ratus delapan puluh duaribu lima ratus ruliah) yang diperoleh dari Rp. 250.000/jam maka yang seharusnyadisetor ke kas umum daerah adalah Rp. 150.000/jam sebagai PAD x 8.306,33jam = Rp. 1.245.949.500, dan tahun 2018 adalah dari sebesar Rp.1.864.955.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratuslima puluh lima ribu rupiah) dari perhitungaan Rp.250.000 maka yang harusdisetor ke kas umum daerah adalah Rp. 150.000/jam x 7.459,82 jam = Rp.1.118.973.000, maka total jumlah penerimaan daeran

Mamuju Utara menetapkan 5 (lima)unit alat berat excavator tersebut sebagai aset daeran Kabupaten Pasangkayuserta didaftarkan ke dalam Buku Inventaris Aset Tetap dengan kode lokasi12.33.05.11.03.15.00, kode barang 02.02.01.08.10, SKPD : Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) Prov.

YayasanWakap Masjid Sriwijjaya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor78;1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah PembangunanMasjid Sriwijaya Nomor: O80/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17Januari 2017;1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembinan YayasanWakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18(copy);1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan danahibahpembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/IntSek/YWNSP/2015tanggal 3 September 2015;1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran

Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus2016 Nomor 78;1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah PembangunanMasjid Sriwijaya Nomor: O80/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17Januari 2017;1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PembinanYayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017Nomor : 18 (copy);1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan danahibahpembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/1X/IntSek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran

Bahwa sekalipun di dalam Guygatan a quo memiliki keterkaitan denganobjek tanah yang berlokaksi di daeran Kabupaten Serang, namunkarena wilayah Serang termasuk dalam wilayah Jawa dan Madura,maka Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah HIR, oleh Karenanyasesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR yang telah diterjemahkan olehMahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan di Lingkungan Perdata Umum Mahkamah AgungRl, Edidi 2007, dimana pada jalaman 50 huruf e telah menyatakan

setelah dicari informasi kepadapihak masyarakat sekitar lainnya, maka didapatkan beberapa copy salinan Girikatas nama ahli waris, dengan beberapa luas dan mutasi yang tidak dilakukanoleh yang berhak yakni ahli waris itu sendiri dan juga terdapat beberapa aktajual beli dan bahkan Sertifikat Kepemilikan diatas tanah milik Pewaris, yangberasal dari C 141, maupun C lainnya, yang akhirnya kemungkinan besarberalih keatas nama para Tergugat;Bahwa telah ditemukan copy SALINAN SURAT KETETAPAN Iuranpembangunan Daeran

Rejang Lebong tahun anggran 2018sudah tercantum dalam Laporan perhitungan kerugian keuangan negara(PKKN) dengan nomor : 194 / PKKN / 2020, tanggal 16 Desember 2020 yangsudah diserahkan kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Rejang Lebong;Bahwa penyebab terjadinya kerugian keuangan negara/ daeran dalampenggunaan APBDes di Desa Selamat Sudiarjo tahun anggaran 2018 adalah= Adanya honor perangkat desa dan BPD yang tidak dibayarkan. Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan (BUMDES dan lampu jalan).

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerahmelalui sekretaris daeran. 220222 nn nena nnn nnn n ee nenn annenonn Bahwa Saksi Drs. ANSYARI HASAN selaku Pengguna Anggaranmenyadari bahwa Terdakwa selaku PPTK telah menerbitkan Nota DinasPengadaan Surat Kabar dan Pengumuman Penyediaan Langganan Surat Kabarpada Sekretariat DPRD Kota Dumai dimana Saksi Drs.

jawab penuh atas pemanfaatan danapengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sesuai dengan jumlahdimaksud dan bersedia mengembalikan dana pengembangan RSUD HadjiBoejasin Pelaihari sesuai dengan jumlah dimaksud dan sesuai pasal 7 ayat4 surat keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari No. 445/SK74/RSHB/I/2017 tentang petunjuk teknis penggunaan dana pengembanganbersumber dari pembagian jasa pelayanan pada RSUD Hadji BoejasinPelaihari telah tegas menyatakan apabila terjadi kerugian keuangan negara,daeran

