pada pokoknya PENGGUGATmendalilkan terjadipemadaman (blackout) selama 3 (tiga) hari, yaitutanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2013;Bahwa faktanya pemadaman (blackout) yang terjadi hanya padatanggal 17 Juni 2013, dimana pemadaman (blackout) tersebut adalahkarena adanya gangguan jaringan akibat tertimpa pohon yangdisebabkan peristiwa alam, yaitu hujan lebat dan angin kencang, yangmana peristiwa alam tersebut tidak bisa diprediksi dan dikendalikan olehTERGUGAT yang dikategorikan sebagai Sebab Kahar (Force

Majeure);(Bukti T1 4, T1 5) ;Berdasarkan hal tersebut, terbukti dalili PENGGUGAT adalah mengadaada dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Armain Als Jalik (DPO) yaitu sepedamotor Suzuki Satria F warna hitam dan (satu) buah sepeda motorYamaha Force One warna kuning yang nomor platnya terdakwatidak tahu, serta (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin warna birumilik terdakwa yang plat nomornya sudah lupa, tetapi sepeda motormilik terdakwa tersebut telah hilang dicuri orang tetapi untuktanggal dan hari kejadiannya terdakwa sudah lupa;Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam / golok (parang)yang dipergunakan untuk mengancam saksi KARTIKA

Armain Als Jalik (DPO) yaitu sepedamotor Suzuki Satria F warna hitam dan (satu) buah sepeda motorYamaha Force One warna kuning yang nomor platnya terdakwatidak tahu, serta (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin warna birumilik terdakwa yang plat nomornya sudah lupa, tetapi sepeda motormilik terdakwa tersebut telah hilang dicuri orang tetapi untuktanggal dan hari kejadiannya terdakwa sudah lupa;e Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam / golok (parang)yang dipergunakan untuk mengancam saksi KARTIKA

Armain Als Jalik (DPO) yaitu sepedamotor Suzuki Satria F warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motorYamaha Force One warna kuning yang nomor platnya terdakwatidak tahu, serta 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin warna birumilik terdakwa yang plat nomornya sudah lupa, tetapi sepeda motormilik terdakwa tersebut telah hilang dicuri orang tetapi untuktanggal dan hari kejadiannya terdakwa sudah lupa;Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam / golok (parang)yang dipergunakan untuk mengancam saksi

Armain Als Jalik (DPO) yaitu sepedamotor Suzuki Satria F warna hitam dan (satu) buah sepeda motorYamaha Force One warna kuning yang nomor platnya terdakwatidak tahu, serta 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin warna birumilik terdakwa yang plat nomornya sudah lupa, tetapi sepeda motormilik terdakwa tersebut telah hilang dicuri orang tetapi untuktanggal dan hari kejadiannya terdakwa sudah lupa;e Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam / golok (parang)yang dipergunakan untuk mengancam saksi

puluh ribu rupiah) dan sewaktu di desa AkarBegantung tersebut terdakwa II menyerahkan handphoneblackberry hasil curian tersebut kepada terdakwa I setelah ituterdakwa I langsung pulang kerumah di Kertak Hanyar;Bahwa para terdakwa pada saat melakukan pencurian ditoko yangmenjual bahan bangunan tersebut menggunakan sarana 3 (tiga)buah sepeda motor roda dua, 2 (dua) buah sepeda motor milik Sdr.Armain Als Jalik (DPO) yaitu sepeda motor Suzuki Satria F warnahitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Force

Bahwa secara hukum kebakaran merupakan bahagian dari bentukbencana alam, yang dalam kategori suatu perjanjian, begitu jugadengan perjanjian kredit masuk pada bahagian/klausul keadaanmemaksa/ keadaan kahar (force majeur).

Sehingga keadaan demikianHal 7 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR16.17.18.akan berdampak pada hapusnya suatu perjanjian, sebab bencana alammerupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki/disengaja oleh salahsatu pihak dalam perjanjian;Bahwa dengan hapusnya perjanjian karena keadaan memaksa akibatbencana alam (kebakaran)/force majeur apalagi usaha Penggugat tidakdiasuransikan, maka dengan sendirinya secara hukum kewajibanPenggugat kepada pihak Tergugat sama sekali telah hapus dengansendirinya

Artinya pihak Tergugatmenggabungkan pinjaman kredit Penggugat tertanggal SPPK 06November 2009 dengan pemberian dana setelah kebakaran tersebut.Dengan demikian tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karenaperjanjian pertama telah hapus karena force majeur, sementarapemberian dana setelan kebakaran tidak dapat dilegalkan secarahukum (dana dicairkan terlebin dahulu, administrasi kelengkapan dansyarat kemudian, dan waktunya tidak sesuai dengan pencairan danayang semestinya);d.

