Ditemukan 3417 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-02-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 314/Pid.B/2010/PN.KSP
Tanggal 21 Februari 2011 — SAID HASAN Bin SAID JAFAR
8511
  • Terdakwa SAID HASAN, mulai berlaku hari selasa tanggal 20Nopember 2007 hingga 19 Desember 2007 , sanksi jika tidak selesai tepat waktu makaakan di kenakan sangsi sebagaimana yang di jelaskan di dalam syarat syarat kontrak .e Bahwa Surat perjanjian nomor 2367/607/2007 adalah dasar hukum kontrak antara pejabatpelaksana Teknis kegiatan prasarana jalana dan jembatan kec mayak payed Banda muliaseuruway dan Kec Rantau An. Saksi NASRUDDIN,ST dengan PT. Karya Muda RantauAn.
Register : 01-06-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN Mgt
Tanggal 13 Oktober 2016 — Terdakwa DRS. MALAKIN, M.M.,
23568
  • KreditUsaha rakyat serta memberikan sisa keuntungan untukmengembangkan usahanya;Bahwa urgensi saksi lapor ke kopilisian ke pidananya sedangkan riilnyaBPK dan PPATK menyatakan tidak ada kerugian, karena terdakwadengan sengaja telah membuat dan menyebabkan adanya pencatatanpalsu dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja skim KUR total plafonsebesar Rp. 43.000.000.000,(empat puluh tiga Milyard) kepada 86debitur yang sebenarnya tidak menerima kredit;Bahwa untuk kejadian tahun 2011 terdakwa sudah diberi sangsi
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
7334
  • Pati.Dan pada waktu penyerahan sejumlah uang tersebut tidakmemakai kwitansi atau tanda terima.Bahwa pada kompetisi Divisi III Zona Jawa tahun 2007 di Kab.Pati kedudukan saksi adalah Tim manager PSISa.Bahwa PSISa tidak memiliki modal atau sumber dana samasekali, namun disisi lain harus mengikuti kompetisi divisi III.Apabila tidak mengikuti kompetisi akan mendapat sangsi dariPSSI berupa denda dan dicoret dari keanggotaan PSSI.172Bahwa pada tanggal 26 September 2007 terdapat pengeluaranbon sementara
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — YUNIARTO EKO PRAMONO,ST.,MT Bin SOEDARMIN
8817
  • MojosongoKab.Boyolali ;Nomor KTP : 3309061412720002 ;Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ;Kedua :Jangka waktu berlakunya sangsi daftarhitam adalah 2 (dua) tahun kalender ;Ketiga : keputusan ini disampaikan k epada yangbersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan sebagaimana mestinhya ;Keempat :keputusan ini berlaku semenjak tanggalditetapkan ;Bahwa pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan lrigasi D.l. BendungPenggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab.
Putus : 16-02-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/PID.SUS/TP KORUPSI/2014/PN.PTK
Tanggal 16 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
8180
  • Selain yang melakukan perbuatan melawan hukum danditambah dengan siapa yang melakukan kesalahan baru dia bisa dimintai pertanggung jawabanpidana dikaitkan dengan sangsi pidana. Maka yang dikatakan subyek tindak pidana yang bolehdikatakan sebagai pelaku tindak pidana merujuk kepada Pasal 55 KUHP.
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
384273
  • Garut setelahnya di masukan ke dalam SistemLPSE dan dicetak tersebut dirubah maka pelaksanaan pelelangnya tidak sah.Bahwa saksi tidak mengetahuil apakah ada sangsi atau tidak terhadap perusahaanPT. JOGLO MULTI AYU apabila ada dokumen yang ada di dokumen penawarandilakukan perubahan karena selama ini hal tersebut tidak pernah terjadi.
    Bahwaapabila ada dokumen yang terdapat dalam dokumen penawaran yang kemudiandirubah dan disusulkan maka hal tersebut tidak ada diterima oleh pihak Tim Pokja.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sangsi atau tidak terhadap perusahaanPT.
