Ditemukan 365 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : qudsi quabi quari qusai qutsi quali
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-12-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 61/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
YURNALIS
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
Intervensi:
BUYUNG DARLIS
153 — 70
  • SF Marbun dalam bukunya Peradilan Administratifdan Upaya Administratif di Indonesia halaman 5051, pengertian UpayaAdministratif / administratieve beroep / quasi rechspark adalah suatu proseduryang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata, yang tidakpuas atas suatu keputusan tata usaha negara, prosedur dilakukan dilingkunganpemerintahan sendiri dan terdiri atas prosedur banding administratif yaitupenyelesaian dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari dari instansiyang mengeluarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 22 Februari 2017 — I. KONSORSIUM PT LINA PERMAI SAKTI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lina Asmahan Abdullah, II. 1. PT NUGRAHA KARYA OSHINDA cq YULINDA JUNIARTI, S.E., yang diwakili oleh Direktur, Ny. Julinda Juniarty, S.E., 2. KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tuan Sujanto, III. PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION, yang diwakili oleh Direktur Suresh G. Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
394 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah berupaLembaga Quasi Judicial, yang hanya dapat menjatuhkan putusan dengansanksi yang bersifat administratif berupa "pengenaan denda", vide Pasal 47Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dengan putusanJudex Juris dan Judex Facti yang "membiarkan" begitu saja tindakanTermohon Peninjauan Kembali sebagai Lembaga Quasi Judicial, yangdalam amar
Pengadilan PA TANJUNG PANDAN Perdata Agama
Register : 28-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA TANJUNG PANDAN Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.TDN
Tanggal 26 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
  • (P.7) dan keterangan 2 (dua)orang saksi dihadapan majelis hakim yang mengatakan bahwa parapemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, oleh karena itu,majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan para pemohon adalah pasangan suami isteri;Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkanFirman Allah SWT dalam surat ArRum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:aS ea 5 Lgl piSi8I La 1g 5 Quasi
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama Perceraian
Register : 10-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp
Tanggal 20 Agustus 2015 — Pemohon vs Termohon
79 — 30
  • lebih besar lagiterhadap rumah tangga dan keluarga mereka, padahal agama Islammengajarkan menghilangkan kemadharatan sedapat mungkin, hal ini sesuaimaksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :QISeVI jaa, g934 5 pallArtinya : Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalamkitab A/Fighu Allslami wa Adillatuhu juz Vil halaman 527 yang berbunyi:alodl quasi
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 17-02-2016 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 15 September 2015 — - SYAMSINAR Binti SUIT
125 — 26
  • dilokasitanah yang terletak di Jalan Lintas Duri Dumai Km.07 Rt.04 / Rw.07belakang Ex Camp Tripatra Desa Pematang Obo Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis yang mana kondisi tanah tersebut telah dilakukanpemagaran secara keliling dengan menggunakan pagar yang terbuat daribeton. bahwa benar terdakwa telah menerima uang pembayaran tanah sebesarRp. 549.000.000, (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari saksiPaulus Benny SiagianMenimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran Pasal 378 KUHPyang merupakan quasi
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 08-09-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 120/Pdt.P/2014/PN.Krg
Tanggal 3 September 2014 — pemohon Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (PD. CMJT), lawan Termohon 1. Nurhadi Setiyanto 2. Drs. Surachman,
195 — 90
  • Tetapi bukan berarti hukum acara yang berlakusepenuhnya bergeser menjadi pemeriksaan secara contentious sebagaimanapemeriksaan dalam perkara perdata gugatan, tetapi dapat dipandang sebagaipemeriksaan quasi voluntoir, dimana kedudukan direksi dan/atau dewan komisarissebagai termohon adalah untuk didengar penjelasannya tentang alasan belumdilakukannya RUPS setelah adanya permintaan dari Pemohon sebagai pemegangsaham, dan apakah alasan tersebut berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
280 — 191
  • Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka kewenanganuntuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta SelatanDengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, yangberwenang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan iniadalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Bahwa Permohonan Praperadilan Para Pemohon terhadapTermohon dan II adalah Nebis In Idem.Permohonan Praperadilan diatur dalam hukum acara pidana(KUHAP) akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan menggunakanhukum acara perdata (quasi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-12-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 781/PDT/2017/PT DKI
Tanggal 19 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat : TONY WONGSO Diwakili Oleh : Abdur Rauf SH
Terbanding/Penggugat : NY RIANA
284 — 377
  • Tersebutdapat dikualifier memenuhi unsur Pasal 12431252 Jo. 1366 KUHPerdata"sebagaimana diketahui bahwa dalam gugatan dari angka 1 sampaiangka 32 tidak ada perbuatan dari TERGUGAT dan TERGUGAT IIyang tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selaindari kewajiban kotraktual atau kewajiban quasi contractual yangmenerbitkan hak untuk mengganti rugi Vide: Pasal 12431252KUHPerdata) antara TERGUGAT dan TERGUGAT II denganPENGGUGAT, dan seperti yang diketahui bahwa dasar tersebut jugamerupakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2973 K/Pdt/2012
Tanggal 25 Maret 2014 — 1. ELBIN CHAIBUN alias TJOA ENG BIN atau disebut juga Eng Bin;, DKK VS 1. CAHYO SENTOSO alias CAHYO SENTOSO CHUA disebut juga TING SIT atau ditulis juga CHUA TING SIT, DK
96 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernah mempelajari secara cermat dan mempertimbangkanseluruh alat pembuktian yang diajukan Para Pemohon Kasasi I dan II sesuaidengan hukum pembuktian, karena buktibukti yang diajukan Para PemohonKasasi I dan II tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara berdiri sendirimelainkan seharusnya dipertimbangkan bersamasama sebagai satu kesatuandalam pembuktian perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukanTermohon Kasasi I dalam perkara a quo;S Bahwa perbuatan penyalahgunaan keadaan digolongkansebagai Quasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-08-2012 — Upload : 01-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 PK/Pdt/2012
Tanggal 15 Agustus 2012 — ANASTASIA MEO, dk vs. YOSEPH RIWU LANGA
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada hal, kalau saja Majelis Hakim Agung tidakmengabaikan apa yang dituntut oleh Para Pemohon PK ketika mengajukankasasi dengan meminta supaya Majelis Hakim Agung memposisikan diri seakanakan sebagai Iudex Facti (Quasi Iudex Facti), niscaya Majelis Hakim Agungakan menerima, memeriksa dan mempertimbangkan faktafakta tersebut, dansekali lagi kami Para Pemohon PK rincikan seperti dibawah ini, yaitu :1 Pernyataan dari Hendrikus Lobo selaku ketua Suku Deru A Nuamuzi beserta5 dima) orang warga / anggota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-06-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 K/Pdt/2012
Tanggal 29 Juni 2012 —
222 — 424 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 203 K/Pdt/201238berlaku untuk para arbiter dalam quasi judicial, karena prinsip imunitasberkaitan dengan permasalahan Kekuasaan Kehakiman (dalam hal iniarbitrer) yang bebas dalam Negara Republik Indonesia yang memperolehjaminan konstitusional dan perundangundangan, yang merupakansumber hukum ;16.Bahwa ketentuan mengenal Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapatdikenakan tanggungjawab hukum apapun atas segala tindakan yangdiambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankanfungsinya
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama
Register : 25-06-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA KENDARI Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
377 — 321
  • Adapun dasar yuridis yangmerupakan landasan konstitusional keberadaan Peradilan Agama diIndonesia adalah Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan UUD 1945;Keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama sudah diakui secara resmisejak dari zaman kolonial dengan terbitnya keputusan Raja Belanda(KB) No. 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1882 No.152 tetapi kondisinya mengalami pasang surut namun secara umum citraPeradilan Agama hanya sebagai quasi pengadilan.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 28-08-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 34/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat:
1.Rr. Setyowati Hari Sakti, SH
2.Drs. Jamaluddin, M.Pd
3.Syahrudin Lahadja, S.Sos
4.Nurdin Basri, SE
5.Sunandar, SE
6.Roi Monang, ST
7.Wilson, S.Sos
8.Drs. Mohammad Sabran, M.Si
9.Pramudi
10.Ridwan Husain, S.Pd, M.Si
11.Efraim, SP
Tergugat:
1.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN Cq Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian
2.BUPATI TOLITOLI
134 — 90
  • Bahwa PNS yang dikenakan tindakan administratif menggunakannorma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka wajibdilakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) olehpejabat yang berwenang, dimana hasil putusan dari pejabat yangberwenang tersebut oleh PNS yang terkena hukuman disiplin dapatdilakukan keberatan atau dilakukan banding administratif kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) sebagai lembagaperadilan semu (quasi rechtspraak);C.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 10-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 71/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
PT DOLLAR LESTARI MANDIRI
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA/KONSTRUKSI PENGADAAN RS CIMACAN TA 2020
2.Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Kontruksi Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Tahun Anggaran 2020
376 — 158
  • Setelah Menempuh UpayaAdministratif, diantaranya keberatan terhadap Badan dan / atau PejabatHal 61 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDGPemerintahan, dan apabila warga masyarakat tidak menerima penyelesaiankeberatan dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan pula pendapat para sarjana : Dr.SF Marbun dalam bukunya Peradilan Administratif dan Upaya Administratif diIndonesia halaman 5051, pengertian Upaya Administratif /administratieve beroep /quasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-06-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Desember 2015 — FELIPUS MANOGAR, dkk ; KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
101 — 31
  • Aturan mengenaikeberatan ini sekarang telah diatur dalam pasal 77 UU No. 30 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; Bahwa terhadap keberatan yang diajukan, Termohon Keberatan harusmemanggil para pihak dan melakukan quasi yudisial sebelum akhirnyamengambil keputusan atas keberatan yang diajukan tersebut ; Bahwa kata menyelesaikan terhadap keberatan yang diajukan,maksudnya adalah bahwa jika dalam jangka waktu 10 hari sejakkeberatan diajukan tidak ada jawaban, maka keberatan tersebutdianggap dikabulkan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2016 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 531 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 19 Juni 2017 — PENGGUGAT - LARS CHRISTENSEN TERGUGAT - NI LUH SUKERASIH - SOFIA - LUH MERTASARI - KOMANG NUNUK SULASIH, SH. M.Kn - BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG
379 — 181
  • Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain darikewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yangmenerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkantimbulnya kerugian bagi orang lain tanopa sebelumnya ada suatuhubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut,baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakansuatu kecelakaan.3.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 02-04-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN MARTAPURA Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mtp
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
Howard Genial
Tergugat:
1.PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.Oeij Soeij Siang
3.PT. Balai Lelang Surya
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANJAR
6.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
7.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
173 — 22
  • (vide posita gugatan pada butir (16).Bahwa merupakan kekeliruan apabila pelaksanaan eksekusidikaitkan dengan undangundang perlindungan konsumen, (dalilgugatan pada butir 16) oleh karena norma hukumnya yang berbeda.Hubungan hukum konsumen adalah perikatan quasi kontraktual,yaitu. penundukan diri sesuai dengan keinginan konsumen.Sedangkan perjanjian kredit perbankan adalah hubungan"kontraktual, yaitu kKesepakatan terhadap syaratsyarat yang telahdiperjanjikan bersama (in casu perjanjian kredit);Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2825 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — H. ALFAYAN, DKK VS NITA Bin H.TARWA, DKK
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P.28. );Bahwa Definisi Perbuatan Melawan Hukum dalam Ketentuan HukumPerdata dalam pasal 1365 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain darikewajiban kotraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkanhak untuk mengganti rugi.2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkantimbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatuhubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang padaumumnya dan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1775 K/PDT/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dk. VS PT SADANG SARI, dahulu bernama PERSEROAN "BOUW EN HANDEL MAATSCHAPPIJ SADANG SARI N.V. Ditulis juga "N.V. BOUW MAATSCHAPPIJ SADANG SARI, dkk.
143 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, memberihak kepada orang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk:e Mengajukan Perlawanan Pihak ketiga (derden verzet) yang bersifat semuatau quasi derden verzet, selama proses pemeriksaan permohonanberlangsung;e Pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak: Sebagai Pelawan; Sedang Pemohon, ditarik sebagai Terlawan;Halaman 78 dari 130 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 27-10-2016 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) VS 1. PT PELABUHAN INDONESIA II (Persero), DKK
168 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang sejenis dengan KPPU, Bagir Manan, Guru BesarHukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, KetuaMahkamah Agung tahun 20012008, yang saat ini memimpin DewanPers Indonesia, yang juga sebuah lembaga yang sejenis pula denganKPPU, serta banyak pakar hukum lainnya, telah berkalikali dalam forumakademik dan diakui pula oleh lembaga peradilan, menyatakan bahwalembaga independen dengan kewenangan memutus perkara, yang salahsatunya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuahlembaga Quasi