Ditemukan 358 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sepakat sepakata sempakata selokatan selamatan sealatan sepakatdan sepekatan
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 20-07-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PN SANGGAU Nomor 63/Pid.B/2011/PN. SGU
Tanggal 20 Juli 2011 — Pidana -. RAMLAN MARINGGA, BA -. ZAWAWI, S.Sos
133 — 222
  • SGUBahwa semua dokumen saksi tanda tangani diruang kerjasaksi di Kantor Bupati pada bulan Mei 2007 dan beritaacara musyawarah saat saksi menandatangani' pemiliktanahyaitu ARKIANSYAH dan HADI SUDIBYO yangmemerlukan tanah serta anggota Panitia lain sudahtanda tangan, namun saksi tidak ingat siapa yangmengantar dokumen tersebut ;Bahwa proses musyawarah yang dilakukan oleh Panitiaadalah apabila ada ketidak sepakatan antara penggunatanah dengan pemilk tanah dan melebihi harga gantirugi yang ditetapkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-09-0216 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 Juli 2017 — Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn.Cs X Kementerian Komunikasi dan Informatika, ,Cs
428 — 179
  • Ketidak sepakatan terjadi karena PT. Telkom dan PT.Telkomsel selaku penyelenggara dominan menolak untuk menggunakan hasilperhitungan biaya interkoneksi yang telah dilakukan oleh Kementrian Komunikasidan Informatika (Tergugat I) sebagai referensi dalam melakukan evaluasiperubahan Dokumen Penawaran Interkoneksi PT. Telkom dan PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — PURWANTO, SH Bin MULYO REJO
304 — 102
  • No. 12 tahun 1992 dan didalam ketentuan Pasal14 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7Tahun 2007 yang menyatakan risalah panitia pemeriksaan tanah B yangtidak ditandatangani oleh salah satu anggota sebagaimana dimaksudpada ayat 2 tidak mengurangi keabsahan risalah panitia pemeriksaantanah B;Bahwa sesuai dengan ketentuan, semua harus turun ke lapangan danmengadakan rapat atau sidang kemudian semua tandatangan dalamrisalah Panitia pemeriksa tanah B ;Apabila terdapat ketidak sepakatan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Penipuan
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 140/Pid. B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — SUKODI, SH Bin DOMO KARTIKO
195 — 39
  • No. 12 tahun 1992 dan didalam ketentuan Pasal14 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7Tahun 2007 yang menyatakan risalah panitia pemeriksaan tanah B yangtidak ditandatangani oleh salah satu anggota sebagaimana dimaksudpada ayat 2 tidak mengurangi keabsahan risalah panitia pemeriksaantanah B;Bahwa sesuai dengan ketentuan, semua harus turun ke lapangan danmengadakan rapat atau sidang kemudian semua tandatangan dalamrisalah Panitia pemeriksa tanah B ;Apabila terdapat ketidak sepakatan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 20-12-2019 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 312/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
Moh Ridwan, Dkk.
Tergugat:
1.PT. PRIMADAYA HARUMMAS
2.PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk,
3.III. PT ATALIAN GLOBAL SERVICE
218 — 91
  • Kedua pihaknamunupaye tersebut gagal menghasilkanK@sepakatan, sehingge Me janjuran,diator harus mengeluarkanBishuars em 189.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-10-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 116/Pid.B/2017/PN Psb
Tanggal 3 Januari 2018 — Penuntut Umum:
NURHADI, SH.MH
Terdakwa:
Sutan Kamenan
157 — 73
  • untuk tanah ulayat kerjasama antara pihak swasta atau perusahaanharus melibatkan Negara; Bahwa dalam hal mengatur masalah kepemilikan siapa memiliki misalnyakelompok tani atau plasma itu Negara yang menentukannya; Bahwa tidak ada dasarnya saksi mengatakan dalam hal mengatur masalahkepemilikan siapa memiliki misalnya kelompok tani atau plasma itu Negarayang menentukannya namun sudah menjadi kebiasaan saja;Halaman 81 dari 106 HalamanPutusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.PsbBahwa Bupati bisa membatalkan ke sepakatan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 455/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 10 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Diwakili Oleh : AGUNG BOWO LAKSONO, S.H.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan Diwakili Oleh : PRITO TEJOKUSUMA,SE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diwakili Oleh : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu- Opak
