec selimum Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
362 — 108
Sebagai cikal bakal gugatan oleh Turuttergugat Il, sehingga adanya perkara di Pengadilan Negeri JanthoNo.15/Pdt.G/2017/PNJth sampai akhirnya keluar putusan MahkamahAgung, dimana Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan adanyapenipuan dalam jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat II danTergugat III. Oleh karena itu secara hukum objek sengketa seluas 30 Hadalam perkara No.15/Pdt.G/2017/PNJth, telah adanya Akta Jual Beliyang sah secara hukum atas nama Tergugat I, dan Tergugat II.
ROSA SABINA J. ALIANDOE. DKK, Selaku Warga Taman Pluit Putri dan Ketua Forum Warga Taman Pluit Putri;
Tergugat:
- KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
299 — 188
Bahwa, cikal bakal PT. Jakarta Propertindo adalah dari Badan PeremajaanDaerah Pluit (authority projec Pluit) yang kemudian diubah menjadi OtoritaPembangunan Pluit, di tahun 1979 Otorita Pembangunan Pluit diubah menjadiProyek Pengembangan Lingkungan (PPL) Pluit, tahun 1985 diubah menjadiBadan Pengelola Lingkungan (BPL) Pluit, kKemudian ditahun 1996 diubahmenjadi PT. Pembangunan Pluit Jaya, yang pada akhirnya menjadi PT JakartaPropertindo (lihat bukti T37 s/d T44);5.
145 — 31
tapi tanpa ditandatangani oleh saksi tidak membatalkan surattersebut dan dianggap tetap sah;Bahwa Penggarap yang tidak mengusahakan tanah secara terusmenerus tidak dapat mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain;Bahwa yang berhak mengalihkan tanah tersebut adalah penggarap yangaktif, kuat kerja dan secara terus menerus mengusahakan tanah,menerima manfaat dan meningkatkan hasil dari tanah tersebut;Bahwa SKHUAT / SKT adalah bukti pra atas tanah belum menjadi kearah sertifikat namun akan menjadi cikal
bakal dari penerbitan sertifikat;Bahwa Izin lokasi merupakan landasan untuk memperoleh suatu tanahjika sudah berhasil mendapatkan tanah dapat dijadikan cikal bakalpenerbitan izin lokasi;Bahwa PBB yang dibayarkan seseorang terhadap suatu tanahmerupakan bukti bagi seseorang yang merasa telah menerima manfaatatas tanah tersebut;Bahwa Tanah tersebut dapat dialinkan, jika penggarap tanah sudahmendapatkan manfaat dan meningkatkan hasil dari tanah tersebut;Bahwa Hak Menguasai Negara adalah Pendelegasian
Pembanding/Penggugat II : Lisia Diwakili Oleh : HANRY SULISTIO
Terbanding/Tergugat I : CAHYADI GUY
Terbanding/Tergugat II : SINTIAWATI HARYONO
Terbanding/Tergugat III : MARTUA PARULIAN SINAGA,S.H
Terbanding/Tergugat IV : MARIEL SIMANJORANG,S.H
Terbanding/Tergugat V : ISMAWAN HERU ANGGORO,S.H
Terbanding/Tergugat VI : M.GUGUS PERDANA,ST
Terbanding/Tergugat VII : APRIL TONAPA,ST
Terbanding/Tergugat VIII : Abdullah, ST
199 — 118
HASIL PENGEMBALIAN BATAS TIDAK ADAKETERKAITANNYA DENGAN HILANGNYA HAK FISIK PARAPENGGUGAT ATAUPUN TERBITNYA HAK BARU KEPADATERGUGAT 2;Bahwa perlu menjadi perhatian Penting kenapa Tanah aquo,bisa Tumpang tindih dengan ex Sertipikat HGB NO 356/Ds.Kampung Sei Pindang Dalam a.n Cahyadi Guy, terdapatkesalahan cikal bakal kenapa tanah tersebut bisa Tumpang Tindihdi antaranya adalah telah terbit dua alas hak dalam satu bidangtanah yang letaknya sama; sehubungan dengan persoalantersebut bagaimana bisa di
166 — 369
ChevronPacific Indonesia 20162017sebagai rujukan utama dasar hukumPENGGUGAT KONVENSI atas pemutusan hubungan kerja sebagaimanatertuang didalam surat PENGGUGAT KONVENSI No.1649/RBI/2016,Halaman 13 dari 93 hal Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2017/PN Pbrtertanggal 23 September 2016 tentang PEMBERITAHUAN PembebasanSementara dari Tugas yang ditujukan kepada TERGUGAT KONVENSIsebagai cikal bakal awal terhadap alasan pemutuskan hubungan kerjaTERGUGAT KONVENSI, akan tetapi hanya mendalilkan dasar alasanhukum
69 — 53
,pada Tahun 1996 di Pengadilan NegeriBajawa, itulah cikal bakal nama Suku Seso dirubah menjadi Suku SesoFoa.