Terdakwa MUKHAYAT Bin KHUZAENI sehingga tidak terdapat adanyaERROR IN PERSONAMenimbang, bahwa mengenai unsur ad 2, Melakukan Kegiatan UsahaPertambangan ;Menimbang, bahwa Pertambangan, menurut UndangUndang Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009)adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputipenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian

diperlihatkan dalambentuk permen, itu sudah tidak dalam bentuk tumbuhan lagi, di LokaPOM Tarakan kami juga melakukan pengujian obat dan makanan,biasanya kalau untuk pengujian laboratorium pasti ada uji Organoleptisdulu, jadi dari awal itu sudah lihat penampilan obat dan makanan ituseperti apa;Bahwa pada dasarnya THC (Tetrahydrocannabinol) dalam Lampiran angka 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika berasal dari tanaman ganja tapi itu melalui prosesekstraksi bahkan sampai pemurnian

tidakdalam bentuk tumbuhan lagi;Halaman 102 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN TjsMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupapermen tersebut bukan hasil olahan dari ganja tetapi hasil dari ekstraksisenyawa ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);Menimbang, pada dasarnya THC (Tetrahydrocannabinol) dalamLampiran angka 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika berasal dari tanaman ganja tapi itu melalui proses ekstraksibahkan sampai pemurnian

Unit Pengolahan dan Pemurnian Emas, yaitu ex PN. Logam Mulia yangdidirikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.218 tahun 1961 joPeraturan Pemerintah No.29 tahun 1962 (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 1961 No.267) jo (Lembaran Negara tahun 1962No.83);c. Unit Pertambangan Bauksit, yaitu ex PN. Tambang Bauksit Indonesiayang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.89 tahun 1961(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No.113);d. Unit Pertambangan Nikkel, yaitu ex PT.

UnitPengolahan dan Pemurnian Emas bekas kepemilikan P.N. LogamMulia;c. Unit Pertambangan Bauksit bekas kepemilikan P.N. Tambang BauksitIndonesia;d. Unit Pertambangan Nikkel bekas kepemilikan P.T. Nikkel Indonesia;e.

Tanggal 24 Oktober2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT.Arutmin Indonesia KW OOPBO192 (d/h DU = 314) ;Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 terhadap areal KP Eksploitasiseluas 199,6 Ha, Bupati Tanah Bumbu mengeluarkan KeputusanPerpanjangan Pertama KP Eksploitasi dan KP Pengangkutan danPenjualan (mohon diperiksa tahaptahap ijin KP/Kuasa Pertambanganmulai dari KP Penyelidikan Umum Eksplorasi Eksploitasi 5858Pengolahan Pemurnian

Wahyu Manunggal JayaRembang sudah punya jjinijin berupa ijin pengolahan dan pemurnian, akantetapi menurut Terdakwa bahwa IUP, SKAB, Surat Angkutan, UP pembelidan pengangkutan semua atas nama Terdakwa termasuk ijin pengolahan danpemurnian ; Bahwa menurut saksi BUDHI SETIAWAN transfer masuk ada 36 (tigapuluh enam) transfer yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) masuk ke PT.Wahyu Manunggal Jaya Rembang dan 2 (dua) masuk ke rekening pribadiTerdakwa, akan tetapi menurut Terdakwa bahwa transfer masuk

(Vide Pasal 28UU P3H dan Pasal 37 angka 9 UU Cipta Kerja).Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 29,angka 32 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan:(1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan danf atau pemurnian

Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 4 Tahun 2009tentang Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang; Bahwa yang di maksud dengan Penambangan adalah bagiankegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ataubatubara dan mineral

Polyndo sebagai PemanfaatLimbah B3 yang kodenya A3052 Residu produksi atau reaksi pemurnian,polimer absorben, fraksinasi sekaligus bekerjasama dengan PT. TIIN yangHalaman 29 dari 79 Putusan Nomor 1834/Pid.Sus/2020/PN Tngberlokasi di summitmas II,3rd Floor, , Jl Jend Sudirman Kav, 6162 Jakartasebagai perantara limbah PT INDONESIA TORAY SYNTHETICS tapi tidakmemiliki kerjasama.

