Rekomendasi Penanganan Permasalahan Hak AsasiManusia Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Pegawai Negeri Sipil Pasca DiterbitkannyaSurat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri DanReformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6957/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,Nomor : 153/KEP/2018 (foto kopi dari foto kopi); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, pihakTergugat telah mengajukan suratsurat bukti berupa foto kopi yang telah diberimeterai cukup dan dilegalisir

apabila ASN dijatuhi hukuman pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan maka harus sudah diberhentikan sejak akhirbulan putusan inkracht, hal ini diatur dalam Pasal 252 PP 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau UndangUndang Tentang ASN; Bahwa, Ahli berpendapat jika ada seorang ASN yang terbukti dalamputusan pengadilan melakukan pidana korupsi dan dipenjara, putusanpengadilan tersebut sudah inkracht, maka secara aturan ASN itu harusdiberikan sanksi administratif berupa Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat(PTDH) sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang ASN, sebelum dilakukan pemberhentian yang bersangkutan tidak usahdipanggil atau diperiksa lagi karena ini hukuman yang sifatnya final bukanyang bersifat pembinaan disiplin; Bahwa, terhadap surat keputusan PTDH yang telah lewat waktu denganputusan pengadilan yang sudah inkracht, menurut Ahli sesuai dengan SKBdan Surat Edaran Menpan untuk mencegah potensi kerugian negara,pelaksanaan pembangunan khususnya

Bahwa Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Verifikasi tersebutdilaporkan ke Kapolri untuk dimohonkan pengesahan rapat KeputusanKapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri a.n. AKP Hendriansyah, S.Kom., Nrp. 79091303 JabatanPama Bidhumas Polda Sumsel dkk 4 (empat) (tujuh) orangberdasarkan Nota Dinas Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusiakepada Kapolri Nomor: B/ND995/VIII/KEP./2019/SSDM tanggal 14Agustus 2019;d.

Tidak terkecuali Tergugat sendiri untukmelaksanakannya.Putusan Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUNMDN Halaman 30Bahwa penjatuhan sanksi administratif terhadap Aparatur Sipil Negara yangdalam bentuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetapkarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan.

Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor: 110/G/2019/PTUN.Mksyaitu: berbentuk penetapan tertulis; diterbitkan oleh Bupati Luwu Utaradalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara; bersifat konkretmengenai Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugatsebagai PNS; bersifat individual karena ditujukan langsung kepadaPenggugat; bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan daripihak mana pun; dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugatberupa pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS, serta objeksengketa tidak termasuk Keputusan yang dikecualikan oleh ketentuanPasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata

Penggugat pun, Tergugat dapat mengambil dan menyetorkannyakembali pada tabungan tersebut;Bahwa dalil Penggugat poin 7 adalah dalil yang penuh dengan kebohongan sebab,berdasarkan laporan Tri Utami (istri dari Pria Idaman Lain Penggugat) makaTergugat selaku suami dari Penggugat juga dipanggil dan dilakukan pemeriksaan.Dan atas pemeriksaan laporan tersebut berdasarkan informasi yang Tergugatdapatkan telah diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa Penggugat direkomendasikanuntuk dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat(PTDH) sebagai Pegawai Neperi Sipil/ Aparatur Sipil Negara;Bahwa fakta sebenarnya Penggugat memiliki sifat dan perangai yang tidak baiksebagai seorang istri ataupun seorang ibu, apakah pantas seorang wanita bersuamisuka berpesta di klubklub malam dengan yang bukan muhrimnya, ditambah lagiPenggugat lebih suka menghabiskan waktunya diluar dibandingkan bersama anakanaknya yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;Bahwa Tergugat membantah keras dengan dalil Penggugat yang menyatakanpengakuan

Apabilaterhadap PNS yangtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi makaseharusnya dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), bukandiberikan kenaikan pangkat karena pengabdian maupun hak pensiun;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 jo.

Berkekuatan Hukum Tetap, dengan NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Pebruari 2019, yang ditujukan salahsatunya kepada Para Bupati/Walikota.Halaman 27 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.SMDBahwa dalam surat tersebut MenPANRB memerintahkan kepada pihakpihak yang dituju dalam surat tersebut, agar melaksanakan surat tersebutpaling lambat hingga tanggal 30 April 2019, dan apabila Pejabat PembinaKepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang hingga tanggal 30 April 2019tidak melaksanakan penjatuhan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat(PTDH), maka kepada mereka akan dijatuhi sanksi sebagaimana diaturdalam Pasal 81 ayat (2) huruf c Undangundang No. 30 Tahun 2014.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka MenPANRB adalah pihak yangberperan dalam memaksa Tergugat untuk menerbitkan Obyek Gugatankepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya Penggugatmenarik MenPANRB sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

. ;1)2) Bahwa tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)bagi Aparatur Sipil Negara Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan berdasarkan putusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum termasuk terhadapPenggugat secara jelas dan terang berlaku menyeluruh diseluruh Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia bukan hanya sekali lagi bukanhanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan semata ;Bahwa

Bahwa pada Hari rabu tanggal 10 Januari 2018 terbit PutusanSidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/02/I/2018/KKEPyang memutuskan untuk menjatuhkan Sanksi bersifat rekomendasiberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggotaPOLRI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1)huruf a PPRI Nomor 01 tahun 2003 tentang Pemberhentihnan AnggotaPolri. (vide Bukti P.2 = T.20);12.