Terbanding/Penggugat I : KOMARIYAH
Terbanding/Penggugat II : RAMBAT
Terbanding/Penggugat III : AMBJAH
Terbanding/Penggugat IV : WACHID AMINUDIN
Terbanding/Penggugat V : YUTA
Terbanding/Penggugat VI : SUKARIM, S.Pd, M.Pd
Terbanding/Penggugat VII : SUMIYAH
Terbanding/Penggugat VIII : SUKARTI
Terbanding/Penggugat IX : ANSORI
Terbanding/Penggugat X : SULASMI
Terbanding/Penggugat XI : ACHMADI
Terbanding/Penggugat XII : SUWANDI
Terbanding/Penggugat XIII : KADIM SURYANTO
Terbanding/Penggugat XIV : HARYANTO
Terbanding/Penggugat XV : TURIJAH
Terbanding/Penggugat XVI : MINTARSIH
Terbanding/Penggugat XVII : AGUS SULISYANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : PAINO
Terbanding/Penggugat XIX : SRI LESTARI Ahli Waris dari Suparman
Terbanding/Penggugat XX : MISYADIN
Terbanding/Penggugat XXI : SUTARYONO
Terbanding/Penggugat XXII : PONIMIN
Terbanding/Penggugat XXIII : NIYEM
Terbanding/Penggugat XXIV : WARYONO
Terbanding/Penggugat XXV : MARMIN
Terbanding/Penggugat XXVI : JEMIRAH
Terbanding/Penggugat XXVII : NGABDUL WAHID
Terbanding/Penggugat XXVIII : PONIRIN
Terbanding/Penggugat XXIX : PAINAH
Terbanding/Penggugat XXX : RISMIYATI JULIANTI
Terbanding/Penggugat XXXI : JUMIYATUN
Terbanding/Penggugat XXXII : MUHTAROM
Terbanding/Penggugat XXXIII : HIRMAN
Terbanding/Penggugat XXXIV : GIMAN
Terbanding/Penggugat XXXV : SARIJAH
Terbanding/Penggugat XXXVI : TARMIYAH
Terbanding/Penggugat XXXVII : ROHANI
Terbanding/Penggugat XXXVIII : MISRUN
Terbanding/Penggugat XXXIX : SARWAN
Terbanding/Penggugat XL : KHOTIMAH
Terbanding/Penggugat XLI : NGATIYAH
Terbanding/Penggugat XLII : SUMIN
Terbanding/Penggugat XLIII : SUGIYANTO
Terbanding/Penggugat XLIV : NGADIMUN
Terbanding/Penggugat XLV : SUYATNO, SPd.I
Terbanding/Penggugat XLVI : SUYONO
Terbanding/Penggugat XLVII : MUHSINUN
Terbanding/Penggugat XLVIII : KOTIMAH
Terbanding/Penggugat XLIX : RIWUT DIONO
Terbanding/Penggugat L : TRI BUDI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LI : AMIN WAHYUDIN
Terbanding/Penggugat LII : MUNTIAH
Terbanding/Penggugat LIII : SUMINI
Terbanding/Penggugat LIV : IHSANUDIN
Terbanding/Penggugat LV : SUMARNO
Terbanding/Penggugat LVI : MUHHAMAD IHSAN
Terbanding/Penggugat LVII : YUDI ARYANTO
Terbanding/Penggugat LVIII : SARIYONO
Terbanding/Penggugat LIX : SITI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LX : PURNOTO
Terbanding/Penggugat LXI : MUNTAMAH
Terbanding/Penggugat LXII : NGATINAH
Terbanding/Penggugat LXIII : RAMSIYAH
Terbanding/Penggugat LXIV : ERMANTO
Terbanding/Penggugat LXV : SUKIRYANTO
Terbanding/Penggugat LXVI : TRI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LXVII : RUJIAH
Terbanding/Penggugat LXVIII : ANDI ASZANI
Terbanding/Penggugat LXIX : KARTINI
Terbanding/Penggugat LXX : SUPARNO
Terbanding/Penggugat LXXI : PUJI ASTUTIK
Terbanding/Penggugat LXXII : RUBIANTO
Terbanding/Penggugat LXXIII : PAINTEN
Terbanding/Penggugat LXXIV : DEWI SRIYATI Als Wali Dari SILVI ISLAMINARTI
Terbanding/Penggugat LXXV : SUTINAH
Terbanding/Penggugat LXXVI : ASIYAH
Terbanding/Penggugat LXXVII : NGADIMAN
Terbanding/Penggugat LXXVIII : Sukarim, S.Pd,. M.MPd
Terbanding/Penggugat LXXIX : Muhammad Ihsan
Terbanding/Penggugat LXXX : Wuryati
Terbanding/Penggugat LXXXI : Dewi Sriyati (Wali dari Silvi Islaminarti)
Terbanding/Penggugat LXXXII : Sutinah (Wali dari Inayaturrobaniyah)
Terbanding/Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat IV : : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan, selaku Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasioanal, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
250 — 177
