Ditemukan 2550 data
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1913 K/ Pdt/ 1984,tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi deauditu tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/ 1973,tanggal 25 September 1975.
617 — 284
T66 Berita dengan judul Dari Prada Hingga Copy Print outToyota, Melawan Para PendomplengNama yangdipublikasi pada tanggal 14 Oktober 2016dan dapat diakses pada tautanhttps://tirto.id/daripradahinggatoyotamelawanparapendomplengnamabT9o yang memberitakan bahwa Merek Pradasendiri telah digunakan sejak 1913 oleh MarioPrada ketika ia dan adiknya,Martino Prada mendirikan toko barangbarangberbahan kulit.Fratelli Prada, begitu nama tokonya.
30 — 8
Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan.Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga inimenurut Majelis Hakim akan mengambil alin pertimbangan unsur pasal iniberdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yangkedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;Menimbang, mengenai hal ini dalam Arrest Hoge Raad tertanggal 3Juni 1913 disebutkan bahwa kejahatan dengan mana barang diperoleh tidakperlu. dilakukan oleh penjual
144 — 38
. , selanjutnyadiberi tanda P12 ;1913. Fotocopy surat tanda pegang gadai sawah antara Jaluin Dt. Majo Indo denganKurana, tertanggal 2 Maret 1984.00.00... , selanjutnya diberi tanda P13 ;14. Fotocopy surat tanda mendalami gadai sawah antara Djaluin gelar Dt. MajoIndo dengan Naama, tertanggal 21 Mei 1984......... , selanjutnya diberi tandaP14 ;15. Fotocopy foto pengangkatan/malewakan IFRAH AKHYARLI Dt. MAJOINDO......, selanjutnya diberi tanda P15 ;16.
ANDI IRFAN, SH, MH
Terdakwa:
1.FITRIANI ARIFUDDIN
2.ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
3.MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
4.FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
176 — 46
Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau MakassarB (C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau MakassarB ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.14.
Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54,55, 56 dan 61.14.
116 — 128
SOFYAN ;Bahwa, Penggugat II, adalah Cucu dari MandorSAINAN (Alm) yang lahir di Jakarta pada tahun 1913,Terkenal sebagai Jawara yang mengamankan Kampung Slipiyang di angkat oleh Belanda dan yang Menjaga TanahSengketa dimaksud hingga saat ini tanggal 5 Juni 2015, yangsecara berturutturut adalah dari Mandor SAINAN alm.
88 — 14
Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpahak dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan perundangundangan baiktertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku ditengahtengah masyarakat;Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian memiliki dengan melawan hukumberarti bertindak seakanakan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukanpemilik atau ia tidak mempuyai hak milik atas barang itu;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 24 Februari 1913
1.TJOE KIM AN
2.AMELIA SYAHRENI ( Kuasa dari TJOE KIM AN)
Tergugat:
1.PT. BNI LIFE INSURANCE
2.PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Kuala Tanjung
237 — 77
(Hoge Raad, MA Belanda) pada tanggal 13 Juni 1913, bahwajikalau suatu kewajiban yang semata mata disebabkan(didasarkan) pada suatu perjanjian telah dicederai, cedera itutidak dapat menjadi sebab (alasan) untuk suatu tuntutan(claim, vordering) berdasarkan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad).11.
706 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1174 K/PID.SUS/20152.1.5.2.1.7.Bahwa akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Pengadilan NegeriMeulaboh Nomor 133/Pid.B/1913/PN.MBO. tanggal 10 Desember 2013,eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Khamidin Yoesoef binMuhammad Yusuf justeru ditolak tanoa mempertimbangkan sama sekaliketentuan Pasal 165 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 143ayat (3) KUHP:. Bahwa di tingkat banding, eksepsi Terdakwa tidak dipertimbangkan samasekali oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh a quo.
