Ditemukan 1354 data
168 — 78
Majelis tidak sependapat karena justru dengan alasan tersebut Penasihat Hukum telah menilaipengetahuan para Terdakwa khususnya Terdakwa2 sangat rendah atau sangat lugu kalauenggan disebut sangat bodoh karena para Terdakwa tidak mampu membedakan apakahperintah Saksi Robert tersebut merupakan perintah dinas atau bukan, padahal Majelis Hakimsangat berkeyakinan para Terdakwa tidak selugu atau sebodoh sepert dimaksud oleh PenasihatHukum sehingga para Terdakwa demikian mudah diperdaya dapat oleh Saksi
Kalau orang yang sudah dewasa diperdaya tentu tidakdiberi upah kecuali kalau masih anak kecil sepert halnya contoh kasuskasus anak kecil yangberhasil diperdaya kemudian diculik atau untuk dicabuli lalu si anak kecil akan mudah diperdayahanya dengan diberi upah seadanya.
61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
kehebatanhukum, maka jadilah target Shooting Duck atau jadi kelinci percobaan/tumbal ;25.Majelis Hakim Yang Mulia, sejujurnya pada awal kasus ini saya sangattakut dan tertekan untuk berbicara, saya merasa takut dizalimi atassegala perlawanan saya, pengalaman 5 tahun kasus ini dipimpong olehpara oknum penegak hukum, saya hanya menemukan penderitaan yangtidak berkesudahan, sekarang saya mulai timbul keberanian bahwa kalautidak melakukan perlawanan, bagaimana nasiob orangorang benarmelawan penindasan hukum sepert
103 — 47
Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN MgnBahwa pada saat mobil dilempari dengan batu, Saksi Johan Atang sedangbercerita dengan sebagian masyarakat yang menghampin dan berdiri di jalan;Bahwa Anak Saksi tidak melinat Kapolsek Beo (Saksi Johan Atang) ada lukaluka;Bahwa mobil yang dilempar kacanya dengan batu milik dari Kapolsek Beo(Saksi Johan Atang);Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa melempar kaca mobil Kapolsek Beodengan batu, Anak Saksi hanya melihat Terdakwa seperi gaya akan melawandan kelihatan sepert
I MADE ECA MARIARTHA, S.H.
Terdakwa:
M NASIR ABDUL WAHAB
128 — 49
biaya perkary sebesar Rp 200,00 (Dun RiluRupiah), cesses Menimbang. bahwaPonaschat hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertangyal 22 Agustus 2007 yanw poda pokoknya tee Menyatakan Hokum bahwa Terdakwa M, NASIR ABDUL WAHAB tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebuwaimana dakwaan Jakex PenuntuLenton, , eeMembebaskan Terdakwa M NASIR ABDUL WAHAB dari sepala tudulan dan tuntutanhukiunm, bt laaMenmilihkan harkat, dan marabat terdakwa dalam kedudukan, kemampuannya sepert
MUHAMMAD ILHAM HABIBIE, SH., MH., M.Kn
Tergugat:
RAHMAN SUDIARMI
Intervensi:
1.AHMAD ANSORI Alias AHMAD AMSARI
2.BADARIAH Alias BADAR
93 — 8
Terhadap permintaan sepert itu, cukup dasar untukmenolaknya(Vide. M. Yahya Harahap, S.H., 2005, Hukum Acara Perdata TentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 291)Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan kebolehan meletakkan sitajaminan atas harta kekayaan Tergugat dalam sengketa hak milik atas bendatidak bergerak :a. Hanya terbatas atas obyek barang yang diperkarakanb.
177 — 35
Kekerasan juga harus dilakukan tidakhanya sekali tapi harus beberapa kali sehingga seseorang menjadi merasa tidakbebas dan tidak merdeka, itulah konteks pemerasan disertai dengan ancaman ataukekerasan ;Bahwa contoh kekerasan sehingga secara psikis merasa terancam misalnyasebuah tindakan sepert dalam kasus ini, apakah banar ada katakata yang isinyakKirakira "apabila saudara tidak memberikan sejumlah uang maka saya akanlaporkan atau saya adukan dan keluarga juga akan saya ancam" jadi ada berbagaiupayaupaya
ANDRIAS GEORGE TIRAYOH, S.E.
