Ditemukan 244 data
SARTJE PATTINAYA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
166 — 64
untuk mendukung dalilnya tersebut diatas Penggugat menyajikan beberapa Peraturan Perundangundanganyaitu : Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB),yang dalam Hukum Pidana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuanpidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.Pasal 28 UndangUndang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun1945,Penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2019 tentang HakAsasi Manusi
258 — 142
Fotocopy keputusan menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi RepublikIndonesia nomor : AHU06990.AH.01.02.tahun 2008 tentang persetujuan aktaperubahan anggaran dasar perseroan PT. BETA GOLDLAND, diberi tanda :T1.c.;4. Fotocopy perjanjian pengikatan jual beli nmor ; 936/BG/PPJBTB/III/ 2010,tanggal 5 April 2010, diberi tanda : T2.;5.
177 — 61
Bahwa terhadap dalil Para PENGGUGAT pada angka 20 25 suratgugatan halaman 2022, untuk diketahui selurun tahapan dalampenerbitan objek sengketa telah sesuai dengan tugas pokok danfungsi dan kewenangannya sebagaimana dijabarkan dalamPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikHalaman 61 dari 171 halaman.
92 — 38
Central Mas Elektronikatidak mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuan teknis danmanajerial serta sumber daya manusi, modal, peralatan dan fasilitaslainnya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1)Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah.Bahwa setelah Kapal Chargo Kayu KM.
Central Mas Electronika berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei2003) memiliki kualifikasi perusahan Menengah Dua (M2) dengan demikian CV.Central Mas Elektronika tidak mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuanteknis dan manajerial serta sumber daya manusi, modal, peralatan dan fasilitaslainnya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) KeputusanPresiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan
42 — 13
benar baik secara hukum dunia maupunsecara hukum akhirat, karena menurut Tergugat apabila tidak adaHal. 27 Putusan No.0153 /Pdt.G/2018/PA.Sel.11.12.13.aturan hukum maka manusia pasti menjadi binatang saling makan dansaling sakiti, tapi justru karena aturan hukum maka segala aturan yangberkaitan dengan hukum itu sendiri sehingga manusia bisa menjadibenar, bila mana manusia itu mengikuti aturan hukum itu denganbenar, tapi juga bila mana manusia itu tidak mengikuti aturan hukumyang sebenarnya maka manusi
90 — 16
dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlahsebaga balas dendam melainkan bermaksud memberikan pelajarndan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalani pidanaterdakwa dapat memperbaiki diri di Kemudian harie Bahwa sesSuai dengan system pembinaan yang dianut diIndonesia, pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak bolehberakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkansi terpidana tetap terpelihara dan terbna harkat danmartabatnaya sebagai manusia seutuhnyae Bahwa dalam membina dan membangun manusi
1189 — 712
untuk merek 5DAYS CHOCOLATE, dan Nomor Pendaftaran IDM000661498 untuk merek5 DAYS CROISSANT CREAMY CHOCOLATE telah didaftarkan atasdasar unsur itikad tidak baik (bad faith, te kwader trouw), dan akibathukumnya oleh karena itu harus dibatalkan dari Daftar Umum Merekpada Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 21 ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentangMerek dan Indikasi Geografis, dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusi
Pembanding/Tergugat : AMAQ SUMINI Diwakili Oleh : RIKI RIYADI, SH
Pembanding/Tergugat : SALIHI Diwakili Oleh : RIKI RIYADI, SH
Terbanding/Penggugat : HAJJAH MARINAH
Terbanding/Penggugat : ANHAR ALIAS MAMIQ SATAR
Terbanding/Penggugat : MARYAM
Terbanding/Penggugat : MAHAR
Terbanding/Penggugat : SAHARUDIN
Terbanding/Penggugat : SAHIR
Turut Terbanding/Tergugat : AMIN Alias AMAQ AMIN
81 — 65
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI No.AHU 26AH.01.08 tahun 2016 tetntang Pembatalan keputusan Menteri Hukum danHAM RI No.AHU.00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum PerkumpulanNahdhatul Wathan ; (T6).Put.No.223/PDT/2017/PT.MTR61Bahwa didalam keputusan tersebut jelas sekali menyebutkan SusunanPengurus adalah : Hj Siti Raihanun Zainudin AM sebagai Ketua UmumNahdhatul Wathan ( NW).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membacadan meneliti serta mempelajari
1.CHRIS KANTER,
2.Tuan THEODORE HUTASOIT
3.Nyonya JANE ANTHONETA RAPA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.Donny Pradono Suleiman
2.Ratna Dewi Antarina
503 — 213
Nama : Cahyo Rahadian Muzhar.Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, KementerianHukum dan Hak Asasi Manusi;. Nama : Daulat Pandopotan Silitonga.Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum Umum;. Nama : Hendra Andy Satya Gurning.Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;. Nama : Amien Fajar Ocham.Jabatan : Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;.
