dilakukan offsetting(pemotongan) oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Dirjen AnggaranKementerian Keuangan RI pada tanggal 2 Januari 2013;Bahwa dengan demikian hak dan bagian Pemerintah Republik Indonesiatidak berkurang dan/atau pemerintah tidak dirugikan dalam pelaksanaanpekerjaan Bioremediasi tersebut, jika seandainya pelaksanaan pekerjaanBioremediasi tidak memenuhi standar/atau tidak sesuai dengan ketentuanKeputusan Menteri Lingkungan Hidup, dengan demikian tidak terdapatadanya kerugian keuanga

keterbatasan Negara dalam APBN/ APBD.Mengingat keuangan Kwarda Pramuka Jambi merupakan keuanganNegara, maka jelas tidak diperbolehkan untuk keperluan diluar kegiatanHalaman 130 dari 221 halaman, Putusan No.16/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.kepramukaan apalagi pengeluaran untuk pembayaran Penasehat Hukumbagi anggota Kwarda Pramuka Jambi yang terkena masalah pidana.Atas Pendapat ahli terdakwa menanggapi sebagai berikut:Bahwa Pramuka adalah bagian dari institusi kewajiban negara, KeuanganNegara atau uang Negara, Keuanga

BdgPedoman Pengelolaan Keuanga Daerah, Pasal 19 ayat (1) dan (2) PermendagriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 18 ayat(1) dan (2) Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pengelolaan BOS danJuknis BOS Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 sebagaimana diatur denganPermendiknas Nomor 37 Tahun 2010, Nomor 51 Tahun 2011 dan Nomor 76Tahun 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atasmaka

BTLPPKD/2014,22/08/2014 100.000.000,00 37.650.000,00 62.350.000,004 0374/SP2D/BTLPPKD/2015,15/07/2015 100.000.000,00 43.850.000,00 56.150.000,005 0001/SP2D/BTLPPKD/2016,30/03/2016 200.000.000,00 143.858.000,00 56.142.000,00Jumlah 700.000.000,00 335.518.000,00 364.482.000,00 Halaman 132 dari 244Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor 73/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mdn KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DANA HIBAH DARI PEMERINTAHKABUPATEN TAPANULI TENGAHTAHUN ANGGARAN 2012 KerugianRealisasi Keterang: menurut Keuanga

menanggung BBM;bahwa SK tahun 2017 tidak sah sehingga secara akutansibukti tersebuttidak relevan untuk dipergunakan, SK tersebut tidak sah untukdijadikan dasar transaksi;bahwa biaya honor adalah biaya yang berasal dari penerimaan sewayang dibayar pada pengelola;bahwa PAD yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp.558.884.000, kami peroleh dari surat bukti dari dinas pendapatandaerah;bahwa kami melakukan klarifikasi pada dispenda apakah penyetorantersebut ada bukti penyetorannya;bahwa kerugian keuanga

Pid.SusTPK/2021 /PN.Mambahwa SK tahun 2017 tidak sah sehingga secara akutansibukti tersebuttidak relevan untuk dipergunakan, SK tersebut tidak sah untukdijadikan dasar transaksi;bahwa biaya honor adalah biaya yang berasal dari penerimaan sewayang dibayar pada pengelola;bahwa PAD yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp.558.884.000, kami peroleh dari surat bukti dari dinas pendapatandaerah;bahwa kami melakukan klarifikasi pada dispenda apakah penyetorantersebut ada bukti penyetorannya;bahwa kerugian keuanga

Anggaran Dana APBD Tahun 2012KONI Kota Yogyakarta dan tidak pernah menandatanganinya ;Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti Nomor 13 Fotocopy Surat KeputusanKetua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia D.I.Yogyakarta Nomor 16/KEP/PBVSI.DIY/II/2012 tanggal 6 Februari 2012tentang Pengukuhan Kepengurusan Pengkot PBVSI Yogyakarta masa baktiTahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Saksi menyatakan baru melihatdi Kejaksaan Negeri Yogyakarta ;Bahwa pada waktu pengembalian kerugian keuanga

A Tiga tahun 2005,2006 dan 2007 oleh KAP Achmad Rasyid, Hisbullah dan Jerry (KAP ARH) sebagaiKAP rekanan BRI dimana hasil laporan keuanga audited tersebut sama atauhampir sama dengan laporan keuangan home statamen yang dibuat oleh PT.

Buton Tengah padaDinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2017.Bahwa benar, Ahli pernah melakukan audit perhitungankerugian keuanga negaraatas Kegiatan Penelitian Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di KabupatenWakatobi, Kegiatan Pembuatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)Halaman ke 143 dari 227 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus TPK/2021/PN. KdiTerminal di Kota BauBau, di Kab. Buton Utara, di Kab.

Bahwa Perbuatan terdakwa tidak ada niat dan atau kesengajaan merugikankeuangan Negara khususnya APBN tahun 2014.Bahwa kerugian keuanga negara telah dikembalikan oleh saksi Yusirwansebesar 3.102.741.474,5 (Tiga Milyar Seratus Dua Juta Tujuh Ratus EmpatPuluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Empat Rupiah lima sen), denganmemperhitungkan :1. PPH sebesar Rp. 595.527.275, (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratusdua puluh tujuh dua ratus tujuh puluh lima rupiah) .2.

