Ditemukan 6225 data
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.SI SELAKUREKTOR UNIVERSITAS TULANG BAWANGLAMPUNG;5 Petunjuk Dasar Pelaksanaan Kegiatan (JUKLAK) antaralain :a Ketentuan Petunjuk Tekhnis (JUKNIS) danAdministrasi dalam Keppres RI Nomor : 42Tahun 2002 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Nomor 72 Tahun 2004;b Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentangPENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH sebagaimana telah di ubahterakhir dengan Keppres Nomor 70 Tahun2005, yang relevan dengan pelaksanaanpekerjaan sebagaimana dimaksud dalamSurat Perjanjian ini;Untuk menjabarkan
M.SI SELAKUREKTOR UNIVERSITAS TULANG BAWANGLAMPUNG.Petunjuk Dasar Pelaksanaan Kegiatan (JUKLAK) antaralain :7 Ketentuan Petunjuk Tekhnis (JUKNIS) danAdministrasi dalam Keppres RI Nomor : 42 Tahun2002 sebagaimana telah diubah terakhir denganNomor 72 Tahun 2004.8 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentangPENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH sebagaimana telah di ubahterakhir dengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005,yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaansebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.e Untuk
182 — 65
penelitian yang salahsatunya saya kenal bernama Pak Irzal, yang pada saat itumereka menggunakan peralatan, pengukur arus, suhu, dan lainlain ;Bahwa benar daerah yang diteliti dijadikan tempat penanamanrumput laut ;Bahwa agar rumput laut itu berhasil dipanen dan banyakhasilnya dilakukan pemeliharaan dengan cara hanya pembersihandan control setiap hari ;Bahwa fungsi perahu fiber untuk pemuatan dan rakit untukmenahan rumput laut ;Bahwa saya pernah terima uang sebesar Rp.750.000/bulansebagai tenaga Tekhnis
acara pemeriksa barang saya tidak tahu;Bahwa saya ketahui jumlah perahu fiber ada 50(lima puluh)unit ;Bahwa sebelum saya tandatangan berita acara pemeriksaanbarang sudah ada tanda tangan dari Sahrazad Ridha K, Spi danMahmud Ahmad ;Bahwa tidak ada orang lain ketika saya disuruh oleh Umramenandatangani berita acara 100% ;Bahwa saya tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan barang tidakpernah tanya dengan anggota panitia yang lain ;Bahwa saya tahu proyek rumput laut sudah 100% #4sesuaiinformasi dari Tim Tekhnis
Jamal sebagaiPejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Hadija Alhadarsebagai Bendahara, sedangkan berdasarkan dictum ke 2 suratkeputusan tersebut yang menyatakan bahwa pelimpahankewenangan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai petunjuk tekhnis pembayaran maka hukumnya wajibdilaksanakan ;Bahwa Pemberi kewenangan tidak bisa diminta pertanggungjawaban ;Bahwa yang berkewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara adalah BPK ;Bahwa bisa BPK menentukan kerugian
;Bahwa proses sehingga saya diangkat sebagai KPA dalamkegiatan DCU, karena Gubernur mengusulkan saya sebagai KPA,dan kemudian saya diberikan DIPA dan rincian kegiatan,kemudian saya mengeluarkan surat keputusan pengalihan tugaskepada PPK, penguji SPM dan bendahara ;Bahwa sekretaris DCU Prop.Maluku Utara adalah Nuzul Keliobas;Bahwa secara tekhnis dengan adanya pemberian SK oleh sayaselaku KPA, maka seluruh tanggungjawab berada pada PPK,penguji SPM dan Bendahara ;Bahwa saya tidak pernah mengeluarkan
dalam proyek pengembanganagribisnis berbasis rumput laut tidak saya laksanakan karenasaya telah melimpahkan kewenangan kepada PPK, Pejabat PengujiSPM dan Bendahara Pengeluaran ;Bahwa yang menjadi pertimbangan saya melimpahkan ataumenunjuk kepada Ikram Wahab selaku PPK, AK Jamal selakuPejabat Penguji SPM dan Hadija Alhadar selaku BendaharaPengeluarann karena 3(tiga) orang tersebut sudah pengalamandalam penanganan proyek DCU sebelumnya bersama Gubernur ;Bahwa saya tidak pernah mengikuti Pembahasan tekhnis
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
568 — 392
PDRT dan memohon bantuan Terdakwa untuk penyelesaian RKB danPDRT hotel di Cisarua dan Rumah Sakit di Cibungbulang lalu Terdakwamenyatakan kesanggupannya untuk membantu penyelesaian RKB dan PDRThotel di Cisarua dan Rumah Sakit di Cibungbulang serta meminta kepada saksiSonny Priadi agar menyiapkan sejumlah uang untuk anak buah Terdakwa yangmengerjakan kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan.Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wib saksi Sonny Priadimenelpon saksi Faishal Assegaf,
Faishal Assegaf semuanya tentang tekhnis dokumen.Bahwa sdr. Agus Budiarso komunikasi dengan sdr. Faishal Assegaf mengatakankepada saksi, pokoknya ketemu Terdakwa dulu, setelah 3 (tiga) kali datang barubisa ketemu Terdakwa;Bahwa setelah ketemu Terdakwa, baru keluar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) karena saksi sdr. Agus Budiarso bertanya kepada saksi berapa kamupunya anggaran?
