Ditemukan 521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3383 3833 3313 3333 3363 33.33 32383 3.473 32333 3.13
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-12-2014 — Upload : 09-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG
Tanggal 4 Desember 2014 — MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN
57 — 17
  • Kwitansi Kode Rek : 2P.3.3.3 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 :Pembayaran Insentif Toko Adat Dese kualeu sebanyak 5 orang . Kwitansi No. Buku 35, Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006,Pembayaran Perbaikan 2 buah mesin Tik.
    Kwitansi Kode Rek : 2P.3.3.3 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 :Pembayaran Insentif Toko Adat Dese kualeu sebanyak 5 orang . 6. Kwitansi No. Buku 35, tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006, Pembayaran Perbaikan 2 buah mesin Tik. 7. Kwitansi Tahun 2006, bulan desember 2006, Pembayaran pengadaanpakian dinas untuk 1 orang kepala urusan umum.8. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.3.1 Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006,pembayaran insentif bagi 8 orang ketua Rw.9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknyabahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Pengadilan PA CIANJUR Perdata Agama Perceraian
Register : 05-09-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 04-01-2015
Putusan PA CIANJUR Nomor 1316/Pdt.G/2014/PA.Cjr
Tanggal 2 Oktober 2014 — Penggugat Tergugat
40 — 21
  • Companies dengan ketentuan sebagaimanadiatur dalam Master Restructuring Agreement tertanggal 29 Agustus 2001 antara PT Sweet IndolampungPerkasa (TERMOHON KASASI 2/dahulu TERBANDING 2/PENGGUGAT 2), PT GulaPutih Mataram (TERMOHON KASASI 3/dahulu TERBANDING 3/PENGGUGAT 3),Marubeni Corporation (dahulu TERGUGAT 1) dan PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi) (TERGUGAT 46); danpar listtextpardplainltrpar rtlchfcsl afl ltrchfcs0lang1057langfe1033langnp1057insrsid334181charrsid3 678620hichaf0dbchaf0lochf0 tabPasal 3.3.3
    ltrchfcs0lang1057langfe1033langnp1057insrsid334181charrsid3 678620hichaf0dbchaf0lochf0 tabPasal 3.3.2, adanya Rapat Umum Pemegang Saham PT Gula Putih Matarammenyetujui restrukturisasi utang Sugar Group Companies dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Master Restructuring Agreement tertanggal 29Agustus2001 antara PT Sweet Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram,Marubeni Corporation dan Holdiko; danpar listtextpardplainltrpar rtlchfcsl afl ltrchfcs0lang1057langfe1033langnp1057insrsid334181charrsid3 678620hichaf0dbchaf0lochf0 tabPasal 3.3.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
137 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 813/B/PK/PJK/2015dalam kontra memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3 hurufc, d, e dan angka 3.3.4 huruf b, c poin 5, e poin 2) pada halaman 21 sampaidengan 25 dari 29 halaman, dan oleh karenanya koreksi Tergugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c serta ayat (1a)UndangUndang KUP juncto Peraturan Menteri
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 24-03-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 0241/Pdt.G/2016/PA.Kis
Tanggal 21 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 19
  • atas yangmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalildalil dalampokok perkara ini.Bahwa Tergugat Ill, Tergugat IV dan Turut Tergugat menolak secara tegasseluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannyadidalam jawaban pokok perkara ini.Bahwa halhal yang dikemukakan oleh Tergugat Ill, Tergugat IV dan TurutTergugat di atas, maka secara mutantis mohon dianggap sebagai bagian dalampokok perkara ini.Bahwa harus ditolak dalam gugatan para penggugat halaman 3 poin 3.3.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sikap diam berarti dikabulkan, namun berlakusebaliknya, bahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKPtersebut masih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yangharus dipenuhi oleh para pihak, diantaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
57 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor Limited Indiadengan persentase laba bruto dari perusahaan pembandingtersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1084 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR;
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor Limited IndiaHalaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 1084/B/PK/PJK/2016dengan persentase laba bruto dari perusahaan pembandingtersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti Kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor LimitedIndia dengan persentase laba bruto dari perusahaanpembanding tersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 13-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 134/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat I : SOFLI Diwakili Oleh : HASWANDI, SH
Terbanding/Tergugat II : Notaris HUSNA MISBAH, SH
Terbanding/Tergugat V : BPN Kota Bukittinggi
Terbanding/Tergugat III : Hj. MIMI MURNI
Terbanding/Tergugat I : BRI CABANG BUKITTINGGI
Terbanding/Tergugat VI : KPKNL KOTA BUKITTINGGI
Terbanding/Tergugat IV : H. DODI ALFAYETH
Turut Terbanding/Penggugat II : FATMI
Turut Terbanding/Penggugat V : EVA ISMAIL
Turut Terbanding/Penggugat III : TRI PUTRA KATAMSO
Turut Terbanding/Penggugat IV : KOSTREDI
45 — 20