INRICHI karena hal itudilakukan oleh anggota tim atas perintah saksi; Bahwa setahu saksi proses stuffing (bemuatan kayu kedalam konteiner)terhadap 2 (dua) konteiner sudah selesai, sedangkan 1(satu) konteinerbelum dilakukan, dan saksi tidak mengetahui kalau sudah dilakukanpengiriman keluar daeran Nusa Tenggara Timur, karena yang bisamenjelaskan adalah CV.

penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,untuk pembayaran pembelian Gong Gamelan dusun Kekuraditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara A.MUSLINSUSANTO, tanggal 18 November 2017;80.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 38.049.000,untuk pembayaran kegiatan sarana dan prasarana pertanian desakekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudaraMUHSINIM.M, Tanggal 16 November 2017;81.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,untuk pembayaran perjalanan dinas luar daeran

Penerapan unsur merugikan keuangan Negaradengan menggunakan konsep actual loss lebin memberikan kepastian hukumyang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasiinstrument hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, UU No. 15 Tahun2006 tentang BPK Pasal 1 angka 15 serta konvensi PBB Anti Korupsi Tahun2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 yangmendefinisikan Kerugian negara/daeran adalah

logging diareal lokasi perkebunan Pemohon karena semuanya sudah tertanamsawit jadi tidak ada lagi pembukaan lahan;Bahwa, selama 2 (dua) hari tim berkeliling di areal lokasi Saksi lalu timlangsung ke Kayong Utara;Bahwa, surat tugas pertama tim Gakkum 2 (dua) hari di lapangan dantidak ditemukan aktifitas i/legal logging di wilayah Saksi;Bahwa, Pemohon tidak ada memberitahukan kepada Termohon bahwasejak bulan Agustus sampai September terjadi kebakaran;Bahwa, Termohon pasti tahu ada bekas kebakaran di daeran

menyampaikan bahwaVerifikator hanya memeriksa kelengkapan sekolah Penerima BOSDAKabupaten kalaupun ada sekolah yang meminta untukdikunsultasikan terkait pertanggungjawaban kelengkapanHalaman 57 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2020/PN Smradministrasi penggunaan DANA BOSDA Bantuan keuangan ProvinsiKalimantan Timur diperiksa Saja namun tidak dibuatkan ceklistnya.Bahwa saksi menerangkan tidak ada sekolan Menengah KejuruanSMK Pelita Gamma terkait pertanggungjawaban penggunaan DanaOperasional Sekolah daeran

Bahwa kemudian setelah pembicaraantersebut, pada tanggal 12 April 2015, kami berenam (yaitu orang yangsama sebagaimana Terdakwa jelaskan) menemui pihak perwakilanHalaman 94 dari 120 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Smrpemilik Ponton di kantornya di Tarakan (yang alamatnya Terdakwa tidakingat, disekitar daeran Markoni) untuk menerima penyerahan uangsebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).

Pengadaan dan rencana pemenuhankebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untukkepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan padaRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan lebih dahulu.Bagi daeran yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah,pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah ataukota yang telah ada sementara RTRW Kab.

Pantai Sari Ringgung (Penggugat) yang telah dicemarkanoleh Tergugat selama ini sehingga menimbulkan penilaian negative darimasyarakat pengunjung baik yang berasal dari Provinsi Lampung maupunberbagai Daeran dan Provinsi lainnya yang pada akhirnya juga memberidampak yang luas/masif tidak hanya terhadap kepentingan hukumPenggugat namun juga terhadap sendisendi kehidupan masyarakat disekitarlokasi yang menggantungkan mata pencahariannya pada Kegiatan WisataPantai yang dikelola Penggugat;Adapun Kerugian

Timbulnya suatu kewajiban negara/daeran yang lebih besar dari yangseharusnya;g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterimamenurut aturan yang berlaku;h.

