Ditemukan 220 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 138/Pid.B/2020/PN LBB Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RYA DILLA FITRI, S.H.MH
Terdakwa:
M. OKTA VERDIAN Pgl AAN.
153 — 40
RYA DILLA FITRI, S.H.MH
Terdakwa:
M. OKTA VERDIAN Pgl AAN.
153 — 40
Agam sumatera barat untuk melakukanuasaha sebagai bank prekeditan rakyat dan di kuatkan dengan tanda daftarperusahaan perseroan terbatas (PT) berdasarkan uandang undang republikindonesia nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan uandangundang republik indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasyang di keluarkan di lubuak basuang tanggal 09 mei 2018 bupati agamkepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu danketenagakerjaan; Bahwa berdasarkan aturan BPRS perbuatan
Putus : 24-04-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 24 April 2012 — BASIYO BIN SURO TINOYO
73 — 10
73 — 10
Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Namun demikian Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnyakepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secaratertulis pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknyamenyatakan:1 Bahwa menurut ketentuan pasal 3 uandang undang nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.
Putus : 29-10-2014 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 370/Pdt. G/2013/PN.MKS Tanggal 29 Oktober 2014 —
74 — 9
74 — 9
Kantor Wilayah BPN Prop.Sulawesi Selatan sebagai tergugat Il dalam perkara ini karena perobuatannyayang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai kepada Tergugat dan Keputusan untuk menerbitkan suatu surat Keputusan adalah suatutindakan yang bersifat Administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat TataUsaha Negara dan masuk dalam Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara(Kompotensi Absulot) sebagaimana yang diatur dalam undang uandang No. 5Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undangundang No
Register : 02-08-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL Tanggal 11 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : NAZARMAN LIATIEN
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
70 — 26
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
70 — 26
Sehingga kosekuensinyaadalah jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi maka terhadapPejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikansebagai menyalahgunakan wewenang.40Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangan didalamundang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apayang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan.
Register : 02-08-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL Tanggal 10 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : MATRIYADI, SE Diwakili Oleh : ZURHENDRI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
65 — 35
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
65 — 35
Sehingga kosekuensinya adalah jikaunsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi maka terhadap Pejabatyang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagaimenyalahgunakan wewenang ;Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangan didalamundang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apayang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan.
Register : 01-08-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 17/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tanggal 11 September 2013 — NAZARMAN LIATIEN BIN SARMIN
97 — 52
97 — 52
Sehingga kosekuensinya adalah jikaunsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi maka terhadap Pejabatyang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagaimenyalahgunakan wewenang.Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangan didalamundang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apayang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan.
Register : 04-12-2015 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN JAYAPURA Nomor 70/Pid.B/2014/PN Jap. Tanggal 22 April 2014 — -EDISON WERIMON,A.Ma.Pd Alias EDI
-SOLEMAN FONATABA,SE
510 — 283
510 — 283
senate RepublikMelanesia Regional Sarmi berdasarkan surat undangan, surat daftar hadir dibuatdibuat ;Bahwa benar saksi menerangkan, dan yang membuat undangan dan Surat daftarhadir adalah terdakwa Il SOLEMAN FONATABA, SE ;Bahwa benar saksi menerangkan, surat undangan dan daftar hadir tersebut dibuatsebagai bukti dan arsip untuk dikirim kepada Ketua Senate Pusat PemerintahanNegara Republik Melanesia atas nama PHILIPS LEUWNARD WANGGAI ;Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahi kapan dan dimana surat uandang
Register : 16-11-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN JAYAPURA Nomor 70/Pid.B/2014/PN,.Jap Tanggal 22 April 2015 —
113 — 74
113 — 74
senate RepublikMelanesia Regional Sarmi berdasarkan surat undangan, surat daftar hadir dibuatdibuat ;Bahwa benar saksi menerangkan, dan yang membuat undangan dan Surat daftarhadir adalah terdakwa Il SOLEMAN FONATABA, SE ;Bahwa benar saksi menerangkan, surat undangan dan daftar hadir tersebut dibuatsebagai bukti dan arsip untuk dikirim kepada Ketua Senate Pusat PemerintahanNegara Republik Melanesia atas nama PHILIPS LEUWNARD WANGGAI ;Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahi kapan dan dimana surat uandang
Register : 08-07-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 42/PID.TPK/2014/PT SBY Tanggal 6 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SUDARSANA, SH.
Terbanding/Terdakwa : RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd
55 — 33
Terbanding/Terdakwa : RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd
55 — 33
masing telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 1 Juli 2014 dan Surat Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Juni 2014 NomorW14.U1/3838/Hk.07/VI/2014 perihal permintaan bantuan untuk memeriksaberkas perkara, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun untukdiberitahukan kepada Penuntut Umum;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara serta syarat syarat yangtelah ditentukan oleh uandang
Register : 03-03-2011 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 31/Pid.B/2011/PN-PSB Tanggal 25 Mei 2011 — YUHERWAN, SP, dkk
101 — 29
101 — 29
Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana seperti yangdiatur dalam pasal Pasal 11 Jo Pasal 18 ayat (1) hurufb Undang uandang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang undangNomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPseperti yang didakwakan Yth Penuntut Umum padaDakwaan Primer;b.
