tahun 1954 (Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi tahun1954) yang tercatat di Buku Letter C Kelurahan yang dikuatkan denganSurat dari Kelurahan Nomor 517/1.711.12 bertanggal 3 Desember 2012tentang penjelasan dan Legalisir Letter C.354, yaitu Persil 35 Kelas D.seluas 982 da (9.820 m2), Persil 35 lagi Kelas D.I seluas 804 da (8.040m2) dan Persil 37 Kelas D. 11 seluas 667 da (6.670 m2), (Bukti P.2a,2b).Bahwa sebagai bukti kepemilikikan hak atas tanah sebelum UUPA (vide SuratEdaran Menkeu RI Dirjen Pajak No.SE

SE.087/DIRBMOPSD/09 tentang Revisi Aplikasi Pembukaan Deposito;123 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SURAT EDARAN No.SE.004/DIRBMOPSD/08 tentang = Kebijakan dan ProsedurOperasional Penggunaan Advis Deposito Berjangka (Revisi SE 057/DIRBM/03);124 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Edaran No.

SE.087/DIRBMOPSD/09 tentang Revisi Aplikasi Pembukaan Deposito;123 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SURAT EDARAN No.SE.004/DIRBMOPSD/08 tentang Kebijakan dan ProsedurOperasional Penggunaan Advis Deposito Berjangka (Revisi SE 057/DIRBM/03);124 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Edaran No.

MPDmenerbitkan Surat No. 511.21/2764, untuk menegur keras/ tidakmengijinkan Tergugat Il /Perusahaaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PDPP J)atas penagihan biaya pengelolaan Pasar Plaza Bogor dan agar segeradikembalikan kepada Pengggugat,/ tetapi Tergugat II tetap melanjukanPutusan Nomor 211/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 11 dari 8224.25.26.tindakan sewenang wenang mengelola Pasar Plaza tersebut, danmenerbitkan surat surat kepada pedagang dalam proyek pasar Plaza Bogortersebut sampai tanggal 8 Desember 2015, dengan No.SE

rekening11001850041 (satu) set Rekening koran atas nama Rahmat Solam Ritonga denganno. rekening 11001849031 (satu) set Rekening koran atas nama Ali Gumri Siregar dengan no.rekening 11001721071 (satu) set Rekening koran atas nama Herry Syahrial dengan no.rekening 11001720001 (satu) set Rekening koran atas nama Indra Nasution dengan no.rekening 11001577011 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentangAgunan Kredit;1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE

Taspen di Kantor Kas Bank Mandiri pada tanggal 15November 2006 dengan suku bunga 9,/5% di atas tingkat bungaLembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 15 November 2006 sampaidengan 14 Desember 2006 adalah 10,25% (Surat Edaran DirekturPenjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus Djaelani No.SE.021/LPS/XI/2006 tanggal 10 November 2006 perihal PenetapanMaksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum), bertentangan denganprinsip investasi yang aman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) aSK Direksi PT.

Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017November 2006 dengan suku bunga 9,/5% di atas tingkat bungaLembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 15 November 2006 sampaidengan 14 Desember 2006 adalah 10,25% (Surat Edaran DirekturPenjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus Djaelani No.SE.021/LPS/XI/2006 tanggal 10 November 2006 perihal PenetapanMaksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum), bertentangan denganprinsip investasi yang aman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) aSK Direksi PT. Taspen (Persero) NO.

