Ditemukan 239 data
49 — 19
terdakwa pakaiSCNCIL1 ; nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nn ne enn nnn nnn enn nen=Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan divilla yang ditempatioleh terdakwa HANS HAVENAAR pada saat itu bersama dengan orang yang bernama IGST NGR KERTANEGARA ;Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu dari jarak sekira 1meter dan jumlah Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapterdakwa saat itu berjumlah kurang lebih enam orang dan pada saat itu situasai
150 — 68
diuraikan dalam Gambar Situasai No. 139/1980 tanggal12 Pebruari 1980 ; kemudian diproses lagi baliknamakepada HEINDRA GOEYYANTO berdasarkan akta jual beliNo. 27/BT/I/I1I/1987 tanggal 27 Pebruari 1987 yangdibuat oleh MOHAMAD RASJID UMAR, SH Notaris selakuPPAT Kotamadya Balikpapan ; bsSertipikat Hak Milik No. 157/ Kampung Damai semulaterdaftar an. LODDING seluas 37.233 M?
SAPTANTI LASTARI,SH
Terdakwa:
MULYONO BIN Alm KATRIMO
183 — 18
Surat Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tertanggal 14 April 2021 perihal surat jawaban;
- Asli Surat Penunjukan Sementara No.DTK: 29/70/74 tanggal 12 Oktober 1974;
- Asli Situasai Tanah yang diterbitkan Dinas Tata Kota Kodya Dati II Semarang tanggal 19 April 1985;
- Fc. Surat Keterangan Rencana Kota tanggal 8 September 2020;
- Foto berwarna petugas Panitia A atas nama SAMSUL RIZAL, S.H., bersama Plt. Lurah Tanjungmas.
Terbanding/Tergugat I : Ir. H. Rusmanto Mansyur Effendy
Terbanding/Tergugat II : Hj. Rohani
Terbanding/Tergugat III : Rahmi
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Andi Norma
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia ( Persero Tbk )
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Barru
143 — 139
Putusan Nomor 353/PDT/2021/PT MKSMilik Nomor 01/Desa Siawung, gambar situasai Nomor 21/1995 tanggal 19Januari 1995 atas nama Hj. Sitti Saenab Daeng Take, dan langsung membaliknama tanah sengketa tersebut menjadi atas nama Pemegang Hak Hj. SittiAminah (orang tua Terbanding II Semula Tergugat II), pada hal Hj. Sitti Aminahorang tua Terbanding Il semula Tergugat II telah mengetahui kalau tanah yangdisengketakan antara Terbanding III Semula Tergugat III dengan Terbanding IIsemula Tergugat II (Hj.
106 — 67
Bahwa tergugat Il dengan tegas menolak semua dalil danalasan penggugat dalam surat gugatannya sepanjang dalil danalasan itu merugikan tergugat Il;cs Bahwa tanah yang kini dikuasai oleh tergugat II adalahtanah milik tergugat Il sendiri yang diperoleh secara warisandari ibu kandung tergugat Il yaitu SITT AMAH (almarumah),sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hak milikNo.212/desa bungi, gambar situasai No.53/83 tanggal 2661983luas 18.720 M2 (delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh meterpersegi
ECEP DODO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
Yayat Supriatna, Dkk
332 — 200
Tanggal 1492012(bukti Sesuai asli);Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sproradik) tanggal 14 Septemver 2012 atas nama EcepDodo.CS (bukti sesuai asli);Gambar Situasai (bukti sesuai fotocopy);Akta No. 6 Surat Kuasa Menjual/Melepaskan Akta,tanggal 10 Oktober 2012, yang dibuat oleh Ari PrioBunoro, S.H., Notaris di Bandung (bukti sesuai asll);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunana No. SPPT 32.73.240.002.0040313.0, tanggal4 Januari 2016, letak di JI. Ters. Prof. Ir.
121 — 17
IA.105/M/814/1973 terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 13/NagariKambang, Gambar Situasai No. 15/1973 tanggal 7 Mei 1973, luas 18.370 m?;5. Bahwa, tanggal 9 Nopember 1996, orangtua Penggugat (Jalinun) mengajukanpermohonan pemisahan sertpikat Hak Milik No. 13/Nagari Kambang, GS No.15/1973, tanggal 7 Mei 1973 dengan luas 18.730 m? kepada Tergugat Vsebanyak 3 bidang;6. Bahwa berdasarkan permohonan pemecahan SHM No. 13/Ken.