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BITUNG
94 — 75
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menghendaki harus ada PEMBERIAN ATAU HADIAH ATAUDIBERIKAN DENGAN UNTUK MEMPENGARUHI SECARA JAHAT ATAUKORUP.Bahwa untuk hal seperti tersebut di atas maka Termohon pun tidakmemiliki buktibukti yang sah dan berharga di hadapan hukum danoleh karena itu maka lagilagi dapat didalilkan bahwa Termohonsama sekali tidak mempunyai buktibukti sejumlah berapapununtuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka apalagi melakukanpenahanan terhadap Pemohon sepert
89 — 3
saksi hanya mengurusi badget yang dibutuhkan oleh masingmasing divisidan menyetujui ap abila dibawah badgeting bulanan asisten divisi, sedangkan namanamayang diajukan saksi tidak tahu karena hal itu kewenangan asisten divisi V yaitu terdakwadan saya baru mengetahui setelah perbuatan terdakwa diaudit oleh pihak pimpinan PTMMLHal. 30 Putusan Nomor 317/Pid.B/2016/PN.PbuBahwa tidak benarkan apabila ada AMPRAH fiktif tersebut, dipergunakan untuk menutupikegiatan yang lain seperti disebutkan terdakwa sepert
55 — 16
Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dan koperatif selama dalam mengikuti persidangan;sehingga memperlancar jalannya persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungungan keluarga;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang hidup ditengahtengah masyarakat khususnya menyangkut perbuatan korupsi; dan setelah majelismempertimbangkan pula halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan,Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terda&kwa sepert
44 — 33
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan TinggiSemarang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepert tersebut di bawah inidalam perkara terdakwa : . Nama : H. SUBAKIR ;Tempatlahir : Boyolali ;Umur/tanggallahir : 60 tahun/ 16 Juni 1952 ;Jenis kelamin > Lakilaki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal > Dukuh Krajan RT. 15/ RW. 4, Desa Karangmojo.Kec.
1.ADI WARNIS Alias GADIH
2.MAIDARLIS Alias GADIH
Tergugat:
1.SYAFRIDA
2.ROSNA
3.YUSMANIDAR
4.MAIDARNIS
5.AMIR
6.MUKHLIS
7.SYAHRIAL
8.YASNIMAR
9.SYAFRIANDI
10.ALMI CHANDRA Panggilan UJANG
11.AFRIDA
12.ROMA DEFITRA Pgl DEPIT
13.DESRINI ARI
14.NURLITA
15.NELI ROSWITA Pgl WIWIT
16.Hj RAHMA BUDI SH
17.PEMERINTAH RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tanah datar
143 — 47
Bahwa sebagai bukti antara Penggugat dengan Tergugat B adalah suatu kaumdapat dibuktikan dengan circirandatanda orangorang satu kaum menuruthukum Adat Minangkabau sepert : Halaman 6 darn 68 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bska.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat B adalah seranii seketurunanyang berasal dari satu nenek yang sama yang bemama ; TENGGI (pr/alm),dimana nenek Penggugat dan Tergugat B yang bemama ; TENGGI (pr/alm)tersebut beranak 5 (lima) orang, masingmasing bernama ; 1.