Jakarta;Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempatdikenal PT Antam, Tbk (Unit Pengolahan dan Pemurnian LogamMulia), yang terletak di Jalan Pemuda Ujung Raya (Jalan RayaBekasi) Km. 18, RT.02/RW.07, Kecamatan Pulogadung, KotaJakarta Timur 13210, Propinsi DKI Jakarta; danTanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempatdikenal PT Aneka Tambang, UPBN Bulli, yang terletak di JalanHal. 70 dari 79 hal. Put.

tahun dan denda paling banyak Rp. 10Milyar Rupiah;Pasal 1 angka 7 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral danBatubara yang dimaksud dengan /UP adalahizin untuk melakukan usaha pertambangan,Pasal 1 angka 6 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral danBatubara yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Bahwa oleh karena Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum danEksplorasi Tergugat telah terbukti dibuat dengan cara melawan hukumsebagaimana diatur didalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana maka dengandemikian secara hukum 2 (dua) Surat Kuasa Pertambangan tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum;Bahwa oleh karena 2 (dua) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum danKuasa Pertambangan Eksplorasi

Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor546 tahun 2007 tentang Pemberian Surat Izin KuasaPertambangan Pengolahan dan Pemurnian Bauksittertanggal 03 September 2007. (Bukti T.II 5)6. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor547 tahun 2007 tentang Pemberian Surat Izin KuasaPertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bauksittertanggal 03 September 2007. (Bukti T.II 6)7. Foto Fakta Lapangan. (Bukti T.II 7)8.

Nomor027/074/DOKPENG/PENING JALAN PAKET 1/P1/P17/BLP/2018Tanggal 28 Februari 2018 Perihal Peningkatan Jalan Paket 1 Jl.BanjarharjoNgemplak yang tidak mencantumkan persyaratkandukungan/kerjasama dengan perusahaan yang memiliki Izin UsahaPenambangan tidak bertentangan dengan Pasal 161 UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Barayang menyebutkan bahwa: Setiap orang atau pemegang IUP Operasi atau IUPK OperasiProduksi yang menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan pemurnian

dipimpin olehSYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, maka sejak saat itu saksitertarik untuk mendukung Daulah Islamiyah/ ISIS sehingga saatitu. saksi mulai mengikuti kajian kajian manhaj DaulahIslamiyah / ISIS secara online dari media social telegram, antaralain = Milal Ibrohim, Kiblat.com, UKK Channel, KDIChannel,Arrohmah.Come Bahwa benar dari channel tersebut saksi mendapatkan materi materi kajian antara lain : Kajian tauhid dari Kitab karangan SyekhMuhammad Bin Abdul Wahab, diantaranya membahas : Tauhid,Pemurnian

Niaga Barat No. 46 SamarindaKomoditas : BatubaraLokasi PenambanganKelurahan : Sungai siringKecamatan : Samarinda UtaraKota : SamarindaHalaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2020/PT MDNKEDUA:KETIGA :KEEMPAT :KELIMA :Provinsi : Kalimantan TimurKode Wilayah : OP.O5Bb036.10Luas > +596,3 HaDengan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan olehWalikota Samarinda sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran dan Lampiran II dalam Keputusan ini.Lokasi Pengolahan dan Pemurnian : Kota SamarindaLokasi

dasarnya PP No. 45tahun 2003 tentang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak);2) Retribusi daerah bahan galian strategis dan vital sesuai perda Kab.Tanah Laut No. 11 tahun 2005 dan di ubah dengan perda No. 10 tahun2007 tentang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan dan energi meliputi :retribusi ijin pertambangan meliputi Pencadangan wilayah, buka petaSIG, Cetak Peta, Pembuatan ijin Kuasa Pertambangan (ljin PenyelidikanUmum, Ekplorasi, Ekploitasi, Perpanjangan, Pengangkutan danPenjualan, Pengolahan dan Pemurnian