  • tidak dapat dikabulkan olehpengadilan.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971No. 598K/Sip/1971:Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 134/PDT/2019/PT PDGApabila besarnya kerugian yang diderita oleh Para Pelawantidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk gantikerugian yang telah diajukan oleh Para Pelawan harusditolak oleh pengadilan.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari1970 No. 146/1970/Perd/PT.B: Tuntutan ganti rugi yangtidak disertai perincian kerugian harus ditolak.3.3.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
67 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukanpenjualan kepada pihak independen), makapembanding yang akan dipakai untuk menelitikewajaran tingkat laba Termohon Peninjauan Kembaliadalah pembanding eksternal dari database OSIRISyaitu perusahaan Force Motor Limited India denganpersentase laba bruto dari perusahaan pembandingtersebut yaitu sebesar 6,98%;3.3.3.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 20-12-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 29/Pdt.Plw/2018/PN Bkt
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 13
  • kerugian yang harus diterima oleh Para Pelawan, tidak dapatdikabulkan oleh pengadilan.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No.598K/Sip/1971:Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Para Pelawan tidakdibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yangtelah diajukan oleh Para Pelawan harus ditolak oleh pengadilan.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No.146/1970/Perd/PT.B: Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perinciankerugian harus ditolak.3.3.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-05-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627 B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAYAP MAS UTAMA;
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 627/B/PK/PJK/2016 3.3.3. 4.Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 tanggal 5 Maret 2009 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor240/PMK.03/2009 tanggai 30 Desember 2009 jo butir angka 1huruf t Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE39/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana telahdiubah dengan butir angka 2 huruf a Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE133/PJ/2010 tanggai 9 Desember2010 dengan menerbitkan Faktur Pajak Standar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-08-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/Pdt/2011
Tanggal 12 Agustus 2011 — PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk VS H. ACHMAD EFFENDI
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 885 K/Pdt/20113.4.3.5.perihal konfirmasi tunggakan hutang Penggugat kepadaTergugat tertanggal 9 April 2002 yakni sebesar Rp.1.070.301.490, (satu milyar tujuh puluh juta tiga ratus satu ribuempat ratus sembilan puluh rupiah);3.3.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
73 — 403 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bertindak sebagaicontract manufacturer dengan fungsi tambahan yaitu fungsiresearch and development.Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor LimitedIndia dengan persentase laba bruto dari perusahaanpembanding tersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya,bahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1077/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
14 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1077/B/PK/PJK/2015pemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3 huruf c,d, e dan angka 3.3.4. huruf b, c point 5, huruf e point 2) pada halaman 20sampai dengan 26 dari 29 halaman dan oleh karenanya koreksi Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
172 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengansikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwapermohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP/NPWP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Perceraian
Register : 06-02-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PA GORONTALO Nomor 77/Pdt.G/2013/PA.Gtlo
Tanggal 30 Juli 2013 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
115 — 33
  • Perangkat Elektronik berupa :3.3.1. 1 (satu) buah kamera LSR;3.3.2. 2 (dua) buah HP Blackbery);3.3.3. 2 (dua) buah HP Nokia;3.3.4. 1 (satu) buah laptop merk Acer;3.3.5. 1 (satu) set komputer;3.4. Sejumlah uang baik modal maupun keuntungan dari hasildagang yaitu yang telah diaudit dalam pembukuan diperhitungkan sejaktahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 sejumlah Rp.448.587.474,(empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuhribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 09-02-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/PDT/2010
Tanggal 9 Februari 2012 — RATNA KUSUMA,dkk ; Drs. EDIANTO SUDARMONO
44 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .,;3.3.3. Bank NISP No.032340008322 tanggal 5 April 2007 senilaiRp. 225.000.000,;3.3.4. Bank NISP No.032340008162 tanggal 8 Maret 2007 senilaiRp. 142.000.000.;3.3.5. Bank NISP No.032340007932 tanggal 10 November 2006senilai Rp.200.000.000,;3.3.6. Bank Panin, No.378455 tanggal 15 April 2005 senilaiRp.160.000.000.,;3.3.7. Bank Panin No.378494 tanggal 26 April 2005 senilaiRp.165.000.000.,;3.3.8. Bank Mandiri No.AA707374 tanggal 16 Juni 2005 senilaiRp.275.000.000.,;3.3.9.