83 — 25
atau 4 (empat) orang karena dipanggil semua nenek kemudian dudukbersama dan biasa itu dihadiri oleh ribuan orang tapi yang bertanda tangan di situtidak semua orang yang menghadinri.Bahwa menurut saksi keputusan tidak bisa dibatalkkan kalau melalui musyawarah laluboleh dibatalkan kalau melalui proses musyawarah lagi, apalagi kalau tanah itu telahdiberikan untuk kepentingan umum tidak boleh itu dibatakan karena hal itu bisamembuat malu pihak tongkonan.Bahwa menurut saksi kalau ada keputusan adat sepert
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
203 — 100
Di samping itu,pekerja/ourun dan serikat pekerja/Serikat buruh perlumenyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengankelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dannegara.Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka,mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruhuntuk mempenuangkan kepentingan pekerja/fouruh dan keluarganya.Dalam pembentukan serikat pekerja/Serikat buruh dapatmenggunakan nama yang berbeda sepert antara lain perkumpulanpekerja/perkumpulan buruh
293 — 180
Bahwa dengan pemasangan predikat sepert hal tersebut mencerminkan bahwakuasa hukum Penggugat Intervensi membawa nama DPC Peradi Kota Bandungseolaholah sebagai penerima kuasa dalam Perkara a quo. Pertanyaan yangmuncul adalah apakah Para Penggugat Intervensi memberikan kuasa untuk DPCPERADI Kota Bandung atau hanya memberikan kuasa kepada kantor hukum yangatlas nama para kuasa hukum?
115 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
persyaratan tidak menjabat sebagaipengelola keuangan dan dalam penjelasan yang dimaksud pejabat pengelolakeuangan yaitu Bendahara/Verifikator/pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat (5)yaitu KPA bertindak sebagai PPK untuk tugas PPK yang bersifat Administrasibukan untuk tugas kegiatan di lapangan karena KPA sebagai pejabat pengelolakeuangan ;Berdasarkan alat bukti bahwa KPA tidak ikut menandatangani danmengesahkan fisik di lapangan sepert
36 — 23
meningglkan rumah adalah tetap sepert itu, tidak ada perubahan,apalagi semenjak Tergugat Rekovensi/Pemohon dalam Konvensi pergimeninggalkan rumah, Tergugat Rekovensi/Pemohon dalam Konvensilebih leluasa lagi mengambil uang untuk kebutuhannya, karena usahaternak ayam petelur tersebut adalah berada diatas tanah orang tuaPenggugat Rekovensi/Pemohon dalam Konvensi yang menjadi tempattinggalnya Penggugat Rekovensi/Pemohon dalam Konvensi denganjumlah Ayam keseluruhannya adalah 40.000 (empat puluh ribu ekor
155 — 153
maka gelarlhutan diwariskan kepada anak Tergugat yang bernama Raja Poltak MarsintonNaipospos, yang kemudian disandingkan dengan bukti di atas maka jelas penilaianTergugat menjadi rancu sebab Raja Poltak Marsinton Naipospos (anak Tergugat )sendiri bukan merupakan anak sulung sepert halnya Raja Mamangkok Naiposposatau Raja Ungkap sebagai anak tunggal dari Raja Mulia.
213 — 189
Oleh karena dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjiannamun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukanPerouatan Melawan Hukum (PMH), konstruksi gugatan sepert itumengandung kontradiksi, dan gugatan dikategonkan obscuurlibel,sehingga tidak dapat diterima. (vide Putusan MA No. 879K/Pdt/1997).B.
84 — 50
Sedangkan ketentuan pemberian kuasadiletakkan pada Buku IV, sehingga walau ada sifat persetujuan dalam pemberian kuasa.Akan tetapi persetujuan tersebut bukanlah persetujuan bersifat dua arah dan bertimbalbalik sepert perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Buku Ill KUHPerdata.
375 — 147
kelebihan;Bahwa tusa Timor tidak termasuk satwa buru karena tidak ada permohonansebagai satwa buru dan di Timor tidak ada satwa buru;Bahwa kalau masyarakat mau pelihara harus ada ijin dan tahun 2020 ijinnya keBadan Koordinasi dan Penanaman Modal;Bahwa tehnik memelihara satwa yang dilindungi adalah 1 : 6 yaitu 1 (Satu) jantandan 6 (enam) betina, kalau tidak 1 : 6 permohonan ditolak;Bahwa bagian dari rusaTimor yang dilindungi adalah daging, kulit, tanduk semuanyadilindungi;Bahwa kalau ada pengkapan sepert