Termohon tinggal di Jalan Kelamselama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Termohon pindah ke rumahkeluarga Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuaPemohon; 2e Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai ( satu) orang anakdan sekarang ikut bersama Termohon;e Bahwa, saksi mengetahui menghadap persidangan, Pemohon akan berceraidengan Termohon;e Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi kemudianterjadi perselisihan; Bahwa, penyebabnya adalah Termohon mengidap kelainan atau cacad

bulan, kemudiankeluarga Termohon menyuruh pergi Pemohon dengan alasan yang tidakjelas, kemudian Pemohon pindah ke rumah rumah orang tua Pemohon;Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai ( satu ) orang dansekarang ikut bersama Termohon;Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap persidangan akan berceraidengan Termohon;Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi kemudianterjadi ketidakharmonisan;Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon,adalah Termohon ada kelainan / cacad

Karena merupakan Permasalahan Keperdataan yangtidak dapat dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tata UsahaNegara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara harusmenyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini,karena dasarpertimbangan untuk menilai cacad Yuridisnya Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa aquo adalah tidak jelas, oleh karena itu meskipun Para Penggugat / ParaPembanding menunjuk obyek gugatannya berupa Sertipikat Hak Milik nomor 97/Kelurahan Sememi atas

nama Sipah sebagai obyek gugatannya akan tetapi untukmenilai cacad Yuridisnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo,menyangkut masalah Keperdataan yang belum jelas, karena merupakan kewenanganPeradilan Perdata dan dalam sengketa ini tidak ada putusan Perdata yang terbuktidapat di pedomani, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan11tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa ini ; Menimbang, bahwa selain itu didalam Proses pemeriksaan sengketa dalamperkara ini pihak

hukum dari pihak para TERGUGAT berupa verzet, bandingataupun kasasi.Menghukum turut TERGUGAT untuk tunduk dan bertakluk padaputusan ini;Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biayaperkara.SUBSIDERMohon keadilan yang seadiladilnya ;MNDHalaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 43/PDT/2021/PTMenimbang, bahwa terhadap Gugatan Terbanding semula Penggugattersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaiberikut :Dalam Exepsi ;Exepsi Gugatan Kabur (Obscuur Lebel) dan Cacad

;Di Pertanyakan Kewenangan Apa Secara Hukum Seorang Lurahmembuat Surat Pemilikan atas Tanah Obyek Sengketa. kepadaPenggugat, Pemilikan Tanah demikian Cacad Hukum dan Tidak Sah,karena Seorang Lurah tidak mempunyai Kewenangan Membuat SuratPemilikan Tanah kepada Seseorang membuat dan mengatur PemilikanTanah kepada Seseorang adalah Kewenangan Badan PertanahanNasional In Casu Tergugat VII (PP No.24 Tahun 1997 Pasal 5).

Tergugat VI membuat SuratPernyataan, Obyek Sengketa diberikan Hibah oleh Penggugat kepadaTergugat Pada Tahun 1981, Secara Yuridis Dasar Gugatan (EisGronden) Kabur (Obscuur Lebel) dan Cacad Hukum, karena PemilikanTanah Penggugat sesuai Gugatan Point 1 nanti Pada Tahun 1996dibuat Lurah Madidir Drs.J.B Siey Tahun 1981 Penggugat belummemiliki Tanah Obyek Sengketa, mana mungkin sudah menghibahTanah Sengketa kepada Tergugat Pada Tahun 1981?

;Bahwa Penggugat menggugat Tergugat III terurai dalam Gugatan Hal.1Point 3 berbunyi "Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri dalamNegeri Cq Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Cq Walikota Bitung CqKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung clan Seterusnyaseharusnya kalau menggugat Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Bitung (Tergugat III) Gugatannya supaya tidak kabur(Obscuur Lebel) dan Cacad Hukum seharusnya berbunyi : "PemerintahRepublik Indonesia Cq Menteri Pendidikan clan Kebudayaan