90 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
5Rekening Bank atas nama sekolah dasar;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) UPT Laju denganTerdakwa selaku Kepala Sekolah di mana jumlah dana yang diperolehsebesar Rp220.786.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapanpuluh enam ribu rupiah) untuk 3 (Tiga) lokal ruang kelas di manapengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsungdikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis
5Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) UPT Laju denganTerdakwa selaku Kepala Sekolah di mana jumlah dana yang diperolehsebesar Rp220.786.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapanpuluh enam ribu rupiah) untuk 3 (Tiga) lokal ruang kelas di manapengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsungdikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis
91 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salmun sebesarRp/00.000,00 tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014(asli) ;3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp5.175.000,00(asli) ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.
Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asili) ;4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 (asii):2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl.
58 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jawaban Kegiatan PercetakanSawah Tahap II Kelompok Tani Binamungan ;Dokumentasi perluasan areal sawah tahun 2011 ;1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama Nomor 02CS/SPK/PPK/VII/201 1antara PPK PLA Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaengdengan Kelompok Tani Binamungan ;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011 ;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran2011 ;1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis
97 — 30
1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimodengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/ Hal 19 putusan No.9/Pid.SusTPK/2016/PT JAP18) 1 (satu) lembar Surat Perintahdengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/P20keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutanpengawasan tekhnis
pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan JasaPemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 olehBendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yangdiminta senilai Rp. 127.050.000, (Seratus dua puluh tujuh juta lima puluhribu rupiah);20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasanomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2042 K/PID.SUS/201011691/PW13/5/2009, tanggal 30 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatanganioleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur),Ari Susanto (Pengendali Mutu), Wahyudi Utomo (Pengendali Tekhnis), AbdulFakih (Ketua Tim) dan Muklasin (Anggota Tim) ;Perbuatan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALILtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo.
SR11691/PW13/5/2009, tanggal 30 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatanganioleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur),Ari Susanto (Pengendali Mutu), Wahyudi Utomo (Pengendali Tekhnis), AbdulFakih (Ketua Tim) dan Muklasin (Anggota Tim) ;Perbuatan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALILtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.
95 — 44
Hal tersebut menyimpangdari Petunjuk Tekhnis pedoman pengelolaan dana Block Grant dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25Akibat perbuatan terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. selakuSekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timurdan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersamasamasaksi DAVID BOLEHEO.S.AP (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah)selakuBendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.
Haltersebut menyimpang dari Petunjuk Tekhnis pedoman pengelolaan danaBlock Grant dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 25Akibat perbuatan terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. selakuSekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timurdan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersamasamasaksi DAVID BOLEHEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.
1.Martin Eko Priyanto, S.H.
2.Muhammad Ridwan R, S.H.
