NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor 00022/203/17/051/19, tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

menjadi objek sengketa berupa gugatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26Nomor 00021/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Oktober2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 20/SPHP/ 11 Pekanbaru tanggal17 Februari 2011; 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Adira Finance CabangPerawang Nomor Memo 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,telah diterima nama Hondaindo Perkasa Motor atas nama NamaNasabah Zulkai Hartono, nama BPKB atas nama Wastuti;Hal. 6 dari 24 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 20/SPHP/11 Pekanbaru tanggal17 Februari 2011; 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Adira Finance CabangPerawang Nomor Memo 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,telah diterima nama Hondaindo Perkasa Motor atas nama NamaNasabah Zulkai Hartono, nama BPKB atas nama Wastuti; 1 (satu) lembar pengembalian BPKB kepada Hondaindo Perkasa Motoratas nama Soim BM 5939 YD Nomor BPKB H 03420383, Perawangtanggal 09 November 2011;Hal. 7

Nomor 72 PK/Pid/2017b)Surat Pengantar Nomor 20/SPHP/11 Pekanbaru tanggal 17Februari 2011, tanpa mempertimbangkan bahwa bukti tanda terimatersebut merupakan pengambilan 3 (tiga) BPKB atas namakonsumen Kelana, Risan dan Harsono di CV. Hondaindo PerkasaPekanbaru, dalam pengembilan BPKB tersebut Terdakwa Asmadi,S.E. telah menyerahkan kepada pihak CV. Hondaindo PerkasaCabang Siak, hal tersebut dibuktikannya dengan ditemukan BPKBatas nama Kelana dan Risan di CV.

menyampaikan undangan secara tertulis untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan, membuat risalah pembahasan,membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, membuatIkhtisar Hasil Pembahasan Akhir, dan membuat Berita AcaraKetidakhadiran Wajid Pajak dalam Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan;Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

Putusan Nomor 2718/B/PK/Pjk/2019Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP.

menjadi objek sengketa berupa gugatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor 00101/203/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Januari2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP

faksimili Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak aktif, yang melaluiundangan tersebut, Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembalidiberi kesempatan untuk hadir dan melakukan pembahasanhasilpemeriksaan pada tanggal 20 April 2018, namun Penggugat sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak hadir dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atasSPHP sebagaimana telah Tergugat sekarang Termohon PeninjauanKembali tuangkan dalam risalah pembahasan berdasarkan SPHP

KEP00878/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26 September2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor 00059/203/17/051/19 tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

Koreksi atas Penghasilan Neto sebesar Rp427.568.127.443,00;Menurut Terbanding pada saat proses Terbandingan dan Keberatan;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Terbandinga (SPHP) NomorSPHP080/WPJ.19/KP.01/2009 tanggal 2 Juni 2009 (Lampiran 5), dijelaskanbahwa koreksi atas Penghasilan Neto sebesarRp434.545.058.267,00dilakukan karena:Bahwa berdasarkan equalisasi di bawah ini, terdapatnya perbedaanpengakuan penghasilan neto sehingga diasumsikan oleh Terbanding masihterdapatnya penghasilan yang

Koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp30.000.000,00;Menurut Terbanding pada saat proses Terbandingan dan Keberatan;Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil Terbandingan (SPHP) NomorSPHP080/WPJ.19/KP.01/2009 tanggal 2 Juni 2009 (Lampiran 5), terdapatkoreksi atas Kredit Pajak Fiskal Luar Negeri sebesar Rp30.000.000,00 namuntidak dituangkan penjelasannya di dalam SPHP;Bahwa selanjutnya dalam proses keberatan, Terbanding tetapmempertahankan koreksinya di berdasarkan surat pemberitahuan untuk hadir(SPUH

PRIN00021/WPJ.07/KP.1005/RIK.SIS/2012 tertanggal 14 September 2012(Lampiran 1);Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") No.

Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobyek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.214.633.606 meliputi masa pajak Januari Desember 2008;AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan "tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPN atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.214.633.606 padatanggal

NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait PPh Final Pasal 4 ayat(2) Nomor 00019/240/17/051/19 tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

obyek sengketa berupa gugatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal23/26 Nomor : 00014/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa PajakJanuari 2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan olehMajelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP

Putusan Nomor 1992/B/PK/Pjk/2021Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Pajak sudah benar karenaterbukti bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sudahmengetahui dan hadir memenuhi undangan Tim Pemeriksa dalamrangka penyampaian hasil koreksi sementara, kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP, selanjutnya hadir dalampembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 10 April2019 yang bertempat di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan terakhir hadiruntuk menandatangani Berita Acara

SuratPemberitahuan, sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak dapat melaporkantambahan Pajak Masukan dalam pengungkapan tersebut maka PajakMasukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yangtidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilaitidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak;Bahwa Pemohon Banding, menyampaikan pengungkapanketidakbenaran atas pengisian surat pemberitahuan Pemohon Banding padatanggal 4 April 2017 sedangkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan(SPHP

Putusan Nomor 2765/B/PK/Pjk/2019adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP.

