Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subagiani subbagpam sabagian subagia subagan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
140 — 113
  • Merencanakan kegiatan subbagian anggaran dengan sumber datayang ada, sesuai dengan kebijakan dan pertauran perundangundangan yang telah ditetapkan.2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan,kebijakan tekhnis, pedoman dan petunjuk tekhnis, serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagiananggaran sebagai pedoman dan landasan kerja.3.
    Membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian anggaransesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatanyang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagi bahan masukanbagi atasan.15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabag Keuanganbaik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnyadalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bagian keuangan. Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi secara Fungsional TA. 2012selaku selaku Anggota TAPD adalah sebagai berikut: 1.
    SANTI di SubBagian Tata Usaha Setda Kab. Bengkallis;b. Setelah diagendakan diteruskan ke Bupati Bengkalis;c. Bupati Bengkalis mendisposisikan kepada Setda Kab. Bengkalisselaku ketua TAPD;d. Setda Mendisdposisikan kepada PPKSKPD untuk dilakukanverifikasi;e. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan;f. Tim verifikasi menyampaikan berkas permohonan kepada ketua TimTAPD;g. Tim TAPD menyampaikan kepada anggota Tim untuk dianggarkandi dalam Anggaran tahun 2012.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 9 April 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
SARAFUDIN KELDERAK alias SARAF
123 — 81
  • SusTPK/2019/PN AMB /fBahwa saksi pernah membuat dokumen pencaian berupa SPP dan SPM,sebelum di buat SPP dan SPM saksi melihat Surat penyaluran darisekertaris daerah yang diberikan oleh Kuasa BUD saudara Wati Rumalutur;Bahwa mekanisme pembuata SPP dan SPM awalnya adalah suratpenyaluran dari Sekda yang dikirim ke Badan Pendapatn PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui SubBagian Umum, kemudian surat di serahkan kepada Kepala Badan untukdidisposisi dan diteruskan surat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.B/TPK/2011/PN PDG
Tanggal 27 Maret 2012 — H. BUSRA, SH ; Drs AGUS AKHIRUL ; AGUS IRIANTO
112 — 149
  • AGUSAKHIRUL adalah selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada SekretariatDaerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Keputusan Bupati DharmasrayaNomor :821.23/61/BKD2009 tanggal 03 September 2009 ditugaskan sebagai Anggota PanitiaPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten DharmasrayaTahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/88/KPTSBUP/2009 tanggal 27 Juli 2009 dan Terdakwa IIT AGUSTIN IRIANTO selaku Kepala SubBagian Tata
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
127 — 71
  • ., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keteranganpada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial Tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh oleh Juandi
    Saksi MARZUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keteranganpada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-12-2015 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 22 Desember 2015 — MUSLIH Bin (Alm) IBROHIM (TERDAKWA)
97 — 24
  • kantor Kecamatan sedan sertapendopo dan sebagaian Dikapling untuk perumahan penduduk dan dokumenlainnya kepada BUPATI Rembang melalui saksi Drs SUBAKTI selaku kepalaBagian pemerintahan desa untuk mendapatkan persetujuan Tukar Guling;Bahwa selanjutnya Hasil pemeriksaan terhadap Perdes 01 tahun 2007 dandokumen lainnya yang sudah di sampaikan oleh Terdakwa H.Sholih selakukepala desa sidorejo kepada saksi Drs SUBAKTI selaku kabag pemerintahandesa melalui saksi dts HANUNG MAHENDRA M Si selaku kepala subbagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 14/P/FP/2016/PTUN.JKT
Tanggal 11 Oktober 2016 — MOEDJIJONO, dkk ; MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
123 — 65
  • Nama : Rina Nuraningsih, S.H.Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi Hukum CiptaKarya dan Perumahan, Biro HukumKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat.4. Nama : Ari Prasetyo, S.H., M.Hum.Jabatan : Kasubag Advokasi Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Sesditjen Cipta KaryaHalaman 24 dari 251 halaman. Putusan Nomor : 14/P/FP/2016/PTUN.JKTKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat.5.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
SULI HANDOKO Bin SUKIR
96 — 21
  • JmbKegiatan PAM TPS PILKADA 2018;14. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPD Jambitanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914;15. 1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPD Jambitanggal 06 September 2018 Kode Billing : 018090114009811;16. 1 (Satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan BupatiMerangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian Program Keuangan Satuan Polisi Pamong