punya usaha tambangemas di Kalimantan dan ahli dalam hal mengolah tambang emas danbahkan orang kalimantan tersebut punya lahan di Malang dan akanmengurus jjinijinnya sekalian dan orang Kalimantan tersebut Sudah pesanperalatannya untuk mengolah emas tersebut karena itu bentuknya balingbaling maka dipesankan khusus dari bahan baja dan dicetak di SurabayaHalaman 32 dari 119 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Migbiar kuat, istri saksi disuruh menyediakan lahan, istri saksi punya lahan diPakis, namun di daeran

Fotokopi Surat Sekretaris Daeran Kabupaten Toba kepada RahmanSitorus, S.H., Nomor: 590/6249/SetdaPert/2020 tanggal 20 Oktober 2020 hal:Penjelasan, Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Pebruari 2006, selanjutnya padabukti surat tersebut diberi tanda T29;38. Fotokopi Surat Rahman Sitorus, S.H. kepada Bupati Toba Samosirtanggal 22 Nopember 2012 perihal: Permohonan Klarifikasi, selanjutnya padabukti surat tersebut diberi tanda T30;39.

Surat Permohonan kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor:UKB/D/187/2018 tertanggal 12 November 2018 Perihal PermohonanInformasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Sekretaris DaerahKabupaten Lampung Utara atas nama Bupati Lampung Utara melalui suratNomor : 100/037/01LU/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Status TanahAdat, yang menegaskan bahwa sampai dengan saat ini PemerintahKabupaten Lampung Utara belum ada peraturan daeran dan SuratKeputusan Bupati Lampung Utara serta aturan lainnya yang

Semenguk, Buay Baradatu,Buay Barasakti, Buay Bahuga dan Buay Pemuka, sebagaimana itu ditegaskandalam Surat Bupati Way Kanan (Tergugat 32) tanggal 18 Desember 2018 Nomor100/066/I.01WK/2018 yang juga dijadikan dasar oleh Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana masyarakat adat Marga BuayPemuka Bangsa Raja dan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilirtermasuk dalam kelompok Buay Pemuka ;Halaman 217 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuBahwa Peraturan Daeran

Semenguk, Buay Baradatu,Buay Barasakti, Buay Bahuga dan Buay Pemuka, sebagaimana itu ditegaskanHalaman 232 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbudalam Surat Bupati Way Kanan (Tergugat 32) tanggal 18 Desember 2018 Nomor100/066/I.01WK/2018 yang juga dijadikan dasar oleh Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana masyarakat adat Marga BuayPemuka Bangsa Raja dan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilirtermasuk dalam kelompok Buay Pemuka ;Bahwa Peraturan Daeran

Semenguk, Buay Baradatu,Buay Barasakti, Buay Bahuga dan Buay Pemuka, sebagaimana itu ditegaskandalam Surat Bupati Way Kanan (Tergugat 32) tanggal 18 Desember 2018 Nomor100/066/I.01WK/2018 yang juga dijadikan dasar oleh Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana masyarakat adat Marga BuayHalaman 523 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuPemuka Bangsa Raja dan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilirtermasuk dalam kelompok Buay Pemuka ;Bahwa Peraturan Daeran

Bahwa Tergugat32 tidak memiliki kapasitas untuk memberikan izin apapun diluar wilayahadministrasi dan hukum Kabupaten Way Kanan, berlebih bahwa dalamperkara ini Penggugat tidak menarik Pemerintah Daeran Lampung Utarasebagai Pihak dalam Perkara.Bahwa berdasarkan hal demikian, jika memang mengacu pada makna forumrei sitae, maka haruslan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan.

Sanling Sawit Sejahtera yang disetujuldalam dokumen UKL UPL nya, yaitu terletak di daeran Desa Rimpian,tepatnya terletak lebin kurang 1,5 km di hulu Sungai Batang Lalo adalahpernyataan kabur dan tidak benar karena pada faktanya , terhadap jarak PT.Sanling Sawit Sejahtera yang terletak di Desa Rimpian dengan sungai BatangLalo + 3,5 s/d 4 km, bukan 1,5 km, sehingga TERGUGAT II tidak mengertiwilayah kerja siapa yang dimaksudkan PENGGUGAT di dalam gugatannya;Bahwa terhadap posita gugatan halaman 10 angka