Dimanakedua surat dimaksud pada pokoknya menyebutkan akan dilaksanakanlelang oleh KPKNL Pekanbaru akan objek jaminan hak tanggungan milikPenggugat pada hari Kamis, 24 April 2014;Hal 10 dari 30 halaman Putusan NOMOR 190/PDT/2015/PT.PBR22.23.24.25.Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran sebanyak 2 kali atas usahaPenggugat, cukup beralasan bagi Penggugat untuk menyatakan memintapada Majelis Hakim perkara a quo menetapkan dalam putusannya bahwahal itu merupakan force majeur (keadaan Kaharmemaksa) yang

Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan AktaAddendum Perjanjian Kredit No 03 tanggal 2 September 2009 yangdibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H. tanpa adanya protestidak diberikannya asuransi;Bahwa Jika Penggugat menyatakan adanya suatu tindak bencana alam,maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan secara tertulis kepadaPenggugat mengenai adanya Force Majeur.

. : 111/Pdt.G/2016/PN.Dps. dalam perkaraantata :PENGGUGAT, laki ,laki, umr 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal diDenpasar, NIK. 517101051270XXXX, yang selanjutnya disebut sebagai ; MELAWAN;TERGUGAT, Perempuan, Umur 37 tahun, Agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal diDenpasar NIK. 517101450778XXXX, yang selanjutnya, disebutsebagai force rence nen nnn nnn nnn ne nn nnn nnn nn nn nnnTERGUGAT ;Telah mendengar permohonan Penggugat secara tertulis yang diajukan dipersidanganyang

Apabila Objek Gugatan TUN tidak diterbitkan, maka PemerintahRepublik Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah denda kepadaTergugat II Intervensi;62 Bahwa urgensi dari Tergugat untuk mengeluarkan Objek Gugatan TUN dalamperkara ini terbukti berdasarkan:aSurat PT PLN (Persero) Nomor 0968/125/DIRUT/2013, tertanggal 1 Juli2013 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia perihal PemberitahuanPotensi Terjadinya Peristiwa Government Force Majeur Pada Proyek PLTPRajabasa (2x110) MW (Surat PLN15120

Namundidalam proses pencapaian Nomortice of Resource Confirmation(NOMORRC), PT SERB terkendala untuk melaksanakan explorasi sumurdikarenakan belum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)yang sudah diajukan sejak November 2011.Tertundanya penerbitan IPPKH yang sudah lebih dari 1 tahun ini dapatberpotensi terjadinya peristiwa Government Force Majeure (GFM) yangmengakibatkan potensi keharusan penggantian biaya pembangunan proyekyang sudah dikeluarkan PT SERB yang menjadi beban pemerintah.Hal

Majeure (GFM) yang mengakibatkanadanya potensi keharusan penggantian biaya proyek yang sudahdikeluarkan PT SERB sebesar USD 14 juta oleh Pemerintah dankerugian peningkatan subsidi listrik oleh Pemerintah kepada PTPLN (Persero) sekitar Rp 2,35 Triliun/tahun akibat keterlambatanproyek.

(Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)d Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor6659/30/MEM.E/2013 tertanggal 13 September 2013 kepada WakilPresiden Republik Indonesia perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden UntukPenanganan Proyek Investasi Strategis Nasional Terjadinya PeristiwaKeadaan Kahar (Event of Force Majeur) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW(Surat ESDM 6659/2013)Adapun Surat ESDM 6659/2013 pada intinya menyatakan halhalsebagaimana Tergugat II Intervensi

