Mali*~ Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dandihubungkan pula dengan keterangan para saksi Penggugat dan paraTergugat saling bessuaian antara satu dengan yang lainnya sehinggadapat disimpulkan, bahwa letak tanah sengketa terletak di Wae mataDesa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat,Propinsi Nusa tengara Timur dan selanjutnya telah diperoleh batasbatas tanah sengketa sebagaiberikut:e Utara : Tanah Yosep s0e;e Selatan : Tanah Yosef soe dan kali Wae Medu;22e Timur

Menyatakan hukum sertifikat hak milik No. 1093 gambar situasitanggal 9 Juni 1994 No. 1105/1994 luas 574 M2 yang telahdibukukan pada tanggal 29 Mei 1995 dan diterbitkan padatanggal 29 Mei 1995 atas nama Laini terletak di kelurahanBrang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa PropinsiNusa Tengara Barat dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : jalan SudirmanSebelah Barat : jalan Dr.

kawasan hutan konservasi yang berada di wilayah AlorTimur Laut khususnya wilayah Hutan Konservasi Adagae adalah berfungsisebagai tempat Wisata alam ;Bahwa kawasan hutan konservasi Adagae ditetapkan sebagai kawasanHutan Konseervasi pada tanggal 7 Mei 1981, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 396 /Kpts /Um /5 / 1981, tanggal 7Mei 1981 tentang Penunjukan areal hutan Tuti Adagae seluas kuranglebih 5000 ( lima ribu ) Hektare yang terletak di daerah tingkat Il Alor,Daerah tingkat Nusa Tengara

Timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata ;Bahwa pada wilayah Hutan Konservasi Adagae tersebut dibuatkan Petadimana tata batas sekaligus petanya dibuat berdasarkan hasil pengukurandari Departemen Kehutanan Balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tengarayang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata TuttiAdagae Pulau Alor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Alor Propinsihalaman 17 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN KIbTingkat Daerah Nusa Tengara Timur, tanggal

Penatoi seluas 33.817 M2 secara pinjam pakaiuntuk pembangunan kantor Walikota Bima dan Penyediaan lahan pengganti kiranyadapat segera dialokasikan dengan membertimbangkan kelayakan dan kesesuaianlahan serta aksebilitas yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan praktek siswaSPP/SPMAN Bima dan selanjutnya dibuatkan Perjanjian antara Pemerintah ProvinsiNusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kota Bima Nomor : 11A tahun 2008 danNomor : 180/10/P/X1I/2008 tentang Pinjam Pakai Tanah Milik PemerintahProvinsiNusa Tengara

Penatoi seluas 33.817 M2 secara pinjam pakaiuntuk pembangunan kantor Walikota Bima dan Penyediaan lahan pengganti kiranyadapat segera dialokasikan dengan membertimbangkan kelayakan dan kesesuaianlahan serta aksebilitas yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan praktek siswaSPP/SPMAN Bima dan selanjutnya dibuatkan Perjanjian antara Pemerintah ProvinsiNusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kota Bima Nomor : 11A tahun 2008 danNomor : 180/10/P/XI/2008 tentang Pinjam Pakai Tanah Milik PemerintahProvinsiNusa Tengara

KEPALA KANTOR PERTAHANAN PROVINSI NUSA TENGARA BARAT, Cq, KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dan bertentangan dengan amanatPeraturan Daerah Maluku Tengara Nomor : 04 Tahun 2009. DanPeraturan Daerah Maluku Tengara Nomor : 03 Tahun 2009 ; e Tenggang waktu menggugat tanggal 30 Januari 2012 objek sengketa dangugatan diajukan tanggal 30 Desember 2011 sehingga masih dalamtenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 UndangUndangNomor : 5 Tahun 1986 tentang Peratun :a.

