Bendahara dan Sekertaris, uangsejumlah Rp. 650.000,(enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaranbelanja perjalanan dinas dalam daerah;Surat Tugas/SPPD Nomor : 69/3SPPD/6/2010 tanggal 30 Mei 2010 yangtidak ditandatangani oleh Sekertaris, kegiatan Bimtek bagi ketua dan anggotaPPS di Kecamatan Maba di Buli dan Kwitansi tanggal 30 Mei 2010 yang tidakditandatangani oleh saksi, Bendahar dan Sekertaris, uang sejumlahRp.975.000,(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaranbelanja

Kwitansi tanggal 19 Februari 2010, yang tidak ditandatangani oleh saksi,Bendahar dan Sekertaris, uang sejumlah 8.450.000,(delapan juta empat ratuslima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah(melaksanakan kegiatan pembentukan PPK di Kecamatan Maba Tengah; ;Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;10.

Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.Kepada Gubernur Provinsi Sumut, Nomor B973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal BantuanPermintaan Keterangan ke II;1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Direktur Penyidikan JaksaAgung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.Kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B843/F2/Fd.1/03/2015tanggal 30 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan ke II;1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Asisten Tindak PidanaKhusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selakuMantan Ketua Bendahar

Pidana Khusus Kejaksaan AgungRI Kepada Gubernur Provinsi Sumut, Nomor B973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Bantuan PermintaanKeterangan ke Il;1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Direktur PenyidikanJaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan AgungRI Kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permintaan Keteranganke Il;1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Asisten Tindak PidanaKhusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selakuMantan Ketua Bendahar

Ahmad Fuadselaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD)Provinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal31 Maret 2015 perihal Bantuan Pemanggilan;b. 1 (satu) bundel copy Dokumen berisi dokumen sebagi berikut:1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Bendadari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa PenyelidikMurnanada Utama, SH dan yang menyerahkan C.H.

Dengan cara dibayarkan oleh Bendahara Pembantu kepada Pembuatsertifikat dalam hal ini BPN dan untuk biaya sertifikat yaitu dari bendahara pengeluaran sudah diberikan kepada bendahara pembantu namun demikian bukti dokumen perincian pengajuansertifikat dari PPTK belum lengkap dan oleh Karena BPN merupakan lembaga untukpencairannya lewat rekening Disperindag setelah itu dari bendahara pengeluaran disalurkankepada bendahar pembantu, dari bendahara pembantu pembayaran secara langsung kepadaBPN ; Bahwa

Anmad Firdaus AR.389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansipembayarand ari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara DesaTongalere dan Bendahar aDesa Palingi Timur sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untukpembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihanSiskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A.

Harjanto(Kabag Bendahar ) tertanggal 26 Juli 2010 ;Asli Rekapan Rincian biaya pra proyek pembangunan pasarGayungsari tertanggal 25 Maret 2010 s/d 25 Juni 2010 dengan totalnilai saldo () 83.393.000, ;Asli Rekapan Rincian biaya Pra Proyek pembangunan PasarGayungsari tertanggal 25 Maret 2010 s/d 06 Juli 2010 dengan nilaitotal saldo () 96.383.000, yang ditanda tangani oleh H.

mengutamakanpembangunan fisik yang sangat diperlukan masyarakat yaitu pengerasan JalanUsaha Tani di RT. 13,12,06,05 dimana untuk pekerjaan ini saya sudahmencairkan Dana Desa tahap sebesar Rp. 375.000.000, (tiga ratus tujuh uluhlima juta rupiah).Bahwa dana desa disimpan seluruhnya di Rekening Mandiri atas nama DesaAmbawang dengan nomor rekening saya lupa yang mana proses pencairannyayang saksi ingat adalah tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2017 sebelumsaksi selesai menjabat sebagai Kepala Desa Ambawang bendahar

pendirian kantor Dinas Kesehatan, Sosial danPenaggulangan Bencana Kab.Buton Selatan karena pada saat itubelum ada keuangan namun oleh Aliamin mengatakan bahwa uangtersebut sudah diambil oleh Kepala Dinas kemudian Terdakwamenemui Kepala Dinas namun Kepala Dinas menyatakan bahwa diatidak pernah mengambil uang tersebut dan sudah perintahkan Aliaminuntuk membayarkan kepada Terdakwa dan kepala Dinas jugamenyampaikan bahwa utang pribadinya tetap akan dia bayar dengancicilan, setelah itu terdakwa menemui lagi bendahar

