Ditemukan 3129 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rindengan randangan rancangan ritongan rintawan rentangan rantangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-06-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1944 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Juni 2014 — NOVRY MARTHINUS DOTULONG, S.T., Direktur CV. SONVINO, Dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA c.q. BUPATI MINAHASA UTARA, Drs. SOMPIE SINGAL, M.B.A., Dkk
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini sesuai dengan asasperadilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ditentukandalam Pasal 4 Ayat (2) Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman yang mengatur peradilan dilakukan dengansederhana, cepat dan biaya ringan, selain itu Pengadilan mempunyaikewajiban untuk terpenuhinya asas dimaksud sebagaimana diatur dalamPasal 5 Ayat (2) Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut,yangmenentukan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan danberusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-04-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
420 — 107
  • Pasal 2ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan KehakimanPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan KehakimanPengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasisegala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat, dan biaya ringanTergugat Rekonpensi faktanya adalah pihak yang melanggarkewajibannya berdasarkan MPA yang membawa kerugian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-05-2011 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 270/PDT/G/2011/PN JKT SEL
Tanggal 6 September 2012 — HAGUS SUANTO, M E L A W A N 1. GUBERNUR BI CQ PINPINAN BI CQ KETUA DAN/ATAU ANGGOTA , DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA. 2. DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI CQ PINPINAN BI CQ WAKIL KETUA DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-I CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-II CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-III CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-IV CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-V CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-VI CQ PIN21PINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, BANK INDONESIA, 3. CITI COUNTRY OFFICER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PINPINAN CABANG CQ PENGURUS CQ LEGAL MANDATORY CITIBANK N.A ICG BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CPB BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A COMPLIANCE DIRECTOR CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CITIBANK N.A INDONESIA 4. C.E.O ( CHIEF EXECUTIVE OFFICER ) CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE, KANTOR PUSAT ) ; 5. CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE , KANTOR PUSAT )
104 — 254
  • ditentukan dengan tegas dalam Pasal 4 ayat 2 junctoPasal 5 ayat 2 dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentangPokokPokok Kekuasan Kehakiman (UU No.4 Th 2004)sebagaimana dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 dari Undang UndangNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman (UU No. 48 Th2009) (BUKTI TXXIV/3):Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Th 2009:Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Pasal 5 ayat 2 UU No. 48 Th 2009:Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasisegala hambatan dan rintangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
212 — 144
  • memiliki kepentingan untukmengajukan gugatan;Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat danTergugat II Intervensi tersebut di dalam replik yang pada pokoknya mendalilkan:bahwa Penggugat selaku Nakhoda kapal Ever Judger berhak atas alurpelayaran yang aman ketika memasuki, berada, dan keluar dari pelabuhanwajid pandu Balikpapan, termasuk dari keberadaan pipa bawah laut yangmerintangi alur pelayaran kapal Penggugat, alur pelayaran dikawasanpelabuhan wajib pandu seharusnya bebas dari rintangan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-09-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1106/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
151 — 470
  • Menurut Memori PenjelasanKUHP, pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaansuatu. kejahatan, yang dalam kedua hal tersebut bersifat fisik(memberikan suatu benda atau menyingkirkan suatu rintangan).Dengan perkataan lain, pembantuan jenis pertama memiliki ciriciri: (1)bantuan diberikan berbarengan atau pada saat kejadian dilakukan dan(2) daya upaya yang merupakan bantuan tidak dibatasi (dapat berupaapa Saja, berwujud ataupun tidak); sedangkan pembantuan jenis keduamempunyai Ciriciri: (1)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
180 — 56
  • Pst.mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan demikian peradilan di Indonesia menganut asasperadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
    Namun demikian, asassederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan danpenyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkanketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dankeadilan.Bahwa UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, pasal 4 mengatur bahwa Ayat (1) Pengadilanmengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang.Ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan yang sederhana
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 09-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 17/Pdt.G-LH/2020/PN Rgt
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.Slamet Waldi
2.David Sandi Saputra
Tergugat:
1.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
3.Ketua DPRD Cq Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hulu
4.Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Inhu
346 — 114
  • Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasanKehakiman, yaitu: Pengadilan membantu para pencari keadilan danberusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainyaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.c.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 17-02-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 113/Pid.B/2020/PN Btm
Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
PATRICH TOAR PELENKAHU
368 — 193
  • Pasal 4 ayat 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan membantu pencarikeadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untukdapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1216 K/Pdt/2014
Tanggal 26 Nopember 2015 — CAHYADI CANDRAMULIA, LIE ANDRY, LIM HOA HONG, ESTHER NURYADI, GO KIM MOI — MEGAWATI, OH ENG SAN (SANUSI.S), LIAUW HING LOK VS PT BANK CENTURY, TBK (sekarang PT BANK MUTIARA, Tbk)
195 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, yang mengatur :"Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainyaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.".