Bukti T.II.Intv 29Arahan Presiden untuk Penanganan Proyek InvestasiStrategis Nasionalterjadinya peristiwa Keadaan Kahar(event of Force Majeur) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW(fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor6665/04/MEM.E/2013, tertanggal 13 September 2013,perihal Permohonan Bantuan Koordinasi dengan MuspidaLampung (fotokopi darifotokopi);Surat Jaminan Kelayakan Usaha Nomor: S151/MK.011/2012, dari Menteri Keuangan Republik Indonesiakepada PT Supreme Energy Rajabasa

Bahwa dengan demikianPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyalahiprosedur dengan mengirim surat melalui perusahaan Tiki, oleh karenasudah sepatutnya pengiriman surat panggilan sidang relas) diantarlangsung oleh Juru Sita Pengadilan Niaga bukan melalui perusahaan jasatitipan surat incasu Tiki;"Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku"Bahwa dalam perkara a quo terdapat keadaan memaksa (force majure);Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit sudah lebih dari puluhantahun

Nomor 748 K/Padt.SusPailit/201618.19.tidak mendapatkan income dari kegiatan pelayaran kapal yang manakegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan pokok dari Pemohon Kasasidahulu Termohon Pailit Termohon Pailit 1, sehingga keadaan demikiandapatlah dikualifikasikan ke dalam force majure atau keadaan kahar;Bahwa Dasar hukum keadaan memaksa adalah Pasal 1244, 1245,1444 dan 1445 KUHPerdata (Burgelijk Wetbook);Pasal 1244 BW Tertulis : " jika ada alasan untuk itu siberhutang harusdihukum mengganti biaya,

pemerintah yaitu diterbitkan Peraturan DirekturJendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/20/Dtpl14 tentang Tata CaraPengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal, sehinggakapal untukkegiatan operasional Termohon Pailit tidak dapat berjalan;Bahwa sehingga dengan demikian sudah jelas dan nyata akibat diterbitkanperaturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/20/Dtpl14tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Diberikan PelayananOperasional Kapal merupakan keadaan kahar atau force

CaraPengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal tanggal 3Desember 2014 (bukti Tl), maka keseluruhan kapal (barang modal) yangtelah disewagunausahakan tidak dapat beroperasi sehingga berakibatperusahaan Termohon Pailit tidak dapat berusaha sebagaimana mestinya,sehingga Termohon Pailit tidak mendapatkan income dari kegiatanpelayaran kapal yang mana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatanpokok dari Termohon Pailit Il, sehingga keadaan demikian dapatlahdikualifikasikan ke dalam force

Nomor 748 K/Pdt.SusPailit/2016tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Tidak Diberikan PelayananOperasional Kapal merupakan keadaan kahar atau force majure;46. Pembuktian dalam perkara a quo tidak lah sederhana oleh karena Besaran UtangTermohon Pailit belum jelas sejumlah berapa?;47.

melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

rinciberikut alasanalasannya yang bisa diterima akal mengenai dasarse sepenentuan katagori sangat mendesa ini, maka bisa dikatakanpertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidakmemiliki pijakan yuridis ;Bahwa berdasarkan akta perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yangdiperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris Di Medan,dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa PemutusanPerjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belahpihak atau karena adanya peristiwa force

Bahwa dalam salah satu pasal dari Perjanjian disebutkan : HakPemakaian para Pembanding atas ruangan atau kios di Deli Plazaadalah untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali karena ada pemutusanperjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanyaperistiwa force majeur ;c.

rekonpensi, dengan Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugatdalam rekonpensi, adalah adanya pemberian hak pakai atas ruangan tempat usahadidalam komplek Deli Plaza sebagaimana ternyata dari bukti P.2, dan hakpemakaian tersebut telah dimanfaatkan oleh Pembanding/Penggugat dalamkonpensi/Tergugat dalam rekonpensi tersebut mulai tanggal 4 Oktober 1986sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kecuali karena adanya pemutusanperjanjian ini atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa Force

keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Medan,sehingga pengosongan terpaksa harus dilaksanakan tindakan itu bukanlahkebijakan dari Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalamrekonpensi, tetapi adalah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menghendakikawasan tersebut dijadikan Kawasan Superblock Deli Grand City dalam rangkauntuk membangun image Kota Medan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive,Convention dan Exibihition) yang menurut Pengadilan Tinggi dapat diartikansebagai pengertian Force

Kemudian Tani (DPO) memperlihatkan kunci T yangsudah dipersiapkan oleh Tani (DPO), lalu terdakwa ikut bersama samaArhani als Utuh (DPO) dan Tani (DPO) dengan cara membonceng dibelakang;e Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Force One warna kuning milikArhani als Utuh(DPO) mereka berangkat ke daerah Barabai Kab. Hulu SungaiTengah untuk melihat pameran/pasar malam.