Pemeriksaan Lapangan karena Pemohon Bandingtidak menyampaikan laporan ketidakbenaran pengisian SPT PPN MasaPajak September 2009 tersebut sesuai waktu yang ditetapkan di dalamPasal 26 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008 di mana Pemohon Banding menyampaikan laporan padatanggal 28 Juni 2011 yaitu setelah Pemberitahuan Hasil Pemeriksaandisampaikan kepada Pemohon Banding, meskipun pembayaran pajakterutang dan denda kenaikan sebesar 50% atas pengungkapanketidakbenaran dibayar sebelum SPHP

Putusan Nomor 1644/B/PK/PJK/2017yang sebenarnya, pelunasan pajak yang kurang dibayarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidakdiperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan.5.12. bahwa Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Dirjen Nomor 19 Tahun2008 ini semakin menegaskan betapa pentingnya laporanketidakbenaran tersebut disampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) sebelum Pemeriksamenyampaikan SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.

atas dandatafakta yang diuraikan pada angka 6 di atas, PemohonPeninajuan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat bahwaterbukti bahwa SSP yang disampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 22 Juni2011 tidak memenuhi syarat formal sebagai laporan tersendirimengenai pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT MasaPPN dan terbukti juga bahwa laporan tersendiri pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT disampaikan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) setelah SPHP

12,5% metode saldomenurun):Bahwa berikut adalah alasan dan penjelasan Pemohon Banding:Pemohon Banding berpendapat bahwa pokok sengketa antara PemohonBanding dan Terbanding berkaitan dengan yuridis fiskal dalam penetapanKelompok harta sebagai dasar penyusutan fiskal atas mesinmesin yang dimilikiPemohon Banding;Dasar Hukum yang digunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi atasbiaya penyusutan aktiva sudah tidak berlaku;Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP

Putusan Nomor 803/B/PK/PJK/2016Dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dan Peneliti Keberatan untukmelakukan koreksi atas biaya penyusutan aktiva tidak konsisten;Bahwa jika Terbanding dalam SPHP dan Risalah Pembahasan menggunakanKMK Nomor: 520/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan KMK138/KMK.03/2002 sebagaimenggunakan PMK Nomor: 96/PMK.03/2009 dan PER55/PJ/2009 sebagaidasar untuk mempertahankan koreksi biaya penyusutan ini, hal ini jelasdasar koreksi, sementara Peneliti Keberatanmerupakan

melalui proses pembahasan akhir;Bahwa dengan merujuk pada hasil pembahasan akhir pemeriksaan pajak TahunPajak 2010 oleh Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan pemeriksaan pajakTahun Pajak 2009, sudah sepatutnya apabila koreksi positif oleh Terbanding diTahun Pajak 2009 atas beban penyusutan dibatalkan oleh penghitunganpenyusutan secara fiscal harus dilakukan secara taat azas sesuai Pasal 11 ayat(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, SPHP

Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobyek PPh atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesarRp5.214.633.606 meliputi masa pajak JanuariDesember 2008:3.

AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan tidak setuju dengan koreksi fiskal positif PPh atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.214.633.606 padatanggal 27 November 2012;4. KPP Migas memberikan undangan tertanggal 7 Desember 2012 untukmenandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajakpada tanggal 12 Desember 2012.

Putusan Nomor 2885/B/PK/Pjk/2019dipertahankan oleh Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karenakewenangan hukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP.

Alasan dan Dasar Permohonan Pengajuan Banding ;Bahwaatas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1965/WPJ.07/BD.05/ 2006 tersebut, Pemohon Bandingmengajukan Banding dengan alasan sebagai berikutKoreksi Terbanding sebesar Rp. 1.691.922.876,00 ;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP)Nomor PHP236/WPJ.07/KP.0205/2005 tanggal 03 Oktober 2005,Terbanding melakukan koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal26 sebesar Rp. 1.691. 922.876,00 dengan perincian sebagaiberikutBiaya Bunga Rp.1.606.843.217,00Hal