Ditemukan 2090 data
73 — 33
Ismail Tolla, M.Pddengan Sertifikat Hak Milik No. 2 1742/Kelurahan Karunrung,tanggal 01 September 2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung1.7.1.8.1,9.2stanggal 05 Agustus 2010, dengan luas 300 m2 (tiga ratus meterpersegi). Dengan adanya mutasi/pengalihan tersebut maka namaDrs. Djamiah Husain telah dicoret sehingga hak milik yangbersangkutan gugur demiSertifikat Hak Milik No. 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993Surat Ukur 3061/1993 tanggal 13 Agustus 1993 atas namaDRS.Jacob Nur.
Godeliva Sri Sapta Riany,
Tergugat:
1.Sdri. Nani Yuliati
2.Sdr. Ade Irvan Kusuma, ST
3.PT. Herbalife Indonesia
113 — 31
Dalam hal ini dapat dilihat dalamYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1742 K/Pdt/1983, yangmenyatakan gugatan diajukan kepada beberapa orang Tergugat (Tergugat dan Il) padahal antara Tergugat dan Tergugat II tidak ada hubunganhukum.
35 — 18
keduabelah pihak;Jurisprudensi tetap MARI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 dalampertimbangannya menyatakan Suatu gugatan haruslah diajukan olehorang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukanoleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebutharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa diantara para pihak juga tidak mempunyai hubungan hukum yangjelas baik antara Penggugat dengan Tergugat, maupun hubungan hukumantara Tergugat dengan Turut Tergugat (Putusan MA No. 1742
414 — 253
No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.Bahwa, Tergugat tetap pada dalildalil sebagaimana dikemukakan dalamjawaban dan menolak seluruh dalildalil replik Penggugat kecuali diakuisendiri oleh Tergugat;Bahwa, benar Tergugat 1 menyarankan agar pengukuran ulang dilakukan olehBPN Kota Kediri dan yang diukur adalah hanya Musholla Asshobawiberdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 304/Wakaf Desa Gayam, luas 258 m2Gambar situasi tanggal 22111991 No. 1742;Bahwa, mengenai rumah Badrun dan halaman rumahnya Pihak Tergugat 1 tidakpernah
77 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam Pertimbangan Hukumberkaitan dengan Komulasi Gugatan:Bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Tingkat Bandingtentang adanya komulasi gugatan jelas bertentangan denganYurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1742 K/Pdt/1983.
1.DANIS ARIF
2.EKWAN KUSNURAHMAN
3.EDI PURWANTO
4.Parijal Anwar
5.DWI AMINANTO
6.KUSWINARTI
7.MUCHAMAD SHOLEH
8.TRIANTO
9.ARI WIBOWO
10.MAHROJI
11.SUTRISNO
12.MOHAMAD ILTI ZAMUDIN
13.AHMAD AMINUDIN. A. Md.
14.MUSTIKA SARI BULAN, SE
15.WAHYU PRASETIYO
16.HERMAN SURYADI
17.HERRY BESAR PURNOMO
18.MEFTAHUL JANNAH
19.LINAKE SEPTI ELFIANTI
20.ARI WIDIANTO, A.Ma.Pd.SD
21.SETIYONO WIBOWO
22.BEN YUDA PANJAITAN
23.MH Usamah Aruno Condro Buwono
24.Zaki Muhammad Wijaya
25.Febri Achmadi
26.Joko Lukito
27.Maria Ervina Kailuhu
Tergugat:
1.PIMPINAN PT SHUFA TATA GRAHA
2.PIMPINAN PT GRASINDO
3.PRADIYA YUNGTO RIZANJAYA PIMPINAN PT PAPAN AGUNG SOLUSION MASUK LAPAS SIDOARJO
4.BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA
5.NOTARIS YUNI WIGIATI, S.H., M.KN.
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN SIDOARJO
2.KEPALA DESA JUMPUTREJO
154 — 113
SHM Nomor 1742/Jumputrejo atas Nama Yoyok Triogo,dengan luas tanah 668 m7;c. SHM Nomor 1743/Jumputrejo atas Nama Yoyok Triogo,dengan luas tanah 679 m;d. SHM Nomor 1751/Jumputrejo atas Nama Yoyok Triogo,dengan luas tanah 664 m?;e. SHM Nomor 1752/Jumputrejo atas Nama Yoyok Triogo,dengan luas tanah 729 m?;f. SHM Nomor 1753/Jumputrejo atas Nama Yoyok Triogo,dengan luas tanah 685 m7;Jaminan Peta Bidang Tanaha. Sebidang Tanah seluas 298 m? dengan nomor peta bidang tanah12101404.03168;b.
