atas nama ANITAH (Ibu isteri TERGUGAT I) yang saat ini selakuTURUT TERGUGAT I dan ikut menandatangani SKMHT dan APHT ; Dan telah dilekatkan hak tanggungan, sebagaimana dinyatakan dalam AktaPengikatan Hak Tanggungan (APHT) No. 51/2015 tanggal 02 Maret 2015 jo.Sertipikat Hak Tanggungan ( SHT) Peringkat Pertama No. 551/2015 tanggal 31Maret 2015 222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn n ence nn nn ne nnncnesennscn=Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan diatas, maka TERGUGATII memiliki hak preferen

Bahwa menurut kaidah hukum, vide Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1996, SertifikatHak Tanggungan yang memuat irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuatan eksekutorial yang samadengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlakusebagai pengganti Grose Akta Hipotik ex Pasal 224 HIR ;10.Bahwa merujuk pasal 6 jo. pasal 20 ayat 1 UU No. 4 tahun 1996, TERGUGAT11.II selaku Kreditur yang memiliki hak preferen diberikan kewenangan olehundangundang untuk mendapatkan

Bahwa atas Akte SKMHT dimaksud, telah pula ditindaklanjuti denganpendandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 58/2014Tanggal 28 Agustus 2014 dihadapan PPAT BUDIONO WIDJAJA, SH(Akte APHT);10.Bahwa berdasarkan Akte APHT tersebut telah pula ditindaklanjutipendaftarannya ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan dankemudian telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 5684/2014tanggal 11 September 2014 (SHT) yang mana berdasarkan SHTtersebut memberikan hak yang diutamakan (hak preferen) kepadaTERGUGAT

Menyatakan Pengikatan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunanobjek sengketa batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, sehingga sudah tidak lagi menjadi piutang yangdiutamakan (preferen) akan tetapi sudah menjadi Piutang biasa(konkuren), sehingga untuk mengajukan penjualan lelang jaminan objeksengketa milik Para Pelawan, Terlawan harus melakukan gugatan lewatPengadilan;.

Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS 10.Adapun agunanagunan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan dimanaTergugat berkedudukan sebagai pemegang hak tanggungan sehinggaberdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugatmemiliki hak preferen atas tanah dan bangunan tersebut bilamana debitur (dalamhal ini Penggugat) melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian kredit yangtelah disepakati;Bahwa berdasarkan Pasal 6 perjanjian kredit disebutkan bahwa para pihak telahsamasama setuju

Tergugat menganggap bahwaPenggugat memiliki itikad buruk sejak awal untuk mengajukan gugatan a quoBahwa menjawab keberatankeberatan yang Penggugat dalilkan dalam poin 15dan 16, dapat saudara Penggugat pahami bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 4tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dijelaskan bahwa pada intinya PemegangHak Tanggungan memiliki Hak Preferen (Hak yang diutamakan kedudukannya)dalam mengelola/mengeksekusi Hak Tanggungan bilamana Debitur dinyatakanHal. 21 dari 33 Hal.

Bahwa senyatanya tidak terbantahkan hingga saat ini Tergugat selakuKreditur Preferen belumlah pernah mengajukan pemohonan lelangeksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketa kepada Turut TergugatHal 17 dari 43 Halaman, Putusan No.87 / Pdt.G / 2017 / PN KlnIV selaku Institusi Pemerintah yang berwenang sehubungan denganmacetnya kredit Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat ;2.

Sukoharjo,yang keduanya mempunyai irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai kekuatan hukumeksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap sesuai UndangUndang No. 4 tahun1996, oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri bahwa atas Obyek Sengketa yang telahdibebani hak tanggungan, telah memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat sebagai Kreditur yangberitikad

Bahwa senyatanya tidak terbantahkan hingga saat ini Tergugat selakuKreditur Preferen belumlah pernah mengajukan pemohonan lelangeksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketa kepada Turut TergugatIV selaku Institusi Pemerintah yang berwenang sehubungan denganmacetnya kredit Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat ;2.