165 — 101
Pattyyang merupakan surat ukur atau gambar situasai tanggal 12 Maret 1956 Nomor24/1956 dengan luas 1171 m?
280 — 118
P8: Surat Kuasa untuk Menjual dari Notaris Kota Manado Nomor: 07tanggal 13 April 2016, (Fotokopi sesuai aslinya).Halaman 19 dari 61 halaman, Putusan Nomor :13/G/2021/PTUN JPR.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.P9:P10:P11:P12:P13:P14:P15:P16:P17:P18:P19:P20:Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah, tertanggal 14Juni 2016, (Fotokopi sesuai aslinya).Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 17Juli 1996, (Fotokopi sesuai aslinya).Gambar Situasai sebidang Tanah Nomor: 2260/1996, tanggal
97 — 40
PEREMBEE, tertanggal 20Agustus 1996, dengan Gambar Situasai Nomor 2097/P&PT/1996,tertanggal 12 Agustus 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.14;Fotokopi Printout Peta Status Hak Atas Tanah PT. PEREMBEE, dariKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi KalimantanSelatan, skala 1 : 5.000, yang selanjutnya diberi tanda dan disebutsebagai bukti T.15;Fotokopi Printout Peta Penguasaan Tanah PT.
1.HERI PURWOKO, S.H
2.HAMDANAH, SH.
Terdakwa:
ENDANG HARIANTO Als. DADANG NEKAD Bin A. SUMBOGO
447 — 307
tidakdiberikan, inilah yang menimbulkan timbulnya emosional dariSaudara Dadang yang seakanakan dia dipermainkan sehingga Ahlimelihat dengan berpijak dari Teoriteori ini maka penyebab utamanyaHalaman 26 dari 53 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Plkadalah ketidak jujuran dan ketidak tulusan dari Resepsionis sehinggapersoalan ini sampai kepermukaan, dan seyogiananya atauseandainya ketika saudara Dadang ini menanyakan bisa kahmenunjukkan Bukti kepada Dadang, mungkin ketika ditunjukkan buktitersebut situasai
110 — 38
patok tersebut;Menimbang, bahwa selain berdasarkan keterangan saksisaksi diatas jugapada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim juga melihat secaralangsung dan jelas bahwa diatas objek perkara yaitu disebelah Barat dandisebelah Utara tanah objek sengketa masih terdapat patokpatok yang terbuatdari semen yang dibuat oleh saksisaksi bersama dengan Tergugat II yaitu PeriSupriansyah juga dapat dilihnat dan dapat dihubungkan pada bukti surat ParaTergugat yaitu bukti surat T5 berupa gambar situasai
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
134 — 63
Pasal 5 Gambar situasai yang telah dibuat berdasarkan ketentuan peraturanmentri Agraria No 6 Tahun 1965 dan Peraturan peraturan lainnya dapatdiganti menjadi surat ukur apabila masih memenuhi persyaratan teknis,administrasi dan yuridis yang ditentukan. Dengan dikeluarkannyaPeraturan Mentri Agraria No 3 Tahun 1989 ini maka sudah sangat jelastidak ada lagi istiah Gambar situas!
(oleh Para Penggugat dianggap Gambar situasai No00332 Tahun 2016 )Perlu diketahui bahwa kegiatan ploting ganti Desa merupakan kegiatanuntuk mendegitalisasi ulang bidang tanah pada sertifikat Hak Atas Tahanyang belum terpetahkan sesuai dengan gambar dan luas yang terterahpada salinan surat ukur Serta memposisikan secara relative bidang tanahtanpa melalui proses pengukuran ulang secara kadastral.
244 — 152
Tabanan dengan batas batassebagai berikut :Sebelah utara : Tanah hak milik Nyoman Sumantra.Sebelah timur : JalanSebelah selatan : Tanah hak milik Gus Tap (G Mart).Sebelah barat : SungaiYang dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa.(3) Bahwa obyek sengketa belum dibagi wans dan merupakan milikbersama antara para penggugat dan tergugat namun tanpasepengetahuan dan seijin ahli waris lainnya yaitu para penggugat,Tergugat telah memohonkan tanah obyek sengketa tersebut SHMNo. 2896/DS Braban gambar situasai
39 — 10
Penggunaan alat penggerak itu menciptakan suatu situasai yang tepatuntuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenannya ;Menimbang, bahwa maksud diartikan tujuan terdekat, maksud itu harus ditujukankepada menguntungkan dengan melawan hukumhingga pelaku harus mengetahui bahwakeuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan denganalatalat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan.