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang padapokoknya dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dandalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian,menurut Pengadilan Tinggi tidak berdasar hukum dan oleh sebab itu tidakdapat dibenarkan dan harus dibatalkan dimana Pengadilan Tinggi mengadilisendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;Dalam Eksepsi:Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semulaTergugat tentang gugatan kabur dan cacad

Bahwa Penggugat mendalilkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat NyonyaTIMBUL IRAWATI dan Nyonya INDRAWATI sebagai Penjual dan ACHMADANSORI sebagai Pembeli dihadapan FENNY HERAWATI, SH, MKn NotarisProbolinggo No. 13 tanggal 15 Mei 2013 adalah tanpa sepengetahuan danseijin Penggugat adalah cacad hukum dan patutlah dibatalkan ;.

Bahwa Penggugat mendalilkan Akta Jual Beli No. 334 tanggal 25 September2013 dibuat dihadapan JOSIDARA, SH, Mkn Notaris dan PPAT di DringuKabupaten Probolinggo antara TIMBUL IRAWATI dan INDRAWATI ( Penjual )dan ACHMAD ANSORI ( Pembeli ) atas sebidang tanah Hak Milik No. 106 /Desa Laweyan seluas : 1.162 M* sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 16 April 1998 No. 146/1998, selanjutnya perubahan atas namapemegang hak ACHMAD ANSORI cacad hukum dan batal demi hukum ;.

Bahwa Penggugat mendalilkan peralinak hak atas tanah Sertifikat Hak MilikNo. 106/ Desa Laweyan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan KabupatenProbolinggo tanggal 10 Oktober 2013 atas nama ACHMAD ANSORI( pemegang hak ) cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;.

Bahwa dalam petitum Penggugat menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli denganHak Membeli Kembali No. 30 tanggal 23 April 2013 dibuat Penggugat denganTergugat dihadapan FENNY HERAWATI, SH, MKn, Notaris Probolinggo danKuasa Menjual No. 13 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat TIMBUL 1RAWATI11dan INDRAWATI ( pemberi kuasa ) kepada ACHMAD ANSORI ( penerimakuasa ) dihadapan Notaris FENNY HERAWATI, SH, MKn adalah cacad hukumdan batal demi hukum ;.

Bahwa Akta Jual Beli No. 344 tanggal 25 September 2013 antara TIMBULIRAWATI dan INDRAWATI ( penjual ) dengan ACHMAD ANSORI ( pembeli )dibuat dihadapan Notaris / PPAT Dringu, Kabupaten Probolinggo JOSIDARA,SH, Mkn adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;Bahwa peralihnan hak milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 106 / DesaLaweyan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo atasnama ACHMAD ANSORI adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;.

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga SuratPernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 yang dibuatoleh Tergugat II karena cacad yuridis ;5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membuat surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 tanpa persetujuan dan izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;6.

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga SuratPernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982 yang dibuatoleh Tergugat IV karena cacad yuridis ;8. Menyatakan .....Hal. 5 dari 19 hal. Put.

KalidoniRT.32 Kelurahan 2 llir Palembang, sekarang jalan Patal Pusri, Kelurahan Kalidoni RT.04 Palembang adalah sah milik Penggugat.Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga SuratPernyataan Pengakuan Hak Usaha tgl.380 Agustus 1982 yang dibuat oleh Tergugat II karena cacad yuridis.Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tgl. 30 Agustus 1982 tanpa persetujuan dan izin Penggugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum.Menyatakan surat Akte

Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal7121985 yang dibuat dihadapan turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga karena didasarkan atas alas hak kepemilikanyang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga.Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga suratPernyataan Pengakuan Hak Usaha tgl.10 Agustus 1982 yang dibuat oleh Tergugat IV karena cacad yuridis.Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang membuat Surat PernyataanPengakuan Hak tgl.10 Agustus