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN
72 — 13
  • ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEUuntuk Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru TahunAnggaran 2011 untuk Kota Bekasi) berdasarkan Surat PerintahMembayar (SPM) Provinsi Jawa Barat, Nomor SPM: 931/1459/BanKeu/LS/2011 tanggal 24 Nopember 2011, SKPD Sekretariat Daerah,KasDaerah Provinsi Jawa Barat atas Pencairan Uang sebesar Rp.482.280.000, pada; Bupati / Walikota di Masingmasing Kabupaten / Kota(selaku Pihak Ketiga); sebagaimana yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian
    Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU untukBantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Tahun Anggaran 2011untuk Kota Bekasi) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Provinsi JawaBarat, Nomor SPM: 931/1459/BanKeu/LS/2011 tanggal 24 Nopember 2011,SKPD Sekretariat Daerah, Kas Daerah Provinsi Jawa Barat atas Pencairan Uangsebesar Rp. 482.280.000, pada; Bupati / Walikota di Masingmasing Kabupaten /Kota (selaku Pihak Ketiga); sebagaimana yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
296 — 59
  • Indonesia Nomor 52 tahun 2013.Bahwa rincian tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat jenderalPendidikan Tinggi yaitu. melakukan penyusunan program kerjasubbagian.Bahwa jabatan saksi sebagai Kasubag Program dan Anggaran BagianPerencanaan khusus untuk DITJEN DIKTI (Direktorat JenderalPendidikan Tinggi).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag Programdan Anggaran Bagian Perencanaan di Kementerian adalah melakukanpenyusunan program kerja Subbagian.Bahwa rincian dari penyusunan program kerja subbagian
    tinggi membutuhkan alokasi anggaranuntuk melaksanakan program yang telah direncanakan, makaHalaman 157 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN TpgPerguruan tinggi tersebut harus menyampaikan surat permohonankepada Kemenristek Dikti.Bahwa tindak lanjut atas permohonan tersebut selanjutnya Dirjen Diktikemendikbud akan mendisposisinya.Bahwa sekretariat jenderal Dikti akan mendisposisi ke kepala Bagianperencanaan dan pengganggaran.Bahwa kepala Bagian perencanaan dan pengganggaran akanmendisposisi ke Subbagian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
264 — 160
  • DED PLTADanau Paniai dan istilah FS untuk FS PLTA Danau Sentani;Bahwa benar terkait pembayaran DED PLTA Danau Paniai dan Sentani, saksimenerima imbalan uang melalui orang suruhan LA MUSI DIDI sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;22.YULIAN MAGA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik ;Bahwa pada saat ada kegaitan DED PLTA, saksi menjabat selaku Kepala SubBagian
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 11 Februari 2016 — Ir. RR. SRI RAHAYU SW., MM ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
62 — 13
  • Keanggotaannya berasal dari instansiyang bersangkutan, instansi teknis diluar instansi yang bersangkutan (biladipandang perlu) dan unsur pengendali pelaksanaan pembangunan darisekda ; Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat KeputusanBupati Mojokerto tahun 2005 dan saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengendalian Bag Pembangunan Setda Kab.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 3 Mei 2017 — Ir. H. ZAINI YASIN Bin M. YASIN
121 — 12
  • Subbagian Tata Usaha;Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan;7~o9 29 5Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;Bahwa selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas daritahun 20032010, saksi mengetahui adanya kerjasama pengadaansertifikat tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawasdan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, tentang PenyelesaianSurat Keputusan Pemberian Hak
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
KOLMES MARTINUS LAOLI, S.Pd ALS AMA EZRA
90 — 27
  • Nias yang anggarannyabersumber dari DAK TA.2016 adalah staf subBagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Niasserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuaidenganpelimpahan kewenangan yang telahdiberikan kepada KPA yakni melakukan pengujianatas tagihan dan memerintahkan pembayaran, dansaya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA)hanyamengetahui dan menandatanganiRekomendasi yang membenarkan Nilai SPM yangdiminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran benar untukpembayaran Pembangunan Ruang Kelas Baru diSDN 078441
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/KHS/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
495 — 475 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri56/2019 menyatakan:Bupati/wali kota dapat melakukan penyesuaian nomenklatur,pembagian tugas dan fungsi bagian dan subbagian padaHalaman 134 dari 206 halaman. Putusan Nomor 2 P.KHS/2020masingmasing bagian sekretariat daerah kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal20 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan daerah. (Bukti T75)c.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
MUH. YASSIN KACO MUSTAFA.
