Bahwa Penggugatmendalilkan mengetahui adanya obyek sengketa sejak diterimanyaSurat Tergugat tanggal 492017 No. 3735/60033.74/IX2017 yangmerupakan revisi dari Surat Tergugat Tanggal 1682017 No. 3486/60033.74 /VIII/2017 perihal pemberitahuan hasil mediasi masalah tanah HMNo. 1520/NQe@Sr@) 292 none n nn nnn nnn nnn nnnn nn nen nnn eeBahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengadaada karenaPenggugat telah mengetahui adanya tumpang tindin tanah obyeksengketa dengan tanah HM No. 1520/Ngesrep dan HM No

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluarsa didasarkan pada alasan bahwa pada tahun 2015 Penggugat pernahmenyampaikan pengaduan kepada Tergugat mengenai adanya dugaantumpang tindin antara objek sengketa dan Il dengan Sertipikat milikPenggugat Nomor 1520 dan 1576 desa Ngesrep serta telah ada mediasitanggal 15 Oktober 2015 namun tidak ada titik temu, dan pada tanggal 24Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat II Intervensi juga pernah dipanggildalam agenda mediasi jadi jauh sebelum mediasi

2pada tanggal 04 Desember 2014 namun ketika dilakukan pengukuran tanahternyata terdapat indikasi tumpang tindin dengan hak guna bangunan nomorHalaman 59 dari 83 hal Putusan Nomor : 67/G/2017/PTUN.SMG165/Ngesrep tercatat atas nama PT. Sunindo Propety Jaya tanggal 18 Juni 2010seluas 75.304 m?

kadastral tertanggal 28 September 2015 yang ditandatangani olehKepala Seksi sSurvei, pengukuran dan pemetaan Kantor pertanahan kotaSemarang Imawan Abdul Ghofur ST, Msi untuk kepentingan penyidikanHalaman 71 dari 83 hal Putusan Nomor : 67/G/2017/PTUN.SMGPolrestabes Semarang disimpulkan telah terjadi tumpang tindih sebagaian atastanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 26Februari 2018 menunjukan telah telah terjadi tumpang tindin

memasuki tahap pembuktianMajelis Hakim telah meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan peta dasarpendaftaran tanah namun hingga persidangan memasuki acara kesimpulan alatbukti yang dimaksud tidak pernah diserahkan ke Pengadilan, sehingga terhadapyang demikian Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut tidak pernah ada;Halaman 74 dari 83 hal Putusan Nomor : 67/G/2017/PTUN.SMGMenimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkandiatas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi tumpang tindin

Dengan demikian, dapatdihindarkan terjadinya tumpang tindin wewenang dan benturankepentingan".Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 14 alenia 1"Menimbang, bahwa oleh karena meskipun perbuatan para Terdakwamenambang pasir telah diakui, dibuktikan serta tidak memiliki ijin yangmelandasi kegiatan tersebut,..."

Akan tetapi apabila kerugian itu timbulkarena adanya masalah nonteknis seperti adanya tumpang tindin Kewenangan antara pusat dan daerah,dan/atau adanya inkonsistensi serta kesalahan dari pembuat kebijakan, maka tidaklah adil apabila kerugianitu ditimpakan kepada PENGGUGAT dan dikatakan sebagai resiko bisnis.Untuk menghindari masalah yang bersifat nonteknis tersebut, PENGGUGAT menunggu kejelasandari TERGUGAT berupa penetapan status Clear and Clean (CnC) terhadap IUP Eksplorasi yangtelah diterbitkan

