Ditemukan 1439 data
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ZULYUSRI, SE Bin UMAR DJAKFAR
194 — 297
.37.SARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Suka Maju sejaktahun 2013;Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan penghasilan danketerangan usaha yang datanya hanya berdasarkan fotocopy KTPsaja tanpa dihadiri oleh pemohonnya;Bahwa dasar saksi membuat surat keterangan tersebut karenaSumardi dan Ismanto datang dengan membawa fotocopy KTPuntuk meminta tolong dibuatkan surat keterangan penghasilan dansurat keterangan usaha;Bahwa besaran penghasil
68 — 84
Dikembalikan seperti awal supaya dapat melakukan budidayapertambakan kembali;Untuk kesejahteraan petambak, dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketikamenjadi penghasil Devisa Negara;perjanjian kerjasama yang adil;Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambakBahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA.
61 — 40
Manokwari, Sumber dana Kredit diBank Mandiri Cabang Manokwari dan penghasil tetap saksisendiri serta penghasilan tetap saudara Dr. Ir. YAN RENWARINMS (Suami);3. Untuk 1 (Satu) unit Rumah di Blok I3 dengan Tipe 90 diBumi Marina Kab. Manokwari, Sumber dana Kredit di Bank Mandiri Cabang Manokwari dan penghasilan tetap saksi sendiriserta penghasilan tetap saudara Dr. Ir. YAN RENWARIN, MS(Suami);4.
214 — 123
BP PBB Secara global memang disebutkan nilainya dan kalau Dewanmau membahasnya silahkan saja ;Bahwa Dewan tidak pernah membahasnya ;Bahwa benar saksi sekarang masih ada dalam lingkungan Pemda Subang akantetapi bukan di Dispenda ; Bahwa Dalam APBD biaya pemungutan PBB Kode rekeningnya disisi pengeluaranKalau tidak salah 511501 dan ini sudah sesuai denganPermendagri ;Bahwa Kalau ternyata penempatan kode rekeningnya tidak sesuai denganPermendagri , saksi Tidak tahu;Bahwa Dahulu Dispenda hanya dinas penghasil
901 — 1571
pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD di daerahsesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 61 Tahun 2007, adalah pola pengelolaan keuangan yangmemberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkanpraktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanankepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dariketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.Bahwa rumah sakit merupakan instansi pemerintah penghasil
(WadirPelayanan).Menimbang, bahwa dengan ditetapbkannya sebagai BLUD,maka RSUD Kraton mendapatkan keleluasaan dalam mengatur polapengelolaan keuangannya, termasuk untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat, dan dapat menjadi instansi pemerintah penghasil.
256 — 110
Ket/ Surat keteranganF11432/2014S8 pesangon terdakwa11. (712.4 SPT Tahunan Pajak Penghasil Pembayaran pajakan tanggal 06 Januari 2009 penghasilan terdakwa12 72.5 Pedoman Penanganan dan Pedoman PenangananPengawasan Susut minyak dan Pengawasan Susutmentah & Produk No. A001/ minyak mentah & ProdukH10200/2007S4.13 T2.6 Tata Kerja Organisasi (TKO) Tata Kerja OrganisasiPenanganan dan pengawasan (TKO) Penanganan danSusut Minyak Mentah/Produk pengawasan SusutKilangPengolahan. No.
