Ditemukan 2349 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bawah bawahan bahari bawaan bawang bawaihi bawafi bawadi bawani bakahi bawahã
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Putus : 08-01-2013 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 666/Pid.B/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Januari 2013 — Pidana - ROBERT TANTULAR ,MBA
472 — 313
  • Untuk Akte Nomor 30 tanggal 5 Mei 2006 benarada nama saya tercantum bersama Sdr HAMIDY.Bahwa Sertifikat AYDA berupa 44 setifikat kavling dikelapa Gading Jakarta Utara tersebut adalah eks Debiturbank CIC saksi tidak ingat atas nama siapa.Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari PT TNSdan tidak pernah mengetahui adanya penjualan 44 HGBkavling tanah di kelapa Gading Jakarta utara juga tidakpernah mendapat laporan dari wakil Dirut merangkapDirektur Operasional yang bawahi lansung dan tanggungjawab
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 45/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd
Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd. MSi
83 — 18
  • ketentuan dan telah dilakukan audit oleh BPKmaupun Inspektorat dan hasilnya tidak ada temuan apapun.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanlebih lanjut faktafakta yang terungkap di persidangan, maka perlu MajelisHakim kemukakan bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita AcaraPemeriksaan persidangan ini, dan yang dikemukakan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam requisitoirnya, serta yang dikemukakan oleh Penasihat Hukumterdakwa dalam nota pembelaannya.Terlebih dahulu Majelis Hakim mengaris bawahi
Pengadilan PA Dataran Hunimoa Perdata Agama
Register : 30-11-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PA Dataran Hunimoa Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Dth
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 68
  • Bila seorang isteri ditinggal mati oleh almarhum suami, sementara mereka tidak memiliki keturunan, maka isteri yang masih hidup terlama mendapat separuh dari harta gonogini, sementara separuh harta gonogini nilainya beserta harta bawaan jatuh pada ahli waris dari almarhum, bisa berupa garis keturunan keatas (orang tua), kesamping(Saudara kandungq).Bahwa menyimak mukadima posita gugatan Para Penggugat yang dicetak tebal dan digaris bawahi sebagaimana pengulangan kami di atasberkenaan dengan harta
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
204 — 114
  • Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negarayang berisi tindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Pada kalimat digaris bawahi yaitu yang menimbulkanakibathukumbagiseseorang ataubadan hukum perdata, Akibat Hukum dalam halini adalah KERUGIAN, Dengan mengacu pada kata
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1569 — 3163
  • Akta notaris pengesahanperubahan partai politik dan AD/ART partai politik, daftar hadir pesertamunas, kongres, muktamar/sebutan lainnya yang diketahui oleh ketuaumum dan sekjen sesuai Sebutan lain sesuai AD/ART partai politik; Bahwa proses dilakukan secara manual, untuk aplikasi permohonanpartai politik ini di dalam Permenkumham dapat digaris bawahi di dalamtata cara pendaftaran partai politik terbagi tiga unsur, yaitu permohonan,dokumen persyaratan, kemudian terhadap dokumenpersyaratantersebut dilakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — 1. YONAS MAMBRASAR, DKK VS PT. HENRISON IRIANA
137 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dokumenTuntutan Para Penggugat adalah tanda tangan saksi Tergugatsendiri; dan oleh karenanya keterangan saksi Tergugat (dalam halini Daniel Patiasina dan Yosi Sasarari) yang berisi bantahan/penyangkalan/pengingkaran terhadap tanda tangan dalamdokumen tuntutan adalah keterangan/kesaksian bohong; Bahwa pengakuan saksi Tergugat (dalam hal ini Daniel Patiasinadan Yosi sasarari) adalah bukti sebagaimana diatur dalam Pasal164 HIR/Pasal 1866 KUHPerdata, sehingga pendapat MajelisHakim sebagaimana digaris bawahi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 290/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
ERMI AGUSTININGSIH Kejaksaan Negeri Bangkalan
164 — 39
  • Bangkalan ada program / kegiatan PengadaanBelanja Barang dan Jasa namun total anggarannya saksi tidak tahu.Bahwa Sepengetahuan saksi dasar hukum dilakukannya kegiatan Pengadaan Belanja Barang danJasa tersebut adalah Perda No. 17 Tahun 2013 tentang APBD TA 2014 dan Perbup No. 56 Tahun2013 tentang Penjabaran APBD TA 2014.Bahwa menurut saksi Pengertian Pengadaan Belanja Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaanbarang dan Jasa, namun sesuai dengan bidang yang saksi bawahi saat ini saksi hanya memenuhikebutuhan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
444 — 240
  • Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.
