Ditemukan 394 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 121/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — BUDI SULISTYO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPD PROPINSI DIY DKK
9196
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 03-02-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
1.EDWARDSYAH NAIBAHO
2.MARULITUA NAIBAHO
Tergugat:
1.EDISON TAMPUBOLON
2.JOMRIS HASUGIAN
7118
  • ParaPenggugat, tindakan mana telah merugikan Penggugat sebagai pemilik asli atastanah hak milik adat secara turun temurun sebagaimana disebutkan diatas. .Bahwa Tindakan dari Tergugat , Tergugat II diduga bersekongkol untukmenghilangkan Hakhak Penggugat , perobuatan mana jelas merupakanperbuatan melawan hukum dan melawan hak atas tanah warisan Penggugatyang terletak di JI Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan ,tindakan Para Tergugat bertentangan dengan Perpu No.5i/tahun 1960tentang Larangan pemakaian
    tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya(pasal 2), dan dapat dipidana dengan kurungan selamalama.... dst... .Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugat!
Register : 27-10-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 511/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 21 Desember 2016 — Pembanding/Penggugat : H. Didi Suhaeri Budiman
Terbanding/Tergugat II : Direktur PT. Centris
Terbanding/Tergugat V : Atang Hidayat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur
Terbanding/Tergugat I : Direktur PT. Kreasi Inti Manunggal
Terbanding/Tergugat VI : Muhamad Iskandar Kosasih
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
10288
  • Tahun 1960ditegaskan adanya larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya yang sah.Penguasaan tanah seperti itu tidak adalandasan haknya ("illegal"), penguasaannya justru melanggar hakyang empunya tanah atau hak Negara kalau yang diduduki itu tanahNegara. Disamping itu sebutan "Hak Garap tidak ada dalam HukumTanah Nasional dan tidak diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria/UUPA.c.
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 131/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — SUWANDI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
12423
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :16a.
Register : 04-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — MARYANTO MELAWAN KEPALA KANWIL BPN PROPINSI DIY DKK
4612
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 81/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — NGADI WIYANTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN YOGYAKARTA DKK
4618
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 05-08-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 15 September 2016 — SUPARDI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI D.I. YOGYAKARTA DKK
4816
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — YUSTINA ROHMINI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
10616
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Putus : 03-01-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3515 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK VS SUKARJO
4728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :Halaman 11 dari 58 hal. Put. Nomor 3515 K/Pdt/2016a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — PUSPO RETNO KUSWORO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
5018
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — SIDO SARSAN MELAWAN KEPALA KANWIL BPN PROV DIY, DKK
6521
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 98/Pdt.G/2016/PN wat
Tanggal 20 September 2016 — LEGIYO Melawan : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo 2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Pusat Cq.Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon progo, Propinsi D.I Yogyakarta
14774
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — MARDI SUSANTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
4517
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — NY CIPTO MIHARJO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
8915
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 92/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — RAHMAN CIPTO PRANOTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP DI YOGYAKARTA DKK
7023
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — SUYANTO MELAWAN KEPALA KANWIL BPN PROPINSI DIY DKK
7026
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — SURMI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
5312
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 124/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — AMBYAH MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
7523
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 05-08-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 16 September 2015 — SUPARDI/MARDI WIYONO Melawan 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 2. DEREKTUR UTAMA PT, ANGKASA PURA I (Persero) PUSAT Cq. PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
18634
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — KOMAIDI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
12823
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.