oleh KPA / Sekretaris. e Bahwa benar saksi dan Ibu Yohana Huwae dipanggil oleh terdakwa, saksi bukanyang membuat kebijakan itu tetapi diperintah langsung oleh Sekretaris untukmembuat pertanggung jawaban untuk dimasukan kepada Pemerintah Kota, kalautidak dibuat laporan pertanggung jawaban maka dana berikutnya untuk pemilukadatidak akan keluar, lalu saya tanya dimana uang untuk membayar pajak kepadalFransisca Latuihamallo, uang itu tidak ada kalau demikian panggil itu bendaharatanya, lalu kami tanya Bendahar

SUHAPRI untuk melengkapi administrasi penggunaan danadesa.terdakwa menjelaskan bahwa dalam pekerjaan Rehab Jalanmenuju MAN dusun Ill dan rehab jalan dusun dan rehabJembatan Gantung dusun II dan rehab jembatan gantung dusun pada Dana Desa (DD) Desa Ketenong TA. 2016 sudahdibuatkan SP (Surat pertanggungjawaban) dan yang membuatSP tersebut adalah Bendahar Desa Ketenong sdr.

Jasman (Bendahar a) sebagai anggota.Bahwa dalam Qanun Kampung Pantan Tengah Nomor : 3 Tahun 2016 DanaDesa/Kampung yang diterima Kampung Pantan Tengah sebesarRp.919.744.432,(Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus EmpatPuluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah), dipergunakan untuk membiayakegiatan :Bidang Penyelenggaraan dan Pemerintahan Kampung : sebesarRp.182.884.385,1. Belanja Pegawai (ADK) sebesar Rp.108.900.000,2. Operasional Perkantoran (ADK) sebesar Rp.66.490.000,3.

Rp. 212.834.500,(dua ratus dua belasjuta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan saksi KHAIRILABDURAHMAN Alias AFU selaku Bendahar Desa sebesar Rp. 33.868.000, (tigapuluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga harusdipertan ggungjawabkan;Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh saksi KHAIRIL ABDURAHMANAlias AFU (Bendahara Desa Palo) bersama Terdakwa selaku Kepala Desa PaloKecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah, dan juga dalamkedudukannya sebagai

Oktober 2012 sebesarRp.1.894.175.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :10200/DPKPALS/2012 tanggal 01 November 2012 sebesarRp.1.893.875.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :12277/DPKPALS/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebesarRp.1.893.575.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran BulanJanuari 2012 sampai dengan Agustus 2012 yang ditandatanganioleh Bendahar

:Bahwa Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani dan bersedia memberikan keterangan di depanpersidangan;Bahwa Saksi membenarkan dan tidak akan merubahketerangannya dalam berkas perkara;e Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa sehubungan terdakwaHAIDIR sebagai bendahar dan Terdakwa ABDUL RAZAK sebagaipetugas penetapan pajak tetapi tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa benar Riwayat pekerjaan yaitu:Tahun 2013 diangkat sebagai Pegawai Harian Organik(PHO) PT.

.> Pos yang dibangun pad dermaga tepian mahligai melaluiAPBDes tahun anggaran 2018 diambil alin oleh pemerintahdesa.c. bahwa Penggugat mengatakan berita acara tidak dibacarakanoleh Tergugat adalah penyatan yang mengadaada di karenakanKeputusan Rapat tanggal 23S eptember 2019 ditandatangani OlehPenggugat Selaku Ketua POKDARWIS, Mardi selaku SekretarisPOKDARWIS, Elvisman Selaku Bendahar POKDARWIS, RahmatHalaman 117 dari 188 halaman Putusan Nomor 68/G/2019/PTUNPBR.25.Fajri, S.TTP, M.Si selaku camat,

