Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Force One tanpa TNKB,Dikembalikan kepada terdakwa.4.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:Berawal dari terdakwa dengan mengemudikan 1(satu) unit Sepeda MotorYamaha Force One tanpa TNKB yang terdakwa kemudikan datang dari arahPangkalan Susu menuju Medan sedangkan kedua korban yaitu Ridwan Lubisdan Satri Halgifsa Bijaksana sedang berjalan kaki dan hendak menyebrangjalan dari sebelah kanan ke kiri menuju arah Medan, setibanya di TKP yangmerupakan jalan lurus terdakwa tidak melihat kedua korban dan dari jarak + 12meter barulah terdakwa

Perbuatan terdakwa dilakukandengan cara, sebagai berikut:Halaman 3 dari 15 Putusan No.921/Pid.Sus/2017/PN Stb.Berawal dari terdakwa dengan mengemudikan 1(satu) unit Sepeda MotorYamaha Force One tanpa TNKB yang terdakwa kemudikan datang dari arahPangkalan Susu menuju Medan sedangkan kedua korban yaitu Ridwan Lubisdan Satri Halgifsa Bijaksana sedang berjalan kaki dan hendak menyebrangjalan dari sebelah kanan ke kiri menuju aran Medan, setibanya di TKP yangmerupakan jalan lurus terdakwa tidak melihat

FORCE NIL MA ., S.H.,M.HCatatan=>Bahwa Putusafi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena baikTerdakwa maupun Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menyatakanmenerima secafa lisan Putusan tersebut di Persidangan.

sarana prasaranaHalaman 3 Perkara No.325/PID.SUS/2019/PT.DKIpenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh; mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.e pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus tugas (task force

penganggaran danaalokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasaranapenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh, mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.e pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus tugas (task force

penganggaran danaalokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasaranapenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh; mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus tugas (task force

penganggaran danaalokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasaranapenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh; mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.e pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus tugas (task force

perjanjian ini ditandatangani maka Pihak Pertamamenyerahkan dokumendokumen yang sudah ada kepada Pihak Kedua, dan olehkarenanya dengan ini para pihak menyatakan saling mengadakan pembebasansepenuhnya (acquit et decharge)sehingga diantara para pihak dengan ini melepaskan segala haknya tentang hartabersama yang mungkin ada untuk mengajukan tuntutan dan / atau gugatan berupaapapun juga dan saling berjanji serta mengikat diri untuk tidak mempermasalahkanmengenai harta bersama dalam bentuk apapun.Pasal 5.Force

ini karena keadaan memaksa, termasuk namun tidak terbatas karenaterjadinya peperangan, huruhara kegaduhan sosial, bencana alam, epidemic, kebakaran,banjir, ledakan, peraturan pemerintah/kebijaksanaan dan lainlainnya yang sejenis,maka Pihak yang bersangkutan harus seketika mengambil semua tindakan yang perludan patut agar akibat dari keadaan tersebut dapat diperkecil dan harus memberitahukankepada pihak lainnya dan pihak lainnya tidak akan menuntut ganti kerugian apapunkepada pihak yang mengalami Force

EDY (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah pisau cutterkepada terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi NASHRULLAH AlsANAS Bin SAFFRANI (Alm) pergi berboncengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force warna hitam merah nomor polisi DA 5990 CM miliksaksi NASHRULLAH Als ANAS Bin SAFFRANI (Alm) dan sdr.

EDY (DPO)menyerahkan 1 (satu) buah pisau cutter kepada terdakwa, kemudianterdakwa dan saksi NASHRULLAH Als ANAS Bin SAFFRANI (Alm)pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force warnahitam merah nomor polisi DA 5990 CM milik saksi NASHRULLAH AlsANAS Bin SAFFRANI (Alm) dan sdr.