Putus : 24-06-2013 — Upload : 08-10-2013
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 102/PID.SUS/2012/PN.MPW Tanggal 24 Juni 2013 — SUKIMIN TARJONO Bin NGSIAKKE
433 — 17
433 — 17
Kayu kayu tersebut yang terdakwa beli darimasyarakat Kapuas Hulu, dalam pembelian kayu tersebut terdakwa pernah mengeluarkanBilyet Giro Bank Mayapada nomor My.4.380.006 pada bulan Januari 2011 yang jatuh tempotanggal 25 Februari 2011 senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) yang terdaskwaserahkan kepada Asun Jayadi, terdakwa mengetahui bahwa kayukayu tersebut tidakdilengkapi dengan suratsurat yang sah, berdasarkan ketentuan uandang undang kehutananmaupun Peraturan Mentri Kehutanan yang berlaku
Register : 19-01-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PT MEDAN Nomor O4/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN Tanggal 8 Maret 2016 — ROSEHARD L.TOBING, S.PI DKK
96 — 40
96 — 40
Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima HasilPekerjaan.Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa tidak menjalankan tugassebagaimana mestinya, maka perbuatan para Terdakwa tersebut adalah jugaPerbuatan Melawan Hukum, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, adalah perbuatan hukum dalam pengertianformil dan bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 Undang Uandang Nomor 31,Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan
Register : 25-11-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL Tanggal 5 Februari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MUHAMAD ARPI, SH
Terbanding/Terdakwa : DARMAWAN, SE
89 — 37
Terbanding/Terdakwa : DARMAWAN, SE
89 — 37
wewenang yang dilakukan oleh Terdakwapadahal Penyalahgunaan wewenang adalah ,sebagai bestanddeeldelict dalam pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo undangundang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.Sehingga kosekuensinya adalah jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindakpidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.116Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangandidalam undang uandang
Register : 25-11-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PT BENGKULU Nomor 25/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tanggal 5 Februari 2014 — DARMAWAN, SE BIN MATTAWI
46 — 27
46 — 27
wewenang yang dilakukan oleh Terdakwapadahal Penyalahgunaan wewenang adalah ,sebagai bestanddeeldelict dalam pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo undangundang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.101ttSehingga kosekuensinya adalah jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindakpidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangandidalam undang uandang
Register : 01-08-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 16/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL Tanggal 12 September 2013 — Ir.BAMBANG HR, S.Sos, M.Si BIN H. MUHAMMAD
73 — 49
73 — 49
Sehinggakosekuensinya adalah jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhimaka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagidikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangan didalamundang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apa yangdimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan.
Register : 02-08-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL Tanggal 12 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : IR. BAMBANG HR, S.Sos., M.si Diwakili Oleh : HANAFI PRANAJAYA, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
77 — 25
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
77 — 25
Sehinggakosekuensinya adalah jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhimaka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagidikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.Halaman 97 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangan didalamundang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apa yangdimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan.
Register : 10-11-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2016/PN Bdg Tanggal 16 Februari 2017 — RIZAL FAKHRIZAL, SE Als RIZAL Bin BURHANUDIN ROYANI
188 — 67
188 — 67
Maka pihak bank BNI merasa di rugikan ;Bahwa Saksi membenarkan sesuai dengan ketentuan dari Bank BNIbahwa apa yang dilakukan oleh pemilik mesin EDC (ELEKTRONIKDATA CAPTURE ) YUGA AFDILLAH EDYTYA dan pembuat kartukredit palsu RIZAL FAHKRIZAL R SE adalah tidak benar , danmelanggar uandang udang karena telah menggunakankartu palsudan telah menarik uang milik orang lain dengan menggunakan kartupalsu dan apa lagi hasilnya di bagi dua Dan setelah saksi telitidari bukti slip transaksi kartu dengan menggunakan
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAULANA AKHYAR LUBIS Diwakili Oleh : Aldian Harikhman,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
932 — 816
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
932 — 816
Tingkat Pertama kepadaTerdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar serta memenuhi rasakeadilan, kecuali tentang hukuman denda dijatunkan kepadaTerdakwa sejumlahRp 300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dinilai maih terlalu rendah dan belumsejalan dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang PedomanPemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Uandang
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDRI IRVANDI,SH MBA Diwakili Oleh : Mathilda,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
365 — 315
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
365 — 315
Tingkat Pertama kepadaTerdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar serta memenuhi rasakeadilan, kecuali tentang hukuman denda dijatunkan kepadaTerdakwa sejumlahRp 300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dinilai masih terlalu rendah dan belumsejalan dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang PedomanPemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Uandang
Register : 21-01-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 16 April 2015 — JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Dkk
145 — 9
145 — 9
Panduan lainnya.Seluruh buku tersebut diatas dapat saya tunjukan Bahwa Undang uandang atau Peraturan apa saja yang menjadi dasarpembuatan Pedoman Umum, Petunjuk Teknis Operasional danPenjelasannya yang digunakan sebagai pedoman atau yang mengaturpelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPaq)adalah :a. Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaanpembangunan nasional.b.