Ditemukan 2144 data
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
911 — 1203
Tahun2020 tanggal 11 Mei 2020, Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menter!
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2568 — 2273
DPPP yang akan dipresentasikan;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Terdakwa menerbitkan Keputusan Menter!
Kemudian SAFRI menjawab Ya gak apaapa wong sudahkenal Pak Menter';Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang kepada SAFRI;Bahwa menurut Saksi, uang komitmen tidak hanya untuk SAFRI saja, tapiada yang memerintahkan;Bahwa tujuan Saksi memberikan uang adalah untuk Pak Menteri EDHYPRABOWAO lewat SAFRI;Bahwa pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan pertemuan awalSaksi dengan EDHY PRABOWO dimana EDHY PRABOWO mengatakanagar Saksi berkoordinasi dengan SAFRI;Bahwa setelah Saksi memberikan uang, sekitar seminggu
rumah dinas EDHY PRABOWO, Saksi membicarakan jinterkait kapal SS dan ekspor BBL, tidak membicarakan uang;Bahwa Saksi menindaklanjuti pemberian uang adalah menindaklanjuti atasdasar penyampaian AGUS KURNIYAWANTO yang sudah bertemu dengaSAFRI yang meminta uang komitmen, sehingga kemudian Saksimemberikan uang kepada SAFRI yang menurut Saksi adalah untuk PakMenteri EDHY PRABOWO;Halaman 366 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa saat itu SAFRI mengatakan Kan sudah kenal dengan Pak Menter
Terbanding/Terdakwa : Ir. DUDY JOCOM, M.Si
245 — 471
Nindya Karya (Persero))2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910739Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menter!
Nindya Karya (Persero))2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910739Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menter!Dalam Negeri Nomor 9102A Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabatyang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan PengeluaranAnggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yangMelakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Serta BendaharaPengeluaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian DalamHal 202 Putusan.
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
484 — 528
tentang KetentuanKetentuan Mengenai Tata CaraPemberian Hak Atas Tanah yang menyatakan: Pejabat yang berwenangadalah pejabatpejabat sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan MenteriDalam Negeri No. 187/ 1970 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri 88/1972dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/ 1972. yang dipakai dalamKonsideran bagian Mengingat nomor 8 pada Obyek Sengketa;Bahwa oleh karena itu, secara terang dan jelas bahwa Obyek Sengketa inlitis tidak sah karena obyek tersebut dibuat oleh TERGUGAT selaku Menter
ANTON LARANONO, SH., MH.
Terdakwa:
PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
640 — 165
Peraturan Menter LHK Nomor 48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Permen LHK Nomor 85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak11. Peraturan Menteri LHK Nomor 13/MenlhkII/2015 tentang Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan12. Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IzinUsaha Industri Primer Hasil Hutan13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45/MenhutlI/2011 tentang Pengukurandan Pengujian Hasil Hutan14.
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutdapat dilakukan oleh Terbanding seperti halnya apabila terdapat dataperpajakan lain seperti jasa yang terutang PPh Pasal 26, maka pastiterutang PPN Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN),sehingga dalam menerbitkan SKP dengan cara verifikasi seperti penelitianSKP a quo, maka tidak harus tata caranya sesuai dengan yang diatur olehPeraturan Menter) Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tanggal 10September 2012, tetapi karena datanya telah sempurna, cukup lebihsederhana yaitu tidak perlu
1.Olga Ch Jafar
2.Drs. Riyanda Taswar
3.Ir. Ambar Pratoto
4.Bintang Suryandaru Risakotta, ST
5.Armanto Joedono
6.Satrio Wibowo
7.Sihol Halomoan
8.Inne Augustina Singawiria
9.Chaeriyah
10.Hendra Ardiwinata, BSC
11.Elsie Priyantini Y.
12.Aa Auliasa Ariawan
Tergugat:
1.Tentara Nasional Indonesia C.q. Panglima TNI C.q Komandan Denma Mabes TNI
2.Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI
3.Menteri Pertahanan RI
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Dirjen Kekayaan Negara
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jendral Cipta Karya
198 — 472
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II :a) Sebagai pimpinan dari Tergugat , Tergugat II dengan jabatanya sebagaiPanglima TNI membuat Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/94/201tanggal 7 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Penertiban Rumdis bagiPrajurit dan PNS TNI yang pensiun sesuai dengan Peraturan Menter!
59 — 18
Penetapan dimaksud tidakmemerlukan persetujuan Menteri//Kepala lembaga pemerintah NonDepartemen/Pejabat eselon I/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat atasan langsungyang bersangkutan .Menter/kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Pelelangan atauPemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung, yang dibiayai dari dana APBNyang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah ) ;Gubernuruntuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung yang dibiayaidari dana APBD Propinsi
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
350 — 400
Bahwa terkait dengan tugas dan kewenangandari Turut Tergugat IV sebagaimana diatur dalam Keputusan Menter!
79 — 18
bulan Juni 2011 khususnya tentang perhitungan denganmenggunakan besaran gaji pokok yang telah dilaksanakan sejak awal kepesertaanhingga bulan Juni 2011 dan juga merupakan besaran gaji pokok yang diterimasesuai tuntutan Para Penggugat, dan telah dilindungi berdasarkan Pasal 9Undangundang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, bahwa: Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi mantaatpensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampaisaat pengesahan Menter
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
71 — 31
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;7: 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten Banggal;8. 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;9. 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menter!Perhubungan Cq.