1.TITO SUPRATMAN,SH
2.wesli sirait
Terdakwa:
WARYON Bin SRIYANTO
57 — 25
bertentangan dengan undangundang, dengan katalain semua tindakan yang bertentangan dengan undangundang atau suatutindakan /perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undangundangmerupakan perbuatan yang dilarang oleh undangundang,Penyalah guna adalahorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukumsebagaimana dimaksud (Pasal 1 Butir 15 UU nomor 35 tahun 2009) UU RI Nomor35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KetuaMahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusi
Dr. H. Dasrizal, MP.
Tergugat:
1.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
2.Hardizon Bahar sebagai Ketua dan Edi Suarto sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat
257 — 185
Indra Jaya SH sebagai Turut Tergugat ;7) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi sebagai Turut Tergugat II;Bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah mumpunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriPadang Nomor: 112/Pdt.G/2019/PN.Pdg tertanggal 4 Februari 2020 JoHalaman 13 dari 89 halaman Putusan Nomor 120/G/2021/PTUNJKTPutusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 226/PDT/2020/PT.PDG tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya memutuskan sebagaimana berikut:1)2)3)4
280 — 2
Di lobang ke2: (jarak 10 meter) dari lobang ke1, ditemukanpotongan bagian dada tanpa tangan dari bagian leher sampaidengan ulu hati, potongan kaki dari telapak kaki sampai denganlutut dan potongan kepala manusi (ternyata korban bernama Sdr.Hartono).c.
121 — 59
Bukti T , T Il, T Ill, T N2 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hakhalaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan No 326/Pdt.G/2014/PN.Jkt Pst3.4.2:6.Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C24610 HT.01.01.TH.2006, tertanggal23 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MenteriHukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, mengesahkan Akta PendirianPerseroan Terbatas PT.
202 — 167
BINA KUALITA TEKNIK tanggal 30Desember 2002 Nomor 10 yang telah mendapat persetujuan dariMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesiatanggal 5 Juni 2003 Nomor : C1250 HT.01.04.TH.2002;bahwa permohonan tersebut telah diusulkan untuk dikabulkandiberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu selama 30 (tigapuluh) tahun sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan KotaHalaman 67 dari 128 halaman Putusan No.175/G/2016/PTUNJKTAdministrasi Jakarta Timur Nomor 38/HGB/BPN.31.75. 2010tanggal 5 Juli
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
156 — 58
ditandatangani dan keberlakuan SuratKeputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukanberlakukebelakang atau surut.Masih menurut Penggugat bahwa untuk mendukung dalilnya tersebutdi atas Penggugat menyajikan beberapa Peraturan Perundangundangan yaitu : Pasal 2 Algemene Bepalingen van WetgevingvoorIndoneise (AB), yang dalm Hukum Pidana dicantumkan dalamPasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 28 UndangUndang Dasar NegaraRepuplik Indonesia Tahun1945, Penjelasan Pasal 4 UndangUndangNomor 39 Tahun 2019 tentang Hak Asasi Manusi
136 — 203
FIG tanggal 28Pebruari 2008.512 1 (satu) lembar foto copy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RItentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28Pebruari 2002.513 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun KelurahanAUR berikut foto copy KTP atas nama Hansen.Halaman 49 dari 142 hal.
FIG tanggal 28Pebruari 2008.512 1 (satu) lembar foto copy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RItentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28Pebruari 2002.513 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun KelurahanAUR berikut foto copy KTP atas nama Hansen.514 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3September 2008 atas nama perusahaan
Terbanding/Penggugat : SUKIYAT bin WIRO MULYONO
67 — 0
Kiat Inovasi Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU-0020669.AH.01.02.TAHUN 2017 dengan seluruh aset di dalamnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dimana Pemohon adalah sebagai Direktur dan Termohon sebagai Komisaris;
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan tersebut dalam sertifikat atas nama Dwi Hartono yang terletak di Perumahan Citrasun Garden Blok 03/03 Rt011 Rw02, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan
62 — 17
oleh gugatan Penggugat, Sehinggasudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Eksepsi Gugatan TIDAK JELAS Dan RANCU ;Pada petitum angka 4 gugatan, Penggugat memohon : Menyatakanperbuatan hukum Tergugat II s/d Tergugat VIII yang mengatasnamakan dirisebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabayasebelum ada pengesahan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya dariDepartemen hukum dan Hak Asasi Manusi
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
92 — 45
Oleh karena itu,hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukumyang melanggar hak asasi manusi hanya dengan alasan karena tidak adadasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundangundangan secara tegas. Keadaan ini sesuai dengan peran hakim dalammenemukan hukum yang diberi tempat seluasluasnya oleh peraturanperundangundangan.
84 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga JakartaPusat untuk memberitahukan putusan ini pada DirektoratMerek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Departemen Hukum = dan Hak Azasi Manusi untukmelaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yaitudengan menghapuskan' pendaftaran merek daftar No.540048 dan daftar No. IDM000041015 untuk:1). Sebagian jenis barang telepon, handphone, = daninterphone dari merek terdaftar HTC dan Logo DaftarNo. 540048; dan2).