Ditemukan 3417 data
235 — 68
KreditUsaha rakyat serta memberikan sisa keuntungan untukmengembangkan usahanya;Bahwa urgensi saksi lapor ke kopilisian ke pidananya sedangkan riilnyaBPK dan PPATK menyatakan tidak ada kerugian, karena terdakwadengan sengaja telah membuat dan menyebabkan adanya pencatatanpalsu dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja skim KUR total plafonsebesar Rp. 43.000.000.000,(empat puluh tiga Milyard) kepada 86debitur yang sebenarnya tidak menerima kredit;Bahwa untuk kejadian tahun 2011 terdakwa sudah diberi sangsi
73 — 34
Pati.Dan pada waktu penyerahan sejumlah uang tersebut tidakmemakai kwitansi atau tanda terima.Bahwa pada kompetisi Divisi III Zona Jawa tahun 2007 di Kab.Pati kedudukan saksi adalah Tim manager PSISa.Bahwa PSISa tidak memiliki modal atau sumber dana samasekali, namun disisi lain harus mengikuti kompetisi divisi III.Apabila tidak mengikuti kompetisi akan mendapat sangsi dariPSSI berupa denda dan dicoret dari keanggotaan PSSI.172Bahwa pada tanggal 26 September 2007 terdapat pengeluaranbon sementara
88 — 17
MojosongoKab.Boyolali ;Nomor KTP : 3309061412720002 ;Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ;Kedua :Jangka waktu berlakunya sangsi daftarhitam adalah 2 (dua) tahun kalender ;Ketiga : keputusan ini disampaikan k epada yangbersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan sebagaimana mestinhya ;Keempat :keputusan ini berlaku semenjak tanggalditetapkan ;Bahwa pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan lrigasi D.l. BendungPenggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab.
96 — 38
Perusahaan yang bersangkutan danmenegementnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sangsi pidana serta semuapengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; Bahwa persyaratan yang Saksi sebutkan diatas, berdasarkan data yang di uploaddisistem dan juga berdasarkan data asli yang diserahkan oleh Mega Puspitasarikepada saksi selaku pihak ULP memang
81 — 80
Selain yang melakukan perbuatan melawan hukum danditambah dengan siapa yang melakukan kesalahan baru dia bisa dimintai pertanggung jawabanpidana dikaitkan dengan sangsi pidana. Maka yang dikatakan subyek tindak pidana yang bolehdikatakan sebagai pelaku tindak pidana merujuk kepada Pasal 55 KUHP.
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
384 — 273
Garut setelahnya di masukan ke dalam SistemLPSE dan dicetak tersebut dirubah maka pelaksanaan pelelangnya tidak sah.Bahwa saksi tidak mengetahuil apakah ada sangsi atau tidak terhadap perusahaanPT. JOGLO MULTI AYU apabila ada dokumen yang ada di dokumen penawarandilakukan perubahan karena selama ini hal tersebut tidak pernah terjadi.
Bahwaapabila ada dokumen yang terdapat dalam dokumen penawaran yang kemudiandirubah dan disusulkan maka hal tersebut tidak ada diterima oleh pihak Tim Pokja.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sangsi atau tidak terhadap perusahaanPT.
196 — 144
adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yangdibiayai dengan APBD/APBN baik yang dilaksanakan secara swakelolamaupun oleh penyedia barang dan jasa sesuai dengan Kepres No. 80 tahun2003 sedangkan Perpres 54 tahun 2010 barang dan jasa adalah kegiatan untukmemperoleh barang/jasa oleh kementrian yang prosesnya dimulai dariperencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untukmemperoleh barang/jasa ;Bahwa Pengadaan barang dan jasa sebelum tahun 2011 menggunakan KepresNo.80 tahun 2003 ;Bahwa Sangsi
70 — 22
Sehingga uangSP2DLS bukan uang bendahara melainkan uang pihak ketiga atau pihakpelaksana kegiatan Sesuai dengan dasardasar hukum :Bahwa pertanggung jawaban UP di akhir tahun adalah dengan cara di akhirtahun harus ditutup atau diajukan SPMGU NIHIL dan pada tahun yang lama UPtidak dapat dipertanggung jawabkan maka UP pada tahun berikutnya tidak bolehdi ambil lagi dan saksi tidak mengetahui mengenai sangsi apa bila tidak dapatmelakukan pertanggung jawaban keudian Pasal 199 ayat (1) Peraturan MenteriDalam
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
144 — 256
SinarLestari jelas melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selain itu dalam pelaksaan pengadaan mesin tidaksampai selesai dan tidak dikenakan sangsi kepada penyedia barang sehinggaterdapat uang negara yang terpakai tanpa pertanggung jawaban merupakanperbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan tentangpengadaan barang dan jasa;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangansebagaimana telah diuraikan di atas yaitu. perbuatan Terdakwsa telahmelanggar
108 — 24
penyelesaian melalui RUPS dari BUMD yang bersangkutan untuk diselesaikandan dimintai pertanggungjawaban terhadap keputusankeputusan yang merekalakukan, ujungnya adalah sanksi ke Perdataan administratif berlaku padaBUMD yang bersangkutan ;Pertanyaan bagaimana seperti itu, kalau terjadi seperti itu melanggar RUPSBUMD yang bersangkutan, penyelesaiannya bagaimana, penyelesaiannya yamelalui lembaga yang bersangkutan sesuai dengan AD/ART dan pertauran peraturan yang terkait dengan BUMD yang bersangkutan ;Bahwa sangsi
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
203 — 177