Terdakwa:
1.M. Kifli Alias Kifli Bin Samliannor
2.Muhammad Rizkan Alias Iris Bin Fahrulraji Alm
93 — 40
pada sepeda motor milik saksiKAHIRANI yang akan dibeli terdakwa M KIFLI Alias KIFLI Bin SAMLIANNOR.Bahwa setelah sekitar 15 Menit berada dikios sticker milik saksi RUDI,kemudian saksi bersama dengan para terdakwa langsung kembali menuju rumahsaksi dan terdakwa IIL MUHAMMAD RIZKAN Alias IRIS Bin FAHRULRAJI (Alm)berpisah didepan komplek rumah saksi.Bahwa setelah sampai kembali dirumah saksi, terdakwa M KIFLI Alias KIFLIBin SAMLIANNOR kembali duduk didepan pintu rumah saksi dan membicarakanperihal tekhnis
112 — 88
Aneka BursaCatu Daya (Penggugat), Para Tergugat menilai ada 4 (empat) kelengkapanyang tidak dipenuhi oleh Penggugat yaitu masalah sarana komunikasi, daftarsusunan direksi/penanggung jawab/pengurus, kKemampuan dasar pengalamanpada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai dengan SIUP dan rincianberat, ukuran dan jumlah specifikasi tekhnis barang pakai habis daktiloskopiyang ditawarkan ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 = T1, P2 = T10, diperoleh faktabahwa Para Tergugat setelah melakukan serangkaian
berdasarkan bukti P3, P4, P9c, P9d, P9e danP10, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dalam mengajukanpenawaran sebagai peserta lelang untuk pengadaan barang habis pakaidaktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 yang diselenggarakan4445oleh Para Tergugat, telah melampirkan pula dokumendokumen pendukungberupa :e Akta Pendirian dan Akte Perubahan atas nama Penggugat ;e Dokumen Lelang Tahun 2007 untuk pengadaan peralatanDaktiloskopi ;e Surat Penawaran Harga ;e Dokumen Administrasi ;e Dokumen Tekhnis
98 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
EMMAWATI, S.Sos selakukepala Bidang dan Sekretaris Tim Tekhnis BLM PUMP P2HP bahwaproposal yang Terdakwa ketik itu bersama dengan MULIA atas perintahdari Hj. EMMAWATI, S.Sos yakni proposal tahun 2012 s/d 2014 bahwaadapun perbuatan Terdakwa yakni mengetik proposal untukPOKLAHSAR adalah perbuatan yang benar karena kelompok yangmeminta tolong kepada Hj.
EMMAWATI, S.Sosperihal BLM PUMPP2HP tahun 20122014 kecuali honor Tim Tekhnis ;Hal. 37 dari 42 hal. Put. Nomor 138 PK/Pid.Sus/2016BAHWA DARI FAKTA DIATAS PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SAMASEKALI TIDAK MENGETAHUI PERBUATAN HJ. EMMAWATI DENGANDEMIKIAN UNSUR PASAL INI TIDAK TERBUKTI.Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah melakukanPENYELUNDUPAN HUKUM.
851 — 1055
Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.47.2.747.2.847.2.947.2.1047.2.11Laporan Triwulan Ill Tahun 2013; KemajuanPembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan,Pengendalian Kebakaran Hutan, PenggunaanTenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga KerjaIndonesian dan TKWNAP, PenggunaanPeralatan, Pemberdayaan Masyarakat DesaHutan (PMDH);Laporan Triwulan IV Tahun 2013; KemajuanPembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan,Pengendalian Kebakaran Hutan, PenggunaanTenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga KerjaIndonesian dan TKWNAP,
PenggunaanPeralatan, Pemberdayaan Masyarakat DesaHutan (PMDH);Laporan Triwulan Tahun 2014; KemajuanPembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan,Pengendalian Kebakaran Hutan, PenggunaanTenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga KerjaIndonesian dan TKWNAP, PenggunaanPeralatan, Pemberdayaan Masyarakat DesaHutan (PMDH);Laporan Triwulan Il Tahun 2014; KemajuanPembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan,Pengendalian Kebakaran Hutan, PenggunaanTenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga KerjaIndonesian dan TKWNAP, PenggunaanPeralatan
, Pemberdayaan Masyarakat DesaHutan (PMDH);Laporan Triwulan Ill Tahun 2014; KemajuanPembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan,Pengendalian Kebakaran Hutan, PenggunaanTenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga KerjaIndonesian dan TKWNAP, PenggunaanPeralatan, Pemberdayaan Masyarakat DesaHutan (PMDH);Halaman 72 dari 429 hal.