. ;1)2) Bahwa tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)bagi Aparatur Sipil Negara Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan berdasarkan putusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum termasuk terhadapPenggugat secara jelas dan terang berlaku menyeluruh diseluruh Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia bukan hanya sekali lagi bukanhanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan semata ;Bahwa

Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrsi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenjatuhanPTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, mengatur lebih lanjut mengenai : a.PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandijatuhi sanksi Pemberhentian

Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS; b.Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggalditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS;Menimbang, bahwa perihal tanggal berlakunya keputusan tata usahanegara diatur dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yang mengatur : Keputusan berlaku pada tanggalditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturanperundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Halaman 61Perkara

Pol : Kep/74/XV2003 tanggal 10 November 2003tentang PokokPokok Penyusunan LapisLapis Pembinaan Sumber Daya ManusiaPolri angka IL5 Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas dan MempertahankanDalam Dinas Aktif Anggota Polri huruf b diatur:Angka 12) : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptukebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) di Kewlayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannyakepada Kapolda;Angka 13) : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda

(dua ribu rupiah).Bahwa, 7 (tujuh) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2019dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dengan putusanRekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaianggota Polri sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: PutKKEP/09/VI/2019/KKEP;Bahwa, atas keputusan tersebut Penggugat pada hari itu juga, Jumat 28Juni 2019 telah membuat Pernyataan Banding sebagaimana BeritaAcara Pernyataan Banding dan pada tanggal 5 Juli 2019 Penggugatmengajukan Permohonan Banding

2010 dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan peraturanperundangundangan yang menjadi dasar hukum Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Penggugat sebagai PNS yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yang baru berlaku tanggal 30 Maret 2017, sehinggatindakan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objeksengketa a quo tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH)Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipildengan menggunakan ketentuantersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat(1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yangdiantaranya menyatakan: hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yangberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun, yang secara umum tidak boleh pemberlakuan peraturanperundangundangan secara berlaku surut (asas nonretroaktif)

terdapat Pegawai Negeri Sipil yangseharusnya diberhentikan karena dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan namunpegawai negeri sipil yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupasanksi disiplin atau. pemberhentian sementara, maka Keputusanpenjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segeraditetapbkan Keputusan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Dengan demikian, dalil inipun harus ditolak karena tidak berdasar danberalasan hukum ;9.

. ;1) Bahwa tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)bagi Aparatur Sipil Negara Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan berdasarkan putusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum termasuk terhadapPenggugat secara jelas dan terang berlaku menyeluruh diseluruh Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia bukan hanya sekali lagi bukanhanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan sematia ;2) Bahwa

Menjatuhnkan Sanksi yang sifatnya administrasi berupa : sanksibersifat Rekomendasi Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri ;Bahwa dari uraian tersebut diterbitkannya Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/652/ XI/2017 tanggal 30 November2017, bermula pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 selesai apel,dilakukan test urine yang ke3 kali terhadap Penggugat yang hasilnyaPositive (+), padahal harihari sebelumnya pernah juga dilakukan tesurine terhadap

Kode Etik atas Pelanggaran Aan SuparjoRustam dengan nomor PUT /06/ VII / 2015 / KKEP tanggal 6 Juli2015, yangISiNYa:Memutuskan :Menetapkan :Nama : Aan Suparjo RustamPangkat/NRP : Brigadir Polisi / 85071002Jabatan : Banum Subbag Jarlat SPN PekanbaruKesatuan : Polda Riaua Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat 1huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentangHalaman 91 dari 122 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNPBR.Pemberhentian AnggotaMenjatuhkan sanksiRekomendasi Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH)(vide bukti PS5=T2 1); 1Bahwa atas Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT /06 / VIL/ 2015 / KKEP tanggal 6 Juli 2015, Aan Suparjo Rustammenyampaikan permohonan banding kepada Kapolda Riau (selakuPejabat Pembentuk Komisi Banding) melalui Sekretariat KKEPtanggal 14 Juli 2015 (vide buktiPQ=T22) anne nnnBahwa Kepala Kepolisian Daerah Riau telah menerbitkanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/319/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pembentukan Komisi

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan PermohonanPenundaan Penerbitan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat( PTDH ) Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bupati Bangka Baratatas Objek Hukum TUN tanggal 31 Desember 2018 sesuai sarandari Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bangka Barat dan sampaidengan keberatan ini disampaikan belum mendapatkan jawabandari Bupati Bangka Barat.3.