    Ini yang mausaya garis bawahi. Jadi ini tidak akan habis kalau tidak ada Batasanmaladministrasi, apakah ada maladministrasi atau tidak? Seperti apamaladministrasi itu? Sehingga saya pasti menilai dari konteks Pidananya!176 Tentu kalau dalam teorinya, orang yangdikatakan penyalahgunaan kewenangan adalah apabila dia mempunyaiwewenang. Sekarang persoalannya adalah dari pembuktian itu seperti apakewenangan yang dimiliki. Itulah yang betulbetul kita hadirkan dalampersidangan ini.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
HAKIM ALBANA, SH., MH.
Terdakwa:
IRFAN RAKHMADANI , S.STP, MSi BIN ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS
154 — 78
  • Exim,Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Dagang Negara pada tahun1999;Bahwa pada awalnya saham Bank mandiri sepenuhnya milik pemerintahnamun setelah go publik sebagian saham di miliki oleh masyarakat,namun pemerintah sebagai pemegang saham terbanyak;Bahwa saksi pernah menjadi Mikro Bussines Distric Center (MBDC)Manager wilayah 2 Palembang sejak tahun 2011 sampai Tahun 2016 yangsalah satunya membawahi wilayah Jambi;Bahwa selaku MBDC Manager saksi mengelola partofolio kredit di 6wilayah yang kami bawahi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 04-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
ACAI TAGOR SIJABAT,Ap.M.Si
179 — 44
  • Bahwa saksi tidak mengenal Ramli Ardiles Eliaser Siregar sedang menyangkutperencanaan yang dibuat oleh bidang yang saksi bawahi tidak ada hubungandengan yang bersangkutan.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
312 — 189
  • Berkenaan dengan 6 Debitur Lainnyamemang benar aset yang dijadikan jaminan adalah milik terdakwa akan tetapiperlu digaris bawahi yakni asetaset tersebut bisa dijadikan agunan oleh 6debitur lainnya karena adanya hubungan jual beli putus antara terdakwadengan Lo Mei Lin (termasuk Wilian Kodrata dan Siswanto Kodrata), Ruslandan Ilham.
    buktikepemilikan hak bukan atas nama Terdakwa, perlu digaris bawahi terbukti dipersidangan dan dengan mengutip bahasa Ketua majelis hakim pemeriksa danpemutus perkara ini yakni Secara de jure memang bukan atas nama terdakwaakan tetapi secara de facto adalah milik terdakwa.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
343 — 208
  • Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.
    Ini yang mausaya garis bawahi. Jadi ini tidak akan habis kalau tidak ada Batasanmaladministrasi, apakah ada maladministrasi atau tidak? Seperti apamaladministrasi itu? Sehingga saya pasti menilai dari konteks Pidananya!176 Tentu kalau dalam teorinya, orang yangdikatakan penyalahgunaan kewenangan adalah apabila dia mempunyaiwewenang. Sekarang persoalannya adalah dari pembuktian itu seperti apakewenangan yang dimiliki. Itulah yang betulbetul kita hadirkan dalampersidangan ini.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
324 — 340
  • Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.