EDY (DPO)menyerahkan 1 (satu) buah pisau cutter kepada terdakwa, kemudianterdakwa dan saksi NASHRULLAH Als ANAS Bin SAFFRANI (Alm) pergiberboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force warna hitammerah nomor polisi DA 5990 CM milik saksi NASHRULLAH Als ANAS BinSAFFRANI (Alm) dan sdr.

tindak pidana administrasi kependudukan;

atau perdata, makaperkara perdata atau pidana yang sedang berjalanbelum dapat diputuskan; sedangkan in casu gugatanpenggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat atashak miliknya yaitu tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak miliknya;4, bahwa tentang exceptie Tergugat yang menyinggungputusan Mahkamah Agung R.I. tersebut kasusnyaberbeda in casu harus diterapkan secara kasuistis,selain itu system hukum di Indonesia tidak menganut the binding force

of precedent systemsebagaimana berlaku di negaranegara common lawsystem, melainkan di Indonesia menganut thepersuasive force of precedent system sebagaimanadianut di negaranegara Eropah Continental) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut maka exceptie tergugat haruslahditolak, selvmuln yay o cnn 3 srDALAM POKOK PERKARA ; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sepertitersebut dimuka dan tergugat membantahnya denganmenolak dalildalil Penggugat oleh karena:Oo Bahwa objek sengketa

penutupan perusahaan (lock out) yangdilakukan Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UndangUndangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara teruS menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

majeure), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

kemacetan sehinggaPenggugat bersurat kepada Tergugat mohon keringanan pembayaran,tapi Tergugat tidak menyinggung tentang asuransi yang dimaksuddalam Perjanjian Kredit Modal Kerja RC aquo, Penggugat tidakmengetahui apakah Tergugat /Pihak Bank telah mengklaim ke PerumJamkrindo atau belum, karena yang berhak mengklaim adalah pihakkreditur;Bahwa selain itu, musibah kebakaran yang menimpa usaha milikPenggugat di Lamahora, Lewoleba, Kabupaten Lembata yangmerupakan barang jaminan adalah peristiwa luar biasa / Force

Majeur,olehnya berdasarketentuan Pasal 1245 KUHPerdata,keadaan memaksaatau Force Majeur, maka tidak ada penggantian biaya, kerugian danbunga, bila dalam keadaan memaksa atausesuatu yang timbul diluarperkiraan karena terjadi secara luar biasa, debitur terhalang untukmemberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan;Bahwa karena Penggugat mendapat musibah dan musibah tersebutbukan kelalain Penggugat tapi keadaan diluar pengetahuan Penggugat,maka Penggugat mengajukan keringanan kepadalergugat denganPermohonan

2015 No. 1300/010Kredit/X/2015, perihalPeringatan , surat mana menghendaki Penggugat segera melunasitunggakannya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, jika tidak makaTergugat akan menjual / melelang dibawah tangan 2 (dua) buah asetmilik Penggugat yang telah menjadi ikatan jaminan dalam kredit aquo;Bahwa dalam kejadian luar biasa sebagaimana dijelaskan diatas makaberalasan hukum Penggugat memohon keringanan dalam pembayarankredit karena Penggugat mengalami musibah kebakaran atau keadanmemaksa /Force

sampai denganTahun 2023 tidak dapat diterima Tergugat oleh karena usaha dan tempatusaha yang dibiayai masih ada dan masih berjalan serta menghasilkanhingga saat ini;Bahwa musibah kebakaran yang dialami Penggugat secara resmi tertulisbaru diinformasikan melalui Copyan Surat Keterangan dari Kantor LurahLewoleba Timur Nomor : KSR 466.1/96/I/2013 Tanggal 18 Februari 2013diberikan dari Penggugat kepada Tergugat pada saat mediasi ke IV diPengadilan Negeri Lembata tertanggal 15 Desember 2015;Bahwa keadaan force

di Pembaca Menulis JawaPos tanggal 9 maret 2016, (vide P37); Surat Somasi Ill Penggugat kepadaKepala Satpol PP Kota Surabaya tanggal 18 maret 2016, (vide P38) yangtersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum dan bersesuaian denganLegal Standing surat pengaduan yang merupakan Hak Subyektif Penggugatkepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang tanggal 9 Maret2015 sebagai bentuk somasi terhadap Wanprestasi bukan keadaan memaksa(tidak dalam keadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

Tergugat dengan hakdan kewenangannya yang sudah diatur dalam undangundang menjadi pelakutunggal Wanprestasi bukan keadaan memaksa (tidak dalam keadaan overmachtatau tidak dalam keadaan force majeur) (vide Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1916ayat (1) KUHPerdata) sengaja telah melakukan perbuatan yang terlarang denganmaksud untuk mengganti surat BANTIB sebagai Perikatan tentang pembongkaranbangunan atas pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah final, sahdan mengikat yaitu membahas Hak Subyektif

sudah final, sah dan mengikat yaitu membahas Hak SubyektifPenggugat yang merupakan Legal Standing Penggugat sebelum pelaksanaansurat BANTIB dengan cara menundanundapelaksanaan perikatan(pembongkaran) untuk membahas yang bukan kewenangannya yang merupakankewenangan Kepala Dinas PU CKTR Kota Surabaya yang sudah SELESAIdilaksanakan dan sudah diterbitkan surat BANTIB, bukti P13, P14, P15, P16,P17, P18a, P18b, P21a, P21b, dan bukan keadaan memaksa (tidak dalamkeadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

perbuatan yangterlarang dengan maksud untuk mengganti surat BANTIB sebagai Perikatantentang pembongkaran bangunan atas pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) yang sudah final, sah dan mengikat yaitu membahas Hak SubyektifPenggugat yang merupakan Legal Standing Penggugat sebelum pelaksanaansurat BANTIB dan adanya Unsur Salah Tergugat Pasal 1916 ayat (1) KUHPerdataDasar hukum bukan keadaan memaksa (tidak dalam keadaan overmacht atautidak dalam keadaan force majeur) (vide Pasal 1244, Pasal 1245,

Gunungsari Indah Blok K42 Surabaya;Bahwa suratsurat nomor 1 sampai dengan 32 diatas membentuk suatuhubungan hukum dengan suatu rangkaian peristiwa hukum yaitu Tergugatmelakukan Wanprestasi bukan keadaan memaksa (tidak dalam keadaanovermacht atau tidak dalam keadaan force majeur) (vide Pasal 1244, Pasal1245, Pasal 1916 ayat (1) KUHPerdata) sengaja telah melakukan perbuatanyang terlarang dengan maksud untuk mengganti surat BANTIB sebagaiPerikatan tentang pembongkaran bangunan atas pelanggaran Ijin

Sunggal sehingga terdakwa menemuiRIANTO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 warnaputih BK 4780 Gl, setelah terdakwa bertemu dengan RIANTO kemudianRIANTO memberikan uang sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah)kepada terdakwa untuk dipergunakan membeli sabusabu, setelah uangditerima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menemui IPAN (DPO) di AsramaTNI Abdul Hamid, Kec. Sunggal, Kab.

SINULINGGA, saksi PANGERAN PURBA bersamasamadengan saksi DENNY SITEPU (ketiganya adalah anggota Polsek Sunggal)yang sedang melaksanakan tugas keling di wilayah hukum Polsek Sunggalmelihat terdakwa MUHAMMAD RUDIANTO dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force 1 warna putih BK 4780 GI yang mengemudikan sepedamotornya dengan tergesagesa kemudian menyalip/mendahului sepeda motoryang dikenddarai oleh para saksi, melihat hal tersebut para saksi merasacuriga dan selanjutnya mengikuti terdakwa dan setibanya

SINULINGGA, saksi PANGERAN PURBA bersamasama dengan saksi DENNY SITEPU (ketiganya adalah anggota PolsekSunggal) yang sedang melaksanakan tugas keling di wilayah hukum PolsekSunggal melihat terdakwa MUHAMMAD RUDIANTO dengan mengendaraisepeda motor Yamaha Force 1 warna putin BK 4780 GI yang mengemudikansepeda motornya dengan tergesagesa kemudian menyalip/mendahuluisepeda motor yang dikenddarai oleh para saksi, melihat hal tersebut parasaksi merasa curiga dan selanjutnya mengikuti terdakwa dan setibanya

Bela Bahana Ternate), sehingga Tergugat tidak ada pengahasilankeuangan yang tetap mengakibatkan Tergugat belum dapat melunasi pinjaman /utangutang kepada Penggugat sebagaimana penggugat mendalikkan padaPosita/Primair angka 5 dan Petitum angka 3, hal ini adalah suatu bukti nyata timbulsuatu RESIKO ialah Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatukejadian diluar kesalahan salah satu plhak (OVERMACHT/FORCE MAJOR); Bahwa Penggugat mendalikkan kwitansi jual beli jaminan sertifikat rumah hak

Hal 8 dari 16 Halyang tetap / telah terjadi OVERMACHT / FORCE MAJOR mengakibatkan semuautangutang Tergugat belum terlunasi, bahkan anakanak Tergugat (satu) anakkandung atas nama MUHAMMAD FITRAH PUASA dan 2 (dua) orang anakYATIM atas nama VATRAZHIEN A. THALIB dan DIO GUFRON A. THALIByang biaya hidupnya menjadi tanggung jawab dalam rumah tangga Tergugat dananakanak tersebut yang masih duduk di bangku pendidikan Sekolah (kuliah) jugaterhenti/terputus, kecuali yang satu DIO GUFRON A.

Juta Rupiah) karena keadaan(OVERMACHT/FORCE MAJOR); 22 oon nen en cence cee cecec cece3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; 4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN Trte,tanggal 26 Juli 2016; 5. Menghukum Penggugat / Terbanding membayar seluruh biaya perkara; SUBSIDAIR:Mohon keadilan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan kontramemori banding, yang pada intinya sebagai berikut:1.

;Sedang apa yang dimaksud sebagai larangan dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999, adalah larangan terhadap suatu perjanjian,bukan atas suatu pesanan atau surat pemesanan, yang pembayaran atasbarang (rumah) yang dipesan tersebut dilakukan dengan cara kredit(angsuran), dan tidak ada pula pemberian kuasa quod non kepadaPengembang dari User (calon pembeli) sebagaimana yang diatur dalam Ps.18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut (vide lampiran 1, mulaidari angka 1 s.d. angka VII tentang Force

Majeure, tidak ada pemberiankuasa dari calon Pembeli/User kepada Pengembang untuk sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tersebut) vide lampiran 5;Hal. 19 dari 27 hal Put.

Sehingga para pekerja Tergugat kocarkacir yangselanjutnya atas kejadian tersebut para pekerja melaporkan kepadaTergugat, dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atausetidaknya tidak dapat diterima.Pada Poin 3 Bahwa pelaksanaan pekerjaan (prestasi) yang dilakukanoleh Tergugat pada bulan Mei 2015 belum memenuhi target, oleh karenakondisi Cuaca hujan terus menerus atau disebut dalam keadaanmemaksa (Force Majeure) dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei2015, maka pekerjaan terganggu dan tertunda

No.32/PID/2017/PT.PLG.) buah baju kaos warna hitam;satu) buah taplak meja warna putih motif bunga;)satu) buah celana pendek warna kuning;satu) buah baju kaos warna hijau bertuliskan Fly emirates;satu) buah baju seragam sekolah;satu) buah baju kaos coklat bertuliskan Air force war mines;buah kain warna hijau tua motif batik;satu) buah kaos warna merah;satu) buah kaos warna biru langit; 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;((((((satu) buah celana kaos coklat bertuliskan Air force war mines;(

No.32/PID/2017/PT.PLG.4. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau bertuliskan Fly emirates; 1 (satu) buah baju seragam sekolah; 1 (satu) buah baju kaos coklat bertuliskan Air force war mines; 1 (satu) buah celana kaos coklat bertuliskan Air force war mines;(satu)(satu)(satu)(satu) 1 (satu) buah kain warna hijau tua motif batik; 1 (satu) buah kaos warna merah; 1 (satu) buah kaos warna biru langit; 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda; 1 (satu) buah bra/BH warna ungu; 1 (satu) buah kaos warna orange

No.32/PID/2017/PT.PLG. 1 (satu) buah taplak meja warna putih motif bunga; 1 (satu) buah spanduk undian mie sedap; 1 (satu) buah banner warna kuning bertuliskan Warung Bakso Ojo Lali/MasGi Lahat;1 (satu) buah baju tidur warna putih bergambar kartun;1 (satu) buah celana pendek warna kuning;1 (satu) buah baju kaos warna hijau bertuliskan Fly emirates;1 (satu) buah baju seragam sekolah;1 (satu) buah baju kaos coklat bertuliskan Air force war mines;1 (satu) buah kain warna hijau tua motif batik;1 (satu

) buah kaos warna merah;1 (satu) buah kaos warna biru langit;((((((satu) buah celana kaos coklat bertuliskan Air force war mines;((((satu) buah celana dalam warna merah muda;()))))))))) 1 (satu) buah bra/BH warna ungu;1 (satu) buah kaos warna orange bertuliskan Adidas;Dikembalikan pada adik Korban yaitu Saksi Giyanto Bin Giman;1 (satu) bilan senjata tajam jenis parang gagang terbuat dari kayu lengkapdengan sarungnya berwarna coklat tua dengan panjang sekitar 60 cm;1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadapTerdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : e Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 Wita, di desaAmbawang Rt.11 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa danSdr.SANI telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio warnahijau No.Pol.DA.6922 LL yang berada diteras rumah seseorang yang tidakterdakwakenal; e Bahwa pada saat terdakwa jalan berboncengan dengan Sdr.SANI dengan sepedamotor Force

SANI sudah ada niat melakukan pencurian tersebut ;e Bahwa awal mulannya terdakwa jalan berboncengan dengan Sdr.SANI dengansepeda motor Force One milik terdakwa , kemudian melihat sepeda motor parkir diteras rumah, setelah terdakwa dan Sdr.SANI berhenti, selanjutnya SdrSANImengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor;e Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian didorong olehSdr.SANI, kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk tukar sepeda motor

SANImengendarai sepeda motor Force One milik Terdakwa ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur Dilakukan Oleh Dua OrangAtau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaituPasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkanmenurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasanPembenar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan

menempatkannya pada suatutempat di lokasi proyek JITUT sebelum diserahkan pada KepalaBidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang, sesuai denganSurat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 dalam Pasal 5 ;Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala di lapangan yaitu jauhnyalokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan tidak dapatdigolongkan sebagai keadaan kahar (force

majeure) sesuai dalamPasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 yang menggolongkan keadaan kaharadalah :Peperangan;Kerusuhan;Revolusi;Bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanahlongsor, wabah penyakit dan angin topan;Pemogokan;Kebakaran;Gangguan industri;Dalam hal ini Hakim telah tidak mendasarkan pada segala sesuatuyang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, karena hanyamempertimbangkan dari keterangan Terdakwa sendiri, tanpaHal.

No.562 K/Pid.Sus/2013Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 dalam Pasal 5 ; Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala di lapangan yaitu jauhnyalokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan tidak dapatdigolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure) sesuai dalamPasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPBJ/Tan.Pgn/VII/2009 yang menggolongkan keadaan kahar adalah :Peperangan;Kerusuhan

bulan;

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, akan tetapiberdasarkan informasi dari pihak Mediator pihak Tergugat tidak memberikantanggapan sama sekali ;Bahwa PHK yang telah dijatuhnkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Pasal 164 (3) UndangUndang Nomor 13/2003 yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force

Keadaan perekonomian Penggugat yang sedangtidak stabil bukanlah masuk kedalam kondisi atau keadaan memaksa(Force Majeure) yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menundakewajiban.