2020/PN.SBYd Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendaliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;f Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare tahu 2013;k Workshop Implimentasi SPIP

Acara Penerimaan Barang No.001/BAPBAKIMS/X1I/2011, Ready Mix Beton k350,dengan nilai Rp.692.040.000,, tanggal 18 Nopember2011c. 1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen/Tagihan PT ADHIKARYA, untuk kelengkapan Pengajuan DokumanPencairan SKBDN, tanggal 22 Nopember 2011 11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja MingguanPT.ADHI KARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama(Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d31 desember 2011. 14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar UjiEvaluasi SPIP

Acara Penerimaan Barang No.001/BAPBAKIMS/XI/2011, Ready Mix Beton k350,dengan nilai Rp.692.040.000,, tanggal 18 Nopember2011f. 1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen/Tagihan PT ADHIKARYA, untuk kelengkapan Pengajuan DokumanPencairan SKBDN, tanggal 22 Nopember 2011 11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja MingguanPT.ADHI KARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama(Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d31 desember 2011. 14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar UjiEvaluasi SPIP

Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR 799)800) dengan nilai Rp.692.040.000,, tanggal 18 Nopember2011i. 1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen/Tagihan PT ADHIKARYA, untuk kelengkapan Pengajuan DokumanPencairan SKBDN, tanggal 22 Nopember 2011 11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja MingguanPT.ADHI KARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama(Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d31 desember 2011.14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar UjiEvaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek PekerjaanPembangunan

Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP)b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor: B1539/Q.3.10/Fd.1/07/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal permohonanbantuan keterangan ahli menghitung kerugian keuangan negara.c. Hasil ekspose antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatandengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 11Agustus 2011.d.

Riwayat Pendidikan Kedinasan Ahli adalah sebagai berikut:Oo AON Oa FWNDiklat Ahli Anggota Tim di Padang tahun 1995.Diklat Peran Ahli Ketua lulus tahun 1996.Diklat Audit Investigasi tahun 2003Diklat Penyidikan tahun 2005Diklat Penyidikan Lanjutan 2005Diklat gelar Profesi Certified Fraud Examiners (CFE) tahun 2006Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2010Diklat Peran Pengendali Teknis tahun 2010Diklat Training of Trainer (TOT)10)Diklat Forensic Audit Tahun 201111)Diklat Audit Pengadaan

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa auditdengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidangkeuangan. Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkanpedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/ D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigas!

2020/PN Sby.d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor PerjenjanganPengendali Teknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;fDiklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan AbhliKetua Tim 1998;iDiklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjanganpengendali teknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare tahu 2013;k Workshop Implimentasi SPIP

Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden.

Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden.

Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur,aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan internmelalui : audit, selanjutnya ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat(1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu.Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu,antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atashalhal lain di bidang keuangan dan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No.60 Tahun 2008 mengatur

audit yang dilaksanakan oleh BPKP saat ini adalah Audit Kinerjadan Audit Dengan Tujuan TertentuYang dimaksud dengan Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaankeuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsiinstansipemerintah terkait dengan aspek efisiensi, efektifitas dan kehematan,serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.Sedangkan Audit Untuk Tujuan Tertentu, merupakan audit yang antaralain terdiri atas audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem PengendalianIntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern ataspenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitaskeuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pasal 49 PP 60/2008Hal 336 dari 371 halaman, No. 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebutkemudian menyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasanHalaman 218 dari 251 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRintern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasukakuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

harus224memperhatikan................ (187)/memperhatikan itu;Bahwa saksi bekerja pada BPKP, dan BPKP berwenang melakukan audit berdasarkanKeputusan Presiden bahwa BPKP sebagai salah satu alat audit;Bahwa setelah keluar Undangundang Badan Pengawas Keuangan, saksi tahunya ketentuanBPKP belum dicabut dan disamping itu ada juga PP No. 60 tentang SPP yang mengatakan kitamenjalankan audit tertentu;Bahwa wewenang melakukan audit keuangan negara apakah BPK saksi kurang tahu;Bahwa dalam rangka menjalankan SPIP

PP No : 60/2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP). Inpres No : 4/2011 tentang Percepatan AkuntabilitasKeuangan Negara. Keppres No : 3/2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas,Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen joPP No : 64/2005. Keppres No : 80/2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perda Kabupaten Bengkalis No : 29/2005tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005.

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem PengendalianIntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern ataspenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitaskeuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pasal 49 PP 60/2008Hal 336 dari 371 halaman, No. 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.

2012, Penetapansebagai Auditor Muda, Ketua Tanggal Tim 01082012 dengan Kepu> Pendidikan dan Pelatihana.Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi PembentukanAuditor Ahli, STTPP2219/JFAAV03/VI/2008 Tanggal09102008Pendidikan dan Pelatihan Auditor Sertifikasi AuditorKetua Tim Pendidikan SERT2452/JFAKT/03/XV2011Tanggal 24 Januari 2012.316Bimbingan Teknis Kepegawaian dan dan PenyelesaianKasus Disiplin Pegawai Negeri Sipil PemerintahKabupaten Boyolali.Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem PengendalianIntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan internatas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasukakuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP . Pasal49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasanintern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk auditinvestigatif.

Perwakilan Provinsi Maluku sebagai AuditorMadya/ pengendali Teknis dengan Pangkat Pembina Golongan IV /a;Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Akuntansi dan Auditing dan untukkelengkapan sertifikat adalah sebagai berikut : Sertifikasi Pembentukan Auditor Terampil sebagai Anggota Tim; Sertifikasi Pembentukaan Auditor Ahli Pertama sebagai Anggota Tim; Sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Muda sebagai Ketua Tim; Sertifikasi Penjenjangan sebagai Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis; Sertifikasi Diklat SPIP

Diklat Penilaian Maturitas SPIP Pemda. 2016 20 Pelatinan Resolusi Bank 201721 = Nara Sumber Workshop Audit Investigatif di Lingkungan 2019APIP seProvinsi Papua Barat22 = Diklat Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara: 2020(PKKN)23 = Diklat Pemberian Keterangan Ahli (PKA). ~ 202024 .

Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariHalaman 272 dari 285 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PN GtoPresiden.