Pakning, Sei Siak atau dimananyasaksi diberitahukan oleh pihak kapal menggunakan telex atau email dariprogramer atas nama Manager Operasi Tanker kepada Nahoda tembusankepada pelabuhan tujuan, untuk laporan operasional kapal yang dibuatoleh Nahoda dan Pertamina wilayah kepada Manager Operasi Tanker diJakarta melalui komunikasi telephon, fax atau email ;e Bahwa mekanisme proses pengakutan minyak dari RU Il Dumai sampaiselesai ke tujuan TBBM Sei.

Bahwa sesuai dengan Pedoman Perusahaan Jasa Dalam Negeri BNI RTGS No.Instruksi IN/253/PGV/001, tanggal 08 Juni 2017 terkait Ketentuan dan ProsedurOperasional Sistem Pelaksanaan Kiriman Uang Keluar, adalah sebagai berikut :Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telah dikuasai BankHalaman 85 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBKU keluar yang menggunakan sarana Telex harus diberi nomortestkey dannomorurut KU.

tidakdapat merelease KU keluar ke Unit RTGS, kantor cabang/kantor layananmelakukan halhal sbb :Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi (OT),Bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguan sistem/komunikasi,sehingga tidak dapat merelease KU keluar ke Unit RTGSAktif menginformasi ke Unit RTGS, Bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidak dapat merelease KUkeluar ke unit RTGS dan akan melakukan contingency plan(kirim KU keluarmelalui telex

)Dalam kondisi contijensi plan : pengiriman KU keluar di batasi/diprioritaskanhanya untuk setoran pelimpahan pajak dan yang bersifat urjen (karenakewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor cabang/kantorlayanan, devisi atau unit yang apabila tidak dijalankan dapat menimbulkankonsekwensi/konpensasi bunga)Waktu pelaksanaan dalam kondisi contijensi plan sebagaimana tercantumdalam jam operasional RTGS.Memastikan berita telex yang dikirim ke unit RTGS melalui Facsimile sudahditerima dengan

baik oleh Unit RTGS.Halaman 86 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB Keterlambatan pengeriman telex ke unit RTGS menjadi tanggung jawab kantorcabang/kantor layanan.

Untuk menghindari dua kali pengeriman, aplikasi KU keluar yang telah dikirimmelalui telex ke Unit RTGS agar dibubuhi stempel contjensi plan Pembukuan KU contijensi agar beRpedoman kepada administrasi pembukuantransaksi RTGS contijensi.

KU keluar yang menggunakan sarana Telex harus diberi nomortestkeydan nomorurut KU. Pemberian nomortestkey tersebut dilakukanpemimpin Bidang Operasional atau Pejabat Cabang yang diberikanpelimpahan wewenang oleh pimpinan cabang;c.

KU Keluar dengan telex (contingency plan) merupakanalternatifterakhir dalam penyampaian berita KU apabila di cabang/kantorlayanan terjadi gangguan sistem atau karena tidak dapat mereleaseKU Keluar ke Unit RTGS;e. Untuk kondisi contingency plan (asumsi sistem iCONS gagal releaseatau tidak dapat merelease KU keluar ke Unit RTGS, kantorcabang/kantor layanan melakukan halhal sbb :Hal 317 dari 1751 hal.

Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb1) Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi(OTi), Bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguansistem/komunikasi, sehingga tidak dapat merelease KU keluar keUnit RTGS2) Aktif menginformasi ke Unit RTGS, Bahwa kantor cabang/kantorlayanan mengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidakdapat merelease KU keluar ke unit RTGS dan akan melakukancontingency plan(kirim KU keluar melalui telex)3) Dalam kondisi contijensi plan pengiriman

KU keluar dibatasi/diprioritaskan hanya untuk setoran pelimpahan pajak danyang bersifat urnen (karena kewajibankewajiban yang harusdilaksanakan oleh kantor cabang/kantor layanan, devisi atau unityang apabila tidak dijalankan dapat = menimbulkankonsekwensi/konpensasi bunga)4) Waktu pelaksanaan dalam kondisi contijensi plan sebagaimanatercantum dalam jam operasional RTGS5) Memastikan berita telex yang dikirim ke unit RTGS melaluiFacsimile sudah diterima dengan baik oleh Unit RTGS6) Keterlambatan pengeriman

telex ke unit RTGS menjadi tanggungjawab kantor cabang/kantor layanan7) Untuk menghindari dua kali pengeriman, aplikasi KU keluar yangtelah dikirim melalui telex ke Unit RTGS agar dibubuhi stempelcontjensi plan8) Pembukuan KU contijensi agar berpedoman kepada administrasipembukuan transaksi RTGS contijensi.Bahwa selaku Pemimpin KCP BNI Tual terdakwa KRESTIANTUSRUMAHLEWANG, Pimimpin KCP BNI Masohi, terdakwa MARCE MUSKITAdan Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru terdakwa JOSEPH MAITIMU, S.Sosdalam hal melakukan

