Ditemukan 188 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penggunaan penggugatan pengguaan penggunan penggunaaan penggunanaan penggunakan pengguanan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ARDIAN JUNAEDI,SH,MH
2.EKO NUGROHO
Terdakwa:
RAHMAN LAJAI,S.Pd
139 — 91
  • mendengar dan sama sekali tidak mengetahuitentang tim manajemen BOS tingkat sekolah, yang tahu cuma ada bendahara danaBOS yaitu ibu Salima Katimen dan Terdakwa Kepala Sekolah bapak RAHMANLAJAI selaku penangggung jawab dana BOS di sekolah SMK Negeri 3 MalukuTengah;Bahwa sampai hari ini pihak SMK Negeri 3 Maluku Tengah belum ada membentuktim Manajemen BOS Sekolah, dan juga belum ada pemberitahuan akan dibentuk timManajemen BOS Sekolah dalam waktu dekat;Bahwa belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunanan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 09-04-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
160 — 86
  • Berdasarkanpertimbangan tersebut maka Majelis tidak bisa ssampai pada suatukeyakinan menyangkut perhitungan Saksi Ahli Inspektorat DaerahMaluku Tenggara Barat sepanjang mengenai nilai kerugian yangdisebabkan oleh bukan bersumber dari penggunanan DanaPenyertaan Modal, karena sepanjang persidangan tidak dibuktikanmelalui saksisaksi fakta, yaitu mengenai tidak adanya buktibuktipertanggungjawaban atas Dana Kas Semester II sebesar Rp.684.227.678,00 Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua RatusDua Puluh
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
166 — 66
  • Widati,baik untuk penandatanganan hibah dan hibah ke Il itu,menguasakan kepada Wakil Bupati hanya spesifik untukmenandatangani NPHD dan NPHD Il, karena adanya alasanpsikologis merasa tidak enak, Saksi tidak pernah tanyakankepada Wakil Bupati mengapa tanda tangan.Bahwa tidak diperlihatkan kepada Saksi adanya surat kuasadari Bupati Bantul waktu akan menandatangani NPHD baiktahap maupun tahap II, Saksi tidak tanyakan.Bahwa untuk pencairan dana APBD Murni sebanyak 4 (empat)tahap dan berdasarkan bukti penggunanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 186/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — OLLI FAIZZOL, ST KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
138 — 49
  • ., ditunjuk sebagai salah satu anggota Satuan Tugasdari unsur Dinas PU Binamarga dan Pematusan Kota Surabaya yang dibentuk olehPanitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya dengan tugassebagai berikut :a Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan.b Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanahc Pendataan penggunanan dan pemanfaatan tanahd Pendataan status tanah dan/atau bangunane Pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau tanamanf Pendataan buktibukti
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — Drs. EC. DJOKO WALUJO, SH. MM.
166 — 45
  • Surabaya yangdibentuk oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UmumKota Surabaya.Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu anggota Satuan Tugasdari unsur Dinas PU Binamarga dan Pematusan Kota Surabaya yangHalaman 815 dari 1421 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.816816dibentuk oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UmumKota Surabaya dengan tugas sebagai berikut :Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan.Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidangPendataan penggunanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
351 — 170
  • keterlibatan ke dua terdakwa yang hilang, karena memmiri banding untukkepentingan para terdakwa ;Bahwa saksi membaca memori banding Penuntut Umum ada yang menyatakanPenuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis yang menyatakan tidakada keterlibatan kedua terdakwa ;Bahwa memang pernah ada kita dikumpulkan dipendopo ada Terdakwa ada EdiSiswadi waktu itu awal yang dibicarakan terkait bansos ;Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang ditandatangani ke 7 terdakwabansos yang menyatakan bahwa penggunanan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
295 — 94
  • Kuasa penggunaanggaran membuat laporan setiap bulan, Dana OperasionalMenteri diperuntukkan untuk biaya representasi, keamanan,pelayanan dan kegiatan lainnya.Saksi menerangkan untuk mekanisme penyaluran,penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran DanaOperasional Menteri, bahwa mulai dari pencairan ataupenyaluran yakni PPK mengajukan setiap bulan pencairankepada pejabat SPM, kemudian pejabat SPM melakukanpencatatan untuk diajukan kepada KPPN.Saksi menerangkan yang dilampirkan dalampertanggungjawaban penggunanan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
290 — 126
  • Kuasa penggunaanggaran membuat laporan setiap bulan, Dana OperasionalMenteri diperuntukkan untuk biaya representasi, keamanan,pelayanan dan kegiatan lainnya.Saksi menerangkan untuk mekanisme penyaluran,penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran DanaOperasional Menteri, bahwa mulai dari pencairan ataupenyaluran yakni PPK mengajukan setiap bulan pencairankepada pejabat SPM, kemudian pejabat SPM melakukanpencatatan untuk diajukan kepada KPPN.Saksi menerangkan yang dilampirkan dalampertanggungjawaban penggunanan