., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga olen Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. H. Hamdi, S.H., M.Hum.Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.SusPHI/2020Panitera Pengganti,Ttd.

Bahwa selanjutnya kapal KG 95315 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.sconcscescennnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUwine nen nen n= == Bahwa terdakwa NGUYEN

Bahwa selanjutnya kapal KG 95315 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.wonnnennnnnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2019/PN Ransebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun

melakukanpenangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebutsebanyak + 2000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (Satu)set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal sertadiketahui bahwa KG 95315 TS melakukan penangkapan ikan tanpamemiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ; Bahwa selanjutnya kapal KG 95315 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu)set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal sertadiketahui bahwa KG 95315 TS melakukan penangkapan ikan tanpamemiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapalKG 95315 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang DikeluarkanSyahbandar Perikanan ; Bahwa selanjutnya kapal KG 95315 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KG 95315 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa.wana nen nnn nnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2019/PN RanMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum

., HakimHakim AdHoc PHI Pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.Bernard, SH.MM. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.ttd.Arsyad, SH. MH.PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh Para

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IAPalembang, pada hari : Rabu tanggal: 20 Mei 2015, oleh kamiNURMALA,SH.MH sebagai Ketua Majelis MULJANTO,SH,MH dan HERMAWAN,SH, Hakim Adhoc sebagai Hakimhakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terobuka untuk umum, pada hari : RABU Tanggal: 27 Mei2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim AdHoc

., Hakim AdHoc sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalamPutusan Nomor: 10/Pdt.Sus PHI /2014/PN.Pgp. Halaman 19sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 olehketua Majelis dengan dihadiri olen HakimHakim AdHoc sebagai hakim anggotadengan dibantu oleh FATMA WAHYUNA, A.Md, sebagai Panitera Penggantidengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.HakimHakim AdHoc Ketua MajelisHERMAN SJAFRUADISH. ROYKE H. INKIRIWANG,SH.Hj,NUNUNG NURHAYATI,SH.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga olen Ketua Majelis dengan dihadiri olen Para Hakim Anggotatersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiriHalaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 818 K/Pdt.SusPHI/2020oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,ttd ttdDr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.KnttdDr.

. , masingmasing Hakim AdHoc sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor18/Pdt.SusPHI/2019/PN Jmb, putusan tersebut diucapkan pada hari dantanggal itu juga, dalam persidangan yang terobuka untuk umum oleh HakimKetua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantuHalaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.SusPHI/2019/PN Jmboleh RISAFITRIYANI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

PSF 2461 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.noeneene Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo.Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentangPerikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang

PSF 2461 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.nennenee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1)UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .ATAUKETIGA :wooneone Bahwa terdakwa Indra Sitorus selaku Nakhoda KM.

PSF 2461 dibawa/di ADHOC kePenyidik Satker PSDKP Batam.Hee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo.Pasal 9 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No.31Tahun 2004 Tentang Perikanan UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .

4.725.000, (empat juta tujuh ratus dua puluhlima rilbU rupiah) ; none enn nnn nn nnn ne ncn enn nn nn nnncnPETITUM ;22 72 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nce nn cenceBahwa, berdasarkan halhal yang telah Penggugat kemukakan dalam Positadiatas, serta tetap berpedoman pada ketentuan UndangUndang RepublikIndonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penggugat mohonkepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Surabaya, melalui Yang Mulia HakimKetua dan Hakim AdHoc

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., ttd./Marina Sidabutar, S.H.,M.H.ttd./Fauzan, S.H., M.H.,Panitera Penggantittd./Fitriamina, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialIi Dalam mekanisme PutusanBahwa sampai hari Senin tanggal 28 Mei 2012 atau 20 hari setelah putusan tanggal08 Mei 2012 Pemohon Kasasi belum menerima putusan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 104, Pasal 106 dan pasal 107 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI(Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yang menyatakan sebagai berikut:a Pasal 104Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 103ditandatangani oleh Hakim, Hakim AdHoc

Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,ttd/. Fauzan, S.H., M.H.,Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat..............0.