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYAFRIZAL BIN SIRAJUDDIN
136 — 30
Putusan Nomor : 35/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr38.Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Suka Maju sejaktahun 2013;Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan penghasilan danketerangan usaha yang datanya hanya berdasarkan fotocopy KTPSaja tanpa dihadiri oleh pemohonnya;Bahwa dasar saksi membuat surat keterangan tersebut karenaSumardi dan Ismanto datang dengan membawa fotocopy KTPuntuk meminta tolong dibuatkan surat keterangan penghasilan dansurat keterangan usaha;Bahwa besaran penghasil yang dibuat oleh
52 — 69
Keuangan dan Pembangunan) PerwakilanPropinsi Bali;Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan yangdisalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) KreatifKabupaten Dompu;Bahwa saksi tidak pernah membuat suratsurat administrasi sebagaipersyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melaluiPage 271 of 5002712KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) MikroBersubsidi;Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani suratsuratkecuali Surat Keterangan Penghasil
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
680 — 217
besar ;Bahwa pemulihan bisa saja dibiarkan tapi butun waktu agak lama alternative lain dengan memberikan bahan organic agar tanah kembali pulih seperti Semula, prinsipnya dibiarkan pun akan pulinsebenarnya tidak masalah dan vegetasi akan tumbuh justuru lebih baik setelah 4 sampai 5 bulanakan kembali lag ;Bahwa fungsi tanah gambut dari segi lingkungan dia sebagai penyimpankarbon, dan sebagai penangkap karbon, penyimpan air dankeanekaragaman hayati, lalu dari segi ekonomi sebagai sumberdayalahan penghasil
136 — 28
pabrikan;d) Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadiperubahan biaya;e) Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang;f) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa dalam memperhitungkan HPS, telah memperhitungkan biayaumum dan keuntungan (overhead cost dan profit) yang wajar bagipenyedia barang/jasa dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), HPStidak boleh menghitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain danPajak Penghasil
264 — 122
Maja Agung (Pabrik Penghasil Sarung Tangan dari Karet),PT. Garsum (Perkebunan Karet di langkat), Separrindo (Pabrik latexconcentrate )), Kantor Pusat, Jl. Muda No. 11, Medan.Saksi mengetahui adanya utang piutang antara PT. Maja Agung dengan PT.BRI Pusat.Pelelangan PT. FIG adalah pabrik di Peleihari dan perkebunan (PT. MalindoJaya Diraja) ;Pelelangan di umumkan di media massa, untuk kredit PT. FIG ;Aseet asset PT.
196 — 342
MAHRIF sedangkan periodekedua Terdakwa dilantik bersamasama Wakil Bupati LombokBarat yaitu FAUZAN;Bahwa ketika Terdakwa menjabat selaku Bupati Lombok Baratmempunyai penghasilan atau gaji pokok ditambah dengan honorhonor resmi lainnya namun untuk besarannya Terdakwa tidakingat, selain hal tersebut ada tambahan penghasil dari isteriTerdakwa yang berwiraswasta yaitu dengan membuka butik danmembuka restoran yang berlokasi di Mataran dan Lombok Barat;Bahwa Terdakwa selalu melaporkan Laporan Harta KekayaanPejabat
- Tentang : Cipta Kerja
Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 6(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasanpenggembalaan umum harus dipertahankankeberadaan dan kemanfaatannya secaraberkelanjutan.(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:a. penghasil tumbuhan pakan;b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, danpelayanan inseminasi buatan;c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/ataud. tempat...SK No 050677 A(4)(S)(6) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 177
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
733 — 1711
.17.336.887.378/bulan. pendanaan programpensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina denganmembayar iuran bulanan yang terdiri dari : 1/12 dari jumlahiuran normal peserta dan iuran normal pemberi kerja,sebagaimana dimaksud dalam butir 61 huruf yaitu iurannormal adalah sesuai metode perhitungan aktuaria yangdigunakan, tingkat iuran normal (gabungan seluruh pemberikerja) yang diperlukan equivalen dengan 26,1% daripenghasilan dasar pensiun, dari jumlah tersebut persertamembayar sebesar 7,5 % dari penghasil
279 — 0