Invoice, Checking List, BL dan setelah dokumen datang kamipastikan ke nasabah yaitu PT Cato Aric Indah bahwa dokumen sudah datang dan PT CatoAric Indah setuju untuk membayar dan kemudian Bank Bukopin melakukan pembayaranke Luar Negeri pada Bank Of Amerika ; Bahwa kalau di kurs ke Rupiah sekitar Rp.9.145, ; Bahwa Saksi tidak tahu hubungan dengan PT Mangkubuana Hutama Jaya ; Bahwa terkait dengan pembukaan L/C di Bank Bukopin ada biaya seperti Provisi Open L/C1/8% dari nilai L/C yang dibuka plus biaya telex

menindaklanjutidengan mengajukannya ke Pusat.Bahwa saksi tidak tahu pengajuan tersebut secara tertulis danterperinci.Bahwa saksi menjelaskan untuk pengajuan sampai di Pusat ditanganilangsung oleh bagian Direktorat SDM Umum.Bahwa saksi mengatakan untuk penyelesaian akhirnya di Pusat yangmenentukan adalah Direktur Utama yang saat itu dijabat oleh PakWijanarko Puspoyo.Bahwa kalau Ka Divre Jatim waktu itu yang menjabat adalah Terdakwa.Bahwa setelah disetujui oleh Dirut dibuat persetujuan kepada Divreberupa telex

Apabila Penggugat mendalilkan bahwaTergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengirimkan barangsesuai tenggat waktu atau telah melakukan kesalahan dalam pengirimanbarang, sudah barang tentu Penggugat akan menolak melakukan pelunasanatas SKBDN/LC yang dikeluarkan tersebut dengan cara memberitahu alasanpenolakan pembayaran tersebut yang ditujukan ke Bank penerbit LC untukditeruskan via telex ke bank penerima LC dan diteruskan ke Tergugat.Pelunasan SKBDN/LC oleh Penggugat atas barangbarang yang

Mengingatsifatnya yang sangat mendesak itu, kalau perlu dapatdilakukan dengan melaluitelepon/telegram/telex/faksimile;Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkutkepentingan umum dalam rangka pembangunan (videPasal 67 ayat 4 b);Penetapan penundaan surat keputusan TUN yangdigugat dibuat tersendiri terpisah dari putusan akhirterhadap pokok sengketanya;Halaman 210 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUNJKT10.

MME atas kerjasama pemanfaatan;

akan turun ke Desa Darmo sebagai tindak lanjut hasil rapat tanggal 26 Februari 2019;

Instruksi IN/253/PGV/001, tanggal 08 Juni 2017 terkaitKetentuan dan Prosedur Operasional Sistem Pelaksanaan Kiriman UangKeluar, adalah sebagai berikut:a.Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telahdikuasai Bank;KU keluar yang menggunakan sarana Telex harus diberi nomortestkeydan nomorurut KU.

KU Keluar dengan telex (contingency plan) merupakan alternatifterakhir dalam penyampaian berita KU apabila di cabang/kantorlayanan terjadi gangguan sistem atau karena tidak dapat mereleaseKU Keluar ke Unit RTGS;.

merelease KU keluar ke Unit RTGS, kantorcabang/kantor layanan melakukan halhal sbb :1) Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi(OTi), Bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguansistem/komunikasi, sehingga tidak dapat merelease KU keluar keUnit RTGS2) Aktif menginformasi ke Unit RTGS, Bahwa kantor cabang/kantorlayanan mengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidakdapat merelease KU keluar ke unit RTGS dan akan melakukancontingency plan(kirim KU keluar melalui telex

)3) Dalam kondisi contijensi plan pengiriman KU keluar dibatasi/diprioritaskan hanya untuk setoran pelimpahan pajak danyang bersifat urjen (karena kewajibankewajiban yang harusdilaksanakan oleh kantor cabang/kantor layanan, devisi atau unityang apabila tidak dijalankan dapat = menimbulkankonsekwensi/konpensasi bunga)4) Waktu pelaksanaan dalam kondisi contijensi plan sebagaimanatercantum dalam jam operasional RTGS5) Memastikan berita telex yang dikirim ke unit RTGS melaluiFacsimile sudah diterima

dengan baik oleh Unit RTGS6) Keterlambatan pengeriman telex ke unit RTGS menjadi tanggungjawab kantor cabang/kantor layanan7) Untuk menghindari dua kali pengeriman, aplikasi KU keluar yangtelah dikirim melalui telex ke Unit RTGS agar dibubuhi stempelcontjensi plan8) Pembukuan KU contijensi agar berpedoman kepada administrasipembukuan transaksi RTGS contijensi.Hal 310 dari 1712 hal.

Instruksi IN/253/PGV/001, tanggal 08 Juni 2017 terkaitKetentuan dan Prosedur Operasional Sistem Pelaksanaan Kiriman UangKeluar, adalah sebagai berikut:a.Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telahdikuasai Bank;KU keluar yang menggunakan sarana Telex harus diberi nomortestkeydan nomorurut KU.

KU Keluar dengan telex (contingency plan) merupakan alternatifterakhir dalam penyampaian berita KU apabila di cabang/kantorlayanan terjadi gangguan sistem atau karena tidak dapat mereleaseKU Keluar ke Unit RTGS;.

merelease KU keluar ke Unit RTGS, kantorcabang/kantor layanan melakukan halhal sbb :1) Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi(OTi), Bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguansistem/komunikasi, sehingga tidak dapat merelease KU keluar keUnit RTGS2) Aktif menginformasi ke Unit RTGS, Bahwa kantor cabang/kantorlayanan mengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidakdapat merelease KU keluar ke unit RTGS dan akan melakukancontingency plan(kirim KU keluar melalui telex

)3) Dalam kondisi contijensi plan pengiriman KU keluar dibatasi/diprioritaskan hanya untuk setoran pelimpahan pajak danyang bersifat urjen (karena kewajibankewajiban yang harusdilaksanakan oleh kantor cabang/kantor layanan, devisi atau unityang apabila tidak dijalankan dapat = menimbulkankonsekwensi/konpensasi bunga)4) Waktu pelaksanaan dalam kondisi contijensi plan sebagaimanatercantum dalam jam operasional RTGS5) Memastikan berita telex yang dikirim ke unit RTGS melaluiFacsimile sudah diterima

dengan baik oleh Unit RTGS6) Keterlambatan pengeriman telex ke unit RTGS menjadi tanggungjawab kantor cabang/kantor layanan7) Untuk menghindari dua kali pengeriman, aplikasi KU keluar yangtelah dikirim melalui telex ke Unit RTGS agar dibubuhi stempelcontjensi plan8) Pembukuan KU contijensi agar berpedoman kepada administrasipembukuan transaksi RTGS contijensi.Hal 310 dari 1712 hal.

Instruksi IN/253/PGV/001, tanggal 08 Juni 2017 terkaitKetentuan dan Prosedur Operasional Sistem Pelaksanaan Kiriman UangKeluar, adalah sebagai berikut:a.Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telahdikuasai Bank;KU keluar yang menggunakan sarana Telex harus diberi nomortestkeydan nomorurut KU.

KU Keluar dengan telex (contingency plan) merupakan alternatifterakhir dalam penyampaian berita KU apabila di cabang/kantorlayanan terjadi gangguan sistem atau karena tidak dapat mereleaseKU Keluar ke Unit RTGS;.

merelease KU keluar ke Unit RTGS, kantorcabang/kantor layanan melakukan halhal sbb :1) Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi(OTi), Bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguansistem/komunikasi, sehingga tidak dapat merelease KU keluar keUnit RTGS2) Aktif menginformasi ke Unit RTGS, Bahwa kantor cabang/kantorlayanan mengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidakdapat merelease KU keluar ke unit RTGS dan akan melakukancontingency plan(kirim KU keluar melalui telex