406 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian di Pasal 9 Ayat (1) butir c, jugamengatur bahwa penunjukan langsung tidak dibatasi nilaidengan menunjuk pada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yangmemenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan sehinggamendapatkan harga yang wajar dan teknis yang dapatdipertanggungjawabkan, setelah mendapat persetujuan prinsipterlebin dahulu oleh Pejabat yang berwenang;Di samping itu, berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) huruf aPeraturan Menter BUMN Nomor PER05/MBU/2008 yangmenyatakan, Penunjukan langsung sebagaimana
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
970 — 2485
I, IV DAN V juga telah mengabaikanperintah hukum dalam melakukan pengawasan sesuai dengankewenangannya, hal mana dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolan Lingkungan Hidup :9) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengankewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadapketaatan penanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yangditetapbkan dalam peraturan perundangundangan di bidangperlindunga dan pengelolaan lingkungan hidup;10) Menter
ANDI ALFIAH PUTRI IRIYANTO
Tergugat:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Intervensi:
PT. RAUDAH EKSAKTI UTAMA, diwakili oleh H. Asrul Azis Taba (dkk).
318 — 226
Danhalaman 103 paragraf 3 yang berbunyi :Bahwa adanya norma baru tidak terlarang dalam norma yang bersifatturunan dari norma yang lebih tinggi sepanjang norma baru tersebutbersifat teknis administratif dan/atau teknis operasional dan darirumusan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 26, adalah bersifat teknisadministratif dan teknis operasional, yang memang menjadikewenangan menter selaku pelaksana UU dan PP, oleh karenanyapembentukan norma objek keberatan a quo tidak memiliki sifatpertentangan dengan asas
PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA
Tergugat:
1.BENNY GUMILAR
2.RONNY ACHMAD BANTERANG
3.Drs. YONGKIE BAYUKESTI SATRIAWAN
4.EDI BOEDHI SOESILA
5.Drs. HILMAN DJAJADIREDJA
6.ENGGAR SANTOSA
7.BUDI SETIAWAN
8.AYI SETIADI NUGRAHA
9.NAHAR IMRAN SYIANISH
10.AZHARI IRHAM
11.RADEN BOBBY BUDIMAN
12.DANDAN HARDIANA
13.DEDY RUSDARMADI PRAWIRODIPRODJO
14.DADANG KUSNADI
15.DICKY KUSNIADY
16.EMAN SURAHMAN
17.NATIKIN
18.GANI ABDURRACHIM
19.Drs. GOY GAUTAMA
20.DELLI
21.HERU LUKITA
22.IKMAN BANJAR SETIADI
23.INDRA PRANAJAYA
24.SETIA SUSILA
25.KANDAR
26.LUCKY HENDRAWAN
27.MOCHAMAD AYUB ZULKARNAEN
28.SUTRISMAN
29.SENA SAPTA NUGRAHA
30.ONDRE HERMANUS
31.SYAIFUL ILYAS
32.RAMLAN
33.ENO WARSITO
34.PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA
35.YULIANI IDAWATI, S.H., Sp.N
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1206 — 643
,M.KN, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat pengesahandari Menter!
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
JUMADIANI BENTARA A.Ptnh Bin IDRIS BENTARA.
121 — 12
NomorPUM.100/56 tanggal 04Februari 2013 dari Bagian Umum Setkab Bireuen;Bahwa benar Terdakwa tidak memeriksa tersediannya sarana peta sepertipeta pendafataran atau dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yangdimohon.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b jo Pasal 6Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran IIBagian IV angka 1, huruf b, c dand dan Pasal 79 huruf a Peraturan Menter
128 — 38
mendapatpersetujuan Menteri;38.Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984Tentang Perusahaan Umum DAMRI yang merupakan penyesuaian dariPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 mengatur sebagai berikut :Ayat (1) : Kepada pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku bagi pegawaiPerusahaan;Ayat (2) : Disamping pensiun kepada pegawai Perusahaan dapatdiberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelahmendapat persetujuan Menter
Disamping pensiunkepada PegawaiPerusahaan dapatdiberikan jaminan hari tualainnya yang penyedian danpenyelenggaraannya aiaturoleh Direksi setelahmendapat persetujuan Menteri; Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1984 : Pasal 48 ayat (1)Kepada pegawaiPerusahaan diberikanpensiun berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlakubagi pegawaiPerusahaan; Pasal 48 ayat (2)Disamping pensiunkepada pegawaiPerusahaan dapatdiberikan jaminan hari tualainnya yang diatur olehDireksi setelah mendapatpersetujuan Menter
1206 — 1594 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 17 P/HUM/2021Putusan MARI Nomor 50 P/HUM/2018, halaman 62 (Bukti T14):Memenntahkan Termohon untuk mencabut Pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Menter!' Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanMenter!'
114 — 17
IKRAR MITRA UTAMA(dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau) orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil DosenKopertis Wilayah X yang diangkat berdasarkanKeputusan Menter i Pendidikan dan KebudayaanRepublik
Terbanding/Terdakwa I : DTM ABUL HASAN MATURIDI
Terbanding/Terdakwa II : BILLER PASARIBU
Terbanding/Terdakwa III : RICHARD EDDY M alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA
Terbanding/Terdakwa IV : SYAFRIDA FITRIE
Terbanding/Terdakwa V : Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN
336 — 1055
SU MasaJabatan 2009 s.d 2014.3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir salinan Keputusan Menter!Dalam Negeri RI Nomor 161.123868 tahun 2014 tanggal 19Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan PimpinanDPRD Prov.