Ditemukan 420 data
58 — 8
Bahwa pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugatsepakat untuk menambah satu unit mobil kredit dengan DPRp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) mobil yang kedua ini diambil darisisa emas 15 mayam yang dibelikan 35 mayam sebelumnya dari uangRp. 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) dan kekurangan uangHal. 6 dari 23 hal. Putusan No.0132/Pdt.G/2016/MS.Bna.DP sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) lagi dipinjamkan darikeluarga Tergugat.13.
WILLIAM FREDERICK SOALOON
Terdakwa:
JIMMY PAPILAYA ALS JIMMY
61 — 9
Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa meminjam sepeda motornyakarena tidak ada ditanya saksi; Bahwa kemudian saksi mengetahui sepeda motornya ditangkap pada hariSelasa pagi tanggal 30 Januari 2018; Bahwa saksi membeli sepeda motor itu secara kredit dengan DPRp.5.000.000, (lima juta rupiah) di Sidikalang; Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor yangdiperlihatkan di persidangan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkannya ;Menimbang, bahwa terdakwa
89 — 48
Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/PID/2019/PT PTK baru bayar DPRp.410.000.000, transferBank Kalbar Sdr. EDY C,sisa Rp. 100.000.000, 5. AKIYANG 24 Febuari 490.000.000, Lunas Via Cek Bank2016 Mayapada yang di Cairkanke Rek Mandiri Sdr. EDI C.6. H. MUNAWAR 21 Feb 2016 637.500.000, Lunas Via Cek Bank Mandiri7. H.MUNAWAR 21 Feb 2016 637.500.000,8. H.MUNAWAR 21 Feb 2016 637.500.000,9. H.MUNAWAR 21 Feb 2016 637.500.000,10. H. MUNAWAR 19 Maret 2016 800.000.000,11.
102 — 40
Bukti T3 pernyataan dari H.M.SIDIK PONULELE Kabag Umum, Hukum dan perlengkapan UNTAD 05November 2015 bahwa ada kelebihan tanah UNTAD 6,3 Ha;Bahwa bukti T4 surat keterangan dari Dinas Penataan Ruang danPerumahan Kota Palu dengan lampiran hasil pengukuran Dinas bersamaLurah Tondo, tanggal 18 Desember 2018 Surat No650/1117/XII/DPRP/2015;Bukti T5 Surat Pernyataan Hakim Parampasi pensiunan BPN Sultengbahwa tanah yang dikuasasi terdakwa Zaenab Turusi dkk diluar 250 Hatanah Kemendikbud/UNTAD;Bukti T6 Surat
NOPRI EXANDI, SH.
Terdakwa:
ABSOR BIN MAT INAL Alm.
48 — 17
menerima uang dari Saksi Andi HusinGunawan sejumlah Rp 130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) dengantiga tahapan yaitu;Pada tanggal 28 September 2020 Terdakwa menerima uang sebesarRp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk DP pembelian karet;Pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa menerima uang sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian karet untukpenimbangan karet pada tanggal 27 Oktober 2020 DP Rp.25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 Oktober 2020 DPRp
252 — 22
(lapan ratus jutarupiah) digunakan untuk DP hanya bisa 4 (empat) Bus dengan DPRp.508.000.000.,(lima ratus lapan juta rupiah) sedangkan pelunasannyadibayar melalui pinjaman PT. DIPO STAR FINANCE sejumlahRp.1.259.500.000.(satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta limaratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Dp Rp. 292.000.000.(dua ratussembilan puluh dua juta rupiah) untuk penambahan pembayaran 4 (empat)Bus berikutnya;.
AL MUHAJIR, SH
Terdakwa:
DEDI SAPUTRA BIN ZULKIFLI AB
70 — 12
RISKINURDIN ditanda tangani pada tanggal 27 Februari 2020 dengan DPRp.2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan angsurannyasebesar Rp.937.000, (Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selama33 Bulan Saksi menerangkan bahwa yang PT. FIF Group Lhokseumawe alamiakibat dari perbuatan pelaku tersebut adalah Pihak PT. FIF GroupLhokseumawe merasa keberatan dan PT.
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Surat dari Tergugat Nomor 011/2636, tanggal Oktober2013 kepada Kepala Dinas PU Provinsi Papua, perihal penugasan stafteknis,(Bukti P.13) disebutkan angka 1: pada Tahun Anggaran 2012,Sekretaris DPRP menganggarkan Kegiatan Pembangunan Mess DPRPapua sebesar Rp18.850.000.000,00 (delapan belas miliar delapanratus lima puluh juta rupiah), angka 2: Bahwa sampai batasberakhirnya kontrak yakni tanggal 21 Desember 2012, SekretarisDPRP belum melaksanakan pembayaran kepada PT.
1.RIDWAN S.H
2.RISKI SK, SH
3.REZA FERDIAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
IKRAM M NUR Alias IKRAM Alias IKI LOID
114 — 26
Desa Kampung Makian KecamatanBacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;Agama : IslamPekerjaan : Wiraswasta (Calon anggota DPRP Prov Malut Dapil IVHalsel Tahun 20192024);Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum HENDRAKASIM, S.H.
17 — 8
Bahwa 1 (satu) unit Mobil PicUp keluaran tahun 2013 yangmerupakan harta bersama dan dibawa Pemohon sejak bulan Agustus2013 dimana Pemohon dan Termohon membelinya dengan harga DPRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) serta Termohonpun adaselama 2 (dua) tahun ikut membayar angsuran mobil PicUp tersebuthal 9 dari 33 Putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Bnmaka Termohon meminta Uang DP mobil PicUp tersebut dikembalikandan diberikan kepada Termohon dalam hal ini berupa uang Tunai yangbesarnya adalah Rp.60.000.000
Syamsul Bahri, MS
Tergugat:
Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Anis Baswedan
136 — 51
Surat Nomor 097/RLSM/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017, yangpada intinya memberikan informasi dan saran adanya RSUD PasarMinggu kurang pelayanan terhadap pasien dan RS Ibu dan anakMedical Center kalau mau opname diharuskan membayar DPRp.8.000.000, (delapan juta rupiah) ;c.
21 — 4
sepeda motor merekYamaha Jupiter MX warna hijau hitam tanpa surat suratdan nomor polisi dengan nomor rangkaMH850C002CK406780 dan nomor mesin 50C406800adalah benar kendaraan yang digunakan oleh terdakwadan terdakwa pada saat mereka ditangkap;Bahwa terdakwa yang mengemudikan sepeda motortersebut sedangkan saksi Zul Efendi Bin) Maskuroduduk dibelakang;Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijauhitam adalah milik saksi Zul Efendi Bin Maskuro yangsaksi Zul Efendi Bin Maskuro dapatkan dari kredit DPRp
395 — 1072 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Bab V tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahanpada UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001, secara eksplisitdisebutkan bahwa pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahanProvinsi Papua terdiri dari tiga Komponen yaitu Dewan PerwakilanRakyat Papua (DPRP), Pemerintah Daerah (gubernur besertaperangkatnya), dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Pemilihan MRPtingkat Provinsi.(3) Panitia Pemilihan MRPsebagaimana dimaksudpada ayat (2) masingmasing berjumlah 5 (lima)orang dan anggotanyaterdiri dari unsurpemerintah dan unsurmasyarakat.(4) Pembentukan PanitiaPemilihan MRPsebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a danhuruf b, ditetapkan olehBupati/walikota denganmendengar usul dari DPRDkabupaten/kota danmasyarakat.(5) Pembentukan PanitiaPemilihan MRPsebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf cditetapbkan oleh Gubernurdengan memperhatikanpendapat DPRP
FAHMILUL AMRI, SH
Terdakwa:
WIJAYA ARDANA Als BUYUNG Bin M. SYFI I Alm
68 — 29
Bahwa Riwayat kepemilikan 1 (Satu) unit mobil truk merk ToyotaDyna warna biru dengan No.Pol BD8350AV tersebut berawal padabulan Juni 2015 dimana saksi mengambil di Showroom Har di Sumpang4 Kompi dengan menggunakan Leasing Multindo dengan DPRp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan lunas pada bulanJuni 2018, setelah lunas mobil tidak saksi gunakan dan pada bulanJanuari 2019 anak saksi akan menikah maka mobil saksi lesingkan diNSC Lingkar Barat meminjam uang Rp.60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah
DWI INDAH PUSPA SARI, SH
Terdakwa:
FEBRIANTO Pgl. ANTO Bin ASRIL
62 — 7
Koto Tangah Kota Padang dengan DPRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk administrasi Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian saksi korban Widyaberminat dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) Sesuai permintaan terdakwa, kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi korban dan menawarkan lagi perumahan subsidi dengan lokasi diSiteba Padang, awalnya terdakwa meminta uang Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) namun saksi korban Widya
219 — 193
Bahwa UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang OtonomiKhusus Papua (UU OTSUS) sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 35 Tahun 2008 mengatur tentang komposisianggota DPR di Provinsi Papua maupun Papua Barat, dimanasebagian anggota dipilin melalui Pemilihan Umum Legislatif dansebagian anggota lainnya melalui mekanisme Pengangkatan,sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (2) UU OTSUS yangmenyatakan DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkatberdasarkan peraturan perundangundangan2
Bahwa jumlah anggota DPR Papua Barat melalui mekanismepengangkatan berjumlah 1 %4 (satu seper empat) dari jumlah DPRProvinsi menurut Pemilihnan Legislatif, yakni sebanyak 11 orang,sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (4) UU OTSUS yangmenyatakan :Jumlah anggota DPRP adalah 1 % (satu seperempat) kali dari darijumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan;e Jumlah anggota DPR Provinsi Papua Barat menurut Pasal 188ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun
fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB MelaluiMekanisme Pengangkatan Periode 2019 2024 Nomor:14/KP/2020 tanggal 4 Juli 2020 tentang Perubahan KelimaAtas Jadwal Tahapan Seleksi Anggota Dewan PerwakilanRakyat Papua Barat Melalui Mekanisme PengangkatanPeriode 2019 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB MelaluiMekanisme Pengangkatan Periode 2019 2024 Nomor:15/KP/2020 tanggal 5 Juli 2020 tentang Penetapan CalonAnggota DPRP
62 — 8
boleh kurangatau tidak, kalau sepakat akan dengan harganya mau dikasih DP terlebihdahulu, dan kekurangannya akan di leasingkan, dan karena belum sepakatharga akhirnya mereka pulang ;Bahwa selang beberapa hari terdakwa sms dan mengatakan pembeli menawarRp.82.000.000, dan saksi sepakati harganya ;Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi ApitSadono datang bersama dengan dua orang temannya melihat kondisi mobildan suratsurat, lalu disepakati harga Rp.82.000.000, dengan DPRp
INLIEK UNTARI, SH
Terdakwa:
ANIK DARINI REBECCA Binti PAWIRO D Alm
65 — 6
Andalan dengan hargaOTR Rp. 273.000.000, (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan DPRp. 41.000.000, (empat puluh satu juta rupiah) angsuran setiap bulannyasebesar Rp. 6.940.000, (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)selama 4 (empat) tahun.Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PNSkt.Bahwa selama ini Saudara YUSUF EFENDI baru mengangsur 2 (dua) kalidan saat itu persyaratan yang diserahkan adalah foto copy KK, KTP,NPWP, rekening koran, rekening listrik, dll dan hasil survei
63 — 7
saksi tahu satu minggu setelah Penggugat menyelesaikan KreditSutrisno di Bank Mega kemudian Agung mengosongkan rumah tersebut;Bahwa saksi tidak tahu pembicaraan Agung dengan Penggugat;Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugatakan menanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil Penggugat serta untukmembuktikan dalildalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan buktibukti surat berupa:T1Foto copy Keputusan Walikota Palu Nomor 650/1422/DPRP
1.RIDWAN S.H
2.RISKI SK, SH
3.REZA FERDIAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
IKRAM M NUR Alias IKRAM Alias IKI LOID
116 — 28
Desa Kampung Makian KecamatanBacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;Agama : IslamPekerjaan : Wiraswasta (Calon anggota DPRP Prov Malut Dapil IVHalsel Tahun 20192024);Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum HENDRAKASIM, S.H.