Diberi kesempatanmaksimum 3 kali untuk memperbaiki, kalau misalnya dalam 2 atau 3 kalitidak bisa dicapai kapasitas sesuai kontrak barulah PLN mengaplikasikankontrak tadi untuk memperhitungkan ;Bahwa apabila telah diusahakan akan tetapi kapasitas mesin tetap tidakdapat dicapai sesuai kontrak, maka hal tersebut terjadi dapat karenaadanya cacad design pada mesin itu sendiri ;Bahwa semua keterangan yang ahli sampaikan pada saat dipersidanganBANI adalah benar ;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il

design pada mesingenset tersebut sehingga tidak dapat menghasilkan power (tenaga) sesuaidengan yang diperjanjikan yang tidak pernah dikemukakan maupun dibenarkanoleh tergugat dalam persidangan arbitrase dan bahkan tergugat denganberbagai alasan memungkiri adanya cacad design tersebut sehinggamenyebabkan hal tentang cacad design itu luput dari pertimbangan tergugat IIdalam membuat putusannya, sehingga putusan yang dibuat oleh tergugat Iltersebut adalah putusan yang diambil dari hasil tipnu muslihat

design atasmesinmesin genset yang menjadi objek jual beli antara penggugat sebagaipembeli dan tergugat sebagai penjual, apakah tergugat sebagai penjual tidakmengemukakan atau membenarkan hal tersebut sebagai fakta serta apakah haltentang cacad design itu belum dipertimbangkan dalam putusan tergugat II ?

;Menimbang, bahwa tentang hal cacad design yang didalilkan olehpenggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalamgugatannya, cacad design atas mesinmesin genset yang dijual oleh tergugat kepada penggugat adalah diketahui dari tidak mampunya mesinmesin gensettersebut menghasilkan power sebesar 1745 Kwe untuk jenis mesin genset gasTCG2020V20 karena yang keluar hanya 1500 Kwe dan sebesar 512 Kwe untukjenis mesin genset

cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan putusan BANINo. : 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret 2012 tersebut batal ;Menimbang, bahwa oleh karena batalnya putusan BANI No : 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret 2012 tersebut adalah didasarkan pada adanya tipumuslihat yang dilakukan oleh tergugat sehingga fakta hukum tentang cacaddesign dari mesinmesin genset yang dibeli penggugat dari tergugat tidakdikemukakan sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan sengketa di BANI(tergugat Il), sedangkan cacad

., tanggal 2562015dengan jangka waktu perjanjian berakhir pada tanggal 2562020 danPerjanjian Kredit Dengan Pemberian Jaminan sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor : 71, dihadapan Notaris Ida Setiasin Faturrahman, SH.Di Klaten, tanggal 2592015 dengan jangka waktu perjanjian berakhirpada tanggal 25092020, adalah cacad hukum;4. Menghukum tergugat melakukan menghapuskan sisa hutang, bunga,denda yang menjadi kewajiban Para penggugat;5.

yang diajukan ke Pengadilan menurut HukumAcara Perdata, antarapetitum dengan posita(FundamentumPetendiharus ada hubungan satu sama lain, dalamartibahwapetitumtuntutan haruslah didukung oleh posita yang diuraikanbaik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelasdalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatantersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikanputusan yang amarnya Gugatan tidak dapat diterima Nomor 3 tersebut ( tuntutan adanya perjanjian kredit cacad

Ida SetiasihFathurrahman adalah cacad hukum namun dalam gugatan ParaPenggugat tidak mengikutsertakan Notaris/PPAT Ny.

Bila hal ini tidak dilakukan makaHalaman 9 dari 32 Putusan No.23/Padt.G/ 2017/ PN KIngugatan tersebut mengandung cacad hukum : Plurium LitisConsortium sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harusdinyatakan Tidak Dapat Diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1972 tanggal11 November 1975, yang menyatakan : Gugatan kurang pihak atau kekurangan Formil, tidak lengkap harusdinyatakan tidak dapat diterima Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31Agustus 1985, yang menyatakan

dalam perjanjian kredit oleh karenanyatidak benar jika tidak ada kepastian perhitungan utang dan bunganya ,karena perhitungan bank adalah oleh system (by system) dan sudahsesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan demikian dalil ParaPenggugat hanyalah akalakalan Para Penggugat saja, sehingga layakuntuk ditolaknya oleh Pengadilan;Halaman 16 dari 32 Putusan No.23/Padt.G/ 2017/ PN Kin12.13.14.Bahwa Tergugat menolak keras tuntutan Para Penggugat dalam petitumNo. 3 perihal tuntutan untuk menyatakan cacad

YANGDIKELUARKAN TERGUGATI BERTANGGAL O06 MEI 2019MERUPAKAN BUKTI / FAKTA HUKUM PULA:BAHWA PANITERA MUDA PIDANA TIDAK BERHAKMEMPERPANJANG PENAHANAN BERDASAR PASAL 28AYAT (2) KUHAP.BAHWA PARA PENGGUGAT / TERDAKWA TIDAK DITAHANSEBAGAIMANA DITENTUKAN: PASAL 7 UU NO. 4 TAHUN2004.BAGAIMANA MUNGKIN PENAHANAN DAN PERPANJANGANYA DITERBITKAN TANGGAL YANG SAMA O06 MEI 2019DAN/ATAU PENAHANAN DAN PERPANJANGANNYA TIDAKDAPAT BERLAKU SURUT DAN/ATAU BERLAKU MUNDUR.OLEH TERGUGAT MEMPERPANJANG PENAHANAN YANGTIDAK ADA/CACAD

HUKUM DAN TIDAK SAH MENURUTHUKUM DAN TERBUKTI SEWENANGWENANGSEHINGGA:PERPANJANGAN PENAHANAN ATAS DIRI PARAPENGGUGAT / TERDAKWA JUGA TERBUKTI CACAD HUKUMDAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM DAN SEWENANGWENANG.PARA PENGGUGAT / TERDAKWA PATUT DIBEBASKAN DEMIHUKUM (BUKTI/P3) BAHWA SEBAGAI PEMBANDING, PARA PENGGUGAT / TERDAKWAMENGAJUKAN BUKTI BERUPA: PERKARA PIDANA YANG OLEHTERDAKWA / PEMBANDING MENGAJUKAN KASASI.ALASAN:TIDAK ADANYA PERPANJANGAN PENAHANAN 50 (LIMA PULUH)HARI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DEMI HAK

BAHWA ~~ TERGUGATII, SELAIN MELAKUKAN TINDAKANPENAHANAN YANG CACAD HUKUM / TIDAK SAH MENURUT HUKUMDAN SEWENANGWENANG, JUGA WAJIB MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT / TERDAKWA YANGDIPERAS DENGAN TERLEBIH DAHULU DITEKAN DITAKUTI DIINTIMIDASIDIANCAM DAN BAHKAN DISEDIAKAN 3 (TIGA) BATANGBALOK KAYU DIDEPAN SEL LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANGDIPIMPIN TERGUGAT IITERKECUALI:MENYERAHKAN UANG TUNAI SEBANYAK 3 (TIGA) TERDAKWAMASINGMASING Rp. 5.000.000, + (LIMA JUTA RUPIAH) KEPADASIPIR / PEGAWAI LEMBAGA

Bahwa .........cc Cacad hukum, adalah pendapat / asumsi dari parapenggugat. Bahwa peraturan pemerintah (pp) No.27 Tahun 1983,pada ayat 2 Menyebutkan; Tanggung jawab yuridis atas tahananada pada pejabat yang menahan. Dan pada ayat 3 menyebutkan;"Tanggung Jawab secara fisik ada pada kepala RUTAN. Dengandemikian sesui dengan PP tersebut, tanggung jawab yuridis adapada instansi penahan, sedangkan tanggung jawab fisikmanusianya ada pada Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan)yang mengatakan Akta yang dibuat dihadapan Tergugat Il tersebutmengandung cacad Hukum adalah dalil tidak benar karena sebelum Aktadimaksud ditanda tangani oleh baik Penggugat maupun Tergugat terlebihdahulu oleh Tergugat Il di bacakan kepada masingmasing baik terhadapPenggugat maupun Tergugat , sehingga ketika sudah dipahami dandimengerti isi dari Akta tersebut selanjutnya baik Penggugat MaupunHalaman 13 dari 26 Putusan Perdata Nomor

Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat mengenai kerugian Moriil dan Materiilpada posita angka 12 (dua belas) adalah dalil yang dicaricari saja karenabaik Tergugat dan Tergugat Il sudah dilaksanakan secara prosedur yangbenar dan telah disepakati oleh Penggugat maka Akta No. 15 tertanggal 23Januari 2009 tidak mengandung cacad hukum sehingga untuk kerugian yangdiderita oleh Penggugat baik secara moriil maupun Materiil tidakberlandaskan hukum, oleh karenanya dalil tersebut sudah sepatutnya untukditolak ;

Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan)yang mengatakan Akta yang dibuat dihadapan Tergugat Il tersebutmengandung cacad Hukum adalah dalil tidak benar karena sebelum Aktadimaksud ditanda tangani oleh baik Penggugat maupun Tergugat terlebihdahulu oleh Tergugat Il di bacakan kepada masingmasing baik terhadapHalaman 19 dari 26 Putusan Perdata Nomor 203/Pat/PT.DPSPenggugat maupun Tergugat , sehingga ketika sudah dipahami dandimengerti isi dari Akta tersebut selanjutnya baik

Nomor 1742 K/Pdt/2017Menghasilkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Oktober 1990Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB, amarnya berbunyi sebagai berikut:Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah sertifikat Nomor82/71 Hak Milik Nomor 200 Buku Tanah Nomor 18/HM/1971;Menyatakan Keputusan Tergugat memberikan Hak Guna Bangunankepada Tergugat Il sesuai Surat Keputusan Nomor 372/HGB/DA/1977tanggal 19 Agustus 1977, memiliki cacad hukum;Membatalkan

Amar tersebut didasari pada pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang bahwa dari kenyataan tersebut maka perludipertimbangkan tentang apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeritersebut (SK tanggal 19 Agustus 1977 Nomor SK. 372/HGB/DA/77)memiliki cacad hukum ataukah tidak;Menimbang bahwa dalam SK Mendagri tersebut ternyata bahwapembatalan/pencabutan hak milik Nomor 200 tersebut bukan tertulis a.n.Etty Tjiado tetapi atas nama Matias Nikolas Huwae dkk, pada hal padasaat terbitnya SK tersebut (tanggal 19

;Menimbang, bahwa dengan demikian SK tanggal 19 Agustus 1977Nomor 372/HGB/DA/77 memiliki cacad hukum, hal mana tidak puladisangkal oleh Tergugat sebagai pihak/instansi yang mengeluarkan SKtersebut, hal mana menambah keyakinan pengadilan bahwa SK tersebutmemiliki cacad hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatanmengikat;Menimbang, bahwa oleh karena SK tersebut memiliki cacad hukum,maka hal mana membawa konsekwensi bahwa isi dari SK tersebut tidakmempunyai nilai mengikat menurut hukum, sehingga dengan

kepada Tergugatll, tanah sengketa sudah menjadi hak milikPenggugat yang memperolehnya dengan dasar jualbeli, yang justrumenurut undangundang, pembeli yang beretiked baik harus mendapatperlindungan hukum;Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebutpengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalilgugatannya bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah hakmilik Nomor 200 (tanah sengketa) dan juga SK Mendagri tanggal 19Agustus 1977 Nomor SK.372/HGB/DA/77 memiliki cacad

tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa Pertama diterbitkan olehTergugat I/Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan danAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 maka Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang cacad

Pertamatersebut, maka haruslah ditetapbkan pula sebagai Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya sesuai ketentuanPasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 maka Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang cacad

hukum ; a Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa Pertama dan objek sengketa Kedua tersebut cacad hukum makatuntutan Penggugat/Pembanding untuk membatalkan Keputusan a quo adalah cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa Pertama dan objek sengketa Kedua dinyatakan batal maka kepadaTergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding diperintahkan untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara

(b). tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangkapembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa Pertama dan ObjekSengketa Kedua mengandung cacad hukum sebagimana telah diuraikandiatas, sehingga apabila tetap ditindak lanjuti akan merugikan lebihbesar lagi kepada Penggugat/ Pembanding dalam hal ini seperti ditindaklanjuti menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha oleh Kantor Pertanahan KotaPangkal Pinang karena Penggugat/Pembanding tanggal

26 Pebruari 2016telah memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinanguntuk tidak memproses penerbitan sertipikat Sertipikat Hak Guna UsahaTergugat II Intervensi/Terbanding karena diatas lahan tersebut terdapatTanah Penggugat/ Pmbanding dan juga akan merugikan Kepala KantorPertanahan Kota Panggkal Pinang itu sendiri karena sertipikat yangditerbitkan dari alas hak yang mengandung~ cacad hukum akan terbitsertipikat yang mengandung cacad hukum pula dan dalam penundaan initidak ada kepentingan

/IV/1988 tanggal 5 Maret 1988 secara hukum sangat bertentangan denganInstruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 yang telah ditegaskandidalam diktum pertama dengan menyatakan:Pertama: Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yangsetingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkanpembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnyamerupakan pemindahan hak atas tanah*;Dengan demikian secara hukum telah terungkap bahwa Akta Jual Beli No.160/IV/1988 tanggal 5 Maret 1988 telah terkatagorikan cacad

bertentangandengan undangundang, kesusilaan atau ketertiban (kepentingan) umum, moral,kepatutan dan agama.Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas,telah terbukti sebagai suatu fakta hukum bahwa Akta Kuasa Mutlak (Akta KuasaNomor 22 Tanggal 8 Desember 1973) beserta Akta Jual Beli No.160/IV/1988tanggal 5 Maret 1988 secara hukum dibuat dan ditandatangani dalam kapasitasbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanyatelah terkatagorikan cacad

Doeryat Rahario yangpenerbitannya didasarkan pada Akta Kuasa No.22 Tanggal 8 Desember 1973maupun Akta Jual Beli No.160/IV/1988 tanggal 5 Maret 1988 secara hukum telahterkatagorikan cacad hukum dan atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatanhukum karena didasarkan pada Akta Kuasa No.22 Tanggal 8 Desember 1973maupun Akta Jual Beli No.160/IV/1988 tanggal 5 Maret 1988 yang telahterkatagorikan cacad hukum;Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.56 an. Doeryat Rahario (semula an.

Doeryat Rahario telah terkatagorikan cacad hukum atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hokum;Bahwa fakta hukum tersebut di atas terutama tentang ketidak absahan peralihanhak atas tanah telah diperkuat pula dengan adanya gugatan intervensi maupundalildalil dari Penggugat Intervensi an. Ny.

tersebutsangatlah tidak berdasar oleh karena bukti surat tersebut yaitu berupa SuratPernyataan dari Terbanding 1 dan Terbanding 2 tidak ada kalimat tidaksetuju untuk dijual, sehingga kesimpulan yang demikian sepertipertimbangannya tersebut patutlah disayangkan oleh karena menambahkankalimat yang sejatinya tidak tertulis dalam Surat Pernyataan tersebut, (Vide :Bukti P1 dan T1) tidaklah dapat dibenarkan, sehingga tidak ada dasar jikaPengadilan Negeri Singaraja juga berkesimpulan produk bukti surat P2 danP3 cacad

Sehingga menurut hukum suratpernyataan dimaksud adalah cacad yuridis karena Tergugat Il tidak ikuthadir membuat Surat Pernyataan dimaksud ke Kantor Desa danmenandatangani surat pernyataan dimaksud dalam keadaan sakit.Disamping itu, saksi Kepala Desa telah menyarankan kepada Tergugat dihadapan NI Luh Suliati kKenapa diberikan untuk balik nama sedangkanalm.

perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat lalu pada tanggal 8 Desember 2016Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan mengemukakan halhalpada pokoknya sebagai berikut :Tentang Eksepsi Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum sebagaigugatan yang benar atau gugatan Penggugat tidak sah, sebab suratgugatan Penggugat tidak terbubuhi tanda tangan kuasa hukumPenggugat sehingga mengalami cacad

154 ayat (1) Rbg,namun upaya tersebut juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmenyampaikan jawabannya secara tertulis, sebagai berikut :Dalam Eksepsi Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum sebagaigugatan yang benar atau gugatan Penggugat tidak sah, sebab suratgugatan Penggugat tidak terbubuhi tanda tangan kuasa hukumPenggugat sehingga mengalami cacad

.2012/STD yang dibuatKementerian Hukum & Ham Kantor Wilayah Kalimantan Timur, Pembanding sebagaipemegang fiducia telah membuat perikatan jaminan fiducia dari Turut Terbanding/Tergugat II atas barang 1 unit kendaraan bermotor roda 4 suzuki type ST130 tahun1996 atas nama SUGENG WIJAYA dengan nilai pinjaman Rp.34.000.000, ; Menimbang, bahwa Turut Terbanding/Tergugat II tidak memiliki kwalitas sebagai pemilik barang tersebut, maka perjanjian yang dibuat antara Pembanding dengan Turut Terbanding adalah cacad

hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian cacad hukum, maka Pembanding/Tergugat I tidak memiliki kwalitas sebagai pemegang hak kendaraan atas barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dalil Pembanding dalammemori banding haruslah dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan dalildalil memori banding Pembanding tidakberdasar dan dinyatakan ditolak ; Menimbang

banding Nomor : 58/G/2014/PTUN.SMG tanggal 22Desember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014, dan telah pulasesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 , oleh karena itu permohonan banding dariTergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding secara formalharus dinyatakan diterima ; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori bandingnyatertanggal 5 Pebruari 2015 pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaioOe Bahwa tidak benar terjadi cacad

Dengandemikian hasil kajian Panwaslu Kabupaten Pemalang dapat digunakansebagai salah satu dasar Tergugat/Pembanding dalam menerbitkanobyek sengketa 5n 2m nn nnn n nn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nn nnn c nn ncncnneBahwa tidak benar substansi obyek sengketa mengandung cacad substansi,dengan alasan sebagai berikut: 20222 nne nono n=a.

Bahwa akibat perobuatan melanggar hukum Terlawan Eksekusiteruraitersebut diatas Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 5 November 2014,Nomor31/Pdt.G/2008/PN.Tgr, cacad hukum tidak sah dan tidak berharga;10. Bahwa Konsekwensinya Terlawan Eksekusi harus menerima bahwa PutusanNomor695 K/Pdt/2012 tanggal 14 Agustus 2012 jo Nomor91/Pdt/2010/PT.KT.Smd., tanggal 11 Mei 2011 joHalaman5 dari 9 hal.

Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 5 November 2014Nomor31/Pdt.G/2008/PN.Tgr, cacad hukum, tidak sah dan tidak berharga;4. Menyatakan Eksekusi Putusan Nomor695 K/Pdt/2012 tanggal 14 Agustus2012 jo Nomor 91/Pdt/2010/PT.KT.Smd., tanggal 11 Mei 2011 joNomor31/Pdt.G/2008/PN.Tgr. tanggal 28 April 2009 tidak dapat dilaksanakan;5.

Bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutangnya bersyarat dan belum jatuhtempo pinjaman Penggugat kepada Tergugat seharusnya tidak bisadilaksanakan lelang pada tanggal 27 Juli 2016 terhadap objek jaminan milikPenggugat ll, dikarenakan Perjanjian Pokoknya cacad hukum makaperjanjian accesoirnya seperti SKMHT, APHT dan SHT dan Risalah LelangNo.903/2013 tanggal 27 Juli 2016 menjadi cacad hukum karenabertentangan dengan UndangUndang No 4 Tahun 1996 (UUHT)adalahbatal demi hukumsesuai pasal 15ayat (6) ;.

Bahwa terlihat dari tanggal diterbitkannya Surat Penyelesaian hutang padahukumnya, kalau Perjanjian Pokoknya tidak terpenuhi secara hukum,bagaimana dengan Perjanjian Acessoirnya, seperti SKMHT, APHT danSHT nya tentu menjadi cacat hukum termasuk Risalah Lelang No.903/2016tanggal 27 Juli 2016 juga cacad hukum, karena Perjanjian pokoknya yaituPerjanjian Rekening Koran (PRK) dan Kredit Modal Kerja Angsuran(KMKA)nya cacad hukum maka Perjanjian accesoirnya yaitu SKMHT, APHT, SHTdan Risalah Lelang No.93

Bahwa berdasarkan SKMHT yang dibuat Tergugat melalui TurutTergugat l,l, dan Ill semuanya dibuat bersyarat sehingga SKMHTnyamenjadi cacad hukum sehingga harus dibatalkan.VI.

.175/Pdt.G/2016/PN.Blbdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dalam perkara aquo oleh TurutTergugat IV adalah tidak memenuhi syarat Grosse Akta yang dimaksudPasal 224 HIR karena tidak dibuat oleh pejabat umum satusatunya yangditunjuk oleh undangundang dan bukan merupakan salinan dari minutaakta yang dibuat dan disimpan oleh pejabat umum, oleh karenanya ketigaAPHT tersebut cacad hukum yang mengakibatkan pelaksanaan Lelangyang telah diterbitkan Risalah Lelang No.903/2016 tanggal 27 Juli 2016menjadi cacad

Terhadap pembeli lelang/TERGUGAT Ill, implikasinya berupa hakpembeli lelang tidak dilindungi oleh hukum yaitu berupa hakhak yangmelekat atas hak atas objek lelang yang dibelinya tidak dapatdinikmati dan mengakibatkan Risalah Lelang No.903/2016 tanggal 27Juli 2016 cacad hukumVil.

Bahwa selain itu yang menjadi keberatan kami dalam perkara ini adalahargument Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya padapertimbangan HALHAL YANG MEMBERATKAN telah disebutkanyaltu: Akibat perbuatan Terdakwa menganiaya korban membuat luka padawajah korban meninggalkan bekas sampai sekarang sehingga wajahkorban menjadi cacad / keadaannya tidak sebagus seperti semulaserta mata kiri koroan sampai sekarang masih sering terasa perihsehingga air mata mudah keluar dengan sendirinya dan karenanyamenimbulkan

karena memang tidak ada tandasedikitoun dari bekas luka atau cacad dibagian wajah, atau seringnyakeluar air mata tanpa sengaja seperti argument jaksa Penuntut Umumdalam surat tuntutannya ;Bahwa sehubungan dengan itu UndangUndang tidak menegaskanapa arti sesungguhnya dari Penganiayaan sehingga R. SOESILOdalam Bukunya KUHP serta KomentarKomentarnya lengkap PasalDemi Pasal Penerbit Politta Bogor 1993, menafsirkan kalimatPenganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP) ialah Penganiayaanyang tidak :1.

Hutabarat tidak pernah mengajukan keberatanatau upaya hukum apapun atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh PTPutra Surya Cemerlang kepada Pelawan sehingga harus dipandangsebagai suatu perbuatan menyetujui dan oleh karenanya, persetujuantersebut mengikat kepada ahli warisnya ic Terlawan I;Bahwa mengingat objek sengketa telah terjadi perbuatan hukum jual belidari PT Putra Surya Cemerlang kepada Pelawan sebelum Terlawan mendaftarkan gugatannya terhadap Terlawan Il maka gugatan tersebutmengandung cacad

Bahwa mengingat objek sengketa telah terjadi perobuatan hukum jualbeli dari PT Putra Surya Cemerlang kepada Pelawan sebelum Terlawan mendaftarkan gugatannya terhadap Terlawan Il maka gugatantersebut mengandung cacad formil plurium litis consortium karenaTerlawan tidak menarik dan atau mengikutsertakan Pelawan dan PTPutra Surya Cemerlang sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebutsehingga secara yuridis Putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.Sim.