Bahwa Para Penggugat tidak berkenan di Mutasi Kerja pada perusahaanlain yang tidak memiliki hubungan dan perbedaan dalam hasil produksiyang akan dihasilkan oleh karena Para Penggugat memiliki legal standingPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan perusahaan PT BUKITTIMAH sebagai bentuk hubungan kerja bukan kepada Perusahaan PTASIA PRIMA RESOURCES.Memperhatikan :Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2020/PN Pgp26.ao fF &10.Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi RI No.SE/Men

Konsumen Mitra Sawit Mandiri, selanjutnya diberi tandaT.2;4) 3.Asli dan Fotokopi Anggaran Rumah TanggaKoperasi Serba Usaha Mitra Sawit Mandiri, selanjutnya diberi tandaT.3;5) 4.Asli dan Fotokopi Anggaran Dasar KoperasiSeba Usaha Mitra Sawit Mandiri, selanjutnya diberi tanda T.4;6) 5.Asli dan Fotokopi Peraturan Menteri DalamNegeri R.I No. 61 Tahun 2017 tentang batas daerah KabupatenTolitoli dengan Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah,selanjutnya diberi tanda T.5;7) 6.Asli dan Fotokopi Surat Edaran No.SE

Surat Edaran Kakudam IV/Dip No.SE/155/X/2000 Tgl 10 Oktober 2000,diberi tanda : T.l 8 ;9.

Kantor terkait untuk menilaiharga bangunan/tanaman/benda benda lain yang berada diatastanah ;Bahwa menurut pendapat Saksi apabila anggaran itu telahdisetujui oleh DPRD dan sudah di PERDA kan maka bolehdigunakan ~~ asalkan tidak melebihi dari flapon yangdianggarkan ;Bahwa menyangkut honor panitia, diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan dan apabila peraturan itu) belum ada maka peraturanyang dipakai adalah Peraturan perundangundangan yangberlaku dalam hal itu) peraturan yang dipakai adalah SEMenkeu No.SE

Bahwa Saksi pernah melakukan wawancara kepada terdakwa,sedangkan terhadap para terdakwa yang lain tidak pernahSaksi lakukan karena mereka itu sedang ditahan olehpenyidik;Bahwa Saksi tidak ada melakukan konfirmasi dengan panitiatetapi Saksi hanya melakukan audit berdasarkan berita acaranegosiasi saja ;Bahwa penggunaan dana APBD yang dilakukan~ oleh Panitiatersebut tidak salah, akan tetapi karena jumlah yangdikeluarkan itu) melebihi dari ketentuan yang diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan SE Menkeu No.SE

perundangundangan yangberlaku sebelum berlakunya undangundang ini dinyatakan tetapberlaku, tetap mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat.Atau dengan kata lain semua keputusan Menteri Kehutanantentang penunjukan kawasan hutan yang sudah adasebelum putusan Mahkamah Konstitusi dan UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetap sahsecara hukum.Bahwa sebagai bentuk penyesuaian terhadap PutusanMahkamah Konstitusi No. 45/PUUIX/2011 tanggal 21 Februari2012, maka Pembanding menerbitkan Surat Edaran No.SE

No.SE 10/D/nt/I/05, yang menetapkan bahwaBank Century menjadi Sub Agen PenjualReksadana, diberi tanda bukti P17;23.Form Job Discription yang dibuat oleh PT.Bank Century, Tbk. untuk JabatanMarketing Officer, dengan tugas utamaantara lain; memasarkan produk Reksadana,diberi tanda bukti P18;24.Form Job Discription yang dibuat oleh PT.Bank Century, Tbk. untuk Jabatan AccountOfficer, dengan tugas tambahan antara lain ;memasarkan produk Reksadana, diberi tandabukti P19;25.Form Job Discription yang dibuat

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002299tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban~ danPengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara PenyusunanAPBD Menimbang, bahwa lebih lanjut Menteri DalamNegeri di dalam suratnya No.SE 163.1/711/OTDA, tanggal24 Mei 2004, perihal : TUNJANGAN PURNA BHAKTI BAGIPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD , menyampaikan antara laindalam point 3 menyebutkan Maka sambil menungguditetapkannya Peraturan Pemerintah dimaksud pada angka1, Penyediaan Belanja DPRD dalam APBD supaya