Masingmasing Staf Bagian Administrasi Keuanga: Rp.1.750.000,11. Masingmasing Staf Bagian Administrasi Hukum : Rp.1.750.000,12. Masingmasing Staf Bagian Administrasi Umum: Rp.1.750.000,Untuk merealisasikan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan2. Wakil Bupati Rejang Lebong : Rp.15.000.000,3. Sekretaris Daerah : Rp.12.500.000,4. Masingmasing Asisten : Rp.6.500.000,5.

BALAI LELANG MEGATAMA = dengan nomorrekening 5820130181 dengan nominal Rp214.650.000,00 (dua ratus empatbelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2013,tetapterlampir dalam berkas perkara.941 1 (satu) buah buku kas debit kredit saldo berwarna sampul hitam berisi padahalaman pertama Transfer dari P.HJ untuk pembelian unit mobil,tetapterlampir dalam berkas perkara.942 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan tutlisan PAPERLINE yangberisi catatan keuanga, tetap terlampir

BALAI LELANG MEGATAMA dengan nomorrekening 5820130181 dengan nominal Rp214.650.000,00 (dua ratus empatbelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2013,tetapterlampir dalam berkas perkara941 1 (satu) buah buku kas debit kredit saldo berwarna sampul hitam berisi padahalaman pertama Transfer dari P.HJ untuk pembelian unit mobil,tetapterlampir dalam berkas perkara942 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan tutlisan PAPERLINE yangberisi catatan keuanga, tetap terlampir dalam

Nusa Ina Pratama maka hal ini merupakanperbuatan melawan hukum ;Bahwa korelasi dari perbuatan sengaja melawankan hokum memperkaya dirisendiri atau orang lain dengan kerugian keuanga Negara adalah Akibat perbuatanmelawan hukum sehingga terjadi kerugian Negara ;Bahwa Teori kerugian Negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 62tahun 2013 terkait Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara ;e Bahwa definisi kapan terjadinya suatu kerugian Negara adalahHalaman 139 dari 217 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK

telah menyebabkan kerugiankeuangan negara sejumlah Rp 227.131.646, (dua ratus dua puluh tujuh jutseratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), sesuaihasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan olehBPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana laporannya Nomor :43/PW10/2015 tanggal 13 Februari 2015;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangandengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuanga

menanggung BBM;bahwa SK tahun 2017 tidak sah sehingga secara akutansibukti tersebuttidak relevan untuk dipergunakan, SK tersebut tidak sah untukdijadikan dasar transaksi:;bahwa biaya honor adalah biaya yang berasal dari penerimaan sewayang dibayar pada pengelola;bahwa PAD yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp.558.884.000, kami peroleh dari surat bukti dari dinas pendapatandaerah;bahwa kami melakukan klarifikasi pada dispenda apakah penyetorantersebut ada bukti penyetorannya;bahwa kerugian keuanga

Peningkatan Jalan sukahati (sta.2 = 650 - sta.7+650) kecamatan sukaraja hasil temuan BPK-RI prew jawa barat senilai Rp.226.560.500, -tanggal 16 Juli 2012 ;

- 1 (satu) Tanggapan atas konsep laporan hasil pemerilsaan badan pemeriksa keuanga (BPK) RI perwakilan Jawa Barat ;

- 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor tahun 2011 nomor 12.C/LHP/XVIII.BDG/05/ 2012

Nusa Ina Pratama maka hal ini merupakanperbuatan melawan hukum ;Bahwa korelasi dari perbuatan sengaja melawankan hokum memperkaya dirisendiri atau orang lain dengan kerugian keuanga Negara adalah Akibat perbuatanmelawan hukum sehingga terjadi kerugian Negara ;Bahwa Teori kerugian Negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 62tahun 2013 terkait Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara ;Bahwa definisi kapan terjadinya suatu kerugian Negara adalahKetika Negara harus membayar kewajiban yang

Buton Tengah padaDinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2017.Bahwa benar, Ahli pernah melakukan audit perhitungankerugian keuanga negaraatas Kegiatan Penelitian Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di KabupatenWakatobi, Kegiatan Pembuatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)Terminal di Kota BauBau, di Kab. Buton Utara, di Kab. Konawe Selatan dan di Kab.Buton Tengah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2017Halaman ke 164 dari 247 halaman.

Bahwa saksi tidak mempunyai wewenang mengenai pengeluaranuang perusahaan.Bahwa yang menandatangai cek adalah Direktur keuanga yaitu sdrRicky Sing Bedi yang saat itu juga merangkap sebagai DirekturUtama PT Netway Utama.Bahwa otorisasi mencairkan atau mengeluarkan uang perusahaanselain Dirut/ Dretur keuangan ada jajaran Direksi sebagai alternatifdisayaratkan unutk menyertai tandatangan cek yaitu DiketurMarketing sdr Ronald Ibrahin dan saksi sendiri sebagai DirekturTeknis.Bahwa benar saksi dan Dirut

Nusa Ina Pratama maka hal ini merupakanperbuatan melawan hukum ;Bahwa korelasi dari perbuatan sengaja melawankan hokum memperkaya dirisendiri atau orang lain dengan kerugian keuanga Negara adalah Akibat perbuatanmelawan hukum sehingga terjadi kerugian Negara ;Bahwa Teori kerugian Negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 62tahun 2013 terkait Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara ;Bahwa definisi kapan terjadinya suatu kerugian Negara adalahKetika Negara harus membayar kewajiban yang