pernah memenuhi kewajibannya yang telahdijanjikan sesuai surat pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 9Nopember 2017 ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan parumanadat dengan hasil pengurus LPD meminta waktu pengembalian selisihkeuangan LPD selama 1 hari dan diberikan waktu 3 hari oleh masyarakat,kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 melakukan paruman DesaPekraman dalam rangka menagih janji pengurus namun pengurus tidakmenepati janjinya dan paruman memutuskan pemberian sangsi
66 — 24
barang dikirim setelahbatas waktu penyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhariselama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selainitu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat(4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu dengan menyalahgunakankewenangan dan kesempatan serta sarana yang ada padanya dengan berita acaratersebut dan tidak mengenakan sangsi
107 — 9
BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) kepada terdakwa nyilih pit e delok om tak nggone nguncalke setengahan iki sekedap kepada tersangka saat meminjam sepeda motor tersangka yaitu paket sabu berisi narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri Kesehatan RI) dan Terdakwa memgetahui bahwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sangsi
92 — 19
TETA CIPTA MANDIRI, yangdisimpan di KPPN Jakarta III, pada saat pengajuan pembayaran 100 %kepada KPPN Jakarta III;Bahwa masa berlakunya Bank Garansi dari tanggal 16 Desember 2013sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan masa klaim sampaitanggal 31 Januari 2014,;Bahwa sangsi bagi Bank Garansi yang sudah abis masa berlakunya,ternyata Kontraktor PT.TETA CIPTA MANDIRI tidak bisa menyelesaikansisa pekerjaannya maka PPK membuat surat keterangan Wanprestasike KPPN Jakarta Ill, dan KPPN Jakarta III
77 — 33
Menentukan langkahlangkah perbaikan atas berbagai penyimpangan kebijakandalam bidang perencanaan, pelayanaan, sekretariat.Wewenang Direktur Umum1 Bersamasama Direktur Utama dalam rangka mengurus kekayaan dan asset PD.BKK Eromoko2 Meneliti semua dokumen administrasi yang berkaitan dengan bidang perencanaan,pelayanan dan sekretariat3 Bersamasama Direktur Utama merumuskan, menetapkan dan menempatkanpegawai berdasarkan pada struktur organisasi yang ada secara menyeluruh,termasuk pemberian penghargaan dan sangsi
98 — 32
tersebutdisetorkan melalui BUMN maka bukan lagi uang negara karena Negaratelah dapat pajak dari deviden dari negara tersebut.Benar jika ada sebuah BUMN membutuhkan dana dari Luar Negri, makaharus ada ijin RUPS (Direksi melalui Mentri BUMNBenar jika keuangan sebuah proyek rugi, maka tidak bisa disebutmerugikan keuangan negarahal tersebut didasarkan atas PutusanMahkamah Agung bahwa laba rugi dihitung sebelum 1 tahun buku (dalamketentuan UU PT tahun 2007) dan tidak dapat dimintakan tanggung jawabsecara pribadi dan sangsi
136 — 24
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3), penyedia barang/jasa dikenakan sangsi berupadenda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuansebagaimana diatur dalam dokumen kontrak; Bahwa sebagai akibat dari penyimpangan terhadaap Perpres No.54Tahun 2010 di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 3.678.521.189,00 (tuga milyar enam ratus tujuh puluhdelapan juta lima ratus dua puluh satu ribu seraus delapan puluhsembilan rupiah);Pendapat Terdakwa terhadap pendapat
77 — 25
TETA CIPTA MANDIRI, yangdisimpan di KPPN Jakarta III, pada saat pengajuan pembayaran 100 %kepada KPPN Jakarta III;Bahwa masa berlakunya Bank Garansi dari tanggal 16 Desember 2013sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan masa klaim sampaitanggal 31 Januari 2014,;Bahwa sangsi bagi Bank Garansi yang sudah abis masa berlakunya,ternyata Kontraktor PT.TETA CIPTA MANDIRI tidak bisa menyelesaikansisa pekerjaannya maka PPK membuat surat keterangan Wanprestasike KPPN Jakarta Ill, dan KPPN Jakarta III
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
167 — 113
saksi yangmembeli apartemen juga Terdakwa bersama Winston; Bahwa pada saat penandatanganan AJB tersebut direkturnyatidak hadir, yang hadir Terdakwa sebagai Komisaris dan Winstonsebagai direktur utama; Bahwa yang semua yang membeli apartemen marah, karenaperusahaan tidak bertanggung jawab, selama ini saksi percayadengan Terdakwa tetapi karena saksi merasa segan dan hormatdengan Terdakwa sehingga sampai sekarang tidak ada dipersoalkan; Bahwa karena sudah lama sertifikat belum selesai sekarangsudah sangsi
826 — 2399
notarialakta antara PT Muara Wisesa Samudera dan Pemerintah Provinsi DKIJakarta yang sifatnya eksekutorial dan sudah harus diselesaikan palinglama 6 bulan terhitung sejak ditetapbkannya keputusan Gubernur ini,maksudnya dari pertimbangan diatas adalah Saksi harus mengancammereka dengan tulisan itu karena selama ini banyak sekali kewajibanpengembang, misal dia bangun apartemen ada kewajiban 20%menyediakan rumah susun, hampir semua pengembang tidak sediakan,dan dalam perjanjian terdahulu tidak pernah ada sangsi
, sekarang baruada sangsi, itu sangsi sekarang pun tidak kuat secara hukum, saksi hanyamengancam mereka sertifikat layak fungsi gedung lama saksi tidak maukeluarkan, kalau mereka tidak mau bayar saksi tidak mau keluarkan, izingroup yang lama saksi tidak mau keluarkan, karena dari dulu Jakartamemang lemah untuk memaksa, makanya untuk pulau ini saksi buatperjanjian tegas, mana niat anda untuk membayar;Bahwa pertimbangan kontribusi tambahan adalah Keppres, jadi dasarnyaitu saksi linat ada perjanjian