- Bahwa Anggaran Pendapatan Desa Tatampi Tahun 2016 tersebut diatas digunakan untuk pembelanjaan sebagai berikut, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 294.243.562,-, yang terdiri dari Penghasil tetap dan tunjangan, sebesar Rp. 225.600.000,-, yang terdiri dari, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, sebesar Rp. 205.200.000,- dan Tunjangan BPD, sebesar Rp. 20.400.000,-.- Bahwa Kegiatan Operasional Perkantoran, sebesar Rp. 42.135.400,-, yang terdiri dari Alat tulis kantor, sebesar
- Bahwa Berdasarkan Laporan Realisasi Desa Tatampi, anggaran tersebut digunakan untuk Tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 294.243.562,-, yang terdiri dari Penghasil tetap dan tunjangan, sebesar Rp. 225.600.000,-, yang terdiri dari Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, sebesar Rp. 205.200.000,- Tunjangan BPD, sebesar Rp. 20.400.000,-.- Bahwa Kegiatan Operasional Perkantoran, sebesar Rp. 42.135.400,-, yang terdiri dari Alat tulis kantor, sebesar Rp. 1.172.400,- Cetak
- Bahwa Berdasarkan Laporan Realisasi Desa Tatampi, anggaran tersebut digunakan untuk Tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 294.243.562,-, yang terdiri dari Penghasil tetap dan tunjangan, sebesar Rp. 225.600.000,-, yang terdiri dari Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, sebesar Rp. 205.200.000,- Tunjangan BPD, sebesar Rp. 20.400.000,-.- Bahwa Kegiatan Operasional Perkantoran, sebesar Rp. 42.135.400,-, yang terdiri dari Alat tulis kantor, sebesar Rp. 1.172.400,- Cetak
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sebesar Rp. 294.243.562,-, yang terdiri dari :1) Penghasil tetap dan tunjangan, Sebesar Rp. 225.600.000,-, yang terdiri dari ;a) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Sebesar Rp. 205.200.000,- ;b) Tunjangan BPD, Sebesar Rp. 20.400.000,-.2) Kegiatan Operasional Perkantoran, Sebesar Rp. 42.135.400,-, yang terdiri dari ;a) Alat tulis kantor, Sebesar Rp. 1.172.400,- ;b) Cetak dan Penggandaan, Sebesar Rp. 363.000,- ;c) Rekening Listrik, Air, dan Telepon,
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sebesar Rp. 412.228.890,-, yang terdiri dari : 1) Penghasil tetap dan tunjangan, Sebesar Rp. 225.600.000,-, yang terdiri dari ; a) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Sebesar Rp. 205.200.000,- ; b) Tunjangan BPD, Sebesar Rp. 20.400.000,-. 2) Kegiatan Operasional Perkantoran, Sebesar Rp. 13.169.695,-, yang terdiri dari ; a) Alat tulis kantor, Sebesar Rp. 5.687.250,- ; b) Cetak dan Penggandaan, Sebesar Rp. 363.000,- ; c) Rekening Listrik, Air, dan Telepon
275 — 240
JASNI Rp 50.000.000 tanggal tanggal 04/01/13 4621 (satu) lembar Print out transfer Bank Mandiri dari Rek Nomor 1240008227491ke rekening No 1020004693450 a.n IRMAN FATURACHMAN Rp 20.000.000 tanggal 05/16/13 4631 (satu) lembar Print out transfer Bank Mandiri dari Rek Nomor 1240008227491ke rekening No 1020004693450 a.n IRMAN FATURACHMAN Rp 30.000.000 tanggal 05/21/13 4641 (satu) lembar copy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pengembangan Sistem Informasidan pemuktahiran data dalam rangka Penetapan Daerah Penghasil
231 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu, juga tidakditemukan adanya maksud terselubung dari Terdakwa dalammemberikan perintah untuk mengambil souvenir kulit buaya daripara pengrajin dan memberikan kepada tamu Pemda KabupatenMerauke, dan tamu Muspida Kabupaten Merauke, kecuali untukmempromosikan kerajinan produk daerah dengan maksud untukmeningkatkan pendapatan masyarakat, karena KabupatenMerauke dikenal sebagai daerah penghasil kulit buaya;Hal. 766 dari 1120 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/20151.2.
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
70 — 0
Dompu Nomor : 550/287/DISHUB Tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), Staf Teknis, Staf Administrasi, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), Panitia Penerima Penghasil Pekerjaan (PPHP), Peugas Administrasi Sistem Rencana Umum Pengadaan ( Admin SiRUP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK), dan Pajabat Penatausahaan Keuangan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
63 — 0
Dompu Nomor : 550/287/DISHUB Tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf Teknis, Staf Administrasi, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), Panitia Penerima Penghasil Pekerjaan (PPHP), Peugas Administrasi Sistem Rencana Umum Pengadaan ( Admin SiRUP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK), dan Pajabat Penatausahaan Keuangan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018;
1002. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab