Ditemukan 2851 data
183 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 21 P/HUM/201832.Fotokopi Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi NomorB4066/1015/04/2016 tanggal 29 April 2016 hal Tindak Lanjut Koordinasidan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T32);33.Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor201/04/DJB/2015 tanggal 10 Februari 2015 hal Laporan Koordinasi danSupervisi Pengawasan (Korsupwas) Pengelolaan Pertambangan Mineraldaan Batubara oleh KPK (Bukti T33);34.Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor112
147 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggarispada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdiri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD(Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn.
139 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan atas perkara tersebut MahkamahAgung Republik Indonesia dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor112 PK/Pdt.Sus. tanggal 24 November 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap telah memberikan pertimbangan hukum yang sejalan denganketentuan pasal 1454 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pendapatProf.
78 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112.K/Sip/1955, tanggal 11 April 1956 menyatakan sebagai berikut:Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya,terbukti telah menyalahi kewajiban hukumnya, berupa tidakmemperhatikan atau telah mengabaikan "Surat Keberatan yang diajukanoleh Pembanding Tergugat Asal (Penggugat Kasasi) sebagaimanadicantumkan dalam rekesnya;Berdasar atas kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, makaMahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan
SUROTO
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
254 — 126
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)orang calon;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014Tentang Pemilinan Kepala Desa sebagaimana dirubah oleh PeraturanHalaman 14 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBYMenteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimanadirubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor112
MAHMUD KALFIN
Tergugat:
BUPATI SAROLANGUN
Intervensi:
HENDRA
407 — 279
diberikan oleh orang yang tidak memiliki hak suara pada TPStersebut sehingga hasil pemungutan suara yang dilakukan di TPS O02 danTPS 04 haruslah dinyatakan tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdi atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Bukit Tigoterdapat warga dari desa lain yaitu Desa Sungai Benteng yang masuk dalamDPT Pemilihan Kepala Desa Bukit Tigo yang melanggar ketentuan Pasal 10ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112
DEWO.A
Tergugat:
BUPATI PASURUAN
Intervensi:
Jatmiko
190 — 337
diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilinan kepaladesa dalam bentuk keputusan Bupati/walikota, maka oleh karena itu sangatberalasan dan berdasarkan hukum obyek sengketa dinyatakan batal;Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merasa kepentingandirugikan karenaTtergugat telah menerbitkan obyek sengketa denganmelanggar peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik yang seharusnya memedomani Undangundang6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor112
MARISCA MUKTI WIDJOJO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
137 — 59
Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketadipersidangan ; Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23Juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 24 Juli 2018 dengan register perkara Nomor112/G/2018/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapantanggal 23 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasanalasan gugatan sebagaiberikut :Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : .
62 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut , secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau2orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran padaSekretariat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor112
BAMBANG SUHARTONO
Tergugat:
BUPATI KEDIRI
Intervensi:
SUPADI
704 — 887
ancaman minimalnya, apalagi ancaman minimal 5 (lima) tahunsebagaimana dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yangmempermasalahkan mengenai status Supadi (Tergugat II Intervensi) yangpernah menjadi Terdakwa dalam perkara pemalsuan surat, dan tindak pidanatersebut dikenai ancaman hukuman minimal 5 tahun menjadi tidak berdasar danberalasan hukum;Menimbang, bahwa terkait dengan ancaman sanksi pidana tersebutdihubungkan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
Terbanding/Tergugat I : TN. JOHANES IRAWAN PUTRO Diwakili Oleh : SENTOT PANCA WARDHANA,SH,Dkk
Terbanding/Tergugat II : SELVY PATRAS di KTP tertulis SELVIA PATRAS
Terbanding/Tergugat III : ELLEN PATRAS di KTP tertulis ELLEN LUISA
Terbanding/Tergugat IV : ANNA PATRAS di KTP tertulis ANNA LAURINA PATRAS
Terbanding/Tergugat V : JAN G. PATRAS di KTP tertulis JAN GERETH PATRAS
Terbanding/Tergugat VI : SHERLY ERNI PATRAS
Terbanding/Tergugat VII : JEFFRY PATRAS
Terbanding/Tergugat VIII : RONNI RAYU WILLEM Ahli Waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat IX : JEMMY KAMAL Ahli waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat X : YENNY PATRAS Alias FARIDA PATRAS
Terbanding/Tergugat XI : SAMMY TULSIDA
Terbanding/Tergugat XII : KISHOR SELVIANUS
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Janda MISIYEM PATRAS
Terbanding/Tergugat XIV : TEGUH SRI WALUYO PATRAS
Terbanding/Tergugat XV : FEBRIYANTI
Terbanding/Tergugat XV
177 — 220
Fuchs en Rensberkedudukan di Djakarta dengan surat ukur nomor 84 tanggal 11Agustus 1920.Sertipikat HGB No. 278/Jetis tanggal 27011971 atas nama NV.Fuchs en Rens berkedudukan di Djakarta dengan surat ukur nomor112 tanggal 14 Desember 1920.Sertipikat HGB No. 278/Jetis pada tanggal 27011971 berganti namamenjadi PT. Fuchs en Rens Indonesia berkedudukan di Djakartaberdasarkan Akta Notaris R. Soemadi, SH.
210 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor112/P Tahun 2012 tentang: (i) pemberhentian anggota KPPU atas namaDr.Ir.H.Ahmad Ramadhan Siregar,M.S., dan kawankawan (11 orang) (ii)pengangkatan anggota KPPU yang baru atas nama Ir.Muhammad NawirMessi,M.Sc., dan kawankawan (9 orang);Berdasarkan FaktaFakta Dan UraianUraian Tersebut Di Atas Masa TransisiPergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden DanMasa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara PenangananPerkara.Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara
790 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudibyo, masa bulan Agustus 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Peneimaan Surat Nomor112/WPJ.22/KP.0206/MSP21/2005.jenis pajak Pasal 21 sebesarRp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dai Bank Mandiri Advis Debet,tanggal 10 Oktober 2005 sebesar Rp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Setoran Pajak (SSP)Rp214.138.628,00 untuk PPh Pasal 21 gaji karyawan, tanpatanggal., bulan Oktober 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pembeitahuan (SPT) MasaPPh Pasal 21 dan
1.SAADIA WABULA
2.HAYATI WABULA
3.USMAN WABULA
4.DJAKARIA WABULA
5.HASNI WABULA
6.MANSUR WABULA
7.SUSANTI WABULA
8.MUHAMMAD RUSLAN
Tergugat:
1.LUCI SRI FONI
2.LILI ARIESTA
3.INTAN NURMA INGGIT
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.Notaris M. HUSEIN TUASIKAL, SH,.M.Kn
3.Noteris ROSTIATY NAHUMARURY,SH.,M.Kn,.
4.Notaris ABIGAEL A. SERWORWORA, S.H, M.Kn
5.Kantor PT. Bank Central Asia
6.Kantor PT.Bank Mandiri Cabang Ambon
7.Kantor Lurah Uritetu Cq.Plt. Lurah Uritetu
53 — 35
Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor112/2014, dan diberi tandaT.12310 ;11. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 110 /2014, dan diberi tandaT.12311 ;12. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 113 /2014, dan diberi tandaT.12312 ;13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK)tertanggal 20 Agustus 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 13 ;14.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JOHANES
209 — 82
BankCentral Asia, Tok tidak akan menanda tangani Akta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
Gold Kirin sebagaimana disebutkan didalamAkta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHalaman 51 dari 262 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Utr.Hak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
Gold Kirin sebagaimana disebutkan didalam Akta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.
106 — 209
Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang jinUsaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor112/HGU/BPNRI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas NamaPT.
Isman
Tergugat:
Bupati Donggala
Intervensi:
Lutfin, S.Sos.,
222 — 127
Pasal 44 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan Bupati/Walikotamenetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusanBupati/Walikota;4.
147 — 49
Padangsidimpuan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Juni 2019, sebagai Tergugat;Mahkamah Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;Telah memeriksa buktibukti dan saksisaksi yang diajukan di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2019telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat yang didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor112
SUNENDI
Tergugat:
BUPATI CIREBON
305 — 81
Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa, yang menyatakan :(1). Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihankepala desa kepada BPD. ;Halaman 28 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG(2).
Zuftia Restarani Karim. SH
Terdakwa:
Agus Syahri Alias Boris Bin Cik Mat Agus
29 — 10
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor112/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim;2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 29 Juni2021 tentang penetapan hari sidang;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang padapokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri BlambanganUmpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.