Kehutanan dan TenagaKerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan,Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);Laporan Triwulan Il Tahun 2013; Kemajuan PembangunanIUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian KebakaranHutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan TenagaKerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan,Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);Laporan Triwulan Ill Tahun 2013; Kemajuan PembangunanIUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian KebakaranHutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan
Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.85.Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan TenagaKerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan,Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);82.10 Laporan Triwulan Il Tahun 2014, Kemajuan PembangunanIUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian KebakaranHutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan TenagaKerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan,Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);82.11 Laporan Triwulan Ill Tahun 2014; Kemajuan PembangunanIUPHHBK
33 — 1
dapat dijatuhkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis
administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanHalaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 328/Pdt.P/2017/PA.LLGitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama
35 — 27
Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tubePLTGU GT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan denganspesifikasi tekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530Manufacture Siemens Detail Material Sesuai catalogue 3.60175Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue3.60175 dan drawing 3.6105309424/5153 Gas Turbine Siemens.2. Type gas Turbine adalah V 94.2.3.
Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tubePLTGU GT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan denganspesifikasi tekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530Manufacture Siemens Detail Material Sesuai catalogue 3.60175Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampircatalogue 3.60175 dan drawing 3.6105309424/5153 GasTurbine Siemens.162. Type gas Turbine adalah V 94.2.3.
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Wilayah PT BNI Persero Tbk Regional Remidial dan Recovery Papua
Terbanding/Tergugat II : Kepala Wilayah Papua Barat dan Maluku KPKNL Jayapura
Terbanding/Tergugat III : AZRIL NAZAHAR
112 — 56
Bahwa karena pelelangan atas obyek gugatan telah dilakukan sesualprosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, makasesuai dengan Buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Umum huruf AJ angka 21 halaman 100 jo. Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor : 1210 K/SIP/1973 tanggal 19 November 1973, serta Pasal 4PMK Lelang, dengan tegas dinyatakan bahwa . "Lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapatdibatalkan".19.
67 — 24
LENGGU PENNA tetap bertanggung jawab sampaipekerjaan selesai, bahkan apabila di kemudian hari timbul masalahsehubungan dengan pekerjaan dimaksud baik bersifat tekhnis maupun nonPutusan Perkara Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG., Halaman 7tekhnis termasuk di dalamnya permasalahan hukum maka SANTJE S.LENGGU PENNA akan melepaskan segala pihak termasuk PT.
LENGGU PENNA tetap bertanggung jawab sampaipekerjaan selesai, bahkan apabila dikemudian hari timbul masalahsehubungan dengan pekertjaan dimaksud baik bersifat tekhnis maupun nontekhnis termasuk didalamnya permasalahan hukum maka SANTJE S.LENGGU PENNA akan melepaskan segala pihak termasuk PT.
175 — 82
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PermendgariNo 21 Tahun 2011, Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 132 ayat1 dan 2; Permendagri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang MilikDaerah Pasal 1, Pasal 113 ayat 2 dan 4, Pasal 130 aya 1 dan 3; Pergub Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Biaya horarium tim, lembur,penataran/pelatinan dan tugas belajar, pendidikan dan latihanstructural/prajabatan dan pendidikan latinan tekhnis
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PermendgariNo 21 Tahun 2011, Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 132 ayat1 dan 2;Permendagri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang MilikDaerah Pasal 1, Pasal 113 ayat 2 dan 4, Pasal 130 aya 1 dan 3;Pergub Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Biaya horarium tim, lembur,penataran/pelatinan dan tugas belajar, pendidikan dan latinan structural/prajabatan dan pendidikan latihan tekhnis
93 — 99
Ketentuan Petunjuk Tekhnis (JUKNIS) dan Administrasidalam Keppres RI Nomor : 42 Tahun 2002 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Nomor 72 Tahun 2004.. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PENGADAAN BARANGDAN JASA PEMERINTAH sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005, yang relevan denganpelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SuratPerjanjian ini.
Ketentuan Petunjuk Tekhnis (JUKNIS) dan Administrasidalam Keppres RI Nomor : 42 Tahun 2002 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Nomor 72 Tahun 2004.. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PENGADAAN BARANGDAN JASA PEMERINTAH sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005, yang relevan dengan31pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SuratPerjanjian ini.
31 — 31
Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XII Tarutung