berdasar.Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana posita nomor 4, tidaklah sepenuhnyabenar, karena TERGUGAT tidak pernah membawa barangbarang inventarisPengggugat, hal ini terbukti dari tidak ada barangbarang inventarisPENGGUGAT dalam amar putusan pidana tersebut ;Bahwa terkait permohonan sita yang diajukan PENGGUGAT sebagaimanaPosita nomor 15, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena diatas hak atastanah tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Bank Mandiri Syariahsebagai Krediturnya (kreditur preferen

Andi Hamzah, S.H, penerbit Ghalia Indonesia,Agustus 1986);Hal ini disebabkan bahwa dari aspek Kreditur, Jaminan adalah adanya bendabenda, baik secara umum maupun secara khusus sebagai tanggungan untukmengganti kewajiban seorang debitur, manakala debitur tertentu tidak dapatberprestasi kepada krediturnya;Hak Jaminan Fidusia bagi Penerima Fidusia in casu pihak Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah hak yang didahulukan (preferen);Hal. 6 dari 11 Hal.

padaperjanjian utangpiutang yang dijaminnya; berakhirnya perjanjianPenjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 5 42/13/2010 11:19:33 PM utangpiutang mengakibatkan berakhirnya perjanjian gadai yangberkaitan.2) Hak gadaibersifat kebendaan dan mengikuti benda gadai (droit de suite)karenanya pemegang gadai berhak menuntut haknya atas benda yangdigadaikan dalam tangan siapa pun benda itu berada dan pemeganggadai berhak menjual benda yang digadaikan jika debitor cidera janji.3) Pemegang gadai berkedudukan preferen

Sejauh mana pihak pemegang gadai saham dapat mengeksekusi hakhak dan kekuasaannya selaku kreditur preferen apabila pemberi gadaipailit berdasarkan prinsip umum jaminan, berdasarkan perikatanyang dituangkan dalam perjanjian gadai saham dan berdasarkan UUKepailitan?

Sri Moelyati'*Kewenangan pemegang gadai saham selaku kreditur preferen untukmengeksekusi hakhak dan kekuasaannya apabila pemberi gadai pailit:1) berdasarkan prinsip umum jaminan (KUH Perdata), kreditur pemeganggadai saham dapat mengeksekusi hakhak dan kekuasaannya sebagaikreditur preferen, kreditur dengan hak separatis dan kreditur denganhak parate eksekusi, secara penuh tanpa ada batasanbatasan tertentu,kecuali mengenai tata cara penjualan yang harus dilaksanakan di mukaumum atau melalui 2 orang

yang dituangkan dalam perjanjian gadai saham, kewenangan kreditur pemegang gadai saham biasanya tidak diatur secara rinci dalam perjanjian gadai saham, tetapi hanya disebutkanbahwa si pemegang gadai saham berhak untuk menjual saham yangdigadaikan dalam hal si pemberi gadai wanprestasi mengacu pada ketentuanketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundanganyang berlaku;3) berdasarkan UU Kepailitan, kreditur pemegang gadai saham juga dapatmelaksanakan hakhak dan kekuasaannya sebagai kreditur preferen

Batang yang ada dalam bukti P3;Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 disebutkanapabila debitor cidera janji, pbemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;Bahwa dalam petitum angka 2 sebelumnya telah dikabulkan olehHakim dimana Para Tergugat dinyatakan ciderajanji/wanprestasi, maka Penggugat sebagai pemegang haktanggungan memiliki hak diutamakan (preferen

Oleh karenanya tidaktepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelangterhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat bilamana ParaTergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagiPenggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidakadanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Para Tergugat;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim sebagaimanatelah diuraikan di atas, maka petitum angka 5 mengenai lelang agunanSertifikat Hak Milik (SHM) No. 00442, Desa

Pada tanggal 28 Pebruari 2012 diselenggarakan Rapat PemunguttanSuara, dari PKPU Sementara ke PKPU Tetap dan dengan dihadiri oleh :Kreditur Preferen : Karyawan PT Industri Kakao Utama,Kreditur Seperatis :Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012e PT. BANK MANDIRI Tbk dengan presentasi suarasebesar 100% dengan opsi tidak setuju ataumenolak PKPU TetapKreditur Kongkuren :e PT.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 dalam rapat PKPU tetapjumlah tagihan yang diajukan para kreditur Preferen, Separatis,Konkuren, dengan suara 100% tidak setuju, mengakibatkandijatunkannya putusan Pailit bagi Termohon;6.

