Ditemukan 313 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : didalam dalama dalamm dralam dalam dahalam dawalam dasalam daalam dadalam dalaham dalamam dalalat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 03-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2490/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.TULUS ARDIANSYAH, SH
2.SUHARTO, SH
3.ANTON ZULKARNAEN, SH, MH
Terdakwa:
1.HABIB ABD QODIR AL HADDAD BIN ABDULLOH
2.HADI MUSTOFA
3.SUPANDI
56 — 11
  • ,RuhibAmrullah, Saiful Arif, Aknmad Taufiqurrachman, Eddy Sutrisno danMuhammad Fikrul Arifin) yang pada saat itu berada di dalalam KantorPolsek Tambelangan . Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 200 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDIAIR :wenn nnn nen 22 === Bahwa para Terdakwa Habib Abd.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-04-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst.
Tanggal 26 Maret 2018 — SRI DEWI KARTIKA SARI X PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI,Cs
190 — 62
  • Dan Ketentuan mengenai Rahasia Bank tersebut memiliki sanksi yangsangat tegas sebagaimana disebutkan dalalam Pasal 47 UndangUndang Perbankana.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 556/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 1 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT.Megapolitan Developments Tbk
Terbanding/Penggugat : H.UMAR JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT MEGA LIMO ESTATE
Turut Terbanding/Tergugat III : H Latif
128 — 54
  • Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggungrenteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlahRp. 2.816.000,00 (dua juta delapan ratu enam belas ribu rupiah) dengan amarputusan dan segala pertimbanganpertimbangan hukumnya, selengkapnyasebagaimana tercantum dalalam Putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor :208/Pdt.G/2019/PN.Dpk, tanggal 22 Juli 2020, oleh karena dalampertimbangan pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuatdan menguraikan dengan tepat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 16 Oktober 2015 — SYAMSUDDIN FEI;
125 — 42
  • Dalampembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elementersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara.Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri a quo diatur dalalam pasal 1angka 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwapegawai negeri adalah meliputi :a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentangkepegawaian ;b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangundangHukum
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM
Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
126 — 35
  • Dalam pembuktiannya cukup dibuktikanterpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut ;Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri ini diatur dalalam pasal 1 angka 2Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi:a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentangkepegawaian ;b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana ;c.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
181 — 259
  • bagianTimur dan sebelumnya saksi berkebun didalam pagar PLTU sekarang inisaksi sudah pindah, dahulu kebun saksi terletak ditengahtengah pagardan saat ini kebunnya sudah diluar pagar namun masih dalam lokasi milikAbdul Kadir pada bagian Timur objek sengketa dan sebelum lokasi tersebutdikuasai oleh PLN orang Tulehu dan orang Buton telah menguasai lokasiobjek sengketa tersebut dan orang Buton yang berkebun dilokasi tersebutsebelumnya telah meminta izin kepada pemilik tanah masingmasing lokasitersebut;Bahwa dalalam
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 20-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum: 1.TOMAN RAMANDEY, SH 2.PARDI MUTALIB, SH 3.DANUR SUPRAPTO. SH 4.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH Terdakwa: RUSLIA HADI Alias LIA
236 — 151
  • ., Penuntut Umum telah memanggil ahli tersebutdengan patut, akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, dengan persetujuanTerdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum membacakan keteranganahli yang ada dalalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, sebagai berikut :Bahwa dasar AHLI melaksanakan tugas untuk memberikan keterangansebagai AHLI pada saat ini, adalah berdasarkan surat permintaan PolresTernate Nomor : B /556/ X / 2017 / Sat Reskrim, tanggal 17 Oktober 2017 danHalaman 122 dari 183 Putusan Nomor
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 21-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.KDI
Tanggal 2 September 2013 — Jaksa Penuntut:
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
743 — 367
  • INCO Tbk langsung Presidir nya sendiri.76 Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 PP Nomor : 57 tahun 2005 disebutkan hibahadalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badanlembaga/ Negara yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan lembaga/Negara asing , pemerintah atau perorangan baik dalalam bentuk devisa , rupiahmaupun barang atau jasa termasuk tenaga ahli yang tidak perlu dibayar Kembali.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 17 Desember 2015 — Pidana Korupsi - HUSKE DWI GUSTIAN
107 — 29
  • Dalampembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elementersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara.Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri a quo diatur dalalam pasal 1angka 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negerimeliputi :a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTOK LESTIYO
148 — 72
  • Dalampembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elementersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara.Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri a quo diatur dalalam pasal 1angka 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwapegawai negeri adalah meliputi :a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentangkepegawaian ;b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangundangHukum
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 06-09-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
138 — 65
  • Dalam pembuktiannyacukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakahpegawai negeri atau penyelenggara negara.Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri a quo diatur dalalam pasal 1angka 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pegawai negeriadalah meliputi :a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentangkepegawaian ;b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2013 — SIMON GUNAWAN TANJAYA
378 — 213
  • Dalam pembuktiannyacukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakahpegawai negeri atau penyelenggara negara.Halaman 284 dari 373 halaman Putusan No.63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri a quo diatur dalalam pasal 1angka 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pegawai negeriadalah meliputi :a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentangkepegawaian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1929 — 1703
  • Sehingga dalalam kurun waktu antara tanggal 17 April2002 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 penghasilan Terdakwa selakuAdvokat adalah sejumlah Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus jutarupiah).Bahwa atas penghasilan tersebut Terdakwa mempunyai kewajiban untukmembayar pengeluaran rutin dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010yaitu. sebesar Rp 6.041.000.000,00 (enam miliar empat puluh satu jutarupiah), dengan perincian sebagai berikut :e Pengeluaran rutin tahun 2002 yaitu sebesar Rp 255.000.000,00