45 — 14
Bahwa dengan terbitnya sertifikat atas tanah obyek sengketatersebut, kiranya sudah dapat ditentukan dengan jelas dan tepat letak danposisi obyek tersebut berada, hal ini dikarnakan dalam dokumen berupasertifikat tanah telah terdapat identitas mengenai tanah secara lengkap disertaigambar situasai letak tanah tersebut.
242 — 84
Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (Exceptie vanOnbeveogheid)Bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 Februari 2014,di dalam bagian posita, menguraikan mengenai Sertipikat Hak PengelolaanNo. 1/ Kelurahan Tamansari, Gambar Situasai tanggal 8 Desember 1994No. 13894/1994, seluas 4.040 m?
Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/ Kelurahan Tamansari,Gambar Situasai tanggal 8 Desember 1994 No.13894/1994, seluas 4.040 m2 atas nama PemerintahPropinsi Daerah Tingkat Jawa Barat;Sementara itu di sisi lain, Penggugat pun mendalilkanmengenai sengketa kepemilikan dengan menyinggungmengenai asal kepemilikannya berdasarkan jual beli yangterjadi pada tanggai 17 Januari 1959 adalah antara LouisBorckman dengan Ama Soewarma dan BUKAN SECARALANGSUNG antara Willem Hermanus Hoogland dengan AmaSoewarma.
217 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di dalam peta/gambar situasi tersebut tercatat/tertulis dengan jelasnamanama masyarakat termasuk namanama kakek/orangtua ParaPenggugat yang tanah miliknya akan dibebaskan Tergugat IVTerbanding Il; karena itu Para Pembanding mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Banten agar memerhatikan betul bukti berupapeta/gambar situasai tersebut;3.
707 — 450
Juni 2011 dan memerintahkanPanitera Pengadilan negeri Jakarta Utara untuk dilakukan eksekusiterhadap 2/3 dari rumah /tanah sengketa yang dikenal dengan jalanMangkubumi No.182022 Yogyakarta ternyata adalah Rumah /tanahJalan Mangkubumi No.2022 yang dikuasai oleh PT.EXELCOMINDOPRATAMA dengan batasbatas sebelah utara Kantor PT.PERTAMINA,sebelah selatan Hotel Grand Zuri, sebelah Timur Jalan KampungJogoyudan, Sebelah barat Jalan Mangkubumi, yang sekarang sudahbersertifikat HGB No.117/Gowangan, gambar situasai
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
529 — 447
dilatarbelakangi oleh situasikrisis, pada tahun 1997 1998, pertama disebabkan krisisr industriPerbankan, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah sebagairegulator dan pengawasan Industeri Perbankan Pemerintahmenggunakan kewenanganan penyehatan dengan membentuk BPPNdiamantkan yang ada di UU no.10 tahun 1998 tentang Perbanakan ;UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU 7 tahun 1992 tetangPerbankan perubahakan, UU no 71 tahun 1992 tentang Perbankan yangmerupakan perubahan UU no 71 tahun 1992 karena situasai
pada menjual, kKewenangan untuk mengalihkan danlain sebagaianya, yang intinya tujuannya penyelesaian dari kreditperbankan dari yang masuk program Bank penyehatan Perbankan untuksemua diselesaikan sebab yang tanpa medapatkan fasilitas BLBI yangkemudian masuk dalam program penyehatan Pebankan yang dserahkankepada BPPN itu Bank dinilai Pemerintah bisa diperbaiki bisa hidupkanHalaman 149 dari 200 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.kembali kalau segala kewajibankewajiban dalam situasai
Bank nyamendapatkan fasilitasa BLBI kalau dapat disetorkan kembali maka bankitu dapat dihidup kembali itu dalam situasai setelah krisis lalu itu Pasal13;Kemudian dari Pasal 13 dikaitkan Pasal 55 ayat (1) itu intinya BPPNmempunyai kKewenangan yang sangat luas kewenangan dalamrangka penyehatahan Perbankan, dalam rangka mengelola ataumendayagunakan asset dalam Restrukturilasasi merupakan assetfisik maupun non fisik, diberikan kewenangan yang ada di Pasal 37(a ) UU No. 10 tahun 1998, kemudian ada tambahan