Hulu Sungai Tengah sedangkan Arhani als Utuh (DPO) dan Tani (DPO)berboncengan berdua menggunakan sepeda motor Force One warna kuningmilik Arhani als Utuh (DPO) menuju kerumah mereka masingmasing;Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 06.00 Witaterdakwa bersama dengan Arhani als Utuh (DPO) melepas nomorpolisisepeda motor saksi korban dan membawa sepeda motor tersebut keperumahan Desa Pamangkih dengan maksud akan ditawarkan kepadaseseorang dengan harga Rp. 1.500.000, (Satu juta

DA 4118 BP;Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 21.00Wita, terdakwa dihampiri oleh Arhani (DPO) dan Tani (DPO)denganmenggunakan sepeda motor Force One warna kuning milik Arhani(DPO), pada saat itu kKeduanya mengajak terdakwa untuk mengambil sepedamotor milik orang lain dengan tanpa izin;Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Force One tersebutterdakwa bersama kedua temannya tersebut berangkat menuju ke PasarMalam di daerah Barabai Kab.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:kesengajaan, kelalaian, atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan ataukelalaian), dan tidak berlaku karena alasanalasan adanya force majeure;Menimbang, bahwa apakah pihak Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran sisanilai/Vvolume pekerjaan Penggugat yang termasuk dalam 68 pekerjaanbencana alam yang diperintahkan melalui SPMK yang diterbitkan olehTergugat

rinciberikut alasanalasannya yang bisa diterima akal mengenai dasaroepenentuan katagori sangat mendesak ini, maka bisa dikatakanpertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidakmemiliki pijakan yuridis ;Bahwa berdasarkan akta perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yangdiperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris Di Medan,dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa PemutusanPerjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belahpihak atau karena adanya peristiwa force

Bahwa dalam salah satu pasal dari Perjanjian disebutkan : HakPemakaian para Pembanding atas ruangan atau kios di Deli Plazaadalah untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali karena ada pemutusanperjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanyaperistiwa force majeur ;c.

rekonpensi, dengan Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugatdalam rekonpensi, adalah adanya pemberian hak pakai atas ruangan tempat usahadidalam komplek Deli Plaza sebagaimana ternyata dari bukti P.2, dan hakpemakaian tersebut telah dimanfaatkan oleh Pembanding/Penggugat dalamkonpensi/Tergugat dalam rekonpensi tersebut mulai tanggal 4 Oktober 1986sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kecuali karena adanya pemutusanperjanjian ini atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa Force

keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Medan,sehingga pengosongan terpaksa harus dilaksanakan tindakan itu bukanlahkebijakan dari Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalamrekonpensi, tetapi adalah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menghendakikawasan tersebut dijadikan Kawasan Superblock Deli Grand City dalam rangkauntuk membangun image Kota Medan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive,Convention dan Exibihition) yang menurut Pengadilan Tinggi dapat diartikansebagai pengertian Force

Kerugian atas tidak dilaksanakannya prestasi oleh Tergugat dalamhal Turut Menanggung Biaya Perbaikan Bangunan AkibatGempa(Vide Pasal 7), sehingga mengakibatkan tidak beroperasinyausaha sarang burung wallet selama 2 (dua) tahun: Sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama, apabila terjadikerusakan bangunan akibat Force Majeure maka biaya perbaikanatas kerusakan ditanggung secara bersamasama oleh kedua belahpihak, adapun total biaya perbaikan bangunan yang telahdi keluarkanoleh Penggugat sendiri(tanpa

