Ditemukan 3127 data
92 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini sesuai dengan asasperadilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ditentukandalam Pasal 4 Ayat (2) Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman yang mengatur peradilan dilakukan dengansederhana, cepat dan biaya ringan, selain itu Pengadilan mempunyaikewajiban untuk terpenuhinya asas dimaksud sebagaimana diatur dalamPasal 5 Ayat (2) Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut,yangmenentukan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan danberusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
444 — 107
Pasal 2ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan KehakimanPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan KehakimanPengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasisegala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat, dan biaya ringanTergugat Rekonpensi faktanya adalah pihak yang melanggarkewajibannya berdasarkan MPA yang membawa kerugian
199 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, yang mengatur :"Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainyaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.".
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
PATRICH TOAR PELENKAHU
375 — 196
Pasal 4 ayat 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan membantu pencarikeadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untukdapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.5.
Pembanding/Penggugat II : Sampe Niat Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat III : Misno Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Nina Ariani Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat V : Apulina Br Karo Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Tambar Malem Ginting Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Litna Br Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : Liwen Sitepu Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat IX : Jumikem Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat X : Herman Ginting Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat XI : Jusia Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat XII : Malem Jenda Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap,
73 — 62
Asas keaktifan hakim dalam Pemeriksaan.Halaman 118 dari 140 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt/2020/PT MDNAsas tersebut bermaksud bahwa selaku Pimpinan Sidang Hakim harusaktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atausekedar alat daripada pihak, dan harus berusaha sekeraskerasnyamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainyakeadilan, pasal 132 HIR mengatakan jika menurut pertimbangan ketuaSupaya perkara berjalan dengan baik dan teratur, ketua berwenang padawaktu memeriksa
PT CULAMEGA PERKASA dan PT SURYA KARYA CIPTA
Tergugat:
1.PT PERTAMINA EP
2.PT MIURA INDONESIA
290 — 53
Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan saja;Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada parapihakuntuk harus membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelahpenandatanganan Memorandum of Understanding, walaupun secaraHalaman 28 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Sbr29.reasonable kedua belah pihak tidak punya rintangan untuk membuat danmenandatangani perjanjian yang detail tersebut;Selain itu, pada Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan MendahuluiPerjanjian
NI KETUT SULIANA
16 — 6
segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Menimbang, bahwa tugas utama Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
86 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
di Desa Segoromadu, Persil 27 klas dIV tersebut adalah milik Tergugat VIII, akan tetapi bukti Petok Dnyaturut terbakar pada saat rumah miliknya yang berada di BangunsariSurabaya kebakaran pada Tahun 1973;Hal ini sudah di antisipasi sebelumnya oleh Penggugat, bahwa dalamproses usaha menegakkan kebenaran dan keadilan pasti adakonsekuensi dan resiko yang harus dihadapi oleh Penggugat, bukanhanya sekedar biaya, tenaga, pikiran dan waktu, akan tetapi juga harussiap menghadapi tantangan, hambatan dan rintangan
Segoromadu, Persil 27klas d IV tersebut adalah milik orang tua Tergugat VIII, akan tetapi buktiPetok Dnya turut terbakar pada saat rumah miliknya yang berada diBangunsariSurabaya kebakaran pada Tahun 1973;Hal ini sudah diantisipasi sebelumnya oleh Penggugat, bahwa dalamproses usaha menegakkan kebenaran dan keadilan pasti adakonsekuensi dan resiko yang harus dihadapi oleh Penggugat, bukanhanya sekedar biaya, tenaga, pikiran dan waktu, akan tetapi juga harussiap menghadapi tantangan, hambatan dan rintangan
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
184 — 56
Pst.mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan demikian peradilan di Indonesia menganut asasperadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Namun demikian, asassederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan danpenyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkanketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dankeadilan.Bahwa UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, pasal 4 mengatur bahwa Ayat (1) Pengadilanmengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang.Ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan yang sederhana
125 — 20
kepentingan atas obyek perkara walaupun tidak ikut serta sebagai pihak dalamberperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagaigugatan kurang pihak, maka dengan berpedoman pula pada asas peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4)Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 4ayat (2) Undangurndang itersebut yang menegaskan bahwa pengadilan membantupencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
113 — 294
, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secaraseksama gugatan para Penggugat telah menyebutkan identitas Nama,Tempat tanggal lahir, agama, warga negara dan agama, ternyata setelahdicek dengan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti T.31 ada beberapapara penggugat yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda penduduk, denganmemperhatikan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang No 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan membantu pencarikeadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
1.Slamet Waldi
2.David Sandi Saputra
Tergugat:
1.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
3.Ketua DPRD Cq Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hulu
4.Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Inhu
351 — 114
Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasanKehakiman, yaitu: Pengadilan membantu para pencari keadilan danberusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainyaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.c.
- Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dan mengakibatkan orang mati.Pasal 191 terBurang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan suatu bangunanlistrik hancur, rusak atau tak dapat dipakai atau menyebahkan jalannya ataubekerjanya bangunan itu terganggu, atau usaha untuk menyelamatkan ataumembetulkan bangunan itu gagal atau menjadi sukar, diancam:1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidanakurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empatribu lima ratus rupiah, jika menimbulkan rintangan
344 — 46
denganrunway , title yang dipakai bukan dry tapi wet runway ;bahwa selanjutnya Ramp Dispetcher mengatakan kepada kami bahwa cappenumpang sudah komplit, oke silahkan turun dan tutup pintu ;bahwa terdakwa menanyakan kepada supervisor Wiranto bagaimanadengan penumpang sudah komplit sesuai dengan Load Sheet, oke klop ;bahwa terdakwa meminta Gagam agar mundur, oke kita ground, kita startnomor 2 dan nomor 1 dan setelah mesin hidup duaduanya , prosespendorongan sudah selesai terdakwa mengeset parking break atau rintangan
jumlah cargo oleh saksi Gagamdimasukkan dalam Flight Management Computer (FMC) akan muncul speedpesawat pada waktu take off yang dikenal 3 macam, yaitu 80 waktu take off,reeone, dan fiar maka take off dengan wet runway ;bahwa setelah RampDispetcher menyatakan penumpang sudah komplitkemudian turun dan pintu ditutup, supervisor juga menyatakan penumpangsudah komplit sesuai Load Sheet, saksi Gagam mundur, ground juga okey,start mesin 1 dan mesin 2 setelah pendorongan terdakwa mengeset parkingbreak atau rintangan
Aaron Tigor Martahi Sihombing
Tergugat:
1.Djaja Wiharja
2.Hj. Euis Sukaesih
3.Rokayah
4.Dadja Wiharja
5.Dede Mulyana
6.Asep Mulyadi, SE
7.Empon Juriah
8.M. Djalil Hasan, SH
9.D. Warga Surwi
10.Eddy Makmunadi
11.Ining
12.Rambert Gandaputra
Turut Tergugat:
1.Achmad Kosasih
2.Idha Widiansih, SH., Sp. N
3.Iis Santika, SH
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
5.Citra Isma Uspitasari
137 — 38
1995 sedangkanAkta Jual Beli antara Warga Sarwi dengan Penggugat tertanggal 25Januari 1994.Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 509 tanggal 18 Agustus 2012antara Tergugat VIII dengan Tergugat XII yang dibuat dihadapan notarisDeni Subarno, SH, MKn pada Pasal 4 mengatur bahwa sebidang tanahmilik Tergugat VIII tersebut berupa sebidang Tanah Hak Milik Nomor1613/Desa Cimenyan seluas 3.204 m2 dijamin tidak diberati denganbebanbeban apa pun sehingga Tergugat XII tiddak akan mendapatgangguan dan atau rintangan
176 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
)dari UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang PokokPokokKekuasan Kehakiman (Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004)sebagaimana dirubah dengan Pasal 4 ayat (2) dari Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman (UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009) (BUKTI TIV/2):Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Th 2009:Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Th 2009:Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasisegala hambatan dan rintangan
79 — 40
tanggal 01Agustus 1998 dan namun perkawinannya sekarang telah berakhir atauputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Paludalam Register Perkara Nomor /Pdt.G/2013/PA.Palu tanggal April 2013;Bahwa dalam history perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikala itusetelah menikah di Makassar dan ke Palu Sulawesi Tengah yangselanjutnya kontrak rumah di Jalan Cendrawasih No. 22 Kota Palu danditempat rumah kontrakan inilah masa Penggugat dengan Tergugatmemulai kehidupan baru dan berbagai rintangan
81 — 29
OLIVIER, S.Stp. sebagai salah satu PPTK,dan oleh karenanya patut dipandang sebagai pihak yang mengerti dan memahamikendala dan rintangan yang dihadapinya dalam melaksanakan jalannya kegiatanjustru menerangkan bahwa, untuk kegiatan saksi tidak perlu digabungkan karenakegiatannya berupa bimtek dan dilaksanakan tidak perlu mengumpulkan pesertadan hanya dibagikan formulir untuk diisi dan selanjutnya formulir data yangdisampaikan setelah diisi dikembalikan dalam bentuk data yang sudah terisi ;wosenes
188 — 46
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yangmenggantikan Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 14 Tahun 1970) yang dalam pasal 4 ayat (2)menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat danbiaya ringan, selanjunya dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan, bahwaPengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan
98 — 44
MICHAELYESAYAS) adalah merupakan sebagai salah satu kendala atau hambatandan atau rintangan dalam hal pembangunan Tempat Pemakaman Umum(TPU) dan fasilitas lainnya sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, yangsudah kurang lebih 8 Tahun 6 Bulan.Bahwa memang yang dimaksud pada pasal 4 Surat Pernyataan PelepasanHak tanggal 14 Juni 2003 tersebut adalah termasuk Sdr. MICHAELYESAYAS, namun dikarenakan sampai saat ini tidak pernah ada komplaindari Sdr.