Ditemukan 4675981 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Register : 12-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 190/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
89 — 39
89 — 39
Nafkah selama iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak permohonan sita Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
-
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupamut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atassesaat sebelum ikrar talak diucapkan;4.
tertera dalamsurat keterangan domisili;Bahwa tanda terima permohonan banding dan memori banding Nomor1258/Pdt.G/2019/PA JT, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25Oktober 2019;Bahwa, berdasarkan surat keterangan pernyataan banding telahdiberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2019 danditandatangani oleh Terbanding dan juru sita pengganti Pengadilan Agama JakartaTimur;Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana telahdisampaikan Termohon dalam jawabannya yang
No. 190/Pdt.G/2019/PTA JK.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telahdiajukan dalam tenggang waktu banding menurut caracara sesuai peraturanperundangundangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterimauntuk diperiksa pada tingkat banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmengadili materi perkara ;Menimbang, bahwa
Bangun Dwi Putra Sejati ;Dalam Rekonvensi :Menimbang bahwa isteri sebagai termohon berhak mengajukan gugatrekonvensi yang dibenarkan hukum acara sebagaimana diatur Pasal 132 (a) dan (b)HIR. Alasan dibolehkannya mengajukan gugat rekonvensi dalam perkara cerai talakdidasarkan atas kenyataan bahwa perkara gugat cerai talak sama persis dengangugat contentiosa.
Isteri bukan objek, tetapisubjek yang memiliki kualitas sebagaimana layaknya dalam proses perkara perdatabiasa ;Menimbang bahwa isteri sebagai termohon berhak membela danmempertahankan haknya dalam proses pemeriksaan cerai talak, Itu sebabnyajalan pemeriksaan persidangan bersifat contradictoir, saling berhak mengajukanreplikduplik, alat bukti, serta isteri sebagai termohon berhak mengajukan upayahukum banding, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 ;Menimbang, bahwa
Register : 08-05-2018 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.JK Pemohon melawan Termohon
56 — 31
56 — 31
Mampang 1 floor, Suite 101 JalanMampang Prapatan Raya Kav. 100 Jakarta Selatan12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Maret 2018, sebagai Termohon sekarangPembanding;melawanTERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanSwasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat.sebagai Pemohon sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsuratlain yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 566.000, (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon dengan perantaraankuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 23Maret 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor1190/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 23 Maret 2018.
Anonimisasi Put.No.54/Pdt.G/2018/PTA.JKdiberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding padatanggal 16 April 2018;Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingtertanggal 16 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2018;Bahwa Pembanding telah datang menghadap Panitera PengadilanAgama Jakarta Pusat untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage),sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 1190/Pdt.G
/2017/PA.JP tanggal 19 April 2018, sedangkanTerbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkarabanding (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera PengadilanAgama Jakarta Pusat Nomor 1190/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 19 April2018;Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 8 Mei 2018 dalamRegister Perkara Banding Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.JK dan telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor:W9A/867
pertimbangan hukum yang cukup, sehingga dengandemikian keberatankeberatan Pembanding dalam memori bandingnyamenurut Majelis Hakim banding sudah tidak perlu lagi untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat1190/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatandengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 16-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 10 Juli 2017 — Maryana binti Abdul Manap VS A. Rajat bin Kapi
67 — 44
67 — 44
Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JKbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masatenggang 10 (sepuluh) hari.