36 — 18
langnp1057insrsid10161660charrsid3 625096xrtlchfesl af38 ltrchfcsO 38insrsidl0161660charrsid3 625096akan dipertimbangkan sebagai berikut :rtlchfcsl aiaf38 ltrchfcs0i38lang1057langfe1033langnp1057insrsid10161660charrsid3625096 par pard ltrparqj1i0ri0s1480slmultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0OlinOitap0pararsid4525107 rtlchfcsl af38 ltrchfcs038langl1057langfe1033langnp1057insrsid4525107 tab rtlchfcslaf38 ltrchfcs0f38insrsid10161660charrsid3625096 Menimbang, bahwa menurut arrestnyatanggal 14 April 1913
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
134 — 64
.93.94.95.96.O7:98.99.100.101.102.103.104.105.Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah)1 (Satu) bendel foto copy persetujuan penyempurnaan hasil EvaluasiRaperda tentang APBD Ta. 2015 dan Raperbup Tentang PenjabaranAPBD TA. 2015 Nomor : 900/4797/318/2014 tanggal 15 Desember20141 (Satu) bendel foto copy permohoan persetujuan hasil EvaluasiRaperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD danRaperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD TA. 2014 Nomor : 900/1913
167 dari 236 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.1 (Satu) bendel foto copy persetujuan penyempurnaan hasil EvaluasiRaperda tentang APBD Ta. 2015 dan Raperbup Tentang PenjabaranAPBD TA. 2015 Nomor : 900/4797/318/2014 tanggal 15 Desember20141 (Satu) bendel foto copy permohoan persetujuan hasil EvaluasiRaperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD danRaperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD TA. 2014 Nomor : 900/1913
SP2D) dan Surat PerintahMembayar Langsung (LS)Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah)1 (Satu) bendel foto copy persetujuan penyempurnaan hasil EvaluasiRaperda tentang APBD Ta. 2015 dan Raperbup Tentang PenjabaranAPBD TA. 2015 Nomor : 900/4797/318/2014 tanggal 15 Desember20141 (Satu) bendel foto copy permohoan persetujuan hasil EvaluasiRaperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD danRaperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD TA. 2014 Nomor : 900/1913
dan Surat PerintahMembayar Langsung (LS);Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah);1 (Satu) bendel foto copy persetujuan penyempurnaan hasil EvaluasiRaperda tentang APBD Ta. 2015 dan Raperbup Tentang Penjabaran APBDTA. 2015 Nomor : 900/4797/318/2014 tanggal 15 Desember 2014;1 (Satu) bendel foto copy permohoan persetujuan hasil Evaluasi Raperdatentang Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD dan Raperbup tentangPenjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2014 Nomor :900/1913
76 — 37
Dan juga sebagaimanaHoge Raad 14 April 1913 perbuatan membubuhkan tanda tangan orang lainpada sepucuk surat itu sebagai suatu perbuatan membuat surat tersebut secarapalsu, walaupun pembubuhan tanda tangan orang lain itu dilakukan denganseizin orang yang mempunyai tanda tangan tersebut Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan diketahuie Bahwa Terdakwa adalah karyawan Bank ICB BumiputeraWiradesa Pekalongan sejak 10 Agustus 2009 bertugas sebagaicollection yang menangapi
98 — 12
kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat ( masyarakat DesaPopoh ) yang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanRepublik Indonesia ;Bahwa sesuai fakta sejarah yang tidak dapat dihilangkan awal adanya DesaPopoh pada saat itu Sastrowidjojo sebagai Kepala Desa berdasarkanOrdonansi tanggal 3 Februari 1906 yang mengatur Pemerintahan danrumah tangga Desa di Jawa dan Madura dimuat dalam Staadblad 1906 No.83, dan diubah dengan Staadblad 1910 No. 591, Staadblad 1913
95 — 40
Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris berdasarkan surat Keterangan AhliWaris No. 451. 5/131 0/2003 tanggal 11 Agustus 2003, selanjutnya diberitanda Bukti T 9;10.Fotocopy Surat Kuasa dengan memberikan kuasa penuh kepada anak /kemenakan atas nama Ahmad Kasim Nasution, selanjutnya diberi tandaBukti T 10;11.Fotocopy Grand Sultan No 198 Tahun 1913 yang dikeluarkan olehKerajaan Deli, selanjutnya diberi tanda Bukti T 11;12.Fotocopy Grand Sultan No 590 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Deli,selanjutnya diberi tanda
285 — 103