Sebidang Tanah seluas 203 m* dengan nomor peta bidang tanah12101404.03163; Objek Perkara aquo, yakni SHM 1804 adalah hasil penggabungandan SHM= 1741/Jumputrejo, SHM 1742/Jumputrejo, SHM1743/Jumputrejo, SHM 1751/Jumputrejo, SHM 1752/Jumputrejo,SHM 1753/Jumputrejo yang seluruhnya tercatat atas Nama Yoyok Triyogo. 20.Bahwa atas Jaminan SHM sebagaimana dimaksud diatas dalamperjalanannya ternyata telah digabungkan dan diterbitkan 1 (satu)SHM No. 1804/Jumputrejo tercatat atas nama YOYOK TRIOGO("SHM 1804
1.HAPPY C. HUTAPEA,SH
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.SUHADI,SH
4.RADOT PARULIAN, SH.,MH
5.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
AGUS PRAYOGA Bin SATIMIN
413 — 100
Palmindo Gemilang Kencana;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Walikota Palangka Raya Nomor: 1742/BUN.01/DKPP-IPL/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 Perihal Ijin Pembukaan Lahan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- Surat Keputusan Direktur Utama PT. Palmindo Gemilang Kencana Nomor: 001/SK-PKT/HRD-PGK/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang pengangkatan karyawan tetap Manajemen PT.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
273 — 106
Print 1742 / 0.1.10 /Epp.2 / 10 / 2016, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal14 Nopember 2016 ;Halaman 1 dari 54 Putusan Akhir Nomor 1583/ Pid.B /2016./ PN.JKT.PST.4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal08 Nopember 2016, No. 1583 / Pid.B / 2016 / PNJKT.PST., sejak tanggal08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016 ;5. Diperpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusattertanggal 23 Nopember 2016, No. 1583 / Pid.B / 2016 / PNJKT.PST.
47 — 20
Dari klausulaketentuan RV yang masih dipergunakan sebagai landasan hukum sepanjanguntuk mengisi vacuum of recht tersebut di atas, dan dengan memperhatikanputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25 Oktober 1983,yang menegaskan bahwa pencabutan gugatan harus ada persetujuan pihakTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan salah satu obyek gugatanberupa mahar oleh Penggugat tersebut telah disetujui oleh Tergugat, setelahTergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka atas
86 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal20 Juni 1979 menetapkan: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dariseorang Tergugat, yang antara Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya,tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masingmasing Tergugatharus digugat tersendiri".Bahwa selanjutnya putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 danNomor 1742 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa diantara orang yang digugatharus ada hubungan hukum.
102 — 41
MKS> Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 214 m2sesual sertifikat hak milik nomor 19/Patoloan tanggal 15 Agustus1996 GS No. 1742/1996 tanggal 02 Juli 1996 atas nama H. MUH.TANG terletak dijalan poros MasambaMalili (jalan Andi Jemma)Desa Patoloan, Kec. Bonebone Kab.
67 — 18
Yohana Erni Riberu ( Tergugat )dengan obyek hibah sebidang tanah dengan sertipikat Hak MilikNomor : M 1742. Akta Hibah Nomor : 102 / 2011 dari Sdr. Gerardus Riberu(Penggugat) kepada Sdri. Hubertina Riberu (Tergugat Il) denganPts No.96/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 46 dari 74obyek hibah sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor : M173.3. Akta Hibah Nomor ; 103 / 2011 dari Sdr. Gerardus Riberu(Penggugat) kepada Sdri.
Terbanding/Terdakwa : DWI WIDODO
220 — 247
HERMAN PRAYITNO. 1742 (dua) fotokopi yang dilegalisasi berupa lembar Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 077A/TU/05/2016 Tanggal 18Mei 2016 yang ditandantangi olen Duta Besar LBPP Sdr. HERMANPRAYITNO. 1752 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisasi berupa Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 077B/TU/05/2016 Tanggal 18Mei 2016 yang ditandantangi oleh Duta Besar LBPP Sdr.
HERMAN PRAYITNO. 1742 (dua) fotokopi yang dilegalisasi berupa lembar Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 077A/TU/05/2016 Tanggal 18Mei 2016 yang ditandantangi oleh Duta Besar LBPP Sdr. HERMANPRAYITNO. 1752 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisasi berupa Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 077B/TU/05/2016 Tanggal 18Mei 2016 yang ditandantangi oleh Duta Besar LBPP Sdr.