Putus : 28-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk
Tanggal 28 April 2016 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN Ir. Bambang Widianto
196144
  • adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yangdibiayai dengan APBD/APBN baik yang dilaksanakan secara swakelolamaupun oleh penyedia barang dan jasa sesuai dengan Kepres No. 80 tahun2003 sedangkan Perpres 54 tahun 2010 barang dan jasa adalah kegiatan untukmemperoleh barang/jasa oleh kementrian yang prosesnya dimulai dariperencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untukmemperoleh barang/jasa ;Bahwa Pengadaan barang dan jasa sebelum tahun 2011 menggunakan KepresNo.80 tahun 2003 ;Bahwa Sangsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 29 April 2015 — CUT RINALDI SYAH PUTRA SE.Ak Bin CUT LI
7022
  • Sehingga uangSP2DLS bukan uang bendahara melainkan uang pihak ketiga atau pihakpelaksana kegiatan Sesuai dengan dasardasar hukum :Bahwa pertanggung jawaban UP di akhir tahun adalah dengan cara di akhirtahun harus ditutup atau diajukan SPMGU NIHIL dan pada tahun yang lama UPtidak dapat dipertanggung jawabkan maka UP pada tahun berikutnya tidak bolehdi ambil lagi dan saksi tidak mengetahui mengenai sangsi apa bila tidak dapatmelakukan pertanggung jawaban keudian Pasal 199 ayat (1) Peraturan MenteriDalam
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
144256
  • SinarLestari jelas melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selain itu dalam pelaksaan pengadaan mesin tidaksampai selesai dan tidak dikenakan sangsi kepada penyedia barang sehinggaterdapat uang negara yang terpakai tanpa pertanggung jawaban merupakanperbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan tentangpengadaan barang dan jasa;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangansebagaimana telah diuraikan di atas yaitu. perbuatan Terdakwsa telahmelanggar
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
6624
  • barang dikirim setelahbatas waktu penyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhariselama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selainitu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat(4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu dengan menyalahgunakankewenangan dan kesempatan serta sarana yang ada padanya dengan berita acaratersebut dan tidak mengenakan sangsi
Register : 14-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
203177
  • pernah memenuhi kewajibannya yang telahdijanjikan sesuai surat pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 9Nopember 2017 ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan parumanadat dengan hasil pengurus LPD meminta waktu pengembalian selisihkeuangan LPD selama 1 hari dan diberikan waktu 3 hari oleh masyarakat,kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 melakukan paruman DesaPekraman dalam rangka menagih janji pengurus namun pengurus tidakmenepati janjinya dan paruman memutuskan pemberian sangsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2016 — HAINIM KADIR, SE. M.Si Bin ABDUL KADIR MZ
10824
  • penyelesaian melalui RUPS dari BUMD yang bersangkutan untuk diselesaikandan dimintai pertanggungjawaban terhadap keputusankeputusan yang merekalakukan, ujungnya adalah sanksi ke Perdataan administratif berlaku padaBUMD yang bersangkutan ;Pertanyaan bagaimana seperti itu, kalau terjadi seperti itu melanggar RUPSBUMD yang bersangkutan, penyelesaiannya bagaimana, penyelesaiannya yamelalui lembaga yang bersangkutan sesuai dengan AD/ART dan pertauran peraturan yang terkait dengan BUMD yang bersangkutan ;Bahwa sangsi
Register : 24-08-2022 — Putus : 19-09-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Kln
Tanggal 19 September 2022 — JPU : INDAH KUSRINI P.R, S.H. Terdakwa : DODY CHANDRA NUR CAHYO Als. CHANDRA Bin POERWOKO
1079
  • BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) kepada terdakwa nyilih pit e delok om tak nggone nguncalke setengahan iki sekedap kepada tersangka saat meminjam sepeda motor tersangka yaitu paket sabu berisi narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri Kesehatan RI) dan Terdakwa memgetahui bahwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sangsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2016 — SUNARYO AJAD PRAYOGA, SE, MM, Bin SUPARNO