telah dilakukan Perencanaan untuk melakukanpembangunan Pembangkit Listrik tersebut oleh Perusahaan Gas danElektrikal Nederland di Minahasa, dan terhadap lokasi PLTA TonseaLama tersebut telah dilakukan Pembayaran kepada Minahasa Raad(Dewan Minahasa) ; Bahwa Daftar Garisan Tanah tersebut disebut juga Register Desa dan di DesaTonsea Lama terdapat 3 (tiga) buku register, yaitu 2 (dua) register untuk kebundan (satu) untuk tanah pekarangan ; Bahwa 2 (dua) register untuk tanah kebun dibuat pada tahun 1913
93 — 38
memalsukan surat, untuk unsur dakwaan inidiajukan kaidah hukum sebagai berikut :1suatu tulisan dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliruseakanakan berasal dari seorang yang menandatanganinya, yakni jikaditanda tangani dengan nama yang dikarangkarang dari seseorang yangtidak ada (Hoge Raad 15 Juni 1931); barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangannyaorang lain sekalipun diatas perintah dan persetujuan orang tersebut,telah memalsukan tulisan tersebut (Hoge Raad 14 April 1913
Panggabean berpendapat bahwa suatu tulisan dibuat secarapalsu jika menimbulkan kesan yang keliru seakan akan berasal dari seseorangyang menandatanganinya, yakni jika ditandatangani dengan nama yangdikarangkarang dari seseorang yang tidak ada (Hoge Raad 15 Juni 1931) punBarangsiapa dibawah sesuatu tulisan membubuhkan tandatangannya orang lainsekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisantersebut (Hoge Raad 14 April 1913);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang
RAHMAT BUDIMAN.S.Pd, M.Pd
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
211 — 134
Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 1913. Bahwa didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku baikitu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukandengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagaiberikut:a.
I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH
Terdakwa:
SLAMET SIANTO MASANI alias SLAMET
174 — 37
Persoalan apakah orang yang tidak mempunyai "persoonlijkehoedanigheid atau suatu sifat pribadi dapat turut melakukan suatu kwaliteitsdelict, menurut paham dewasa ini (vide Arrest HR 21 April 1913) dapat saja"turut melakukan apa yang disebut *kwaliteits delicten hanya saja dengansuatu syarat bahwa mereka itu mengetahui bahwa kawan pesertanya didalammelakukan kwaliteits delict itu memiliki kualitas seperti itu;Menimbang, bahwa turut serta melakukan janganlah mengartikan tiaptiap peserta harus melakukan
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hoge Raad dalamputusan tertanggal 24 Februari 1913 telah menjelaskan,...bahwaperbuatan zich toeeigenen itu haruslah ditafsirkan sebagaiperbuatan *menguasai sesuatu benda kepunyaan orang lain,bertentangan dengan sifat dari hak yang ia miliki oleh si pelakuatas benda tersebut.Bahwa, berdasarkan pendapat ahli, memorie van toeclichting sertaputusan Hoge Raad, yang dimaksud Penggelapan pada intinya adalahmendakukan milik orang lain dengan cara barang milik orang lain itudipakai untuk tujuan lain dari
Pembanding/Penggugat II : Viar Nadi Putera Diwakili Oleh : ROBIN R SIAGIAN, SH.,LLM
Terbanding/Tergugat I : P.T. Sokka Tama Fiber
Terbanding/Tergugat II : Notaris Novita Bumbunan Siagian, S.Sos, S.H., MKn. Notaris di Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI
156 — 75
Zo beliste de H.R. op 13 Juni 1913; do wanner een verplichting,die uitslutend in een oveenkomst hear grond vindit, wordgeschonden deze schending geen aanleiding tot een vordering uitonrechtmatige daad kan zin.Namun demikian jelas, baik menurut sejarah maupun sistimatikaundangundang, bahwa wanprestasi tidak termasuk dalampengertian perbuatan melawan hukum. Demikian telah diputuskanoleh H.R.
(Hoge Raad, MA Belanda) pada tanggal 13 Juni 1913,bahwa jikalau suatu kewajiban yang sematamata disebabkan(didasarkan) pada suatu perjanjian telah dicederai, cedera itu tidakdapat menjadi sebab (alasan) untuk suatu tuntutan (claim,Vordering) berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.6. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa PARA PENGGUGATtelah melanggar tertio hukum acara karena menggabungkan GugatanPerbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi.