Ditemukan 4907 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-05-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps
Tanggal 30 Oktober 2014 — RADEN RORO ENDAH SUPARSETYANINGSIH melawan I PUTU SUNARTAWAN
291345
  • Penggugatsebagal pembeli kemudian terhadap tanah sengketa II dibuatkan Akta Nomor18 Perjanjian Jual Beli dan Akta Nomor 19 Kuasa Menjual tertanggal07052008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MADE DWITA, SH, Notaris diGlanyar, dimana Nyoman Widajaya sebagai penjual dan Penggugat sebagaiHal 13 dari 36 halaman putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps14pembeli. bahwa jual beli yang dilakukan oleh Nyoman Widajaya selakupenjual dan Penggugat selaku pembeli terhadap tanah sengketa dan tanahsengketa II adalah cacad
    07052008 dan Kuasa MenjualNomor 22 tanggal 07052008 yang dibuat di Notaris Made Dwita, SH,Notaris di Gianyar terjadi setelah terbitnya Akta Pembatalan Nomor 02tanggal 23 April 2008 terhaclap tanah sengketa II dan terbitnya AktaPembatalan Nomor 03 tanggal 28 April terhadap tanah sengketa Il yangdibuat dihadapan Notaris Gusti Made Max Odantara, SH, Notaris diDenpasar, dengan demikian maka Perjanjian Jual Beli antara Tergugatdengan Nyoman Widajaya terhadap tanah sengketa dan tanah sengketaIl adalah Cacad
    Oleh karena PerjanjianJual Beli dan Kuasa Menjual antara Tergugat dengan Nyoman Widajayatersebut Cacad Hukum dan Batal Demi Hukum, maka Akta Jual Beli Nomor03/2009 tanggal 21 januari 2009 terhadap tanah sengketa II adalah BatalDemi Hukum, demikian juga Akta Jual Beli Nomor 04/2009 tanggal 24januari 2009 terhadap Tanah sengketa yang pembuatannya berdasarkanAkta Kuasa Menjual yang Cacad Hukum dan Batal Demi Hukum makaAkta Jual Bell tersebut adalah Batal Demi Hukum.
Putus : 05-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 198/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 5 Februari 2018 — 1. IDA BAGUS PUTU DARMA sebagai Pembanding II 2. I GEDE SADIA disebut Pembanding I M E L A W A N Ir. I NENGAH SUARCA, MSi sebagai Terbanding
4410
  • Dengan demikianpembuatan akta jual beli di atas didasarkan pada kewenangan yangtidak sah menurut hukum, sehingga akta jual beli tanah tersebutpatut dinyatakan cacad hukum ;b.
    Sehingga Gambar Situasi No.: 6998/1988tertanggal 18 Nopember 1988, adalah cacad hukum ;. Bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan yang telah dikemukakan diatas, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quotidak mempertimbangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No.: 271/DesaSanur Kauh, Gambar Situasi No.: 6998/1988, tertanggal 18 nopember1988, luas 200 M2 atas nama Ir.
    .: 175/28/DS/1985, tanggal 22 MeiHalaman. 30 dari 46 Putusan Nomor 198/Padt/2017/PT DPS1985, (samasama cacad hukum), seperti telah diterangan tersebut diatas ;.
    :Halaman. 33 dari 46 Putusan Nomor 198/Padt/2017/PT DPS175/28/DS/1975, tanggal 22 Mei 1985 (sama sama cacad hukum) danperjanjian jual beli antara Penggugat dan penggugat atas tanah seluas200 M2 tersebut adalah tidak sah karena tanah tersebut adalah hartabersama dan tidak mendapat persetujuan dari Ni Made Djambrig istridari Gede Tegeg ;.
    Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah dengan Akta Jual Beli No.:175/28/DS/1985, tanggal 22 Mei 1985, luas 200 M2 antara Penggugatsbg Pembeli dan Gede Tegeg sbg penjual, adalah cacad hukum,sehingga perjanjian jual beli itu tidak sah dan batal demi hukum ;. Menyatakan hukum bahwa Gambar Situasi No.: 6998/1988, tanggal 18Nopember 1988 yang tercantum di dalam Seritipikat Hak Milik No.:271/Desa Sanur Kauh, luas 200 M2 atas nama Ir. Nengah Suarcaadalah cacad hukum ;.
Register : 22-04-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 23 Oktober 2013 — Tn. HADI SUSANTO SIDHARTA >< Sdr. SYAIFUL AMIR. DKK
13245
  • Bahwa, karena terbukti kehadiran Tergugat dalam RUPS LB kelltanggal 27 Desember 2010 adalah dalam kapasitas selaku kuasa dariPenggugat sehingga oleh karenanya apa yang dilakukannya seharusnyaadalah untuk kepentingan Penggugat dan bukan untuk kepentingan pribadi,dan terbukti pula RUPS tersebut cacad hukum karena mengambil keputusanuntuk agenda lainlain dengan cara bertentangan dengan ketentuan Pasal 75ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dengandemikian jual beli saham portepel
    Bahwa, karena terbukti kepemilikan saham Tergugat pada Tergugat IIlahir karena penyalahgunaan kuasa yang diberikan oleh Penggugat, danberdasarkan putusan RUPS yang cacad hukum, maka untuk menghindariadanya perbuatanperbuatan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II berkaitan dengan kepemilikan saham olehTergugat padaTergugat Il selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sehingga dapatmerugikan pihak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa
    Sehingga dengan demikian keputusan RUPStersebut tidaklah cacad hukum, justru sebaliknya keputusan RUPS tersebutadalah keputusan yang sah menurut hukum. ;Bahwa tindakan Tergugat dan Sdr. Andre Mirza Hartawan menjadi StandBy Buyer dan membeli saham dalam portepel adalah tindakan yangdidasari oleh itikad baik dari Tergugat 1 dan Sdr.
    Karena itu harus di TOLAK;Bahwa oleh karena tidak terbukti kepemilikan saham Tergugat padaTergugat Il lahir dari penyalahgunaan kuasa yang diberikan olehPenggugat, dan berdasarkan keputusan RUPS yang cacad hukum, makadengan demikian gugatan Penggugat haruslah di TOLAK pula. ;Bahwa keputusan RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010 tersebut telahdibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. BankLiman International sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris IrmaBonita, SH.
    2. apakah RUPSLB tanggal 27 Desember 2013 cacad hukum ?Menimbang bahwa berdasakan bukti T.I.T.Il 19 ternyata Dewan Direksidan Dewan Komisaris PT.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 24 Juli 2013 — PT. DOOSAN JAYA SUKABUMI ; FALAH BAHRUDIN
4020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pol :STPL/B/ DTR/X/2012/DA JBR/ RES SKL tanggal 30 Oktober 2012;Dengan demikian surat anjuran Nomor 565/2649PHI tanggal 7 Mei 2012 dariDinas Tenaga kerja Kabupaten sukabumi adalah cacad hukum/tidak berkekuatanhukum.12.
    Menyatakan Surat Anjuran No. 565/2649PHI tanggal 7 Mei 2012 yangdikeluarkana oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi adalah cacad hukum/tidak berkekuatan hukum;8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perkaraPerbuatan Melawan Hukum;9.
    Hal. 13 dari 19 hal.Put.Nomor 363 K/Pdt.SusPHI/2013Mempelajari hasil dari pertimbangan hukum dan analisis yuridis dari majelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan dari hasil putusan perkara ini,makaPemohon Kasasi dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi dapatmembuktikan bahwa:1.Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ PenggugatRekonvensi dengan menyatakan atas isi gugatan yang diajukan olehTermohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah tidakberdasar hukum, cacad
    surat penetapan PengadilanNegeri/Agama sebagai ahli waris dengan cara mengajukan fatwa waris";Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003yang berbunyi:"Pemutusan Hubungan Kerja denqgn alasan pengunduran diri ataskemauan sendlri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubun gan industrial";Maka atas tindakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ TergugatRekonvensi bertindak sebagai Pekerja dan mengaku sebagai ahli warisharuslah dinyatakan tidak diterima dan cacad
Putus : 03-07-2008 — Upload : 06-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576PK/PDT/2007
Tanggal 3 Juli 2008 — ALl PURNOMO ; vs. PRAPANGKAT ; PRASTOWO ; Dkk
1914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 576 PK/Pdt/2007Menyatakan tanah dan rumah sengketa adalah hak dan bagian dari paraPengguggat ;Menyatakan jual beli antara Tergugat Il dan Misiran merupakan jual belipurapura hasil rekayasa Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukumadalah cacad hukum dan batal demi hukum ;Menyatakan penguasaan barang sengketa oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum, apabila karena jual beli, maka jual beli besertasuratsuratnya yang berhubungan dengan jual beli barang sengketa tersebutcacad hukum dan
    Menyatakan jual beli antara Tergugat Il dan Misiran merupakan jual bellipurapura hasil rekayasa Tergugat Il merupakan perbuatan melawan hukumadalah cacad hukum dan batal demi hukum ;6. Menyatakan penguasaan barang sengketa oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum, karena jual beli beserta suratnya yangberhubungan dengan jual beli barang sengketa tersebut cacad hukum danbatal demi hukum ;7.
Register : 01-04-2009 — Putus : 04-05-2009 — Upload : 07-02-2013
Putusan PA SINTANG Nomor 0078/Pdt.G/2009/PA.Stg
Tanggal 4 Mei 2009 — PEMOHON VS TERMOHON
91
  • Termohon tinggal di Jalan Kelamselama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Termohon pindah ke rumahkeluarga Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuaPemohon; 2e Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai ( satu) orang anakdan sekarang ikut bersama Termohon;e Bahwa, saksi mengetahui menghadap persidangan, Pemohon akan berceraidengan Termohon;e Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi kemudianterjadi perselisihan; Bahwa, penyebabnya adalah Termohon mengidap kelainan atau cacad
    bulan, kemudiankeluarga Termohon menyuruh pergi Pemohon dengan alasan yang tidakjelas, kemudian Pemohon pindah ke rumah rumah orang tua Pemohon;Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai ( satu ) orang dansekarang ikut bersama Termohon;Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap persidangan akan berceraidengan Termohon;Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi kemudianterjadi ketidakharmonisan;Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon,adalah Termohon ada kelainan / cacad
Register : 07-04-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 16 Agustus 2011 — Ir. HENDRA KUSUMA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG ; CIK ASAN.
4922
  • hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, sedangkan yangdimaksud dengan pengertian cacad hukum administratif berdasarkan ketentuan Pasal 10744disyaratkan adanya, (a).
    Yati dimohonkan pembatalannya oleh Penggugatsecara hukum dapat dikabulkan bila terdapat cacad hukum administratif dalampenerbitannya, sedangkan ketentuan cacad hukum administratif sebagaimana disyaratkandalam Pasal 107 dan bila dihubungkan dengan sertipikat yang dimohonkan pembatalannya(in casu Sertipikat Hak Milik No.1489 An.
    Yati tidak terdapat cacad hukum administratif, maka Majelis Hakimberpendapat permohonan pembatalan hak atas tanah oleh karena terdapat cacad hukumadministratif sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak terpenuhidan namun demikian keputusan pembatalan hak atas tanah tetap dapat diterbitkan sesuaidengan ketentuan Pasal angka
    Pembatalan hak atas tanah dapat diterbitkan oleh karenamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, danberdasarkan bukti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenapermohonan pembatalan hak atas tanah berdasarkan cacad hukum administratif tidakterpenuhi, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yaitu menunggu adanya putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk
    terhitung dari Jalan Patal Pusri' telah disisakan untuk DMJ ;Bahwa, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksisaksi terungkap fakta1 Bahwa, bidang tanah milik Penggugat dan bidang tanah milik Tergugat I Intervensiyang dimohonkan pembatalannya adalah berbatasan / bersebelahan ;2 Bahwa, tidak terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan Sertipikat HakMilik No. 1489 atas nama Tergugat II Intervensi ;3 Bahwa, bidang tanah maupun hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat IIIntervensi
Putus : 16-03-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 6/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 16 Maret 2017 — H. MOCHAMAD PALAL melawan PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEKALONGAN
8672
  • Bahwa, terdapat cacad hukum atau cacad kehendak dalamPerjanjian Pemberian Kredit Modal Kerja (PKMK), Surat PenawaranPemberian Kredit (SPPK), Adendum addendum, Surat Kuasa;Surat Pernyataan, surat surat/akta akta lainnya ; .
    Surat Peringatan Il (Kedua) Nomor : RTR.RCC.BCR.SMG /2308/2015 tanggal 9 September 2015 ; Surat Peringatan Ill (Ketiga) Nomor : RTR.RCR.BCR.SMG /2812/2015 tanggal 6 Oktober 2015 ; Bahwa, terdapat cacad hukum atau cacad kehendak PerjanjianKredit Modal Kerja (PKMK) Nomor : 139.05/024/PKMK/2008tanggal 26 Juni 2008, Penggugat dalam keadaan terpaksa tidak sahdan batal, termasuk Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)tahun 2008 sampai dengan yang terakhir, Adendum pertamasampai dengan terakhir, seluruh
    untuk membayar biaya perkara ini ; Demikian berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dengan segalakerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukanpermohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalonganagar berkenan memberikan putusan, sebagai berikkut : 1.2.3.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoir beslag) ; Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26 Juni 2008 terdapat cacad
    selaku debitur danpihak Tergugat selaku kredtur, dan setelah dibuat perjanjian tersebut lalupihak kreditur menjelaskan langsung mengenai isinya kepada pihak debiturdan selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatPenggugat tidak dapat membuktikan akan dalil dalil gugatannya yangmenyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26 Juni 2008 terdapat cacad
    hukum (cacad kehendak)dan Penggugat menandatangi dalam keadaan terpaksa dan perjanjian itubatal demi hukum atau setidak tidaknya dinyatakan batal ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapatmembuktikan akan dalil gugatannya tersebut, maka petitum angka 3 darigugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak ; Menimbang, bahwa bahwa oleh karena petitum angka 3 darigugatan Penggugat tersebut dinyatakan untuk ditolak, maka petitum angka1, petitum angka 2 dan pertitum angka 4 s/d petitum angka
Register : 02-05-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 264/PID/2018/PT MKS
Tanggal 16 Mei 2018 — Pembanding/Terdakwa : Hj. Sohra Dg. Kanang Binti H. Abd Arsyad
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : KARTONO RAHMAN, SH
1910
  • ,tanggal 19 April 2018, adalah putusan yang cacad yuridis atau putusan yangtidak didasarkan atas ketentuanketentuan atau kaidahkaidah Hukum AcaraPidana. Saya menyatakan seperti itu dengan alasan sebagai berikut :Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seseorang baru dinyatakan bersalahapabila didukung oleh sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah.Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut ketentuanPasal 184 KUHAP adalah :1. Keterangan saksi2. Keterangan ahli3. Surat4. Petunjuk5.
    Pasal 189 Ayat (4)KUHAP jelas menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri BantaengNo. 5/Pid.C/2018/PN.Ban., tanggal 19 April 2018 adalah cacad yuridis.Bahwa berdasar atas Fakta Hukum tersebut, maka menurut hukum Hakimtunggal Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan yang tidakHal. 4 dari 9 Pts. 264/PID/2018/PT.MKS.didasarkan atas ketentuanketentuan atau kaidahkaidah Hukum AcaraPidana.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 202/PDT/2015/PT.DPS
Tanggal 25 Februari 2016 — 1. I NYOMAN KONTREG ; 2. I KETUT ECO; 3. I NYOMAN SUKARSA atau ditulis juga I NYOMAN SUKA; sebagai : --- PARA PEMBANDING ; -- M e l a w a n : 1. SETIAWAN SANTOSO sebagai TERBANDING I ; 2. TRISKA DAMAYANTI sebagai TERBANDING II
4122
  • ketentuan pasal 1320KUHPerdata, maka Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 72 TANGGAL 27Nopember 2013 antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT yangdibuat dihadapan TERGUGAT II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 72 tanggal 27Nopember 2013 adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum, maka sudahsepantasnyalah AKTA JUAL BELI Nomor : 670/2014 tanggal 13 Oktober2014 yang dibuat berdasarkan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor :72tanggal 27 Nopember 2013 yang Cacad
    Menyatakan Hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 670/2014 tanggal 13Oktober 2014 terhadap TANAH dan BANGUNAN SENGKETA yangdibuat oleh TERGUGAT II berdasarkan Akta perjanjian/Ikatan Jual BeliNomor : 72 Tanggal 27 Nopember 2013 yang cacad Hukum dan BatalDemi Hukum adalah Tidak sah dan Batal Demi Hukum ;; . Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat tanah dan Bangunan Sengketa atasnama TERGUGAT adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;.
Register : 01-08-2007 — Putus : 14-11-2007 — Upload : 23-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1241/PdtG/2007/PA.Kab.Kdr
Tanggal 14 Nopember 2007 —
132
  • disebutkan, penambahan bukan inisiatif dari Penggugatrekonpensi/DAWAM sendiri, gugatan yang demikian tidak jelas/ kabur haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;Bahwa Gugatan tidak disertai permintaan yang jelas, apa yang dituntut dan siapayang seharusnya dihukum untuk membagi harta sengketa serta kepada siapa hasilbagian diserahkan dan atau lebih dikenal dengan Petitum, oleh karena posita (dasargugatan) tidak disertai petitum (permintaan), gugatan yang demikian tidak jelas(obscure libel) cacad
    Bahwa berdasar ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, padadasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan,demikian ayat 2 harta isteri tetap dikuasai dan menjadi hak isteri;Berdasarkanalasan tersebut diatas, Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusanyang amarnya berbinuyi sebagai berikut:Dalam KonpensiMengabulkan gugatan Cerai Komsiatun;Dalam RekonpesiMenyatakan Hukum, menolak gugatan Rekonpensi DAWAM bin SALIM dan atauMenyatakan gugatam Rekonpensi cacad
Register : 14-05-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 151/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 27 Februari 2013 — PT. NATRUSTPARADIGMA LISTRIK MANDIRI lawan DEUTZ ASIA PACIFIC, Pte. Ltd kemudian berubah menjadi DEUTZ POWER SYSTEM ASIA PACIFIC, Pte.Ltd dan terakhir berubah menjadi MWM ASIA PACIFIC, Pte. Ltd Cs
21674
  • Diberi kesempatanmaksimum 3 kali untuk memperbaiki, kalau misalnya dalam 2 atau 3 kalitidak bisa dicapai kapasitas sesuai kontrak barulah PLN mengaplikasikankontrak tadi untuk memperhitungkan ;Bahwa apabila telah diusahakan akan tetapi kapasitas mesin tetap tidakdapat dicapai sesuai kontrak, maka hal tersebut terjadi dapat karenaadanya cacad design pada mesin itu sendiri ;Bahwa semua keterangan yang ahli sampaikan pada saat dipersidanganBANI adalah benar ;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il
    design pada mesingenset tersebut sehingga tidak dapat menghasilkan power (tenaga) sesuaidengan yang diperjanjikan yang tidak pernah dikemukakan maupun dibenarkanoleh tergugat dalam persidangan arbitrase dan bahkan tergugat denganberbagai alasan memungkiri adanya cacad design tersebut sehinggamenyebabkan hal tentang cacad design itu luput dari pertimbangan tergugat IIdalam membuat putusannya, sehingga putusan yang dibuat oleh tergugat Iltersebut adalah putusan yang diambil dari hasil tipnu muslihat
    design atasmesinmesin genset yang menjadi objek jual beli antara penggugat sebagaipembeli dan tergugat sebagai penjual, apakah tergugat sebagai penjual tidakmengemukakan atau membenarkan hal tersebut sebagai fakta serta apakah haltentang cacad design itu belum dipertimbangkan dalam putusan tergugat II ?
    ;Menimbang, bahwa tentang hal cacad design yang didalilkan olehpenggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalamgugatannya, cacad design atas mesinmesin genset yang dijual oleh tergugat kepada penggugat adalah diketahui dari tidak mampunya mesinmesin gensettersebut menghasilkan power sebesar 1745 Kwe untuk jenis mesin genset gasTCG2020V20 karena yang keluar hanya 1500 Kwe dan sebesar 512 Kwe untukjenis mesin genset
    cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan putusan BANINo. : 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret 2012 tersebut batal ;Menimbang, bahwa oleh karena batalnya putusan BANI No : 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret 2012 tersebut adalah didasarkan pada adanya tipumuslihat yang dilakukan oleh tergugat sehingga fakta hukum tentang cacaddesign dari mesinmesin genset yang dibeli penggugat dari tergugat tidakdikemukakan sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan sengketa di BANI(tergugat Il), sedangkan cacad
Putus : 18-09-2017 — Upload : 28-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1742 K/Pdt/2017
Tanggal 18 September 2017 — SISILIAWATI TANRIM VS JAUW RICHARD JAWERISSA, DKK
5730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1742 K/Pdt/2017Menghasilkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Oktober 1990Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB, amarnya berbunyi sebagai berikut:Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah sertifikat Nomor82/71 Hak Milik Nomor 200 Buku Tanah Nomor 18/HM/1971;Menyatakan Keputusan Tergugat memberikan Hak Guna Bangunankepada Tergugat Il sesuai Surat Keputusan Nomor 372/HGB/DA/1977tanggal 19 Agustus 1977, memiliki cacad hukum;Membatalkan
    Amar tersebut didasari pada pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang bahwa dari kenyataan tersebut maka perludipertimbangkan tentang apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeritersebut (SK tanggal 19 Agustus 1977 Nomor SK. 372/HGB/DA/77)memiliki cacad hukum ataukah tidak;Menimbang bahwa dalam SK Mendagri tersebut ternyata bahwapembatalan/pencabutan hak milik Nomor 200 tersebut bukan tertulis a.n.Etty Tjiado tetapi atas nama Matias Nikolas Huwae dkk, pada hal padasaat terbitnya SK tersebut (tanggal 19
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian SK tanggal 19 Agustus 1977Nomor 372/HGB/DA/77 memiliki cacad hukum, hal mana tidak puladisangkal oleh Tergugat sebagai pihak/instansi yang mengeluarkan SKtersebut, hal mana menambah keyakinan pengadilan bahwa SK tersebutmemiliki cacad hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatanmengikat;Menimbang, bahwa oleh karena SK tersebut memiliki cacad hukum,maka hal mana membawa konsekwensi bahwa isi dari SK tersebut tidakmempunyai nilai mengikat menurut hukum, sehingga dengan
    kepada Tergugatll, tanah sengketa sudah menjadi hak milikPenggugat yang memperolehnya dengan dasar jualbeli, yang justrumenurut undangundang, pembeli yang beretiked baik harus mendapatperlindungan hukum;Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebutpengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalilgugatannya bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah hakmilik Nomor 200 (tanah sengketa) dan juga SK Mendagri tanggal 19Agustus 1977 Nomor SK.372/HGB/DA/77 memiliki cacad
Putus : 16-10-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Prob
Tanggal 16 Oktober 2014 — Penggugat : Ali Mustapa Tergugat : 1. Achmad Ansori, 2. Timbul Irawati 3. Inddrawati,
11218
  • Bahwa Penggugat mendalilkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat NyonyaTIMBUL IRAWATI dan Nyonya INDRAWATI sebagai Penjual dan ACHMADANSORI sebagai Pembeli dihadapan FENNY HERAWATI, SH, MKn NotarisProbolinggo No. 13 tanggal 15 Mei 2013 adalah tanpa sepengetahuan danseijin Penggugat adalah cacad hukum dan patutlah dibatalkan ;.
    Bahwa Penggugat mendalilkan Akta Jual Beli No. 334 tanggal 25 September2013 dibuat dihadapan JOSIDARA, SH, Mkn Notaris dan PPAT di DringuKabupaten Probolinggo antara TIMBUL IRAWATI dan INDRAWATI ( Penjual )dan ACHMAD ANSORI ( Pembeli ) atas sebidang tanah Hak Milik No. 106 /Desa Laweyan seluas : 1.162 M* sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 16 April 1998 No. 146/1998, selanjutnya perubahan atas namapemegang hak ACHMAD ANSORI cacad hukum dan batal demi hukum ;.
    Bahwa Penggugat mendalilkan peralinak hak atas tanah Sertifikat Hak MilikNo. 106/ Desa Laweyan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan KabupatenProbolinggo tanggal 10 Oktober 2013 atas nama ACHMAD ANSORI( pemegang hak ) cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;.
    Bahwa dalam petitum Penggugat menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli denganHak Membeli Kembali No. 30 tanggal 23 April 2013 dibuat Penggugat denganTergugat dihadapan FENNY HERAWATI, SH, MKn, Notaris Probolinggo danKuasa Menjual No. 13 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat TIMBUL 1RAWATI11dan INDRAWATI ( pemberi kuasa ) kepada ACHMAD ANSORI ( penerimakuasa ) dihadapan Notaris FENNY HERAWATI, SH, MKn adalah cacad hukumdan batal demi hukum ;.
    Bahwa Akta Jual Beli No. 344 tanggal 25 September 2013 antara TIMBULIRAWATI dan INDRAWATI ( penjual ) dengan ACHMAD ANSORI ( pembeli )dibuat dihadapan Notaris / PPAT Dringu, Kabupaten Probolinggo JOSIDARA,SH, Mkn adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;Bahwa peralihnan hak milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 106 / DesaLaweyan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo atasnama ACHMAD ANSORI adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;.
Putus : 31-05-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625 K/Pdt/2011
Tanggal 31 Mei 2012 — NY.NAPISAH ZAHEIR vs. YULIANSYAH PUTRA, MBA,
4135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenyataannya, dalam transaksi jual beli ini Tergugat tidakmemenuhi syarat ketentuan tersebut yang berakibat jual beli aquomenjadi cacad yuridis;. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas, jelasjelas telan melakukantindakan penipuan dengan tidak membayar harga jual beli a quo.
    Dengan tidakdiikutsertakannya Penggugat untuk membuat pernyataan akankesediaannya dijadikannya objek sengketa sebagai jaminan kredit sertabersedia menyerahkan physik/kekuasaan sewaktuwaktu tanpa syaratapapun maka terbukti Tergugat II telah lalai memenuhi prinsip kehatihatian dalam proses pemberian kredit sehingga segala resiko yang timbulatasnya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat II;14.Bahwa menurut hukum, suatu tindakan yang bertentangan denganhukum maka tindakan tersebut menjadi cacad yuridis
    dan dapat diajukanpembatalannya apabila tindakan tersebut merugikan orang lain ;15.Bahwa karena telah terbukti akta jual beli atas objek sengketa cacadyuridis dan perjanjian pemberian jaminan tidak mememnuhi syaratyuridisch formal (cacad hukum) serta proses pemberian kredit tidakmemenuhi azas prudential yang kesemuanya itu merugikan Penggugatmaka tindakan Tergugat dan Tergugat II yang hendak merampas objeksengketa dari penguasaan Penggugat harus dihentikan karena tidakmemiliki kekuatan hukum lagi
    ;16.Bahwa oleh karena pengurusan baliknama dan pembebanan haktanggungan telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum atausetidaktidaknya telah cacad hukum maka kekuatan parate eksekusi(gross akta hak tanggungan) menjadi tidak berarti, dengan demikianapabila Tergugat mengajukan eksekusi riil atas objek sengketa milikPenggugat atas dasar grosse akta hak tanggungan (vide.
    Suatu perjanjian dapat diajukanuntuk dibatalkan jika terdapat kelalaian/kekhilafan, adanya paksaan dan ataupenipuan dan adanya cacad tersembunyi (dwang, dwaling, bedrog) ataudisebut juga dengan tidak memenuhi syarat subjektif dan akan menjadi bataldemi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan UndangUndang, melanggarketertiban umum, melanggar kesusilaan atau disebut juga dengan tidakmemenuhi syarat objektif.
Register : 09-02-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 24 / Pdt. G / 2015 / PN. Amb
Tanggal 17 Desember 2015 — JOSEPH TUHULERUW, beralamat di RT.001 / RW.001 Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Semuel Waileruny, SH. M.Si., David Tuny, SH. dan Korneles Latuny, SH. ketiga-tiganya Advokat dari “KANTOR ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM SEMUEL WAILERUNY & REKAN” beralamat di Jl. Pattimura/Pulugangsa No. 22 RT. 001/RW. 04, Kelurahan Uritetu, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Desember 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai........................................................Penggugat ; M E L A W A N : 1. ELSYE PARERUNG, RUBY PARERUNG, DEWI PARERUNG, ARFINDY PARERUNG dan DJODI PARERUNG, semuanya beralamat di Jalan Cendrawasih RT.003 / RW.003 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai..................................Tergugat I ; 2. APOLINARIS ALFRED BETAUBUN dan ANDI MUHAMMAD YUSUF HUSNI, beralamat di Jalan Lompo Batang Nomor : 8 RT.003 / RW.003 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai............................................................................Tergugat II ; .. 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, beralamat di Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon, untuk selanjut disebut sebagai.................................................... Tergugat III ;
19065
  • ;Dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besaratas nama Tergugat tersebut mesti dinyatakan cacad hukum, tidak sahdan tidak memiliki kekuatan hukum .; 22 eee eeeb.
    Seharusnya jual beli dilakukan barulah terjadi balik nama pada sertifikat ,bukansebaliknya sebagaimana terdapat pada Sertifikat Nomor :700 tersebut.Apakah hal itu menunjukkan fakta yang sebenarnya atau karena telahterjadi kesalahan penulisan semata, namun hal itu membuktikanSerifikat Nomor: 700 tersebut memiliki cacad hukum.; Dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besaratas nama Tergugat kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 /Desa Hative Besar atas nama Tergugat
    Untuk itu, Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / HativeBesar atas nama Tergugat dinyatakan cacad hukum, tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum.; " 225 222 on non noe nee ee eeeMenyatakan tindakan Tergugat Ill untuk menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor : 700 / Hative Besar atas nama Tergugat , atas tanah seluas29.817 M2 tanggal 30 Juli 2012 sebagai menggabungkan Sertifikat HakMilik Nomor : 588 / Hative Besar atas nama Tergugat dan Sertifikat HakMilik Nomor : 472 / Hative Besar atas nama Tergugat
    MH pada tanggal 17 Januari 2014terhadap tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar atasnama Tergugat , adalah cacad hukum, tidak sah dan tidak memilikikekuatan NUKUM. ;n nnn nnn nnn nen nnn nen ene nnn noe nnn cnn mene nn mene nen nnnMenyatakan tindakan Tergugat Ill untuk melakukan balik nama Tergugat kepada Tergugat Il pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besaradalah cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Putus : 19-03-2014 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Kendari
Tanggal 19 Maret 2014 — Drs. ABDUL RAZAK POROSI Lawan 1. ERLIS, dkk
6033
  • Erlis ahliwaris dari Isrun Almarhum, bahwa sertifikat tersebut cacad administrasi karenaterbit tanpa dilengkapi Warkat atau tidak dengan prosedure yang diinginkanoleh UndangUndang/aturan yang berlaku ;Bahwa yang hadir dalam acara mediasi tersebut antara lain ERLIS dan dariRT.RW serta dari BPN IIN INDRAYANI,H.ABD.RACHMAN ;Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut lahan yangpernah disengketakan antara PT.
    menerbitkan Sertifikat atasnama H.Abdul Razak Porosi tersebut;Bahwa pengukuran dilakukan pengukuran dalam tahun 2006 dan terbitSertifikat dalam tahun 2006 ;Bahwa tenggang waktunya adalah 3 (tiga) bulan lamanya antara pengukurandengan terbitnya Sertifikat ;Bahwa kalau menurut saksi Sertifikat hak milik atas nama H.Abdula RazakPorosi tersebut, telah terjadi Kelalaian Administrasi dimana cara Penomorantentang pengukuran tidak sama dengan penomoran Sertifikat, sehinggamengakibatkan sertifikat tersebut cacad
    administrasi ;20Bahwa dengan adanya kelalaian atau kesalahan administrasi pada sertifikattersebut,maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan ;Bahwa prosedurnya agar sertifikat yang telah dinyatakan cacad administrasitersebut dapat dikatakan sah atau berkekuatan hukum apabila yangbersangkutan telah mengajukan kembali permohonan kepada BPN untukperbaikan kesalahan Administrasi atas sertifikat tersebut ;Bahwa ada ada 2 (dua) hal yang dapat menjadikan sertifikat tanah batal,pertama terjadinya cacad Administrasi
    sehingga terjadi pelepasan hak secara suka rela dan padawaktu itu ditahun 2004, saksi masih di BPN Kota Kendari ;21Bahwa dengan adanya pelepasan Hak tersebut, merupakan Warkas ataukelengkapan berkas ;Bahwa dalam pelepasan hak tersebut ada Konpensasi antara PT.MagagaFurindo dengan USMAN ada Kompesasi pembayaran sejumlah uang ;Bahwa gambar tanah yang ada di HGB harus tidak harus sama dengan gambartanah yang ada pada sertifikat yang baru diterbitkan tersebut;Bahwa Sertifikat yang saksi tadi katakan cacad
    cacadadministrasi kalau dipulau Jawa Jarang terjadi karena tanahtanah disanapetakpetaknya sudah tertata secara akurat, tapi kalau di Sulawesi Tenggarasering terjadi seperti itu karena belum ada pemetaan secara akurat seperti diPulau Jawa ;Bahwa apabila telah terjadi kelalaian administrasi, maka yang bertanggungjawab adalah pihak BPN ;Bahwa sertifikat ada yang dinyatakan batal demi hukum, berdasarkan putusanPengadilan dan ada juga yang dapat dibatalkan apabila terjadi cacadadministrasi, apabila terjadi cacad
Register : 01-08-2017 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat:
Liannie Erlyna Febrica
Tergugat:
PT. BINTANG AVIASI JAYA
Turut Tergugat:
Vini Suhastini, SH
143110
  • Bahwa sudah jelas Tergugat surat pengosongan yang dikeluarkanoleh Tergugat cacad hukum dan Tergugat tidak bisa secara sewenang wenang melakukan pengosongan rumah milik Penggugat secara melawanhukum tanpa didasarkan putusan pengadilan, karena pengosongan hanyadapat dilakukan oleh adanya putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang di ataur dalam Pasal 196 HIR.Bahwa tindakan Tergugat yang memerintahkan Penggugat mengosongkanrumah miliknya adalah dapat dikatagorikan Perbuatan Melawan
    Menyatakan Surat Perintah Pengosongan Rumah tanggal 7 Juli2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menghukum Tergugat dan, Turut Tergugat untuk mematuhi isiputusan;6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walupunada upaya hukum banding atau kasasi; (uit Voerbar Bij voeraad)7.
    Bahwa sudah jelas, surat pengosongan rumah yang di keluarkanoleh Tergugat Cacad Hukum dan Tergugat tidak bisa secara sewenang wenang melakukan pengosongan rumah milik Penggugat secara melawanhukum tanpa didasarkan Putusan Pengadilan, karena pengosongan hanyadapat dilakukan aleh adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang di atur dalam pasal 196 HIR.Bahwa tindakan Tergugat yang memerintah Penggugat mengosongkanrumah miliknya adalah dapat dikatagorikan perbuatan melawan
    Menyartakan surat perintah pengosongan rumah tanggal 7 Jull2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menyatakan Sah Sita Jaminan milik Penggugat yang terletak diSitu. Bandung Golf 1!
    Menyartakan surat perintah pengosongan rumah tanggal 7 Jull2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menyatakan Sah Sita Jaminan milik Penggugat yang terletak diSitu.
Register : 07-05-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 307/ Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar
Tanggal 13 Januari 2014 — PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero); Lawan; 1. H.M. HASAN F. HAMZAH; 2. PIMPINAN YAYASAN RUMAH DUKA ABADI; 3. J A N U D I N; 4. PETRUS Alias AYONG; 5. Ny. E E M; 6. R O C H M A N; 7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT;
9037
  • Jamsostek (Persero) yang berakhir pada tanggal 7-Januari-2013 adalah cacad hukum ;- Menyatakan Surat Operkan Tanah Hak Usaha tertanggal 27-Agustus-1962 yang didaftarkan / diketahui waktu itu Lurah Angke Duri / Djembatan V (sekarang dikenal Kelurahan Jelambar) dengan Nomor daftar : 221/Lr/62 adalah sah dan berharga ;DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.516.000
    JAMSOSTEK (Perssero)dengan luas 2.239 M2 mengandung cacad hukum ;e Bahwa tanah milik NV. Djalan Baru & Co, berdasarkan SK Mendagri No. SK.5/HP/1968 luasnya 2.150 M2. Tanah seluas 2.150 M2 tersebut kini diakui sebagaiHalaman 69 dari 108 hal. Putusan No.307/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.Tanah HGB No.4487/Jelambar berlokasi di Jalan Daan Mogot Km.1 JelambarJakarta Barat.
    Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero) yangberakhir tanggal 7Januari2013 adalah cacad hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalammempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Konpensi khususnya tentangpermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, telah ternyata Sertifikat HGB No.4487/Jelambar yang asalmuasalnya berkaitan erat dengan SK. Mendagri No.SK.5/HP/68,tanggal 6Pebruari1968 yang luasnya 2.150 M2, setelah Hak Pakai dari SK.5/HP/68tersebut berakhir kemudian H.A.
    Jamsostek (Persero) yang berakhir pada tanggal 7Januari2013 adalah cacad hukum ;e Menyatakan Surat Operkan Tanah Hak Usaha tertanggal 27Agustus1962 yangdidaftarkan / diketahui waktu itu Lurah Angke Duri / Djembatan V (sekarangdikenal Kelurahan Jelambar) dengan Nomor daftar : 221/Lr/62 adalah sah danberharga ;DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :e Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.516.000,(dua juta
Register : 12-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 120/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 22 Maret 2018 — H. ADJI ASMORO VS KEPALA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO dan YAYUM SRINANINGSIH
11047
  • Adji Asmoro) menjadi atas nama : Yayum Srinaningsih,cacad yuridis formal secara prosedural, melanggar peraturan perundanganyang berlaku;4.
    Bahwa, Penggugat baru mengetahui merasa kepentingan dirugikan, karenaterbitnya akta hibah tersebut dijadikan dasar pencatatan peralinahan hakoleh Tergugat atas obyek sengketa a quoBahwa akta hibah tersebut adalah cacad yuridis formal yang melanggarperaturan perundangan berlaku, Penggugat mengetahui setelah konsultasidengan Notaris, Agus Giyanto, SH, berkedudukan di JI.
    Gubemur SuryoNo.2 Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2017.Karena proses pembuatan akta hibah, cacad yuridis secara prosedural,dalam perolehan haknya, yang saat itu Penggugat tahutahu disodoriblanko / froforma oleh orang diduga suruhan Yayum Srinaningsih.Dan Penggugat tidak pemah menghadap Camat yang bersangkutan;6.
    ASAS KECERMATAN :Bahwa, seharusnya Tergugat mengutamakan kecermatan, dalampencatatan, peralihan atau pemindahan hak obyek sengketa a quo,sehingga tidak mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yangmengandung cacad yuridis formal secara prosedural;d.
    ADJI ASMORO/Penggugat menjadi atas namaYAYUM SRINANINGSIH nyatanyata cacad formal secara procedural ;Bahwa ke 4 (empat) objek sengketa a quo diduga adalah berasal dariPenggugat pernah disodori blanko kosong/froforma tersebut diduga dipakaihibah kepada YAYUM SRINANINGSIH oleh Camat Kec.