Aceh Timur terjadikeurangan Kas tetapi penyebabnya saksi tidak tahu.Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.27.Nurbaiti, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut.Bahwa saksi masih sebagai Pegawai Negeri Sipil, di PerbendaharaanBPKA (Badan Pengelola Keuangan) Kota Langsa ;Bahwa pada tahun 2004 saksi tugas sebagai Bendahara di DispendaKabupaten Aceh Timur, sedangkan pada tahun 2005 saksi dibagianKeuangan Kabupaten Aceh Timur sebagai Pemegan Kas.Bahwa tugas saksi selaku Bendahar

Maiseka Mozes selaku Bendahar UmumDaerah.Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 metode pemilihan penyedia barang/jasa untukPekerjaan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Tahap III di Desa Passo KecamatanBaguala Kota Ambon pada Dinas Perhubungan Kota Ambon Tahun Anggaran 2009 jugadilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kota Ambon, dengan uraian sebagai berikut:a) Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Haulussy Frederik, SE Nomor:550

Maiseka Mozes selaku Bendahar Umum Daerah;Menimbang, bahwa adapun realisasi pembayaran kepada Penyedia Jasa saksiAMIR GAOS LATUCONSINAselaku Direktur Reminal Utama Sakti untuk kegiatan PekerjaanPembangunan Terminal Transit Tipe B Tahap III di desa Passo Tahun Anggaran 2009 adalahsebesar Rp. 13.822.080.390,00 (tiga belas milyar delapn ratus dua puluh dua juta delapanpuluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tidak termasuk PPN dan PPH yakni sebagaiberikut :a) Pembayaran Uang Muka~ kepada penyedia

Maiseka Mozes selaku Bendahar UmumDaerah;Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 metode pemilihan penyedia barang/jasa untukPekerjaan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Tahap Ill di Desa Passo KecamatanBaguala Kota Ambon pada Dinas Perhubungan Kota Ambon Tahun Anggaran 2009 jugadilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kota Ambon, antara lain berdasarkan :a)b)d)Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Haulussy Frederik, SE Nomor:550/

Surat Tugas/SPPD Nomor : 69/3SPPD/6/2010 tanggal 30 Mei 2010 yangtidak ditandatangani oleh Sekertaris, kegiatan Bimtek bagi ketua dan anggotaPPS di Kecamatan Maba di Buli dan Kwitansi tanggal 30 Mei 2010 yang tidakditandatangani oleh saksi, Bendahar dan Sekertaris, uang sejumlahRp.975.000,(Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaranbelanja perjalanan dinas dalam daerah;5.

Kwitansi tanggal 19 Februari 2010, yang tidak ditandatangani oleh saksi,Bendahar dan Sekertaris, uang sejumlah 8.450.000,(delapan juta empat ratuslima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah(melaksanakan kegiatan pembentukan PPK di Kecamatan Maba Tengah; ;Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;10.

lebih dari satusetengah bulan lamanya menurut SK Bupati.Uang sisa yang tidak habis dibagi disimpan oleh bendahara Dinas karena itumenjadi tanggungjawabnya.Uang honor dibagi kepada penerima secara bertahap dan harus habis dalamwaktu satu setengah bulan;Laporan pembukuan akhir tahun pada rekening kas dinas harus nol.Jika uang honor ada yang masuk ke rekening dinas pada akhir tahun, makaper Desember tahun rekening dinas harus nihil, dan uang honor ditarikseluruhnya dan disimpan oleh terdakwa selaku Bendahar

Muttaqin, MT.dari Fakultas Tehnik Sipil Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh Bendahara UmumDaerah sesuai pencairan uang muka 20 % serta menanda tangani SPP1, SPP2, SPP3dan tanda penerimaan kemudian pencairan termin I 40 %, termin II 70 % dan termin III100 % Bendahara tidak mengetahui dan Bendahar tidak pernah membuat dokumenuntuk pencairan termin I 40 %, termin II 70 % dan termin HI 100 % dimana Bendaharapengeluaran pada Dinas pemuda dan Olah Raga

Bahwa benar terdakwa Dodi Mulyadi bertugas sebagai Bendahar Pewngeluaran. Bahwa saksi belum pernah menjadi bendahara pengeluaran. Atasan terdakwa selakubendahara pengeluaran adalah Kepala Keuangan. Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa dalam pengadaan barang itu. Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya terdakwa sehingga disidangkan di PengadilanTipikor Bandung ini.