Tidak Perlu ke Pengadilan HAM AdHocBahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan perkara yangmenyangkut pelanggaran hak asasi nanusia harus merupakankompetensi Peradilan HAM adhoc adalah tidak berdasar.Pengadilan HAM adhoc memiliki Kkewenangan yang spesifik, dalam artitidak semua pelanggaran hak asasi nanusia menjadi kompetensiPengadilan Hak Asasi Manusia Adhoc.

Pengadilan Hak AsasiManusia, dimana menegaskan bahwa Pengadilan HAM bertugas danberwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hakasasi manusia yang berat, yang dijelaskan di dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 dengan genosida dan kejahatanterhadap kemanusiaan;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan: "PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak berwenang karena uraian gugatan tersebutsudah menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dan pengadilanyang berhak adalah pengadilan HAM adhoc

PadaPengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda tanggal 14 Agustus 2019 Nomor:64/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan"pada dasarnya perubahan status hubungan kerja dari Perjanjian KerjaWaktu Tertentu menjadi Peranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)harus terlebih dahulu adanya Pemeriksaan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan, hasil Permeriksaan tersebut adalah Nota Pemeriksaaan,Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 34/Pdt.SusPHI/2020/PN Smryang mana salah satu Anggota Majelis Hakim AdHoc

dalam perkara tersebutdiatas juga merupakan Anggota Majelis Hakim AdHoc dalam perkara aquo.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara dimaksud diatasmerujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUUXII/2014,tanggal 4 Nopember 2015 yang intisarinya tersebut dalam Putusan padahalaman 53 yaitu :1.1 Frase demi hukum dalam Pasal 59 ayat (7) Undangundang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia

merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengeadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda tanggal 14 Agustus 2019 Nomor:64/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan"pada dasarnya perubahan status hubungan kerja dari Perjanjian KerjaWaktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)harus terlebih dahulu adanya Pemeriksaan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan, hasil Permeriksaan tersebut adalah Nota Pemeriksaaan,yang mana salah satu Anggota Majelis Hakim AdHoc

., Hakimhakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Anggotaanggota tersebut danEdy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt. SusPHI/2019Panitera Pengganti,ttd.

HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh AnggotaAnggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh para pihak;AnggotaAnggota Ketuattd/ Fauzan, SH.,MH. ttd/Dr.H. Supandi, SH..MHum.ttd/ Dr. Horadin, SH.,MH.Panitera Pengganti Untuk Salinanttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padaHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.SusPHI/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebutdan oleh Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh parapihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.Ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.Panitera Pengganii,Ttd.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./. ttd./.H. Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H., M.H. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.ttd./.Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 711K/Padt.

,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Ii, MATHEUS SAMI MOCHAMMAD MAHIN, S.H., M.H.,PANITRRA PENGGANTI,

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim adhocPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta cacat hukum,karena hasil pemeriksaan yang dituangkan ke dalam BAP tidakditandatangani seluruh tim Adhoc.

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa dariInspektorat dan Tim Adhoc Pemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta hanyalah bersifat pertanyaan dimana tidak adapertanyaan yang secara tegas menyebutkan/menerangkan halhalyang diadukan/dilaporkan pengadu/pelapor terhadap Penggugat;4.13.

Bahwa Tim Adhoc Pemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta selain meminta keterangan dan pernyataan,seharusnya memberikan kesempatan Penggugat untuk membela diri.Namun kenyataannya, Penggugat langsung dipanggil kembali olehSekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menyampaikanSurat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplinsebagaimana surat nomor 390/087 pada tanggal 27 April 2021;4.15. Bahwa Penggugat datang memenuhi panggilan SekretarisDaerah Provinsi DK!

Bahwa dalam halaman 1314 gugatan, Penggugat menyebutkanBahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Adhoc Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta cacat hukum karena hasil pemeriksaan yang dituangkan kedalam BAP tidak ditandatangani seluruh tim Adhoc. Oleh karena itu, hal inibertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;46.

Sadr.Blessmiyanda, tertanggal 15 April 2021 (fotokopi sesuaiaslinya);Daftar Hadir Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 15April 2021 (fotokopi sesuai aslinya);Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pemeriksa AdHoc kepada Gubernur, hal: Laporan Hasil PemeriksaanHalaman 45 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUNJKT.62. Bukti T 6263. Bukti T 6364. Bukti T 6465. Bukti T 6566. Bukti T 6667.Bukti T 6768. Bukti T 6816.