  • Bahwa apabila terjadi sengketa/ ketidak sepakatan dalam hal bentukbesarnya ganti kerugian dalam hal Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum telah diatur secara detaildengan Perma No.3 tahun 2016 tentang Tata cara PengajuanKeberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalamPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumsehingga gugatan Para Penggugat dianggap telah daluwarsa.3) Gugatan Tidak Jelas (obscuur libel) : Bahwa dalam materi gugatan Penggugat yang diuraikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 September 2016 — HERLAND bin OMPO
244 — 365 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Chevron Pacific Indonesia,menyatakan bahwa setiap ketidak sepakatan dalam pelaksanaan operasipetrolium termasuk antara lain temuan audit, para pihak harus bertemu danmembicarakannya untuk melaksanakan setiap upaya guna mencapaikesepakatan, yang berarti bahwa hubungan antara BP Migas/SKK Migasdengan PT.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 17-11-2020 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 114
  • Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT pada poin 7 (tujuh) danPoin 8 (delapan) dalam Konvensi TERGUGAT;Bahwa dalil yang diuraikan oleh TERGUGAT adalah dalil yang tidakmemberikan jawaban secara fakta hukum, sebagaimana dalil TERGUGATyang terlinat menyatakan hal ketidak sepakatan dalam memberikan nafkahlampau kepada PENGGUGAT tidak memiliki alasan dan dasar hukum yangjelas, karena kenyataannya PENGGUGAT saat ini sedang menjalani upayahukum untuk mencari keadilan bagi dirinya yang sejak sekitar tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-08-2011 — Upload : 09-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2029 K/PID/2009
Tanggal 16 Agustus 2011 — SOENDOWO RAHARDJO TJANDRA
98 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cara :Bahwa SOENDOWORAHARDJO TJANDRA bekerja di PTTerdakwaSAR Surabaya yang bergerak dalambidang usaha memproduksi lampumerek Chiyoda selaku ManagerEksport sejak tahun 1993 sampaidengan tanggal 15 April 2005mempunyai tugas antara lain mencariOrder,mengurus dokumen eksport ;membuat rencana produksiBahwa prosedur eksport lampuchiyoda yang berlaku di PT SARSurabaya adalah Manager Eksportsetelah menerima permintaan barangdari pembeli yang ada di Luar Negerimembuat penawaran harga, apabilatelah ada ke sepakatan
    SARSurabayaadalah Manager Eksport setelahmenerima permintaan barang daripembeli yang ada di Luar Negerimembuat penawaran harga, apabilatelah ada ke sepakatan managereksport membuat sales kontrak yangditandatangani oleh manager eksportdan dikirim kepada pembeli untukditandatangani selanjutnya dikirimkembali ke PT SAR.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Putus : 16-04-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel
Tanggal 16 April 2014 —
128 — 472
  • sekoder jadi yang wayibdilaporkan hanya mengenai penyelenggaraan USKP yang wajib dilaporkan dandilaporkan 60 hari setelah ujian; Bahwa BPUSKP tidak wajib melaporkan keuangan kepada IKPI kecuali tentangpenyelenggaraan USKP; Bahwa setiap selesai melaksanakan ujian Terdakwa melaporkan ke Dirjen Pajakkarena sebagai pengawas, dan melaporkan kepada IKPI pengurus pusat dan kepadaPusdiklat Perpajakan; Bahwa bandaharanya pada waktu Bapak Cahyono; Bahwa pemisahan Rekening ada dua dan hal tersebut atas usul sepakatan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
A. NAWAWI DKK
Tergugat:
PT.EIGHT INTERNASIONAL
126 — 34
  • Henny Mempuni dan Bapak Sariyo;Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 Anggota PUK SPAI FSPMI PT EightInternational yang berjumlah 119 orang kembali bekerja seperti biasasetelah tercapainya sepakatan yang dibuat pada 26 Maret 2019 antaraHalaman 40 dari 212 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.SusPHI/2021/PN Tjk33.34.35.36.37.38.39.PUK SPAI FSPMI PT Eight International dengan Bapak B.R.M Mendispihak dari perusahanan PT Eight International dan pada akhirnyakesepakatan yang telah di buat antara Tergugat dengan Penggugat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 30 Agustus 2012 — Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO (TERDAKWA)
143 — 92
  • Bahwa kalau minta tambahan biaya dihitung dasarnya dari sepakatan. Bahwa pada waktu BPKP melakukan pemeriksaan di lapangan saksi mendampingiSaksi SUSANTO ADI WIBOWO,ST.MT.