Indopalms SDN BHD sebanyak 145.800.000 (seratus empatpuluh lima juta delapan ratus ribu) saham biasa atau dengan nilainominal sebesar Rp145.800.000.000,00 (seratus empat puluh limamiliar delapan ratus juta rupiah); PT Primasakti Rizki Pertiwi sebanyak 16.200.000 (enam belas jutadua ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesarRp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah); PT Indo Industries SDN BHD sebanyak 162.000.000 (seratus enampuluh dua juta) lembar saham preferen

Nomor 118 PK/Pdt/2017saham preferen atau dengan nilai nominal Rp324.000.000.000,00(tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah);6.

PT Indo Industries SDN BHD sebanyak 162.000.000 (seratusenam puluh dua juta) lembar saham preferen atau dengan nilalnominal sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh duamiliar rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menuruthemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding semulaPenggugat adalah masuk klasifikasi saham biasa sedangkan seluruhsaham yang dikeluarkan dalam penambahan modal tersebut atau sahambaru yang dihasilkan dari konversi hutang masuk klasifikasi

saham preferen;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata saham baru yang dihasilkandan konversi sebagian hutang tersebut adalah masuk klasifikasi sahampreferen sedangkan saham Terbanding semula Penggugat adalahsaham biasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tidak ada keharusan dari Pembanding semula Tergugat untuk menawarkan saham baru yang dikeluarkankepada setiap Pemegang Saham (Terbanding semula Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Nomor 118 PK/Pdt/2017s/d 2007 yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan Termohon PeninjauanKembali sejak tahun 2003 s/d 2007 (bukti T.I/I/MII4 s/d T.L.IL.III7), sehinggaakan mempengaruhi kemampuan Termohon Peninjauan Kembali dalamkewajiban membayar utangutangnya kepada kreditor yang segera jatuh tempo;Bahwa saham baru yang dihasilkan dari konversi sebagian hutangtersebut adalah masuk klasifikasi saham preferen, sedangkan saham PemohonPeninjauan Kembali adalah saham biasa, sehingga tidak adaq keharusan

.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)sebagaimana tercantum dalam SHT No. 4636/2016 tanggal 13102016.Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksuddi atas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbukti dengan tidakadanya blokir atas Sertifikat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secarasempurna dan dibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebut padaJAWABAN angka 4 diatas maka Tergugat mempunyai hak preferen

Menyatakan dan menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi berhakmenjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang HakTanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminankredit yang diagunkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi untukmenyelesaikan fasilitas kredit kepada Penggugat Dalam Rekonpensi.10.Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;11.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet

Dengan sifatnya yang memberikan kedudukandiutamakan (preferen), maka frase kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembaliselama hutang PT.Hidayat Amin tersebut belum lunas di dalam Akta KuasaMemasang Hipotik dan Kuasa Menjual tidak merupakan pelanggaran hukum,bahwa dan lagi pula dibenarkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No.731K/Sip /1975tanggal 16 Desember 1976 yang menyebutkan oleh karena sifat perjanjianmenghendaki adanya Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberikuasa, atau diperlukannya

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat tentang plurium litis consortiumpada dasarnya berkenaan dengan status objek sengketa yang dijaminkan kepihak ketiga dalam hal ini adalah Bank Mandiri dan PT Macan Mengaum olehkarena itu yang menjadi pedoman dalam hal ini adalah ketentuan Surat EdaranMahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 yang secara tersirat dipahami masalahobjek harta yang masih dalam penjaminan menyebabkan kepemilikan yangtidak sempurna karena adanya pihak ketiga yang memiliki hak privilege sebagaikreditur preferen

gugatanatas objek dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa dengan melihat fakta tentang objek perkara yangterungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum sebagaimanadiuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sepanjangtentang dua objek harta bersama yang masih dijaminkan dimaksud saat inimasih prematur untuk diajukan sebagai objek gugatan harta bersama karenamasih terikat dengan pihak ketiga yang memiliki hak privillage dan saat inisebagai kreditur preferen

jalannyapersidangan tidak dilakukan sita jaminan maka terhadap petitum ke limatersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum ke enam yaitu menyatakanPenggugat berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikanagunan/jaminan hutang, akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa maksud pemberian jaminan dalam perjanjian kredityang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah agar jika Tergugat tidak mampumembayar hutangnya maka Penggugat akan diberikan hak istimewa sebagaikreditur preferen

Kreditur memiliki hak preferen atau Hak yang didahulukan ataudiistimewakan pelunasannya dari hasil penjualan terhadap tanah yangdibebani hak tanggungan;4.