Nefona II Blok V No. 09Perumnas Kupang Musa Tengara Timur, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 24 Januari 2003, Pemohon Kasasi dahuluTergugat/Terbandingmelawan:1. ZETH CHARLEY DETHAN, bertempat tinggal di JI. SoehartoNo. 31 Kelurahan Naikoten RT. 17 RW. 07 KecamatanOebobo, Kota Kupang ;2.

Put.No. 252 K/Pdt.SusPHI/201424ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanserta UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI) dan Penggugat mempunyai tengara pihakTergugat telah sengaja melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dancenderung menelantarkan nasib serta kejelasan proses pemutusan hubungankerja dengan harapan pihak Penggugat mau menerima tawaran pesangon dariTergugat yang jauh dari ketentuan undangundang yang berlaku;

Perkara: PDM04/TUAL/Eku.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 dalam bentuk dakwaan tunggalyaitu sebagai berikut:Bahwa KARTIKA MIANINGTYAS alias MIA pada hari Senin tanggal 10Februari 2020 sekitar Pukul 15.30 WIT atau setidaktidaknya pada waktu dalamTahun 2020 bertempat di Jalan Umum Jenderal Sudirman tepatnya didepanpangkalan Ojek depan Supermaket Gota Kecamatan Kei Kecil KabupatenMaluku Tengara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang

KelurahanPenatoi seluas 33.817 M secara pinjam pakai untuk pembangunan kantorWalikota Bima dan penyediaan lahan pengganti kiranya dapat segeradialokasikan dengan mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lahanserta aksebilitas yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan praktek siswaSPP/SPMAN Bima dan selanjutnya dibuatkan perjanjian antara PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kota Bima Nomor 11ATahun 2008 dan Nomor 180/10/P/ XI/2008 tentang Pinjam Pakai Tanah MilikPemerintah Provinsi Nusa Tengara

Putusan Nomor 1639 K/PID.SUS/2017Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kota Bima Nomor 11 ATahun 2008 dan Nomor 180/10/P/XI/ 2008 tentang Pinjam Pakai TanahMilik Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Barat tanggal 29 Maret 2008 yangditandatangani oleh Gubernur NTB dan Walikota Bima dan selanjutnyadibuatkan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Tanah Milik PemerintahProvinsi NTB Nomor 5 Tahun 2008 dan 180/ II/BA5C/XII/2008 tanggal 29Maret 2008 antara Gubernur NTB selaku Pihak Pertama dengan Wali

Sus/2017/PT.Mtr., tanggal 06 Maret 2017, halaman 30 Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Mataram "disebutkan bahwa setelah Majelis Hakimmencermati perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan olehBPKP Perwakilan Nusa Tengara Barat dengan menggunakan metode fofalloss, yang hanya memperhitungkan uang keluar/pembayaran tanah tanpamemberikan penilaian

Saksi HUSNI MUBARAT, memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan sengketatanah antara penggugat dan tergugat ;Bahwa Sengketa lahan tersebut berada di Areal Brimob daera Sulawesi Tengara,tepatnya di belakang permuhan Transmigrasi Lokal Perwira Polri, Desa Puosu Jaya,Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ;Bahwa Saksi tidak tahu batasbatas serta ukuran dari tanah objek sengketa ;Bahwa Saksi mengetahui

rupiah ) dari pihak polri ;Bahwa Tanah bapak saksi tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada wargadisekitar tanah Objek Sengketa ;Bahwa Tanah yang dibeli oleh bapaksaksi tersebut seluas sekitar 18 Ha tetapi telahdiganti rugi sehingga tinggal 2 Ha ;Bahwa Tanah milik bapak saksi yang telah diganti rugi tersebut adalah termasuk tanahyang telah ditempati oleh bangunan kantor Brimob sekarang ;Bahwa Dulunya, tanah milik bapak saksi mulai dari Samping gereja menuju ke KantorBrimob Polda Sulawesi Tengara