untukmemperbaiki bagunanan itu;Bahwa Saksi pernah mengajak Tergugat untuk bersama memperbaikibagunan itu akan tetapi jawaban tergugat tidak mau;Bahwa Tahun 2019 masih ada perbaikan gedung sarang walet;Bahwa Tahun 2020 Saksi masih kontak dengan Penggugat, tiada adapanen tahun 2020 karena gedung baru jadi, Saksi juga sudah tidakmengelola tahun 2020 tersebut;Bahwa Yang meminta Saksi mengelola kandang walet tersebut adalah EkoWidianto;Bahwa Dalam perjanjian tersebut jika terjadi kerusakan bagunan akibatbencana (force

bulan November 2016 untuk di gondangpenjualannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkandikarang anyar sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya, PenggugatKonvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak melaksanakan sesuaidengan isi perjanjian seperti disebutkan dalam pasal 7 menyebutkan bahwakerusakan kecil atas rumah yang dipakai usaha ditanggung pihak kedua,sedangkan kerusakan oleh sebab diluar kemampuan (force

majeure)ditanggung bersama atas kesepakatan;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyatakanbahwa dari penguasaan usaha sarang burung wallet yang dikuasai olehPenggugat dari bulan Januari 2018 sampai terjadinya musibah gempa bumipada tanggal 5 Agustus 2018 maka usaha sarang burung wallet tersebut telahdilakukan panen sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Maret 2018 dan bulan Juli2018 maka merujuk dalil Penggugat angka 10 hurup a yaitu 1 (Satu) kali panensejumlah 8 kg dan harga per kg adalah

memaksakankehendak.Bahwa, panjangnya masa waktu yang diperlukan dalam perbaikan (Upgrade) KapalLayar Motor Bintang Utara I adalah bukan karena Tergugat melainkan sematamata adalah murni persoalan tehnis, diluar kemampuan Tergugat.Bahwa, sekalipun demikian Tergugat tetap dengan segala itikad baik berusaha untukmelaksanakan semua kewajibannya dalam menjaga kelangsungan kerjasama usahaantara Penggugat Tergugat.Bahwa, tenggelamnya Kapal Layar Motor Bintang Utara I di perairan Ambonadalah merupakan musibah yang bersifat force

majeur, diluar dugaan Tergugat, danhal terbut sangat memukul usaha Tergugat.Bahwa, oleh karena Kapal Layar Motor Bintang Utara I yang menjadi Jaminandari Perjanjian HutangPiutang antara Penggugat dengan Tergugat karena keadaanMemaksa / Force Majeur / Overmacht telah tenggelam maka sesuai dengan ketentuanpasal 1244, 1245 KUH Perdata, tidaklah ada alasan bagi Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara ini.Berdasarkan uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada YangMulia

PREMATUR1Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahbersifat prematur oleh karena dalam perkara aquo tidak terjadi ingkar janji(wanprestas1).Bahwa, yang dijadikan sebagai Jaminan dari Perjanjian HutangPiutangaquo adalah Kapal Layar Motor milik Tergugat dengan data dan spesifikasisebagai mana ternyatakan dalam Akta Pengajuan Hutang dengan JaminanNo 03 tanggal 5 Desember 2011 dihadapa Notaris Hartono, SH.Bahwa, obyek jaminan dari perjanjian tersebut telah tidak ada karenakeadaan yang Force

(Upgrade)Kapal Layar Motor Bintang Utara I adalah bukan karena TergugatHal 31 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps32melainkan sematamata adalah murni persoalan tehnis, diluar kemampuanTergugat.1 Bahwa, sekalipun demikian Tergugat tetap dengan segala itikad baik berusahauntuk melaksanakan semua kewajibannya dalam menjaga kelangsungankerjasama usaha antara Penggugat Tergugat.m Bahwa, tenggelamnya Kapal Layar Motor Bintang Utara I di perairanAmbon adalah merupakan musibah yang bersifat force

majeur, diluar dugaanTergugat, dan hal terbut sangat memukul usaha Tergugat.n Bahwa, oleh karena Kapal Layar Motor Bintang Utara I yang menjadiJaminan dari Perjanjian HutangPiutang antara Penggugat dengan Tergugatkarena keadaan Memaksa / Force Majeur / Overmacht telah tenggelam makasesuai dengan ketentuan pasal 1244, 1245 KUH Perdata, tidaklah ada alasanbagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat, Penggugatmengajukan 16

perbuatanmelawan hukum (onrecht matige overheid daad) oleh karenaperistiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat pada PT.Ganda Saribu Utama, oleh Tergugat selaku pimpinan tidakmemberikan hakhak Penggugat sesuai menurut ketentuan Pasal164 ayat (3) UndangUndang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003bunyinya :"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (FORCE