memberikankesaksiannya di persidangan bahwa anak tersebut selama ini ikut Terbandingdalam keadaan sehat dan tetap ceria dan bersekolah dekat dengan rumahTerbanding;Menimbang, bahwa saksi Pembanding dan Terbanding serta keterangandari Ibu Pembanding tersebut di atas, mengemukakan secara faktual anaktersebut dalam kondisi baik dan sehat saja, namun hak hadhanahnya belumditetapkan kepada siapa anak tersebut ditetapbkan pemeliharaannya, olehkarenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan danmemutuskan sebagaimana
Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti bukti secarahukum tentang kesanggupan memelihara anak tersebut, sehingga sangatberalasan dan dapat dibenarkan secara hukum anak tersebut dipeliharaPembanding (ibunya) dan kepentingan anak yang harus menjadi kriteriumdalam menetapkan pemeliharaan anak dimaksud, bukan kepentingan/kehendakpara pihak berperkara, kewajiban kedua orang tua memelihara dan mendidikanak sebaikbaiknya, sebagaimana diamanatkan Pasal 45 (1) UndangUndangNomor
Register : 12-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 212/Pdt.G/2019/PTA.JK Pemohon melawan Termohon
98 — 37
98 — 37
., tertanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa Terbanding juga tidak mengajukan kontra memoribanding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 819/Pdt.G/2019/PA JP., tertanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 11 November 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 20 November 2019, namun ternyata sebagaimana diuraikan dalamsurat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingpada tanggal 8 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 819/Pdt.G/2019/PA.JP., tanggal 30 Oktober 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriah, pada saat dibacakanputusan tersebut Pembanding dan atau Kuasanya hadir, dengan demikianpermohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 9 (sembilan) hari, makapermohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengantata cara sebagaimana
upayaupayamenjelaskan mengapa dia melakukan upaya banding, karena putusanPengadilan Agama Jakarta Pusat tidak sesuai dengan hati nurani dankeinginannya; Bahwa, tetapi sebaliknya meskipun sudah dibantu oleh kuasa hukumnya,pihak Pembanding principal tidak melakukannya dengan membantah danatau mengajukan bukti baru bahwa hubungan rumah tangganya denganTerbanding harus diputuskan oleh Pengadilan; Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak melihatkesungguhan dari Pembanding Principal, sebagaimana
maksud dari suratAlBagarah 227:Aple Arete aul Ole grub a je GO) 5Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Dalam Hal Bukti Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah secarakonprehensif mempertimbangkan dari segala aspek, baik bukti tertulis,saksi maupun pengakuan Terbanding, sebagaimana terurai dalamputusannya halaman 27 sampai dengan 34, ternyata menurut MajelisHakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quo
Putusan Nomor 212/Padt.G/2019/PTA JK.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, denganmengambil alih pendapat Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quomenjadi pertimbangan sendiri, maka karenanya putusan Pengadilan AgamaJakarta Pusat a quo, harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor
Register : 10-10-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 163/Pdt.G/2019/PTA.JK PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
91 — 126
91 — 126
No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JKkepada Penggugat/Pembanding Il/Terbanding , melalui Pengadilan AgamaTigaraksa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;Bahwa Pembanding /Terbanding II telah mengajukan memori bandingtanggal 6 September 2019, sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019 yangdibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan AgamaJakarta Timur dan memori banding a quo telah diberitahukan kepadaPembanding II/Terbanding
Menyatakan perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Rekonvensi)dengan Terbanding (dahulu Tergugat Rekonvensi) yang dilangsungkan padatanggal 09 Juli 2005, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama KecamatanTanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana denganKutipan Akta Nikah Nomor xxx/47/VII/xxxx, telah putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya;4. Menetapkan dan menyatakan (hadhonah) anakanak yang bernama:a.
Anak ke I, lakilaki (umur 13 Tahun), sebagaimana Kutipan AktaKelahiran Nomor xxxxx/UJT/xxxx, tertanggal 24 April xxxx, yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ProvinsiDKI Jakarta;b. Anak ke Il, perempuan (umur 7 Tahun), yang lahir pada tanggal 22Desember xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomorhal 3 dari 25 hal. Anonimisasi Put.
diuraikan dalam surat keterangan yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 9 September 2019;Bahwa Pembanding Il/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, telahdiberitahukan untuk melakukan inzage melalui Pengadilan Agama TigaraksaNomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, danPembanding II/Terbanding melalui Kuasa Huumnya telah melakukan inzage,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama
sehinggasubstansi perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu /katan lahir batin dengan tujuanmembentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta tujuan perkawinansebagaimana di kehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah(bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2386 — 1535
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Senyatanyadalam praktik peradilan tidak pernah ada ketegasan kedudukan seseorangsebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruhmelakukan perbuatan atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksudoleh Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;.
Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya;6.
Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1tersebut di atas, frasa dapat merugikan keuangan negara atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Putus : 09-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5969 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 9 Nopember 2022 — SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO
127 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-06-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 29 Juni 2022 — 1.MOH ARIF FAHRUDIN
2.SHOLIHATUN NIMAH
53 — 18
53 — 18
Register : 30-06-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA.JK Tanggal 2 Agustus 2016 — Lies Rachmadinni binti Mohammad Halili;
Arofa Noor Inriani bin Rusdi Alamsyah;
49 — 29
49 — 29
W9A/1317/HK.05/6/2016.tanggal 30 Juni 2016.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPenggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan,maka permohonan banding tersebut dapat diterima.Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan olehPengadilan Agama Jakarta Pusat mengenai hadhanah dan nafkah anaksepenuhnya disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan TinggiAgama
3.000.000, (tiga juta rupiah) tiap bulan, selain biaya pendidikan dankesehatan sudah patut wajar untuk kebutuhan seorang anak untuk saat ini.Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh PengadilanAgama Jakarta Pusat telah tepat dan benar, maka keberatan keberatanPenggugat / Pembanding dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkanlagi.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan olehPenggugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana
Putus : 12-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 Tanggal 12 Februari 2019 — YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN VS DJONI SUKOHARDJO
113 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap alasanalasan Pemohon Kasasitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan menelitimemori kasasi tanggal 5 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun pengajuan keberatan a quo telah melewati tenggangwaktu sebagaimana
Pendidikan Pelita Harapan sertaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana
Register : 15-12-2016 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 116/Pdt.G/2016/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
39 — 23
39 — 23
., para Advokat pada Kantor LawOffice Zen Smith & Partners, yang berkantor di JalanRaya Ragunan Nomor 17 Jati Padang, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 5 November 2016, dahulu sebagai Penggugatsekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal19 Oktober
No.116/Pdt.G/2016/PTA.JKsebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikandan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima denganmenguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo, dengan adanyapenambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89
ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertamadibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara (Penggugat) dan dalamtingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Register : 04-03-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Yyk Tanggal 21 Agustus 2019 — PIDANA
- Albert Joseph Wienata Alias Koh Albert
898 — 1112
898 — 1112
Menyatakan Terdakwa ALBERT JOSEPH WIENATA Alias KOH ALBERT yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT sebagaiman diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i jo.
Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Penutut Umum.2 .
Register : 10-04-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2017/PTA JK Penggugat melawan Tergugat
41 — 18
41 — 18
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tigaratus enam belas ribu rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur tersebut;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada hari Kami's, tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalamAkta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Permohonanbanding tersebut diberitahukan
kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2017,sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 Maret2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannyatelah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017;Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal
20 Maret 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding,Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannya telah diberitahukan kepada Pembandingpada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masingmasing pada tanggal 9 Maret 2017 dan 7 Maret 2017, akan tetapi baik Pembanding maupunTerbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan
a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapatbahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini secara redaksi kurang tepat,yakni mengenai penanggalan hijriyah tertulis 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan oleh karena itudiganti dan dibaca sebagai 21 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana
Register : 12-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA JK Tanggal 10 Mei 2017 — Ayu Noviana Istikarnasari Binti Sukarno VS Wasim Bin Darsono
63 — 27
63 — 27
tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Februari 2017;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebutdiberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017;Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding padatanggal 24 Maret 2017 sebagaimana
SelanjutnyaPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alin pertimbangan tersebut menjadipertimbangan sendiri, Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlumenambah pertimbanganpertimbangan sebagaimana di bawah ini;Him. 4 dari 8 hlm. Anonimisasi Put.
Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa dari buktibukti yang ada sebagaimana terungkappada persidangan yaitu bukti tertulis dari Terbanding , bukti P.3 dan P.4 yaitu fotocopy Akta Jual Beli Nomor 122/2010 dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 8430yang diakui Pembanding dan keterangan saksi Terbanding yaitu SAKSITERBANDING PERTAMA dan SAKSI TERBANDING KEDUA, keduanyamenerangkan, bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kota Jakarta Timur,diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding
Harta bersama tersebutdibagi antara Pembanding dan Terbanding, masingmasing memperolah separohdari harta bersama tersebut dan bilamana dari harta bersama tersebut tidak bisadibagi dua, maka diadakan lelang oleh Kantor Lelang Negara;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertahankanputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan menguatkan dengan perbaikanamar putusan tersebut, sehingga sebagaimana akan disebut dibawah ini;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding yangpada
Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkatpertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankankepada Pembanding;Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku,dan dalildalil syari yang berkaitan dengan perkara
Register : 16-04-2018 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.JK PEMOHON melawan TERMOHON
133 — 0
133 — 0
Register : 05-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pti Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat
melawan
Tergugat
67 — 18
67 — 18
HIR gugatan diputus dengantanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadimyaTergugat (verstek), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatanpokok Penggugat, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinantersebut sah menuruthukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 sebagaimana
perbedaankeyakinan yang telah disadari olen Penggugat dan Tergugat sendiri sebelummelangsungkan perkawinan sehingga haruslah diberi waktu dan kesempatanyang cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk instropeksi diri dan kembalimengingat tujuan perkawinan sehingga dapat dicari solusi terbaik untuk pokokpermasalahan rumah tangga mereka, oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis terdapat perbedaanpendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana
diuraikan diatas, makasesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undangundang no 14 tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan Undangundang no 3 tahun 2009 tentangMahkamah Agung, setelan musyawarah diambil keputusan dengan suaraterbanyak dalam hal ini putusan yang dicuapkan adalah pendapat dari HakimKetua dan Hakim Anggota yakni mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Halaman 8 Putusan Nomor 84/Pdt/G/2020/PN PtiMengingat ketentuan dari UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974 sebagaimana telah diubah
Register : 05-12-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 141/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 14 Desember 2017 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
64 — 0
64 — 0
Register : 26-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 200/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 19 Desember 2019 — PEMOHON melawan TERMOHON
182 — 27
182 — 27
Register : 08-12-2014 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 162/Pdt.G/2014/PTAJK PENGGUGAT VS TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III
52 — 60
52 — 60
Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA JU tersebut; II. Dalam Rekonvensi - Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), ---------------------------------------------------III.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 0053/Pdt.G/2014PA-JU tanggal 21 Mei 2014;6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;II. DALAM REKONVENSI- Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi.III.
No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JKTurut Tergugat IIl/Turut Terbanding Il dan Turut Tergugat IlI/TurutTerbanding III, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungandengan perkara ini; DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan PengadilanAgama Jakarta Utara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA JU, tanggal 11 September2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah, yangamarnya
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan olehJurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana BeritaAcara Sita Jaminan No. 0053/Pdt.G/2014PAJU tanggal 21 Mei2014; 6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Il. DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi; Ill. DALAM KONVENS!
Olehkarena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukumsendiri sebagaimana tersebut di bawah ini dan selanjutnya akan menjatuhkanputusan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut; Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para PenggugatRekonvensi/Para Pembanding dalam jawaban atas gugatan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebelum mengajukan bantahanatas dalildalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding,terlebih dahulu mengajukan keberatan/eksepsi
Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Pembanding dipandang beralasan menurutHim 18 dari 22 him. Put.
Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan AgamaJakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan yang telahdilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termuat dalamBerita Acara Sita Jaminan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA JUtersebut; ll. Dalam Rekonvensi Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard); lll.
Register : 10-05-2016 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.JK Andi Rakhmat Bestari bin Madiun Sukadji;
Sona Febriani binti dr. Sumarsono, MHA;
69 — 36
69 — 36
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal16 Desember 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal1487 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 10 Maret 2016;Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage olehPengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Menteri Luar Negeri RI dengan surat NomorW9A1/972/Hk.05/II/2016, tanggal 17 Februari 2016, akan tetapi relaas tersebutsampai tanggal 30 Maret 2016 belum diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama
Jakarta Pusat Nomor W9A1/1676/HK.05/III/2016, tanggal 30 Maret 2016;Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage melaluikuasa hukumnya pada tanggal 25 Februari 2016 dan Terbanding telahmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan MemeriksaBerkas (/nzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta PusatNomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal 29 Februari 2016;Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanTinggi Agama Jakarta pada tanggal
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.berlangsung tidak diperoleh buktibukti yang menunjukkan bahwaPenggugat mempunyai sifatsifat yang menyebabkan terhalang untukdiberikan hak pemeliharaan atas diri anak itu, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya denganmempertimbangkan hal tersebut maka gugatan Penggugat petitum angka4 (empat) patut dikabulkan;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengankenyataan, bahwa Penggugat bersifat temperamental, hal tersebut ternyatapada
Bahwa, mengenai perkara ini ternyata Pembanding berdomisili di NegaraSingapura, sedang filosofi hukum dibentuknya UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, adalah dalam memberikankeringanan dan memberikan perlindungan hukum kepada kaum wanitayang secara kodrati sebagai pihak yang lemah.