    Ini yang mausaya garis bawahi. Jadi ini tidak akan habis kalau tidak ada Batasanmaladministrasi, apakah ada maladministrasi atau tidak? Seperti apamaladministrasi itu? Sehingga saya pasti menilai dari konteks Pidananya!176 Tentu kalau dalam teorinya, orang yangdikatakan penyalahgunaan kewenangan adalah apabila dia mempunyaiwewenang. Sekarang persoalannya adalah dari pembuktian itu seperti apakewenangan yang dimiliki. Itulah yang betulbetul kita hadirkan dalampersidangan ini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 PK/Pdt/2011
Tanggal 10 Nopember 2011 — PT. BUMI MERAPI ENERGI, dkk vs PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (Persero), Tbk,
266 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tinggi Palembang dalam Pertimbanganhukumnya telah melakukan suatu kehilafan hakim atau206suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana telah dirumuskandari halaman 8 baris ke 6 dari bawah sampai denganhalaman 9 baris ke 8 dari bawah yang kami kutip sebagaiberikut :Menimbang, bahwa tentang eksepsi bahwa perkara inimerupakan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara,,Pengadilan Tinggi menggaris bawahi uraiangugatan Penggugat/Pembanding, sebagaimanadikemukakan pada angka 4 halaman 4 putusan Hakimtingkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — Drg. ANITA SYAFRIDA, M.Kes binti Zakaria
87 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • makasecara hukum pertimbangan hukum pada unsurunsur lainnya juga telahberbeda atau saling bertentangan dengan satu lainnya, karena untukmembuktikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Pemohon PKmengenai :e Dianggap terbukti adanya kerugian keuangan negara, bilamana sudahada kecenderungan negara akan dirugikan atas perbuatan pelaku tindakpidan korupsi;Harus membuktikan adanya suatu KECENDRUNGAN* negara akan dirugikanatas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi, maka undangundang telahmenggaris bawahi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 04-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
POSMA SITORUS, SH
229 — 72
  • Bahwa saksi tidak mengenal Ramli Ardiles Eliaser Siregar sedang menyangkutperencanaan yang dibuat oleh bidang yang saksi bawahi tidak ada hubungandengan yang bersangkutan. Termasuk dalam penyusunan Harga Perkiraansendiri belanja internet mengacu pada standar harga dari PT.ICON+Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan bahwa HPS yang buat adalah saksibukan Terdakwa.2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
760 — 784
  • Perihal persyaratan perekrutan keanggotaan itu seharusnya sudahada di dalam market plan yang diajukan dan harus sudah mempeolehpersetujuan dari Kementerian Perdagangan;Bahwa Ahli menjelaskan di dalam skema piramida pada dasarnya yang perludi garis bawahi adalah adanya komisi atau bonus yang dijanjikan atau telahdiberikan namun jumlahnya tidak masuk akal;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan UU Perdagangan maupun PermendagNomor 70 Tahun 2019 itu hanya dikenal adanya bonus dan komisi.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 289/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Drs. BAGUS HARIANTO Kejaksaan Negeri Bangkalan
156 — 65
  • Bangkalan ada program /kegiatan Pengadaan Belanja Barang dan Jasa namun total anggarannyasaksi tidak tahuBahwa Sepengetahuan saksi dasar hukum dilakukannya kegiatanPengadaan Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah Perda No. 17 Tahun2013 tentang APBD TA 2014 dan Perbup No. 56 Tahun 2013 tentangPenjabaran APBD TA 2014Bahwa menurut saksi Pengertian Pengadaan Belanja Barang dan Jasaadalah kegiatan pengadaan barang dan Jasa, namun sesuai denganbidang yang saksi bawahi saat ini saksi hanya memenuhi kebutuhanbarang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
604 — 406
  • Perihal persyaratan perekrutan keanggotaan itu seharusnya sudahada di dalam market plan yang diajukan dan harus sudah mempeolehpersetujuan dari Kementerian Perdagangan;Bahwa Ahli menjelaskan di dalam skema piramida pada dasarnya yang perludi garis bawahi adalah adanya komisi atau bonus yang dijanjikan atau telahdiberikan namun jumlahnya tidak masuk akal;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan UU Perdagangan maupun PermendagNomor 70 Tahun 2019 itu hanya dikenal adanya bonus dan komisi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — SAKINA, S.H., M.Si.;
207 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukan tindak pidana, haruslah terlebihdahulu dicermati dan diperhatikan kedudukan dan kualitasseseorang tersebut dan dalam keadaan tertentu yang dapatmembuat cukup alasan untuk menghapuskan pidananyadengan kata lain Setiap orang yang Terdakwa melakukantindak pidana tersebut nantinya tidak dapat dinukum karenaperbuatannya dan kedudukannya, yang dalam pasal 50KUHPidana menyatakan: barang siapa melakukan perbuatanuntuk menjalankan Peraturan UndangUndang tidak bolehdihukum;Bahwa perlu kami garis bawahi