HERMANPRAYITNO. 1742 (dua) fotokopi yang dilegalisasi berupa lembar Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 077A/TU/05/2016 Tanggal18 Mei 2016 yang ditandantangi oleh Duta Besar LBPP Sar.HERMAN PRAYITNO. 175 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisasi berupa Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 077B/TU/05/2016 Tanggal Hal. 146 dari 176 hal Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI 18 Mei 2016 yang ditandantangi oleh Duta Besar LBPP Sadr.HERMAN PRAYITNO. 1762 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisasi
124 — 13
Apabila dicermati gugatan Penggugat dimanaTergugat s/d Tergugat VI menguasai objek perkara melalui nenek/niniknya dahulu, sedangkan Tergugat VII s/d Tergugat XI menguasaiobjek perkara dengan dasar terjadi jual beli sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan hukum acara perdatamasingmasimg harus diajukan dalam perkara yang berbeda pula, cq.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1715 K/Pdt/1983, MA No.1518K/Pdt/1983, MA No. 1742 K/Pdt/1983 dan MA No.4 K/Sip/1975, olehkarena tidak ada
86 — 74
Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25101984 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor :415 K/Sip/1975 tanggal 2761979 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1732 K/Pdt/1983 tanggal 25101984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal28 8 1976. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1652K/Pdt/1975 tanggal 22 September 1976.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal25101984 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975tanggal 2761979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1732K/Pdt/1983 tanggal 25101984 jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 2881976 jo. Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 1652 K/Pdt/1975 tanggal 22 September 1976.
YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25101984jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1732 K/Pdt/1983tanggal25101984jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :201 K/Sip/1974 tanggal 2881976. jo.
114 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1841 K/Pdt/1984 dimana putusan ini juga berisipenegasan pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung,harus ada persetujuan Pemohon Kasasi/Tergugat I, hal ini sesuai puladengan Putusan MA. 1742 K/Pdt/1983. Memperhatikan pertimbanganMahkamah Agung di atas, bukan hanya pencabutan gugatan terhadapsemua Tergugat yang harus mendapat persetujuan.
1.WINDARTO
2.MULYONO KARIM
Tergugat:
1.VERONIKA KARMINI
2.YULIANTORO YOGO PRASTOWO
3.WINDARSIH SETYARINI, SE
4.LISTIANAH TRIASRINI
5.Kepala Kantor BPN dan Agraria Kabupaten Jayapura
Turut Tergugat:
MAGDALENA FELLE
91 — 50
subjek dan objek hukum gugatan, serta tuntutanyang berbeda menjadi satu gugatan perkara a quo, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa dari gugatan para penggugat disebut denganKumulasi Subyektif dimana satu gugatan terdapat beberapa orang penggugatdan beberapa orang tergugat, namun kumulasi Subyektif agar tidakbertentangan dengan hukum , maka diantara orang tersebut harus adahubungan hukum , hal ini sebagaimana dalam Putusan MA nomor 2177K/Pdt/1983, Putusan MA nomor 1742
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1742 K/Pdt/1983. Dalamhal ini gugatan diajukan kepada beberapa orang Tergugat,padahal antara Tergugat dan Tergugat II tidak ada hubunganhukum. Dalam kasus ini Mahkamah. Agung mengatakan karenatidak ada hubungan hukum antara para Tergugat, maka sesuaidengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975,gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi;. Atau pemilik objek gugatan berbeda.
59 — 5
Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.1742/2010 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan tanggal 14Desember 2010 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.189/2010 yang dibuatdihadapan Corry Belem,SH PPAT di Kabupaten Lamongan, tanpa Asli, dandiberi Meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda14.
1.MAGDALENA SINAGA
2.UCI NIARSI
3.SUSANTI APRIYANI
4.PUPUT AZIZAH NOVITASARI
5.CATUR OKI YOGI YANTI
6.RUPIKA PRATIWI
Tergugat:
1.DESI KURNIA alias DHESYIE KOERNIA
2.ZULIA SARI alias ITA THA BUNDANYA PUTRI KUSUMA
3.TRI L. RAMADHANI alias TRI RAMADHANY
148 — 38
secara mutatis mutandis;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihatbahwa ada banyak penggabungan gugatan secara objektif maupun subjektifpada gugatan a quo yang tidak memenuhi 2 syarat yang ditentukan di dalamyurisprudensi dan doktrin;Menimbang, bahwa oleh karena ada banyak penggabungan gugatanpada gugatan a quo yang secara formil tidak memenuhi syarat yang ditentukanoleh kaidah di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1715 K/Pdt/1983 tanggal16 Maret 1985, Putusan Mahkamah Agung No. 1742