IUP Penggugat selama 6(enam) tahun, sejak Desember 2009 sampai dengan tahun 2015;Bahwa IUP milik Penggugat tersebut hanya ijin eksplorasi yaitu suatu proses persiapan berupapenyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dengan mengeluarkan dana (Bukti P20 s.d P23);e Bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi permasalahan hukum adalah dari serah terima data IUPpada bulan Mei 2011 antara Tergugat dengan Turut Tergugat Il, yang menyatakan 4 (empat) Ijin UsahaPertambangan Penggugat adalah tumpang tindin

dengan wilayah perjanjian karya pengusahaanpertambangan batubara Turut Tergugat ;Hal 42 putusan perkara No. 96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.PstBahwa Penggugat kemudian menyatakan keberatannya kepada Bupati Batanghari atas data tersebutdan Bupati Batanghari (melalui Turut Tergugat II) Kemudian menyatakan lokasi IUP eksplorasiPenggugat tidak tumpang tindin dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PK2PB) Turut Tergugat I;Bahwa Penggugal mendalilkan pada bulan Oktober 2013, Tergugat menyatakan

Dengan adanya surat Tergugat tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih antaraIUP Penggugat dengan IUP Turut Tergugat ;Bahwa Tergugat menolak penilaian Penggugat yang telah menilai titik kordinat Turut Tergugat tumpang tindin dengan Penggugat, karena yang berwenang adalah Tergugat ataupun BupatiSorolangun Cq Turut Tergugat Il.

memberikan hak kepemilikian yang sah menuruthukum sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 1907Halaman6 dari 11 halaman, Putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bjbtanggal 7 Agustus 2007 terdaftar atas nama Insinyur MUHAMMADSYAMSUDDIN NOOR, dan seharusnya melindungi dan menjaminkepastian hukum kepada Penggugat selaku pemiliksebidang tanahyang sah menurut hukum, namun ternyata dikemudian hari TANPABEBAN sedikitpun menyatakan bidang tanah hak milik Penggugattersebut telah terjadi tumpang tindin

Penggugattetap meminta kepada keponakan Penggugat untuk menunjukkan batasbatas tanah seperti pengukuran / balik batas sebelumnya pada tahun 2010dan dilapangan tidak ada patokpatok dari pihak lain selain patok atautanda batas yang dipunyai Penggugat;Bahwa Penggugat sangat terkejut dan sangat keberatan terhadap BeritaAcara Pengembalian Batas No 118/PBTS/2015 , tanggal 28 Februari2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana pada point 5 disebutkan: Di sebelah Selatan bidang tanah ini terdapat tumpah tindin

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Tanah tersebut aman, tidak adasengketa dan tumpang tindin dengan pihak manapun;Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan danatau memindah tangankan Tanah yang dimilikinya kepada pihak lain;Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/20179.

yangtumpah tindin seluas + 2.640 m* dengan tanah milik Penggugat denganHalaman 9 dari 56 halaman, Putusan No. 48/G/2014/PTUNSRGSertipikat Hak Milik No. 00493/Desa Kutajaya telah menimbulkanketidakpastian dan ketiadaan perlindungan hukum kepada Penggugat.Maka telah jelas sekali penerbitan Sertipikat HGB No.571/Desa Kutajayatersebut dan perpanjangannya pada tanggal 06 Desember 2013 sampaidengan 11 Oktober 2033 dengan sisa luas tanah 29.043 m? di mana tanahseluas + 2.640 m?

Juga apakah benar terjadi tumpang tindin hak atas tanah ? ;nonce nen ne ene nnnnnne 3. Siapa yang salah / lemah atas sengketa tanah ini dan siapayang benar/kuat ?

Bahwa sekitar tahun 2005 Penggugat mengetahui ada kegiatanperkebunan di wilayah konsesi Penggugat yang terletak di KabupatenNunukan, dan setelah Penggugat melakukan overlay peta/tumpang susunserta turun ke lokasi untuk meneliti Kebenarannya, diketahui bahwa lokasiKonsesi HTl milik Penggugat ternyata tumpang tindin dengan konsesiperkebunan milik Tergugat.5.

Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal12 Desember 2006 maka pada tanggal 14 Desember 2006 diadakan rapatantara TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I, dan perusahaan perusahaan lain yang arealnya tumpang tindin dengan areal HPHTIPENGGUGAT. Sesuai dengan Surat TURUT TERGUGAT No::500/337/EkProda/XIl/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih ArealPerkebunan Dengan HPHTI PT.

Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkanSuratMenteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUTVII/2006 PerihalPenyelesaian Tumpang Tindin Areal Perkebunan dengan HPHTII PT.Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006yangpokoknyamenyatakan (i) terjadinya tumpang tindih areal adalah untukpenyediaan lapangan kerja bagi eks TKI deportasi Malaysia, (ii) tanamanPutusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 48 dari 100kelapas awit yang sudah ada tetap dipertahankan

Seluruh areal tumpang tindin tetap menjadi milik TERGUGATREKONVENSI kecuali terhadap lahan yang sudah ditanami kelapasawit.b. Akan disediakan areal pengganti bagi TERGUGAT REKONVENSIatas areal yang telah ditanami kelapa sawit.c. Sesuai dengan laporan TURUT TERGUGAT Il, areal tumpang tindihseluas 21.300 Ha dan yang sudah ditanami kelapa sawit seluas7.010 Ha.d.

Adindo Hutani Lestari yang ditujukan kepadaMenteri Kehutanan, Nomor AHO00/X/14/2005, tanggal 22 Juli 2005, perihaltumpang tindin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sebuku Inti Plantation diareal HTI PT. Adindo Hutani Lestari, dan bukti surat yang diberi tanda P23,berupa peta overlap lahan PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku IntPlantation pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman(IUPHHKHT) PT.

(dua ribu seratusenam belas meter persegi), dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bahasan ......... 30 Meter;Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan..................... 30 Meter;Sebelah Barat berbatasan dengan Nabaho..................... 73 Meter;Sebelah Timur berbatasan dengan Hafakis .................... 73 Meter:Bahwa tanah Tergugat Il Intervensi berdasarkan Sertifikat Nomor 9006(Objek Sengketa) tersebut tidak tumpang tindin dengan tanah milikHalaman 18 dari 56 halaman.

Putusan Nomor 176 K/TUN/2015Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3186 yang telah dirubahmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10481/ Desa Rimbo Panjang,Kecamatan Tambang sebagaimana fakta di lapangan yang dirincikansebagai berikut:a).Perbedaan BatasBatas Sempadan Tanah;Bahwa dari batasbatas sempadan tanah Penggugat dan Tergugat IlIntervensi, tidak ada batasbatas sempadan yang sama, dengan katalain tidak ada keberadaan tanah yang tumpang tindin pada keduaSertifikat tersebut;.

terletak di Desa RimboPanjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yangmenjadi objek Sengketa (Vide bukti P1, T1 dan T.II Intv1A);Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian faktafakta danpertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objeksengketa diterbitkan secara tumpang tindin dengan tanah yang terlebihdahulu telah didaftarkan hak miliknya atas nama Penggugat tahun 1991;Bahwa penilaian Judex Facti tersebut di atas adalah penilaian yangsangat keliru, dan tidak cermat,

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan mengandungunsur kesimpulan yang kontradiktif dan keliru dan berkeyakinan bahwaobjek sengketa diterbitkan secara tumpang tindin dengan tanah yangterlebin dahulu telah didaftarkan hak miliknya atas nama TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat tahun 1991 (pertimbangan putusanhalaman 93), dan Judex Facti Tingkat Pertama mengabaikan faktafaktapersidangan baik berupa keterangan saksisaksi serta buktibukti suratyang Pemohon KasasiII/Pembanding/Tergugat II Intervensi

Karya Boga Mitra tanggal 20 Oktober 2016sesual dengan Notulen Pertemuan, diperoleh adanya faktatumpang tindin lahan seluas 477,14 Ha, dimana tanahtersebut telah dibebaskan oleh PT. Mulia Indah darimasyarakat pemilik tanah dan selanjutnya melakukanpenanaman kelapa sawit diatas tanah tersebut atas dasarIzin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diperolehdari Pemerintah Kabupaten Sambas sedangkan PT. KaryaBoga Mitra menyatakan tanah tersebut berada dalam arealSertipikat Hak Guna Usaha PT.

Mulia Indah masih didapati/ditemukan adanya indikasitumpang tindin dengan HGU PT.

Karya Boga Mitra masuk wilayah Desa Semangau; Bahwa setahu saksi dilokasi tumpang tindin sudah di tanam Kelapa Sawitsejak tahun 2012 dan sekarang sudah ada yang panen;Bahwa setahu saksi yang menguasai lokasi lahan HGU PT. Karya BogaMitrakhususnya di Desa Semangau adalah masyarakat;Bahwa setahu Saksi PT. Karya Boga Mitra pernah membuat surat Somasikepada PT.

Karya Boga mitra untuk bermusyawarah dan menyelesaikan sendiri;Bahwa setahu saksi lahan yang tumpang tindin 500 hektar sebagaianadalah milik Kelompok Tani Kencana yang yang bersertipikat 7/8 sertipikatyang luasnya 1 sampai 2 hektar per SHM; Bahwa setahu saksi pada bulan Pebruari 2017 dari BPN ikut turun keLapangan bersama Penanaman Modal dan PEMDA dari BPN di ajak olehBadan Penanaman Modal Kab, Sambas, jadi tidak ada surat resminya; Hal. 31 dari 51 Hal.

sesuai surat No.028/1145/PKAD/2019, tanggal 01 November 2019 yang merupakan asetPemerintah Kabupaten Lombok Timur tercatat pada Kartu Inventaris Barang(KIB) Kantor Camat Sakra Timur;Bahwa untuk menghindari terjadinya tumpang tindin kepemilikan atas bidangtanah tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telahmelaksanakan mediasi pertama antara Pihak Penggugat dengan PemerintahDaerah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 15 Juni 2021 yang dihadirioleh Pihak Penggugat beserta kuasa hukum Penggugat

./2020/PTTJK.dilaksanakan terlebin dahulu) Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk sebagai pemenuhan isiputusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk (putusan wanprestasi Terlawan II), tidakmenimbulkan tumpang tindin karena segala kewajiban yang timbul pada saatperkawinan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagj;Sehingga telah layak dan patut secara hukum apabila terhadap harta bersamatersebut digunakan terlebin dahulu untuk memenuhi isi putusan

15 November2010, yang terletak di Desa Cibiru Hilir Persil Nomor : 153S.IIl Blok Bagja Kohir Nomor : 422/1309 seluas 1.498 m2(seribu empat ratus sembilan puluh delapan) ; dan Akta Jual Beli Nomor : 451/2010 tanggal 15 November2010, yang terletak di Desa Cibiru Hilir Persil Nomor : 153S.II Blok Bagja Kohir Nomor : 1731 seluas 2.562 m2 (dua ribulima ratus enam puluh dua meter perseg)) ;yang menurut Pihak Kedua objek tanah sebagaimana 3 (tiga) AktaJual Beli tersebut diatas terletak diatas/tumpang tindin

Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan surat permohonankepada Tergugat dengan tujuan agar Tergugat tidak melakukan prosesperijinan PT. lfishdeco menjadi IUP Operasi Produksi Clear AndClean sehubungan dengan belum adanya penyelesaian permasalahantumpang tindin WIUP antara Penggugat dengan PT. Ifishdecosebagaimana yang disebutkan dalam Surat Direktur Utama PT.

Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik.;11.Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh sehubungan dengan adanyatumpang tindin atau overlapping atas izin IUP Penggugat denganP.T. lfishdeco pada WIUP, maka tindakan Pejabat Tata Usaha Negaradalam hal ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energidan Sumber Daya Mineral R.. / Tergugat seharusnya memberikan sanksiadministratif kepada PT. lfishdeco, karena PT. lfishdeco telah mengajukanpermohonan

Raya/2001, tumpang tindin sebagian dengan hak pakai NomorHal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 321 PK/Pdt/201514.15.16.17.905 tanggal 25 Agustus 1984, Surat Ukur Sem Nomor 1072/1983 luas65.035 M?

Nomor 1072/1983 yang diterbitkanoleh Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak,sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Rayaadalah Salah dan Keliru, sehingga tidak sah (tidak berlaku) dan batal demihukum dengan segala akibatnya;Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk menerbitkan surat yang baruberisikan bahwa tanah milik Penggugat tidak tumpang tindin dengan tanahmilik pihak Tergugat dan atau pihak lainnya;Menghukum Tergugat Ill untuk menerbitkan Surat Keputusan

Bahwa berdasarkan berita acara Pengukuran/Pengembalian batastersebut diatas Para Penggugat mengetahui bahwa tanah ParaPenggugat telah tumpang tindin dengan kedua obyek sengketa sehinggaPara Penggugat merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;IV. Dasar dan Alasan Gugatan :1.Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhumah Hj. Ny.

Bahwa berdasarkan lampiran ganbar Ukur di Berita Acara Pengukuran/Pengembalian Batas tanggal 09 Nopember 2015 tersebut diatas, ParaPenggugat mengetahui telah terjadi tumpang tindin dengan SertipikatObjek Sengketa.. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang Para Penggugat uraikan diatas,menurut Para Penggugat, Tergugat telah melanggar :a. Pasal 19 ayat 2 huruf adan hurufc UU No 5 Tahun 1960 :a. Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan Tanahc.

Pejabat Tata Usaha Negara yangbertanggungjawab/ berwenang menandatangani dari produk sebagaimanadimaksud Para Penggugat, sehingga Para Penggugat masih bersifatpremature memutuskan terjadinya tumpang tindih dengan sertipikat objeksengketa karena tanpa bukti yang akurat dan atau tanpa bukti yang dapatdipertanggungjawabkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dari bidang tanah yangdimohonkan oleh Para Penggugat (Sertipikat Hak Milik No. 1271/PondokKarya) belum dapat dinyatakan telah terjadi tumpang tindin

yang berperkara terutama bukti T.2 = T.ll5 yaitu Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiGorontalo,tanggal 3 Juni 2009, Tentang Pencabutan Dan Pembatalan Hak MilikNomor 307/Padebuolo,tanggal 6 April 1994 Tercatat atas nama Suntje Nteseo,Terletak di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur (Dahulu Kota Selatan)Kota Gorontal Provinsi Gorontalo, Dahulu Provinsi Daerah Tingkat SulawesiUtara) terbukti Fakta hukum bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalamgugatannya tumpang tindin

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara yangberukuran Lebar + 3 meter, Panjang + 12 meter, yang berbatas kesebelahBarat tanah Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanyakepada Penggugat dalam keadaan kososng dan baik;10.Menghukum Tergugat Il untuk membatalkan, mencabut atau meninjauulang Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama GAMEL PURBA yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 atas nama MATHIASHUTAPEA, tersebut;11.Menghukum Pihak Tergugat , karena telah

Yang berbatas sebelah Barat tanah Penggugat dansebelah Utara tanah Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;10.Menghukum Tergugat II, untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor90 atas nama GAMEL PURBA yang tumpang tindin dengan TanahPenggugat atas nama MATHIAS HUTAPEA dan tanah tersebut jugamerupakan fasilitas jalan umum yang masuk dalam Sertifikat Hak MilikNomor 90 atas nama GAMEL PURBA;11.Menghukum Pihak Tergugat , karena telah

Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengembalian bats, Tergugat padatanggal 12 Juni 2013 menerbitkan Berita Acara Pengukuran PengembalianBatas, yang pada point 3 dinyatakan setelah diplotkan dengan data yangada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, ternyata bidang tanahyang dimaksud tumpang tindin sebagian dengan bidang tanah hasilPengukuran Ajudikasi atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd dengan NIB 04040dan Gandut dengan NIB 04041;.