166 — 39
  • tanggung jawab Saksi;Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertugas di Kecamatan Wara Timursejak pertengahan tahun 2016, dan pada saat itu yang bersangkutanlangsung duduk di ruangan bendahara pengeluaran;Bahwa berdasarkan informasi yang pernah Saksi dengar bahwakeberadaan Terdakwa di kantor Kecamatan Wara Timur Terdakwa danisterinya pernah menghadap langsung pada Saksi Baso Aznur, S.Pi,M.Si. dalam rangka dipekerjakan di kantor Kecamatan Wara Timur;Bahwa yang Saksi ketahui keberadaan Terdakwa sebagai Staf di SubBagian
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 7 Desember 2015 —
60 — 12
  • PPABP menerima data pegawai dinas luar, cutitahunan, dan absensi manual (dalam hal pegawaikumandah) dari Pelaksana Subbagian Umum danmembuat Daftar Perhitungan Uang Makan sesuaijumlah hari masuk kerja masingmasing pegawai sertamenghitung potongan PPh Pasal 21 bagi pegawaiGolongan IlVa ke atas, menerima Surat PermintaanPembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM)dari Operator SPM, dan Surat Setoran Pajak (SSP)dari aplikasi GPP, konsep Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM) dan menyerahkannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby
Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
100 — 216
  • Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan29Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah KabupatenSidoarjo tanggal 17 Nopember 2006;4 Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan PengelolaKeuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20Nopember 2006;5 Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/11/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 3 Juni 2015 — LELO ANGGORO, S.STP,MAP Als LELO Bin IMAM SUBAGYO
77 — 100
  • terdakwa) untuk dikoreksi kembali;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi dari setiap berkas yang saksi periksa,akan tetapi keberadaan kelengkapan draf SKIMB saksi tahu, seperti foto copisertifikat, PBB dan sebagainya;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nota pertimbangan teknis,apakah suatu permohonan IMB dalam diproses selanjutnya atau tidak bisa;Bahwa mekanisme permohonan IMB adalah pemohon mendaftarkannya di loketpendaftaran kemudian diperiksa kelengkapannya kemudian diserahkan ke subbagian
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-01-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
ANDI KURNIA, SH, MH.
Terdakwa:
Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN.
165 — 53
  • Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disampaikan ke Kepala SubBagian Keuangan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar(SPM), namun sebelumnya dilakukan verifikasi.V. SPP dan SPM disampaikan kepada Kepala BPKAD untukditandatangani, kemudian diteruskan ke Kepala Sub BidangVerifikasi Bidang Perbendaharaan untuk diverifikasi. Selanjutnyaditeruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.VI.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si.
90 — 14
  • Berita Acara Penyidik Kejaksaan tidakmerasa dipaksa ;Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jabar sebanyak 4(empat) kali;Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai suratkuasa dan kuitansi;Bahwa dana bantuan sosial tersebut sejak tahun 2010;Bahwa tupoksi saksi :Melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian Keuangan SekretariatDaerah di Bidang tugasnya;Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan;Melaksanakan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar pada subbagian