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidakberupaya secara maksimal menyelesaikan perselisihan pemutusanhubungan kerja sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan serta UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)dan Penggugat mempunyai tengara pihak Tergugat telah sengajamelalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan cenderungmenelantarkan nasib serta kejelasan proses pemutusan hubungan kerjadengan harapan

HAM mengambil dari salah satukantong celananya dan memberikannya kepada Terdakwa 2 (dua)bungkus narkotika jenis sabu yang masingmasing dibungkus denganplastik warna putin bening dan selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam plastik pembungkus rokok warna putih bening.Bahwa, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapdiri Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tengara ditemukanbarang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik pembungkus rokok warnaputih bening yang berisikan 2 (dua) bungkus

menebang pohonjati yang dimaksud adalah merupakan Kawasan Hutan Taman Wisata AlamTuti Adagae merupakan hutan Konservasi yang dilindungi, baik tumbuhanmaupun satwa yang hidup di dalamnya ; Bahwa kawasan tersebut ditetapbkan menjadi Kawasan Hutan sejak padatanggal 7 Mei 1981, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PertanianNomor: 396 / Kpts / Um /5 / 1981, tanggal 7 Mei tentang Penunjukan ArealHutan Tuti Adagae seluas kurang lebih 5.000 ( lima ribu ) Hektar yangterletak di daerah TKIl Alor Daerah TKI Nusa Tengara

Timur sebagaiKawasan Hutan dengan fungsi sebagai taman wisata ; Bahwa pada kawasan tersebut telah dibuatkan petanya berdasarkan hasilpengukuran dari Departemen Kehutanan balai Planologi Kehutanan INVNusa Tengara yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dari HutanWisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il AlorPropinsi Daerah Tingkat Nusa Tengara Timur tanggal 30 Mei 1983 yangkemudian disyahkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 1984 ; Bahwa pengertian Kawasan Hutan Konservasi

MTR PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARATJalan Majapahit No. 46 Mataram, Telepon (0370) 631081 Fax (0370) 622372website : www.ptmataram.go.idemail : pengadilan.tinggi.mataram@gmail.comMATARAM NUSA TENGARA BARAT 83127 COURT CALENDARPerkara Nomor : 58 /PDT/2018/PT.MTRSIDANG HARI / TANGGAL ACARA Senin,16 4 2018 > Membaca dan Mempelajari BerkasKetua Majelis =: Tgl 16 April 2018 s/d Tgl 23 April 2018Hakim Anggota!

Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 23 April2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 10 Juni 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Juni 2019sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Juni 2019 sampaidengan tanggal 11 Juli 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Juli 2019sampai dengan 9 September 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tengara

Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975,apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar PaniteraPengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan Blang Kejren, Kabupaten Aceh Tengara untuk dilakukan pencatatan padasebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;.

Bahwa penanganan tripartite oleh mediator pada Dinas Transmigrasi DanTenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara di dasarkan surat Pelimpahanoleh dinas Tengara Kerja dan Industri Kota Kendari pada tanggal 20 April20204. Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja yang telah bekerja padaperusahaan PT. KELOLA MINA LAUT (KML), sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2017 dengan masa kerja 10 (Sepuluh) tahun, JabatanSanitasi Kebersihan dengan upah terakhir yang diterima sebesarRp.13.000,/jam;5.

No. 28 P/HUM/2010.Hukum (Satgas), terdapat tengara adanya cacat formil maupun materiilterhadap Keppres pembentukannya (Obyek Keberatan, vide bukti P1);TERMOHON sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahanseharusnya tidak membentuk lembaga "antahberantah" yang cenderungmelakukan intervensi terhadap sistem hukum yang mandiri.

Bima, Nusa Tengara Barat;: Islam;: Wiraswasta (Pegawai Salon);Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2016;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah TahananNegara masingmasing oleh:1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21Januari 2016;2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal21 Januari 2016 sampai dengan 29 Pebruari 2016;3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal19 Maret 2016;4.