* yang terletak di DesaPenusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atas nama KOMARIYAHtelah diikat dengan perjanjian hak tanggungan berdasarkan Sertifikat HakTanggungan No. 04557/2018 tanggal 08 Oktober 2018 (Bukti P5) denganPenggugat sebagai pemegang hak tanggungan (kreditur Preferen), sehinggaapabila nanti terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ingkar janji(wanprestasi) maka Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan mempunyaihak untuk menjual objek hak tanggungan tersebut melalui

yangterletak di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atas namaKOMARIYAH telah diikat dengan perjanjian hak tanggungan berdasarkanSertifikat Hak Tanggungan No. 04557/2018 tanggal 08 Oktober 2018 (Bukti P5)dengan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan berkedudukan sebagaikreditur Preferen dan Memiliki kekuatan eksekutorial dalam arti dapatdilaksanakan eksekusi apabila debitur cidera janji maka objek jaminan haktanggungan dapat dilelang(parate eksekusi) sehingga menurut Majelis Hakimtidak

Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) dan RichardSetiawan (Dalam PKPU) sebesar Rp 7.991.909.348,00 (Tujuh Milyar SembilanRatus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tiga RatusEmpat Puluh Delapan Rupiah), (satu) Kreditor Preferen dengan nilai tagihanyang diakui oleh Tim Pengurus PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) danRichard Setiawan (Dalam PKPU) sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus RibuRupiah), serta 3 (tiga) kreditor konkuren dengan nilai tagihan yang diakui olehTim Pengurus PT.

Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) dan RichardSetiawan (Dalam PKPU), namun demikian atasProposal Perdamaian yang diajukan tersebut,Kreditorkreditor mengajukan keberatan ataspenulisan perihal sifat tagihan yang seharusnyaseparatis ditulis preferen.

irahirah yang sama seperti putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap), tidak dapat dibatalkan Bahwa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan denganputusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yangberkekuatan hukum tetap tersebut mengikat, maka putusan itu tidak bisadipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang (terlebin memintauntuk meletakkan sita ataupun blokir) 13.Bahwa yang perlu digarisbawahi adalah, status kreditor pemegang haktanggungan adalah kreditor preferen

, sementara pihak lain yangmenggungat debitor/pemberi agunan hanya dalam posisi kreditor konkuren, sehingga hak kreditor konkuren tidak dapat menderogasi hak dari kreditorpreferen yang bersifat didahulukan, itulan sebabnya jika Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan, lelang tetap dapat dilanjutkan danrisalah lelang adalah sah, sebab hak kreditor preferen adalah didahulukandikarenakan Surat Hak Tanggungan memiliki irahirah yang bersifateksekutorial;14.Bahwa apaapa yang sudah tercantum dalam Akad

G2011/PN.JKT.PST.SHM No. 1553/Desa Sunter Jaya atas nama Ny, Herawati yang telah dilakukanpengikatan hak Tanggungan Peringkat (pertama) vide Sertifikat Hak TanggunganPeringkat (pertama) No. 6246/2007 tanggal 30 Nopember 2007 oleh KantorPertanahan Kota Jakarta Utara; Dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, maka kedudukanTergugat adalah kreditur preferen yang demi hukum memiliki hak untuk menjualtanah agunan tersebu dengan hak priviege untuk mendapatkan pelunasan terlebihdahulu

Henari Jaya, makakedudukan Tergugat adalah kreditur preferen yang mempunyai hak privilegeuntuk mendapatkan pelunasan terlebin dahulu atas fasilitas kredit CV. Henari Jaya tidak dapat diselesaikan sebagaimana mesiinya; Bahwa CV.