)3) Dalam kondisi contijensi plan pengiriman KU keluar dibatasi/diprioritaskan hanya untuk setoran pelimpahan pajak danyang bersifat urjen (karena kewajibankewajiban yang harusdilaksanakan oleh kantor cabang/kantor layanan, devisi atau unityang apabila tidak dijalankan dapat = menimbulkankonsekwensi/konpensasi bunga)4) Waktu pelaksanaan dalam kondisi contijensi plan sebagaimanatercantum dalam jam operasional RTGS5) Memastikan berita telex yang dikirim ke unit RTGS melaluiFacsimile sudah diterima

dengan baik oleh Unit RTGS6) Keterlambatan pengeriman telex ke unit RTGS menjadi tanggungjawab kantor cabang/kantor layanan7) Untuk menghindari dua kali pengeriman, aplikasi KU keluar yangtelah dikirim melalui telex ke Unit RTGS agar dibubuhi stempelcontjensi plan8) Pembukuan KU contijensi agar berpedoman kepada administrasipembukuan transaksi RTGS contijensi.Hal 310 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN AmbBahwa selaku Pemimpin KCP BNI Tual terdakwa KRESTIANTUSRUMAHLEWANG, Pimimpin KCP

Instruksi IN/253/PGV/001, tanggal 08 Juni 2017 terkaitKetentuan dan Prosedur Operasional Sistem Pelaksanaan Kiriman UangKeluar, adalah sebagai berikut:a.Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telahdikuasai Bank;KU keluar yang menggunakan sarana Telex harus diberi nomortestkeydan nomorurut KU.

KU Keluar dengan telex (contingency plan) merupakan alternatifterakhir dalam penyampaian berita KU apabila di cabang/kantorlayanan terjadi gangguan sistem atau karena tidak dapat mereleaseKU Keluar ke Unit RTGS;.

merelease KU keluar ke Unit RTGS, kantorcabang/kantor layanan melakukan halhal sbb :1) Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi(OTi), Bahwa kantor cabang/kantor layananmengalami gangguansistem/komunikasi, sehingga tidak dapat merelease KU keluar keUnit RTGS2) Aktif menginformasi ke Unit RTGS, Bahwa kantor cabang/kantorlayanan mengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidakdapat merelease KU keluar ke unit RTGS dan akan melakukancontingency plan(kirim KU keluar melalui telex

)3) Dalam kondisi contijensi plan pengiriman KU keluar dibatasi/diprioritaskan hanya untuk setoran pelimpahan pajak danyang bersifat urjen (karena kewajibankewajiban yang harusdilaksanakan oleh kantor cabang/kantor layanan, devisi atau unityang apabila tidak dijalankan dapat = menimbulkankonsekwensi/konpensasi bunga)4) Waktu pelaksanaan dalam kondisi contijensi plan sebagaimanatercantum dalam jam operasional RTGS5) Memastikan berita telex yang dikirim ke unit RTGS melaluiFacsimile sudah diterima

dengan baik oleh Unit RTGS6) Keterlambatan pengeriman telex ke unit RTGS menjadi tanggungjawab kantor cabang/kantor layanan7) Untuk menghindari dua kali pengeriman, aplikasi KU keluar yangtelah dikirim melalui telex ke Unit RTGS agar dibubuhi stempelcontjensi plan8) Pembukuan KU contijensi agar berpedoman kepada administrasipembukuan transaksi RTGS contijensi.Hal 310 dari 1712 hal.

Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitaspenginapan yang sifatnya memberikan kemudahan dankenyamanan, antara lain: restoran, telepon, faxmile, telex,foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan angkutanlainnnya, yang disediakan atau dikelola hotel.C. Fasilitas olahraga dan hiburan yang di sediakan khususuntuk tamu hotel, bukan untuk umum.d.

;

35)

Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;

36)

Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.

35)

Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu

36)

Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.

37)

Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.

;

35)

Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;

36)

Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.

dan alamat pada notify party agar menghapus keterangan Building Grha 137, 3rd floor;

dan alamat pada notify party agar menghapus keterangan Building Grha 137, 3rd floor;

Selanjutnya,atas permintaan Kantor Cabang Hongkong melalui telex (tanpa suratkuasa) minta agar BNI Kantor Cabang Khusus di Jakarta Kotamengadakan perjanjian pengikatan hipotik dengan para penjaminkredit, yang berkedudukan di Jakarta sebagai jaminan kredit, yangdiberikan oleh Kantor Cabang Hongkong tersebut, maka Akta Hipotikdan Sertifikat Hipotik yang dibuat di Jakarta ini sebagai perjanjianasesor, adalah sah menurut hukum.Dalil di atas didukung oleh fakta bahwa di dalam UndangUndangNo. 4 Tahun 1996

;

35)

Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;

36)

Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.