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I sebagai Pembatalan Kontrakantara Tergugat I dan Penggugat, bukanlah alasan yang dapat diterima sebagaidasar pembatalan kontrak maupun yang bisa dikategorikan sebagai sebuah keadaandaya paksa atau Force Majeure ; 16.17.18.19.Bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan Kontrak secara sepihak tanpamelakukan perundingan dengan Penggugat telah dengan jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum / Onrecht Matige Daad yang mempunyai konsekuensi hukumtersendiri dan haruslah

pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkanterjadipemadaman (blackout) selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 17sampai dengan 19 Juni 2013;Bahwa faktanya pemadaman (blackout) yang terjadi hanya pada tanggal 17Juni 2013, dimana pemadaman (blackout) tersebut adalah karena adanyagangguan jaringan akibat tertimpa pohon yang disebabkan peristiwa alam, yaituhujan lebat dan angin kencang, yang mana peristiwa alam tersebut tidak bisadiprediksi dan dikendalikan oleh TERGUGAT I yang dikategorikan sebagaiSebab Kahar (Force

Majeure); (Bukti T1 4, T1 5) ;Berdasarkan hal tersebut, terbukti dalil PENGGUGAT adalah mengadaada dantidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 363 ayat (1) Ke4 KUHP sebagaimana dalam dakwaantunggal kami;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.INDO SORAYA ALIAS AYABIN RUSMANI dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 8(delapan) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force

ALIHERMANTO Bin FAUZI selaku pemiliknya;Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barangbukti berupa :1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force one warna HitamTRAIL;e 1 (satu) buah kunci T;e Uang tunai sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telahdiperlihatkan baik kepada saksisaksi maupun terdakwa dan membenarkan barang

maka masa penangkapan dan penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diriTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumdalam perkara ini berupa :e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force

melakukan tindakpidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;NnMenetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force

sebagaipertanggungjawaban kepada Kadolog/Kasub Dolog sesuai denganaturan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini; Pasal 10 menyebutkan :Pada dasarnya, selama barang berada di bawah penguasaan danpengelolaan Kepala Gudang/Pengusaha tidak diperkenankan terjadikekurangan, ksusutan, kehilangan dan atau kerusakan, kecualiapabila hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan dan ataukelalaiannya atau orangorang yang bekerja dan atau berada dibawah pengawasannya atau karena suatu keadaan memaksa yangtidak dapat dihindarkan (force

majeure) ; Pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4 menyebuitkan :Hal. 21 dari 27 hal.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur) denganketentuan pekerja/oburuh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanpasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);2.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4); Maka berdasarkan

No. 117/G/ 2013/PHI.Sbyburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan pasal 156 ayat (4); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan

Karena tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, akan tetapi wanprestasi yang tanpa sengaja ataukeadaan memaksa (force majeur);b. Penggugat telah mengesampingkan isi perjanjian, jika terjadiforce majeur;2. Gugatan Penggugat salah alamata.

kepadaPenggugat berupa keuntungan dari penyertaan modal Penggugatdalam usaha penambangan batubara yang dijalankan oleh Orang Tuasaya dan uang pengganti jasa bunga deposito sebesar 1% per bulan.> Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan keadaan Orang Tuasaya sebagai Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi adalahtidak benar karena Orang Tua saya sudah melakukan prestasi denganmemberi keuntungan dan bunga per bulannya kepada pihakPenggugat.> Bahwa dalam pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabilaterjadi force

Karena tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan olehtergugat akan tetapi wanprestasi yang tanpa sengaja ataukeadaan yang memaksa (force majeur);b. Penggugat telah mengesampingkan isi perjanjian jika terjadiforce majeur;2.

Selditentukan suatu. tempat berkedudukan maka penggugat dapatmemasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalamdaerah hukum yang dipilih itu maka gugatan ini telah diajukan secarakeliru karena salah alamat oleh penggugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa eksepsi dari para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karenatidak ada perbuatan melawan hukum dari para Tergugat melainkanwanpretasi yang disebabkan karena force majeur hal ini