XXXXX meninggal dunia,N QO a PF WN FPmeninggalkan beberapa harta yang menjadi harta warisan buat anakanaknyaberupa 2 (dua) bidang tanah persawahan dan 1 unit bangunan rumah bertingkatyang terletak di Kelurahan XXXXX dengan rincian sebagai berikut :6.1. 1 (Satu) Bidang tanah Persawahan dengan luas 15 (lima belas) Pantakyang terletak di daeran Saba Bolak, Kelurahan XXXXX, KecamatanXXXXX, Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Timur berbatasan dengan Paret /Sawah

Bank Tabungan Negara Kantor CabangSyariah Bandung yang diperuntukan kepada Koperasi Pegawai Kantor DinasKesehatan Kabupaten Subang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih berada dalam daeran Hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yangdiberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atauuntuk sementara waktu dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dan perbuatanperbuatan

seratus delapanpuluh dua Rupiah) yaitu sebesar Rp 393.281.818,00 (tiga ratus sembilan puluhtiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) dokumen kontrak yaitu besarnya dendamaksimum adalah sebesar nilai jaminan pelaksanaan yang harus dikenakanatas terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa sebesar Rp 111.300.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) ;Sehingga telah mengakibatkan kerugian negara/daeran

PembatalanAtas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan TataCara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenLabuhanbatu Selatan Nomor: 900/913/DPPKAD/2014 tanggal 05Desember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan PajakBumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daeran

(DPPA SKPD) DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2013.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2014.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daeran (DPPA SKPD) DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2015.8 (delapan) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran BiayaPemungutan Pajak PBB Sektor

atausebahagiannya, sehingga kemudian ia gunakan untuk keperluan pribadinyadan keperluankeperluan lainnya baik keperluan dinas seperti membayartagihan listrik maupun keperluan diluar dinas yang tidak dapat diingat lagi,padahal uang listrik dan uang keperluan dinas lainnya sudah dianggarkantersendiri dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur T.A. 2015,2016 maupun 2017;Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telahmenguntungkan dirinya sendiri dan menimbulkan kerugian keuangannegara/daeran

Mewakili BPH di daeran dan melaksanakan segala keputusan Sinode,MPL dan Majelis Daerah (Pasal 77 ayat 1 Tata Tertib Gereja BethelIndonesia)"ooe Bahwa Gereja yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan sebagaiGembala Jemaat GBI Mega Mall Kota Bengkulu adalah illegal dan tidaksah karena permohonannya telah ditolak oleh BPH GBI dalam Surat dariKetua Umum Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia Pdt. Dr.

Sawah, Desa Aek Batu, KecamatanTorgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senintanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan PerkebunanHalaman 36 dari 93 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN RapJaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, KabupatenLabuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa PinangDamai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB ketikaitu Saksi sedang lewat di daeran

No. 605/ Pdt/2019/PT.DKIterdapat Tergugat (Para Terbanding) yang berdomisili di daeran hukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal182 ayat (2) HIR Mutatis Muntandis Penagdilan Negeri Jakarta Selatan tidakberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh ParaPembanding dahulu Para Penggugat; Maka bahwa berdarakan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan NegeriJakarta Selatan berdasarkan kompetensi relatif tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili, dan memutus

rupiah) dan setelah Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) berdasarkan Peraturan DaerahNomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 menjadiRp77.940.900.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluhjuta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat PengelolaKeuangan Daerah/Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009sebagai berikut: Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Daeran

Perhubungan RI,kemudian aktifitas pelabuhan hendak dikembangkan oleh Pemerintah,akan tetapi rencana pengembangan tersebut terkendala akibat banyaknyakapalkapal nelayan yang dapat mengganggu kapalkapal niaga, makaPemerintah merencanakan pemindahan lokasi Gudang/Tangkahan Ikan kelokasi lain, dan setelah itu Pemerintah menetapkan lokasi pemindahanHal 43 dari 120 hal Putusan Nomor 132/Pdt/2020/PT MDNGudang/Tangkahan Ikan di Gabion Belawan yang juga merupakan daerahkerja Pelabuhan Umum Belawan, adapun profil daeran

Weripang Partai Peduli Rakyat Nasional halaman 49 dari 120Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk Bahwa berdasarkan Keputusan Guberur Papua Barat Nomor :171.2/123 /8/ 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak masa jabatantahun 2014 sampai dengan 2019, memutuskan yaitu menetapkan Kesatu :meresmikan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lampiranKeputusan Gubemur Papua Barat ini, sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daeran

INRICHI karena hal itudilakukan oleh anggota tim atas perintah saksi; Bahwa setahu saksi proses stuffing (bemuatan kayu kedalam konteiner)terhadap 2 (dua) konteiner sudah selesai, sedangkan 1(satu) konteinerbelum dilakukan, dan saksi tidak mengetahui kalau sudah dilakukanpengiriman keluar daeran Nusa Tenggara Timur, karena yang bisamenjelaskan adalah CV. INRICHI;Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

UtrBahwa sekitar bulan Juli 2016, saksi akhirnya mengikuti kajian diMesjid di daeran Taman Sari tersebut, yang saat itu saksi datangbersama AHMID (Ikhwan Tangerang Kota).

Tetapi harus melalui tahapan perencanaan, tahapanpersiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil sedangkan pengadaan tanahuntuk gedung TIC tidak ada dokumen dilakukan melalui tahapan perencanaan,tahapan persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil;Halaman 176 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN BglMenimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 814No 36 Tahun 2015 Tanggal 6 Januari 2015 Tentang Tenaga KontrakDilingkungan Sekretariat Daeran Kab.

5 (lima)hektar dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanahdengan pihak yang berhak, tetapi harus melalui tahapan perencanaan, tahapanpersiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil sedangkan pengadaan tanahuntuk gedung TIC tidak ada dokumen dilakukan melalui tahapan perencanaan,tahapan persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil.Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 814No. 36 Tahun 2015 Tanggal 6 Januari 2015 Tentang Tenaga KontrakDilingkungan Sekretariat Daeran

Kemudian terdakwa MARLIN SINAMBELA Als MABEOS membawaHalaman 97 dari 113 Putusan Nomor 549/Pid.B/2019/PN Btmkorban menuju arah Tiban Batam dan diikuti saksi DARWIN SINAMBELA AlsFLORES dan saksi RONNI TAMPUBOLON hingga daerah sekitar Sei Ladi danselanjutnya terdakwa MARLIN SINAMBELA Als MABEOS membawa korbanmenuju ke lampu merah Sei Harapan Sekupang dan mengarah ke daerah BatuAji dan berhenti tepat di pinggir jalan sekitar daeran perumahan bukit tibanpermai, terdakwa MARLIN SINAMBELA Als MABEOS langsung

BantuanOperasional Sekolah Tahun 2014.Halaman 89 dari 101 halaman putusan No. 10/TIPIKOR/2018/PT.BDG.6) 1 (Satu) eksemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor : 161 Tahun 2014, tentang Petunjuk TekhnisPenggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan Dana OperasionalSekolah Tahun Anggaran 2015.Dikembalikan kepada saksi HADIRO7) 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821/Kep.105BKD/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Daeran

Biasanyakajiannya seperti ituBahwa Kawasan Segati, daeran Langgam sudah dilakukan Tata Batas,namun belum di Tetapkan.Bahwa kasawan perkebunan KM. 80 Simpang Basrah Dusun III Tasik Indah,Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riaumasuk ke dalam Hutan Produksi Terbatas/ HPT Tesso Nilo artinya HutanProduksi yang dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P. 50/MenhutII/2009 tentang Penegasan Status DanFungsi Kawasan Hutan yakni pada Pasal 1;Bahwa

ASPIHAN SYAMSU.Drs.H.LHENDARSYAH AMIN, SMPH.MM.Pedoman Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Daeran Tahun 2011, untukPanitia Pengadaan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Panitia PengadaanBarang, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor11 Tahun 2001 pada Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3.

kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalamUU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) :kerugian negara/daeran

ArfiantyBelinda, SH Pgl Yanti, sebagai pertanggungjawabannya saksi Rahmat Realson,SH.MM memerintahkan saksi Erviyeti dan saksi Nova Rudiyanto pada Bulan maretTahun 2011 untuk pergi ke Kabupaten MukoMuko dan Kabupaten kerinci untukmencap stempel dan meminta tandatangan SPJ fiktif yang telah ditandatanganioleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, sedangkan saksi RahmatRealson, SH.MM pada bulan yang sama bersama dengan saksi Hardi DarmaPutra, saksi Febrinaldi dan saksi Devi Hariyanto berangkat ke daeran

PenunjukanPegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten Pesisir Selatan TahunAnggaran 2011.690) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Gubernur SumateraBarat Nomor : 1713672009 Tanggal 4 Agustus 2009 TentangHalaman 302 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDGPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daeran

S.Sos untuk DinasDalam Rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentangPinjaman daeran dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentangPenyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.SUCIATI.

SetwanKota Pekanbaru BEJOWIJOYONO bertandatangan serta bercapstempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran KotaPekanbaru.344) a. 1 ( Satu )Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRDKab.

September 2011tentang Penunjukan PNS Sebagai Kordinator, Sekretaris, dan AnggotaPendamping Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir SelatanTahun Anggaran 2011.694) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 139 / DPRD PS /2011 Tanggal 12 September 2011 Tentang Penetapan Susunan AlatKelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten PesisirSelatan.695) 1 (Satu) Rangkap Register SP2D Tahun Anggaran 2011Mulai Dari 01 Januari 2011 Sampai Dengan 31