Ditemukan 2419 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dilakukan dilakukanâ dlakukan dilakukn diraksan dilabuhan dilaksa dilakban dilakuakn dilakulan dilaukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
385 — 105
  • Prof Dr ANDI HAMZAH , SH, MH Dibawah sumpah dipersidanganmenerangkan sebagai berikut : Bahwa unsur turut serta/Medleplegen di dalam Pasal 55 KUHPmerupakan kesengajaan ganda, perbuatan itu dilakuan secarabersamasama yang juga dikehendaki secara bersamasama; Bahwa pada unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikormerupakan perbuatan yang disengaja yang pada Pasal 3 dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur dengantujuan merupakan kesengajaan, kemudian pada Pasal 2 UndangUndang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — FRANS EDUARD ZANDSTRA , ST
566 — 658
  • penghitungan dari KJPP berlaku hanya6 bulan dan oleh karena Penghitungan KJPP tersebut dibuat padaTahun 2015 sehingga nilainya akan berubah dan menimbulkan nilaiyang tidak pasti kalau Fixed Asset tersebut belum di lelang oleh BankMandiri ;Menimbang , Penasehat Hukum dipersidangan menghadirkan Abhlisebagai berikut :1.Prof Dr.ANDI HAMZAH , SH, MH Dibawah sumpah dipersidanganmenerangkan sebagai berikut :Bahwa unsur turut serta/Medleplegen di dalam Pasal 55 KUHPmerupakan kesengajaan ganda, perbuatan itu dilakuan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
Tanggal 7 Januari 2019 — SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
421 — 205
  • Prof Dr.ANDI HAMZAH , SH, MH Dibawah sumpah dipersidanganmenerangkan sebagai berikut : Bahwa unsur turut serta/Medleplegen di dalam Pasal 55 KUHPmerupakan kesengajaan ganda, perbuatan itu dilakuan secarabersamasama yang juga dikehendaki secara bersamasama; Bahwa pada unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikormerupakan perbuatan yang disengaja yang pada Pasal 3 dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur dengantujuan merupakan kesengajaan, kKemudian pada Pasal 2 UndangUndang
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Umum
Register : 26-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 167/Pid.B/2021/PN Sbs
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
129 — 531
  • menyebutkan bahwaterdapat beberapa aspek penghasilan sehingga butuh mematchingkandengan apa yang dibutuhkan karena memang bank memproses kreditseolaholah, dan akhirnya kredit tersebut akan car.Kemudian di dalam PK (Perjanjian Kredit), juga disampaikan bahwa agunantidak dilakukan pengikatan pada agunan tersebut, dan tidak dicantumkannama agunan dan disatukan dalam Perjanjian Kredit sehingga menjadi tidakjelas sebagai agunan bagi PKPK tersebut;Kemudian di dalam pencairan kredit juga di sini harus dilakuan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
154 — 255
  • Setelan mendapat jadwal ukur dilakuan pengukurandi lokasi tanah WAYAN RUBAH tanggal 7 Agustus 2014. Setelahdilakukan pengukuran dengan hasil berupa Peta Bidang Tanah No.8209 / 2014.tanggal 29 Agustus 2014.c. Dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksaan panitia bidang tanah :Sidang panitia dilakukan pada hari Senin, 27 Oktober 2014 dikantor Lurah Jimbaran Kab. Badung. Yang hadir pada saat ituadalah semua panitia A, Lurah Jimbaran dan pemohon (1 WAYANRUBAH).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 30 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - SYAMSUL BAHRI, SKM., M.Kes
184 — 99
  • PPK nya adalah Terdakwa;Bahwa saksi tidak memiliki data pembanding dan hanya menggunakanreferensi dari Panitia;Bahwa Penyusunan HPS, semua Panitia termasuk tim teknis hadir;Bahwa pada saat penyusunan HPS sudah ada merkmerk ABBM;Bahwa pengadaan dilakuan dengan sistem gugur;Bahwa dalam rencana kerja tercantum ketentuanketentuan yang harusdipenuhi;Bahwa dalam Evaluasi Teknis, spesifikasi ABBM yang ditawarkan olehpeserta lelang disesuaikan dengan spesifikasi yang ditentukan olehPanitia;Bahwa saksi hanya
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
202 — 112
  • Badung melakukan proses terhadappermohoan WAYAN RUBAH dengan memberi jadwal pengukuran.Setelah mendapat jadwal ukur dilakuan pengukuran di lokasi tanah WAYAN RUBAH tanggal 7 Agustus 2014. Setelah dilakukanpengukuran dengan hasil berupa Peta Bidang Tanah No. 8209 /2014.tanggal 29 Agustus 2014.c. Dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksaan panitia bidang tanah :Sidang panitia dilakukan pada hari Senin, 27 Oktober 2014 di kantorLurah Jimbaran Kab. Badung.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
103 — 25
  • pekerjaan berlangsung dan dilaporkan kepada Direktur PT.Bangun Minahasa Pratama.Bahwa dalam membuat laporan kemajuan baik harian dan mingguan dibuatsesuai dengan fakta dilapangan dan memperhatikan bestek yang adadikontrak, kemudian melaporkan dan ditandatangani kepada Direktur PT.Halaman 100 dari 357 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN.MndBangun Minahasa Pratama yang dselanjutnya digunakan untuk kelengkapanberkas untuk melakukan pencairan dan pembayaran terhadap hasil pekerjaan.Bahwa pembayaran dilakuan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
136 — 39
  • Bahwa pembayaran dilakuan berdasarkan sistem termin yaitu 3 (tiga) tahap,Uang muka 20% sekitar 07 Desember 2016 Rp. 819.972.727,, Pembayran50% sekitar 24 Desember 2016 Rp. 1.639.975.455,, Sisa 95% dan retensi 5%pada tanggal 10 Mei 2017 Rp. 1.632.828.405, Bahwa Bahanbahan yang digunakan adalah Batu Boulder sebanyak 6.045M3, Lapisan geotextile sebanyak 1.860 M2, Timbunan Tanah 3.680,80 M3,Pasangan Batu Belah sebanyak 34,65 M3, dan Cor Beton Bertulang 18,24M3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — JUJUN AHMAD SOLIHAT
98 — 31
  • Pasal 55 ayat (1) KeI KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP telahterbukti dan terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakuan secarabersamasama dan berlanjut ;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi, maka kemudian dipertimbangkan apakah Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
128 — 34
  • jasapemerintah, ahli berpendapat bahwa :Halaman 368 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Dalam pasal 18 ayat 5 perpres 54 tahun 2010 disebutkan bahwaPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugaspokok dan kewenangan untuk:a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaanPengadaanBarang/Jasa sesuai dengan ketentuan yangtercantumdalam Kontrak;b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelahmelaluipemeriksaan/pengujian; danc. membuat dan menandatangani Berita Acara SerahTerimaHasil Pekerjaan.Apabila dilakuan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
282 — 642
  • peraturan lainnya terkait pelaksaaan pengadaan barang/jasapemerintah, ahli berpendapat bahwa :Dalam pasal 18 ayat 5 perpres 54 tahun 2010 disebutkan bahwaPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugaspokok dan kewenangan untuk:a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaanPengadaanBarang/Jasa sesuai dengan ketentuan yangtercantumdalam Kontrak;b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelahmelaluipemeriksaan/pengujian; danG. membuat dan menandatangani Berita Acara SerahTerimaHasil Pekerjaan.Apabila dilakuan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-03-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG
Tanggal 12 Mei 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABRAHAM YEHEZKIBEL TSAZARO LIMANTO, SE Diwakili Oleh : GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H., M.H.
541 — 105
  • saksi ANDREW FEBY LIMANTO berangkat ke Lembata melalui Larantuka dengan membawa serta AGUS PUTRA HADINATA (Staf Tim Kerja) dan Saudara SLAMET ARIFIN (Tim Tiang Pancang) dan selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WITA, saksi ANDREW FEBY LIMANTO menuju kantor MIDO ARIANTO BORU,ST untuk menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jeti dan Kolam Renang Apung beserta fasilitas lainnya Pulau Siput Awalolong antara TERDAKWA dan SILVESTER SAMUN, SH selaku PPK, yang penandatanganannya dilakuan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
162 — 67
  • bertanyadetail jabatannya apa.Bahwa yang Terdakwa tahu hanya BASUKI MUCHLIS dan BUDI RACHMATadalah dari pejabat di PT HK saja.Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari Kapusbang laut pekerjaan proyekBP2IP Sorong sudah selesai 100% dan sudah dibayarkan 100%.Bahwa baru belakangan Terdakwa mengetahui pekerjaan proyek BP2IP Sorongbelum selesai 100 % dan baru akan diselesaikan nanti pada awal tahunanggaran selanjutnya.Bahwa pernah ada dilakukan audit umum atas proyek BP2IP Sorong tahap Illoleh BPK dan juga pernah dilakuan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
258 — 126
  • ada masalah, kalau ada masalah ajapasti saksi minta sesuai dengan intruksi yang ada.Bahwa Dalam pemeriksaan akhir tahun tidak pernahditemukan kesalahan dalam penggunaan DOM.Bahwa Kalau terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)terkait dengan DOM tidak ada.Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait tentang aturanpenggunaan DOM ke kementerian lain, dan kalaupun ituharus dilakukan seharusnya itu dilakukan oleh bagiankeuangan dan tim verivikasi yang seharusnya yang menugursaksi.Bahwa Apakah ada dilakuan
    dankewajibankewajiban, kemudian catatan atas laporan keuangan, menurutamanat undangundang BPK melakukan peemriksaan keuanganKementerian/lembaga tujuannya untuk memberikan keyakinan kepadapublik kepada masyarakat bahwa laporan keuangan itu telah disusunsesuai dengan standart dan tidak menyajikan salah saji material jadihanya pada halhal yang material dan tidak sala saji.Material itu maksudnya BPK mempunyai mekanisme menetapkanbatasan materialitas jadi berdasarkan anasir resiko terhadappenggendalian yang dilakuan
    dihitung kerugian negaranya atau tidak, mencukupi tidaksyaratsyaratnya memenuhi unsur 5W 1 H atau tidak, bila itu terpenuhimaka selanjutnya kita/ahli menyusun program pemeriksaan, ini bagiandari perencanaan, program pemeriksaannya kita/ahli audit langkahlangkah apa yang kita lakukan dalam rangka memperkuat bukti untukmendapatkan informasi apaapa yang terjadi, atau yang tidak benarseperti yang telah dipaparkan oleh penyidik, kemudian apakah terjadikerugian atau tidak.Asesi itu dilakukan pada saat dilakuan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
262 — 94
  • ada masalah, kalau ada masalah ajapasti saksi minta sesuai dengan intruksi yang ada.Bahwa Dalam pemeriksaan akhir tahun tidak pernahditemukan kesalahan dalam penggunaan DOM.Bahwa Kalau terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)terkait dengan DOM tidak ada.Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait tentang aturanpenggunaan DOM ke kementerian lain, dan kalaupun ituharus dilakukan seharusnya itu dilakukan oleh bagiankeuangan dan tim verivikasi yang seharusnya yang menugursaksi.Bahwa Apakah ada dilakuan
    dankewajibankewajiban, kemudian catatan atas laporan keuangan, menurutamanat undangundang BPK melakukan peemriksaan keuanganKementerian/lembaga tujuannya untuk memberikan keyakinan kepadapublik kepada masyarakat bahwa laporan keuangan itu telah disusunsesuai dengan standart dan tidak menyajikan salah saji material jadihanya pada halhal yang material dan tidak sala saji.Material itu maksudnya BPK mempunyai mekanisme menetapkanbatasan materialitas jadi berdasarkan anasir resiko terhadappenggendalian yang dilakuan
    dihitung kerugian negaranya atau tidak, mencukupi tidaksyaratsyaratnya memenuhi unsur 5W 1 H atau tidak, bila itu terpenuhimaka selanjutnya kita/ahli menyusun program pemeriksaan, ini bagiandari perencanaan, program pemeriksaannya kita/ahli audit langkahlangkah apa yang kita lakukan dalam rangka memperkuat bukti untukmendapatkan informasi apaapa yang terjadi, atau yang tidak benarseperti yang telah dipaparkan oleh penyidik, kemudian apakah terjadikerugian atau tidak.Asesi itu dilakukan pada saat dilakuan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
137 — 24
  • Purwakarta ;e Bahwa pada saat ditangkap dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang buktiberupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi sabusabu dalam bungkus rokoksampoerna mild yang ditemukan didekat Terdakwa berdiri yang sebelumnyaterdakwa buang, kemudian dilakuan penggeledahan rumah ditempat tinggalterdakwa ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastic yang berisi sabusabudalam amplop wrna putih yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa ;e Bahwa Terdakwa mendapat sabusabu tersebut dengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
244 — 75
  • Malarangeng pada hari libur,dan pemaparan lanjutan sebanyak 2 kali yangdiselenggarakan di Kantor Kemenpora (Ruang RapatMenpora lantai 10);e Bahwa saksi ikut menghadiri pemaparan yang dihadirioleh Andi Alifian Malarangeng tersebut dalamkapasitasnya sebagai Tim Asistensi;e Bahwa pemaparan yang dilakukan dihadapan Andi AlifianMalarangeng itu dilaksanakan pada tahun 2010, sesudahsaksi mendapat surat keputusan sebagai Tim Asistensi;e Bahwa yang melakukan pemaparan adalah WafidMuharam;e Bahwa pemaparan yang dilakuan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1932 — 1703
  • karena terdakwa tidak dapatmembuktikan harta kekayaan tersebut berasal darisumber/hasil yang sah.Bahwa apabila terdapat beberapa aset/harta kekayaanyang pada awalnya belum dilaporkan olehpenyelenggara negara, kemudian ketikapenyelenggara negara tersebut dinyatakan bersalahatau dinyatakan dilakukan penyidikan atas dirinya,kemudian terdapat LHKPN penyelenggara negara yangterkoreksi dimasukan asetaset yang diduga berasaldari hasil tindak pidana korupsi ke dalam LHKPN yangbaru, maka perlakuan yang dapat dilakuan