7733
  • Menentukan langkahlangkah perbaikan atas berbagai penyimpangan kebijakandalam bidang perencanaan, pelayanaan, sekretariat.Wewenang Direktur Umum1 Bersamasama Direktur Utama dalam rangka mengurus kekayaan dan asset PD.BKK Eromoko2 Meneliti semua dokumen administrasi yang berkaitan dengan bidang perencanaan,pelayanan dan sekretariat3 Bersamasama Direktur Utama merumuskan, menetapkan dan menempatkanpegawai berdasarkan pada struktur organisasi yang ada secara menyeluruh,termasuk pemberian penghargaan dan sangsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. IMAM BONILA SOMBU, M.Sc Bin SOMBU
7725
  • TETA CIPTA MANDIRI, yangdisimpan di KPPN Jakarta III, pada saat pengajuan pembayaran 100 %kepada KPPN Jakarta III;Bahwa masa berlakunya Bank Garansi dari tanggal 16 Desember 2013sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan masa klaim sampaitanggal 31 Januari 2014,;Bahwa sangsi bagi Bank Garansi yang sudah abis masa berlakunya,ternyata Kontraktor PT.TETA CIPTA MANDIRI tidak bisa menyelesaikansisa pekerjaannya maka PPK membuat surat keterangan Wanprestasike KPPN Jakarta Ill, dan KPPN Jakarta III
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 18 Januari 2016 — LAILY DWIYANI Binti H. MARHADI
9219
  • TETA CIPTA MANDIRI, yangdisimpan di KPPN Jakarta III, pada saat pengajuan pembayaran 100 %kepada KPPN Jakarta III;Bahwa masa berlakunya Bank Garansi dari tanggal 16 Desember 2013sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan masa klaim sampaitanggal 31 Januari 2014,;Bahwa sangsi bagi Bank Garansi yang sudah abis masa berlakunya,ternyata Kontraktor PT.TETA CIPTA MANDIRI tidak bisa menyelesaikansisa pekerjaannya maka PPK membuat surat keterangan Wanprestasike KPPN Jakarta Ill, dan KPPN Jakarta III
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2016 — GHIFARI AKBAR Bin HAINIM KADIR
11779
  • penyelesaian melalui RUPS dari BUMD yang bersangkutan untuk diselesaikandan dimintai pertanggungjawaban terhadap keputusankeputusan yang merekalakukan, ujungnya adalah sanksi ke Perdataan administratif berlaku padaBUMD yang bersangkutan ;Pertanyaan bagaimana seperti itu, kalau terjadi seperti itu melanggar RUPSBUMD yang bersangkutan, penyelesaiannya bagaimana, penyelesaiannya yamelalui lembaga yang bersangkutan sesuai dengan AD/ART dan pertauran peraturan yang terkait dengan BUMD yang bersangkutan ;Bahwa sangsi
Register : 20-02-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
167113
  • saksi yangmembeli apartemen juga Terdakwa bersama Winston; Bahwa pada saat penandatanganan AJB tersebut direkturnyatidak hadir, yang hadir Terdakwa sebagai Komisaris dan Winstonsebagai direktur utama; Bahwa yang semua yang membeli apartemen marah, karenaperusahaan tidak bertanggung jawab, selama ini saksi percayadengan Terdakwa tetapi karena saksi merasa segan dan hormatdengan Terdakwa sehingga sampai sekarang tidak ada dipersoalkan; Bahwa karena sudah lama sertifikat belum selesai sekarangsudah sangsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg.
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
9832
  • tersebutdisetorkan melalui BUMN maka bukan lagi uang negara karena Negaratelah dapat pajak dari deviden dari negara tersebut.Benar jika ada sebuah BUMN membutuhkan dana dari Luar Negri, makaharus ada ijin RUPS (Direksi melalui Mentri BUMNBenar jika keuangan sebuah proyek rugi, maka tidak bisa disebutmerugikan keuangan negarahal tersebut didasarkan atas PutusanMahkamah Agung bahwa laba rugi dihitung sebelum 1 tahun buku (dalamketentuan UU PT tahun 2007) dan tidak dapat dimintakan tanggung jawabsecara pribadi dan sangsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
13624
  • Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3), penyedia barang/jasa dikenakan sangsi berupadenda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuansebagaimana diatur dalam dokumen kontrak; Bahwa sebagai akibat dari penyimpangan terhadaap Perpres No.54Tahun 2010 di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 3.678.521.189,00 (tuga milyar enam ratus tujuh puluhdelapan juta lima ratus dua puluh satu ribu seraus delapan puluhsembilan rupiah);Pendapat Terdakwa terhadap pendapat