    Kuntjup, tanggapan Terdakwa atas Nota Dinas dariKepala DPU selaku PPKom dan pemberian disposisi oleh Walikota SalatigaTerdakwa membuat Nota Dinas bukan karena adanya ketidak sepakatan terhadap hasilevaluasi ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/ Konstruksi VII, tetapi karenaadanya keinginan Walikota untuk memenangkan PT Kuntjup yang berbeda dari usulanULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2016 — - MANGANDAR SIMANJUNTAK
81 — 108
  • CV Victor Jayaselaku Penyedia yang diwakili oleh Maridup Lumbantobing selaku Wakil DirekturCV Victor Jaya dengan Pihak PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara yangdiwakili Namora Tonggor Hutagalung selaku Direktur PDAM Mual Natio KabupatenTapanuli Utara untuk menyepakati biaya untuk kegiatan penggalian Pipa PVCukuran 6, ukuran 3, dan ukuran 2, Pipa Gip ukuran 6 serta penimbunan untukupah pemasangan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;Menimbang, bahwa seharusnya dengan adanya sepakatan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 341/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 6 April 2016 — - PT.PUPUK SUBUR MAKMUR (PENGGUGAT) - PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG MEDAN (TERGUGAT I) - PT. SATRIA DHARMA PUSAKA CRAWFORD THG, (TERGUGAT II) - PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN (TERGUGAT III)
147 — 76
  • Sengketa terjadi sejak Tertanggung dan Penanggungmenyatakan secara tertulis ketidak sepakatan atas hal yang dipersengketakan.Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyaverah tidakdapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untukmemilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diaturberikut ini untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dan pilihan carapenyelesaian sengketa tersebut selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan.Tertanggung vejib
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
476 — 637
  • Keperdataan.Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan Poin 14 dalil Para PengguatObjek gugatan Para Penggugat dalam Perkara A quo, telah memenuhiketentuan Pasal 3 Perma 02/2019 dimana ketidak sepakatan Tergugatadalah sebagai berikut :(1) Bahwa Tergugat telah menjalankan amanah undang undangsebagai Pejabat tata Usaha Negara dalam menjalankanPelayanan Publik sesuai dengan Undang undang Nomor 25tahun 2019 Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelastentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenanganselurun
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
529 — 796
  • Keperdataan.Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan Poin 14 dalil Para PengguatObjek gugatan Para Penggugat dalam Perkara A quo, telah memenuhiketentuan Pasal 3 Perma 02/2019 dimana ketidak sepakatan Tergugatadalah sebagai berikut :(1) Bahwa Tergugat telah menjalankan amanah undang undangsebagai Pejabat tata Usaha Negara dalam menjalankanPelayanan Publik sesuai dengan Undang undang Nomor 25tahun 2019 Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelastentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenanganselurun
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
402 — 286
  • penyalahgunaankeadaan, penyalahgunaan keadaan itu kalau dikembalikan kepadakebebasan berkontrak umumnya orang melihat dari 2 (dua) segi, yangpertama karena ada keadaan yang disalahgunakan makanya disebutpenyalahgunaan keadaan ada pendapat sebagian sarjana baik didalamnegeri maupun diluar negeri yang mengatakan itu sebenarnya cacatnya adadi kehendak tidak ada kesepakatan kehendak yang benar karena adapenyalahgunaan, ada penipuan, ada itikad tidak baik didalampenyalahgunaan keadaan jadi cacatnya itu cacat di sepakatan