;Menimbang, bahwa karena kondisi memberatkan maka Tergugat mencarialternatif lain melakukan efisiensi agar perusahaan tetap beroperasi sebagai upayamencegah terjadinya PHK sesuai surat Edaran MenakerTrans RI No.SE.907/Halam 135 dari 100 halaman, perkara Nomor 104/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgMEN.PHIPPHI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004, tentang pencegahan PHK masal /pencegahan PHK, maka Tergugat mengeluarkan kebijaksanaan mengurangi dan ataumenghilangkan lembur sebagai langka efisiensi;Menimbang, bahwa pada

Adindo Hutani Lestari), No. 184A/KMT&RLP/VI/2017 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai terdaftarKarmanto & Rekan, diberi tanda P22;26.Fotocopy Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004, diberi tanda P23;27.Fotocopy Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Tanaman Tahun 2005, diberi tanda P24;28.Fotocopy Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006, diberi tanda P25;29.Fotocopy

No. 39PK/PID.SUS/2009penerimaan dana dana tersebut barudihentikan pada tanggal 30 November 2006melalui Surat Sekjen No.SE.760/sJ/X1/2006, padahal kedudukanPemohon Peninjauan Kembali selaku MenteriDKP telah berkahir padaitanggal 20Oktober 2004 ;Sekiranya, pengumpulan/penerimaan danakontribusi atau non budgeter merupakanupaya Pemohon Peninjauan Kembal imemaksa seseorang agar memberikan danadana tersebut, harusnya dengan terjadinyapergantian Menteri dari PemohonPeninjauan Kembali kepada Freddy Numberimaka

bulanJanuari 2005 per 1 Milyard Terdakwa akan mendapatkan Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) ;e Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelian sembakountuk Karyawankaryawati Bank Century Cabang Pembantu Sudirman dandibuat acara pengajian bersama Anak Yatim Piatu ;71e Bahwa Program Investasi Reksadana dilaporkan ke Bapepam atautidak Terdakwa tidak tahu,karena Lila Gondokusumo tidak pernahmemberitahukannya pada Terdakwa ; Bahwa Terdakwa tidak tahu karena berdasarkan surat Edaran DireksiBank Century No.SE

KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 secaralogika dikarenakan Keputusan Menteri ini didasarkan padaSurat Keputusan yang secara hukum menurut UU dinyatakandinyatakan sah dan berlaku sehingga harus juga dinyatakansah dan berlaku menurut hukum karena putusan MK juga tidakdinyatakan bersipat Retro active (berlaku surut); Se Menimbang bahwa meski demikian untuk mengantisipasiterjadinya polemik diantara para pemegang kepentinganpasca putusan MK tersebut Kementerian Kehutanan telahmenerbitkan Surat Edaran no.SE

No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005, Tentang Putusan mahkamahKonstitusi Atas hak Uji materiil UU No.13 Tahun 2003, tentangKetenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 ;3.Bukti T3. :Foto copy Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia(Persero) Nomor :SKEP/793/030.02/DU0000/PTD/12/2015, tanggal01122015, tentang Peraturan Disiplin Dan Tata Tertib Karyawan ;4.Bukti T4. :Foto copy Surat Keputusan Direksi PT.

P.44/PermenhutII/2012 seperti yang disebutkan oleh ahliTergugat tersebut;Hal ini juga seperti yang terdapat di dalam Surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE.1/Menhut/2012 Tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal Izin UsahaPemanfaatan Hutan khususnya yang terdapat di dalam Poin 1 Umum yang padapokoknya menjelaskan Penundaan batas temu gelang harus segera dilaksanakanuntuk adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan pemegangizin, dan Poin 5 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Setiap pemegang

pegawai kontraktor;25.Bahwa dasar hukum Tergugat2 menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaankepada Tergugat1 adalah, sebagai berikut:e Pasal 64 dan 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaane Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUUIX/2011e Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat PenyerahanSebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan Lain.e Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumie SE Menakertrans No.SE