Ditemukan 354 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perubahan peubahan parubahan perumahan perobahan prumahan perusahan probahan
Penelusuran terkait : Prubahan biodata Prubahan biodata nikah
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 08-12-2017 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 29-06-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 30 April 2018 — Penuntut Umum:
1.SUPINTO PRIYONO, SH
2.BAMBANG NURDYANTORO, SH
3.A. SAIFULLAH, SH
4.I PUTU KISNU GUPTA, SH
5.NOVA AULIA PAGAR ALAM, SH
Terdakwa:
ANDI IVAN WITTIRI, SE
97 — 37
  • menanda tangani saja;Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang untuk menanda tangani RATRapat Anggota Tahunan) KSP Prima Sejahtera;Bahwa saksi digaji setiap bulannya Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah);Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selain dari gajisaksi setiap bulannya;Bahwa Saksi pernah menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) dari KSP PrimaSejahtera;Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang untuk saksi bertandatangan pada RAT (Rapat Anggota Tahunan), berita acara prubahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
992 — 1608
  • Karya(BERKARYA) Periode 20202025 tertanggal 30 Juli 2020, maka denganterbitnya Surat Keputusan tersebut maka dengan sendirinya perubahannama Partai Berkarya menjadi Partai Beringin Karya (BERKARYA) telahdisetujui oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia;Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas membantah dalil Penggugatpada angka 18 dan 19, karena pasca terbitnya Surat Keputusan dariKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH16.AH.11.01Tahun 2020 Tentang Pengesahan Prubahan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — RONY S.RAMBANG Bin SATAK RAMBANG
47 — 13
  • Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai prarancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah, prubahan danperhitungan pendapatan dan belanja daerah yang telah disampaikanoleh Kepada daerah;g. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungananggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinanDPRD;h.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 Juni 2015 — EDY FAHRIANSYAH Bin HINDUAN (Alm)
61 — 22
  • Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangananggaran dan pendapatan belanja daerah, prubahan dan perhitungan pendapatandan belanja daerah yang telah disampaikan oleh Kepada daerah;g. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaranyang disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD;h.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — TIMOTIUS MAHAR, SE Bin MAHAR (Alm)
50 — 21
  • Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai prarancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah, prubahan danperhitungan pendapatan dan belanja daerah yang telah disampaikanoleh Kepada daerah;g. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungananggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinanDPRD;h.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
806 — 537
  • (Fotokopi dari fotokopi);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122Halaman 153 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKT8.10.11.12.13.Bukti T.Il.Intv8Bukti T.II.Intv9Bukti T.II.Intv10Bukti T.Il.Intv11Bukti T.Il.Intv12Bukti T.IL.Intv13Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah PesisirDan PulauPulau Kecil (Fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Kelautan Dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 28/PERMENKP/2014Tahun 2014 Tentang Prubahan Peraturan MenteriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — H. MAHMUD IIP SYAFRUDIN, S.IP, MA, Bin H. SAIFULLAH (Alm)
74 — 11
  • Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai prarancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah, prubahan danperhitungan pendapatan dan belanja daerah yang telah disampaikanoleh Kepada daerah;g. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungananggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinanDPRD;h.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
HERIZAL Bin RIDWAN
63 — 23
  • Kabupaten (DPPA-SKPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen TA. 2013;
  • 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bireuen Nomor 408 Tahun 2013, tentang Pergantian Pennguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Penggurus Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013, Tanggal 11 Juni 2013 besrta lampirannya;
  • 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 233 Tahun 2013, tentang Prubahan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
ASMARA HADI, ST.,MT Bin ABDUL RASYID
100 — 46
  • (DPPA-SKPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen TA. 2013;

    6. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bireuen Nomor 408 Tahun 2013, tentang Pergantian Pennguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Penggurus Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013, Tanggal 11 Juni 2013 besrta lampirannya;

    7. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 233 Tahun 2013, tentang Prubahan

Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 9/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA
Tanggal 22 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
88 — 42
  • Kabupaten (DPPA-SKPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen TA. 2013;
  • 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bireuen Nomor 408 Tahun 2013, tentang Pergantian Pennguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Penggurus Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013, Tanggal 11 Juni 2013 besrta lampirannya;
  • 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 233 Tahun 2013, tentang Prubahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
178 — 72
  • Peraturan Gubernur DKI Nomor 119 Tahun2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentangPenjabaran Prubahan APBD TA 2013 133. MDPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 316/DPA/2013 TahunAnggaran 2013 134. Laporan Harian Cahs Register PengembalianKe Kas Daerah Sisa Anggaran Swakelola TataAir Jakarta Utara Tahun 2013 135. Perda Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 3 Maret2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2014 136. Perda Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 7November 2014 tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2014 137.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
MUZAPHARSYAH, ST Bin NASRUDDIN
68 — 27
  • 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 233 Tahun 2013, tentang Prubahan atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 112 Tahun 2013, tentang Perubahan Personalia Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013, Tanggal 27 Mei 2013 beserta lampirannya;

    8.

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
144 — 45
  • diketahui dari notulen rapat mingguan ;Bahwa pembayaran termyn pertama , kedua, dan ketiga untuk materialGT 2.1 atas dasar progres yang telah dilaksanakan oleh Mapna Codilaksanakan tahun 2012 dan pengadaan GT 2.1 belum dilaksanakan100% ;Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Mapna Co dan PT NTPdan pembayaran ke PT Mapna Indonesia dan Mapna Co yang memintauntuk dibayar ke PT Mapna Indonesia ;Bahwa perubahan skop/fact finding dan ini bukan termasuk LTE karenadalam RKS tidak dimasukkan dan prubahan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 20-05-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor .12/Pid/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 20 Mei 2013 —
61 — 7
  • ., (lima ratus juta rupiah) berasal dari APDB prubahan;- Bahwa proses pencairan tersebut sepanjang tahun 2010 Koni Lampung Timur menerima sebanyak 5 kali pencairan, akan tetapi saksi hanya 1 kali pencairan, yang selebihnya saksi tidak tahu;- Bahwa saksi pernah menyerahkan bantuan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima oleh Andri Susanto pada tanggal 10 Juni 2010 dan dibuat tanda terimanya;- Bahwa pada tanggal 19 April 2010, saksi pernah menerima dana sosial sebesar Rp
    Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) berasal dari APDB prubahan;- Bahwa proses pencairan tersebut sepanjang tahun 2010 Koni Lampung Timur menerima sebanyak 5 kali pencairan, akan tetapi saksi hanya 1 kali pencairan, yang selebihnya saksi tidak tahu; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;34.