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT CULAMEGA PERKASA dan PT SURYA KARYA CIPTA
Tergugat:
1.PT PERTAMINA EP
2.PT MIURA INDONESIA
279 — 53
  • Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan saja;Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada parapihakuntuk harus membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelahpenandatanganan Memorandum of Understanding, walaupun secaraHalaman 28 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Sbr29.reasonable kedua belah pihak tidak punya rintangan untuk membuat danmenandatangani perjanjian yang detail tersebut;Selain itu, pada Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan MendahuluiPerjanjian
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-06-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 261/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 21 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Yurizal Payong, SH. Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat II : Sampe Niat Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat III : Misno Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Nina Ariani Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat V : Apulina Br Karo Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Tambar Malem Ginting Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Litna Br Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : Liwen Sitepu Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat IX : Jumikem Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat X : Herman Ginting Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat XI : Jusia Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat XII : Malem Jenda Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap,
67 — 57
  • Asas keaktifan hakim dalam Pemeriksaan.Halaman 118 dari 140 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt/2020/PT MDNAsas tersebut bermaksud bahwa selaku Pimpinan Sidang Hakim harusaktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atausekedar alat daripada pihak, dan harus berusaha sekeraskerasnyamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainyakeadilan, pasal 132 HIR mengatakan jika menurut pertimbangan ketuaSupaya perkara berjalan dengan baik dan teratur, ketua berwenang padawaktu memeriksa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
84 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Desa Segoromadu, Persil 27 klas dIV tersebut adalah milik Tergugat VIII, akan tetapi bukti Petok Dnyaturut terbakar pada saat rumah miliknya yang berada di BangunsariSurabaya kebakaran pada Tahun 1973;Hal ini sudah di antisipasi sebelumnya oleh Penggugat, bahwa dalamproses usaha menegakkan kebenaran dan keadilan pasti adakonsekuensi dan resiko yang harus dihadapi oleh Penggugat, bukanhanya sekedar biaya, tenaga, pikiran dan waktu, akan tetapi juga harussiap menghadapi tantangan, hambatan dan rintangan
    Segoromadu, Persil 27klas d IV tersebut adalah milik orang tua Tergugat VIII, akan tetapi buktiPetok Dnya turut terbakar pada saat rumah miliknya yang berada diBangunsariSurabaya kebakaran pada Tahun 1973;Hal ini sudah diantisipasi sebelumnya oleh Penggugat, bahwa dalamproses usaha menegakkan kebenaran dan keadilan pasti adakonsekuensi dan resiko yang harus dihadapi oleh Penggugat, bukanhanya sekedar biaya, tenaga, pikiran dan waktu, akan tetapi juga harussiap menghadapi tantangan, hambatan dan rintangan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor KUHP Tahun 1915
3671 — 4566
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  • dan mengakibatkan orang mati.Pasal 191 terBurang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan suatu bangunanlistrik hancur, rusak atau tak dapat dipakai atau menyebahkan jalannya ataubekerjanya bangunan itu terganggu, atau usaha untuk menyelamatkan ataumembetulkan bangunan itu gagal atau menjadi sukar, diancam:1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidanakurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empatribu lima ratus rupiah, jika menimbulkan rintangan
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
124 — 20
  • kepentingan atas obyek perkara walaupun tidak ikut serta sebagai pihak dalamberperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagaigugatan kurang pihak, maka dengan berpedoman pula pada asas peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4)Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 4ayat (2) Undangurndang itersebut yang menegaskan bahwa pengadilan membantupencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/PDT.SUS.PHI/2014/PN BDG
Tanggal 30 Juni 2015 — ABDURROHIM AHSAN; AGUNG MAULANA; AGUNG PUJI ; RAHAYU; AGUS RAMDANI,; AHMAD BUKHORI, DKK; LAWAN; PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY
107 — 294
  • , bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secaraseksama gugatan para Penggugat telah menyebutkan identitas Nama,Tempat tanggal lahir, agama, warga negara dan agama, ternyata setelahdicek dengan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti T.31 ada beberapapara penggugat yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda penduduk, denganmemperhatikan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang No 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan membantu pencarikeadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn
Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
330 — 46
  • denganrunway , title yang dipakai bukan dry tapi wet runway ;bahwa selanjutnya Ramp Dispetcher mengatakan kepada kami bahwa cappenumpang sudah komplit, oke silahkan turun dan tutup pintu ;bahwa terdakwa menanyakan kepada supervisor Wiranto bagaimanadengan penumpang sudah komplit sesuai dengan Load Sheet, oke klop ;bahwa terdakwa meminta Gagam agar mundur, oke kita ground, kita startnomor 2 dan nomor 1 dan setelah mesin hidup duaduanya , prosespendorongan sudah selesai terdakwa mengeset parking break atau rintangan
    jumlah cargo oleh saksi Gagamdimasukkan dalam Flight Management Computer (FMC) akan muncul speedpesawat pada waktu take off yang dikenal 3 macam, yaitu 80 waktu take off,reeone, dan fiar maka take off dengan wet runway ;bahwa setelah RampDispetcher menyatakan penumpang sudah komplitkemudian turun dan pintu ditutup, supervisor juga menyatakan penumpangsudah komplit sesuai Load Sheet, saksi Gagam mundur, ground juga okey,start mesin 1 dan mesin 2 setelah pendorongan terdakwa mengeset parkingbreak atau rintangan
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-03-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sky
Tanggal 12 Februari 2019 — Perdata -PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa -Angrayani Dharmatana - Yosea Andrea; - Lukman Hidayat, - Wiet Soegito
179 — 46
  • Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yangmenggantikan Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 14 Tahun 1970) yang dalam pasal 4 ayat (2)menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat danbiaya ringan, selanjunya dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan, bahwaPengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
Aaron Tigor Martahi Sihombing
Tergugat:
1.Djaja Wiharja
2.Hj. Euis Sukaesih
3.Rokayah
4.Dadja Wiharja
5.Dede Mulyana
6.Asep Mulyadi, SE
7.Empon Juriah
8.M. Djalil Hasan, SH
9.D. Warga Surwi
10.Eddy Makmunadi
11.Ining
12.Rambert Gandaputra
Turut Tergugat:
1.Achmad Kosasih
2.Idha Widiansih, SH., Sp. N
3.Iis Santika, SH
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
5.Citra Isma Uspitasari
131 — 38
  • 1995 sedangkanAkta Jual Beli antara Warga Sarwi dengan Penggugat tertanggal 25Januari 1994.Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 509 tanggal 18 Agustus 2012antara Tergugat VIII dengan Tergugat XII yang dibuat dihadapan notarisDeni Subarno, SH, MKn pada Pasal 4 mengatur bahwa sebidang tanahmilik Tergugat VIII tersebut berupa sebidang Tanah Hak Milik Nomor1613/Desa Cimenyan seluas 3.204 m2 dijamin tidak diberati denganbebanbeban apa pun sehingga Tergugat XII tiddak akan mendapatgangguan dan atau rintangan
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-09-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 06-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 60/PID.B/2011/PN.SML
Tanggal 9 Januari 2012 — SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos.
81 — 26
  • OLIVIER, S.Stp. sebagai salah satu PPTK,dan oleh karenanya patut dipandang sebagai pihak yang mengerti dan memahamikendala dan rintangan yang dihadapinya dalam melaksanakan jalannya kegiatanjustru menerangkan bahwa, untuk kegiatan saksi tidak perlu digabungkan karenakegiatannya berupa bimtek dan dilaksanakan tidak perlu mengumpulkan pesertadan hanya dibagikan formulir untuk diisi dan selanjutnya formulir data yangdisampaikan setelah diisi dikembalikan dalam bentuk data yang sudah terisi ;wosenes
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Harta Bersama
Register : 06-05-2013 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PA PALU Nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Pal
Tanggal 17 September 2014 — Penggugat Vs Tergugat
76 — 38
  • tanggal 01Agustus 1998 dan namun perkawinannya sekarang telah berakhir atauputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Paludalam Register Perkara Nomor /Pdt.G/2013/PA.Palu tanggal April 2013;Bahwa dalam history perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikala itusetelah menikah di Makassar dan ke Palu Sulawesi Tengah yangselanjutnya kontrak rumah di Jalan Cendrawasih No. 22 Kota Palu danditempat rumah kontrakan inilah masa Penggugat dengan Tergugatmemulai kehidupan baru dan berbagai rintangan