Tanah Laut No. 11 tahun 2005 dan di ubah dengan perda No.10 tahun 2007 meliputi : pencadangan wilayah, puka peta SIG, cetak Peta,Surat Ijin pertambangan Daerah Penyelidikan Umum, surat ijinpertambangan ekplorasi, surat ijin pertambangan eksploitasi, surat ijinpertambangan daerah pengolahan dan pemurnian, surat ijin pertambangandaerah pengangkutan dan penjualan harus di setorkan ke kas daerah Kab.Tanah Laut melalui bendahara penerimaan dinas pertambangan Kab.Tanah Laut; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa

Pengolahan dan pemurnian;2. luran Tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun2003:2.Perusahaan yang dalam tahap eksploitasi memilikikewajiban membayar.3. Membayar retribusi daerah sesuai dengan Perda No.10tahun 2007 ;. luran Tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45tahun 2003 ;. Membayar Royalti;. Membayar SP3 (Sumbangan Pihak Ketiga);. Penjaminan reklamasi;. Penutupan tambang;.

Bahwa untuk tahun 2010 mendapatkan danaRp.3.44.082.425,.e Bahwa untuk tahun 2009 sebagai hibah dan kegiatanlain sebesar Rp.570.000.000, sedangkan untuktahun 2010 sebagai bantual sosial Rp.640.000.000,.Hal 101 dari 196 hal, Putusan No.26/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk.e Bahwa yang saksi maksud dengan kegiatan lainadalah kegiatan pembuatan pemurnian benihtembakau rakyat, budidaya tembakau rakyat,pelatihan dan bimbingan pengoperasian tehnologipertanian / perkebunan tepat guna (pelatihan tehnistembakau).

masuk secaraBahwa yang duduk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Setda sebagai Ketua, Anggotanya adalah semua Asisten,BAPEDA, DPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan,Sekretaris BAPEDA, Sekretaris DPKAD, KepalaKepala Bidangdi DPKAD.2202 20202202 2020e Bahwa dana bagi hasil cukai tembakau yang diperoleholeh kabupaten Bantul pada tahun 2009 sebesar Rp.1.689.572.000,, untuk Dipertahut mendapatkanRp.720.000.000,. e Bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan lain antaralain untuk kegiatan pembuatan pemurnian

untuk memproduksi mineral dan batu bara dan mineralikutannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangundangNomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Barasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2020 bahwayang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral ataubatubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian

Penyalur dengan pengguna PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VHalaman 107 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.Lokasi Bentangan dari Kilang Refinery Unit V Balikpapan ke Penajam(vide bukti P1 = T 4 = T.Il.Intv10); Bahwa tanggal 4 April 2019 Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor588/18.01/DMT/2019 tentang Pencabutan SKPP Pipa Penyalur (Bukti T5);Menimbang, bahwa dalam Surat Pencabutan yang diajukan olehDirektur Teknik dan Lingkungan Migas Selaku Kepala Inspeksi kepada KepalaTeknik Pemurnian

Unit Pengolahan dan Pemurnian Emas, yaitu ex PN. Logam Muliayang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 218 Tahun1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1962 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 267) juncto (LembaranNegara Tahun 1962 Nomor 83);c. Unit Pertambangan Bauksit, yaitu ex PN. Tambang Bauksit Indonesiayang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 113);d.

Unit Pengolahan dan Pemurnian Emas bekas kepemilikan PN. LogamMulia;c. Unit Pertambangan Bauksit bekas kepemilikan PN. Tambang BauksitIndonesia;d. Unit Pertambangan Nikkel bekas kepemilikan PT. Nikkel Indonesia;e. Unit Pertambangan Intan;Oleh karenanya menjadi sangat patut dipertanyakan apakah mungkindengan kontribusi barang rongsokan sisa Jepang dan Belanda,Penggugat Konpensi berhak atas keuntungan bersih 10% Tergugat Konpensi.