Ditemukan 3773 data
60 — 17
rupiah) Awalnyasaksi tidak mengetahui kenapa Sisa Dana tersebut tidak dikembalikan ke KasUmum Negara dan saksi baru mengetahui sisa Dana PPID tersebut tidakdikembalikan ke Kas Umum Negara pada saat ditangani dan diproses hukum ;e Bahwa saksi melakukan monitoring terhadap pengeluaran Sisa Dana PPIDtersebut , Apabila SP2D yang ditujukan ke rekening simsem sudah tervalidasioleh Bank, berarti dana tersebut sudah masuk ke tujuan ;e Bahwa yang menjadi Kabag Keuangan Pada Bulan Desember 2013 PadaPemerintah Kabuaten
162 — 32
Jepara ;Bahwa sebagai Kasi Perbendaharaan DPPKAD Kabuaten Jepara tugas saksiadalah membuat laporan pengelolaan keuangan daerah ke pusat dan propinsi(penyerapan dan pencairan), mendistribusian dana/ pencairan SP2D ke SKPD(mekanisme APBD sekabupaten Jepara dan mengerjakan Tugastugas lain yangditunjuk pimpinan ;Bahwa proses pencairan dana suatu pekerjaan dapat berupa Pencairan LS,Pencairan GU, Pencairan TU, Pencairan UP, macammacam pencairan belanjalangsung dan belanja tidak langsung.
109 — 31
KepalaPuskesmas Sei Berombang.Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Keterangan Ahli :BATARA LUMBAN TOBING yang menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli ditunjuk berdasarkan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST1803/PW02//5/2012 tanggal 9 April 2012 melakukanAudit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Penyimpangan Penyaluran DanaJaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan DanaPelayanan Kesehatan Dasar (Yankesda )Gratis diPuskesmas Sei Berombang Kabuaten
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
ALIAS Pgl. ALIAS
95 — 2
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/ 92/ BUP-PAS/2016 tentang Penunjukan Keanggotaan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabuaten Pasaman tanggal 29 januari 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 38/ULP-PAS/2016 tanggal 26 Mei 2016
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/DSp-BNPB/BPBD- PAS/ 2016 tanggal 17 Mei 2016.
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
Ir.RIZALWIN,M.Si
167 — 180
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/ 92/ BUP-PAS/2016 tentang Penunjukan Keanggotaan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabuaten Pasaman tanggal 29 januari 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 38/ULP-PAS/2016 tanggal 26 Mei 2016
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/DSp-BNPB/BPBD- PAS/ 2016 tanggal 17 Mei 2016.
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD SAYUTI POHAN, AP
118 — 32
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/ 92/ BUP-PAS/2016 tentang Penunjukan Keanggotaan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabuaten Pasaman tanggal 29 januari 2018.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 38/ULP-PAS/2016 tanggal 26 Mei 2016
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/DSp-BNPB/BPBD- PAS/ 2016 tanggal 17 Mei 2016.
73 — 37
Jepara ;Bahwa sebagai Kasi Perbendaharaan DPPKAD Kabuaten Jepara tugas saksiadalah:o Pembuatan laporan pengelolaan keuangan daerah ke pusat dan propinsi(penyerapan dan pencairan) ;o Pendistribusian dana/ pencairan SP2D ke SKPD (mekanisme APBDsekabupaten Jepara ;Tugastugas lain yang ditunjuk pimpinan ;Bahwa proses pencairan dana suatu pekerjaandapat berupa Pencairan LS,Pencairan GU, Pencairan TU, Pencairan UP, macammacam pencairanbelanja langsung dan belanja tidak langsung, untuk pencairan kegiatanpekerjaan
71 — 24
Jepara ;Bahwa sebagai Kasi Perbendaharaan DPPKAD Kabuaten Jepara tugas saksiadalah:e Pembuatan laporan pengelolaan keuangan daerah ke pusat dan propinsi(penyerapan dan pencairan) ;e Pendistribusian dana/ pencairan SP2D ke SKPD (mekanisme APBDsekabupaten Jepara ;e Tugastugas lain yang ditunjuk pimpinan ;e Bahwa proses pencairan dana suatu pekerjaandapat berupa Pencairan LS,Pencairan GU, Pencairan TU, Pencairan UP, macammacam pencairanbelanja langsung dan belanja tidak langsung, untuk pencairan kegiatanpekerjaan
67 — 49
Pulau Terpencil danTerluar Kabupaten Alor Propinsi NTT berasal dari APBN tahun 2014 denganbesar anggaran Rp. 21.000.000.000, (dua puluh satu milyar rupiah), anggarantersebut dalam bentuk DIPA Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalSatker Pengembangan Daerah Khusus.Bahwa untuk pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar di KabupatenAlor ada terdapat perencanaan, yang membuat perencanaannya adalah PemdaKabupaten Alor dimana perencanaan tersebut sudah dilampirkan dalamproposal yang diajukan oleh Pemda Kabuaten
92 — 34
sendirikarena Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabatpenandatangan SPM dan apabila di sekolah tersebut tidak ada KTUmaka Kepala sekolah juga bertindak sebagai PPK.Bahwa setiap realisasi anggaran dilaporkan melalui aplikasi systemakuntansi instansi berbasis akroal jadi sistemnya online, yang masuk keKementerian Keuangan, Kmenterian Agama dan juga diakses oleh KanwilAgama Propinsi Maluku selaku koordinator.Bahwa sedangkan Laporan Manual penggunaan dana BOS tembusannyadilaporkan ke Kemenag Kabuaten
86 — 18
Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013, point 5 yaitu:Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaranTerdakwa selaku pengguna Anggaran di Dinas Kesehatan kabupatenKepulauan Anambas Tahun 2013 tidak menguji, membebankan padamata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayarantagihan tagihan atas beban APBD Kabuaten Kepulauan AnambasTahun 2013 dalam kegiatan Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Suku Cadang dan
111 — 74
Surya Barokah seluas + 12.000ha di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga, Kabuaten Kotawaringin Timur, yaitupembangunan kebun inti seluas 1.000 ha dibiayai sendiri oleh PT. Surya Barokah,sedangkan pembangunan kebun plasma seluas 4.000 ha untuk kedua KUDdibiayai dari kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKPA)menggunakan sumber dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan danaBank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ;Setelah adanya MoU antara PT.
120 — 44
2009 ;e Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa II sebagi Bendahara bantuankeuangan adalah memuat SPPLS, menyiapkan adminitrasi berupaSPMLS untuk ditanda tangani oleh Kepala Bagian keuangan selakuKuasa pengguna anggaran setelah ada disposisi dari Bupatikemudian dilanjutkan kepada saya untuk diteruskan kepada subbagian perbendaharan untuk diterbitkan SP2D ;e Bahwa yang menanda tangani SPPLS adalah Terdakwa II bersamaKepala Bagian keuangan selalu Kuasa pengguna anggaran ;e Bahwa benar pada tahun 2009 di Kabuaten
107 — 52
Pulau Terpencil dan TerluarKabupaten Alor Propinsi NTT berasal dari APBN tahun 2014 dengan besaranggaran Rp. 21.000.000.000, (dua puluh satu milyar rupiah), anggaran tersebutdalam bentuk DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal SatkerPengembangan Daerah Khusus.Bahwa untuk pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar di Kabupaten Alorada terdapat perencanaan, yang membuat perencanaannya adalah PemdaKabupaten Alor dimana perencanaan tersebut sudah dilampirkan dalam proposalyang diajukan oleh Pemda Kabuaten
109 — 92
:Bahwa saksi kenaldengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikathubungan kerja dengan Terdakwa.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Maluku Utarasebagai saksi;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, beliau pada tahun 2015 pernahmenjabat sebagai Sekda Kabuaten Pulau Morotai;Bahwa saksi bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotaisebagai staf honorer di bagian umum;Halaman 68 dari 199 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus
76 — 96
tahun 2011 dan tahun 2012sesuai dengan surat keputusan Nomor :900/01/KEPKIP/2011, Tanggal 18 Mei2011 tentang Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Dana HibahPemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil tahun 2011 dan sesuai denganKeputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh SingkilNomor :900/01/KEPKIP/2012, Tanggal 01 Februari 2012 tentang PenetapanBendahara dan Atasan Langsung Bendahara Dana Hibah Pemilu Bupati danWakil Bupati Aceh Singkil;Bahwa benar Sumber dana hibah untuk KIP Kabuaten
82 — 20
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan danPerkebunan Kabupaten Tanah Laut No : 20 tahun 2010tentang Penunjukan panitia pengadaan barang / jasa danpejabat pengadaan barang / jasa pada satuan kerja dinaspertanian tanaman pangan dan perkebunan kabupaten tanahlauttahun anggaran 2010, tanggal 03 Maret 2010 ;: Asli Keputusan direktur rumah sakit umum daerah Hadjiboejasin pelaihnari No : 445 / 60 / RSUD.HB, tentangPenunjukan panitia / pejabat pengadaan barang dan jasasatuan kerja RSUD.H.Boejasin pelaihari Kabuaten
99 — 35
., M.Si (terdakwadalam berkas terpisah) di Rayuan Kelapa Timur Rt. 005 Rw. 002Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembatadan di Kantor DPRD Kabuaten Lembata di Kelurahan lewoleba Utara,kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, telah merubah LaporanPansus DPRD Kabupaten lembata tanggal 18 Oktober 2013 Padabagian KESIMPULAN dan REKOMENDASI, yaitu) awalnya padakesimpulan berbunyi :KESIMPULANSetelah membedah kelima kasus yang dipandang menonjol ini, Pansus DPRD Lembata menarik kesimpulan
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR
183 — 49
ArifFirdaus, S.IP, M.SI. bersifat manipulatif dengan menggunakan buktipembayaran fiktif;Bahwa pencairan dan penarikan dana dari Anggaran Belanja SekretariatDPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Angaran 2017sebagian ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupununtuk kepentingan pribadi Pengguna Anggaran Arif Firdaus, S.IP, M.Si ;Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas kasus dugaan Tinda Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran BelanjaSekretariat DPRD Kabuaten
September 2017; tidak sesuai dengan peruntukkan yang semestinyasebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanPerangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten PenukalHalaman 318 dari 364 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.Abab Lematabg Ilir sehingga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangannegara / daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas kasus dugaan Tinda Pidana Korupsi PengelolaanAnggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabuaten
206 — 116
pidana dalam dakwaan Penuntut Umumbaik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terobukti melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya, maka hakhak Terdakwa harus dipulinkandalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang selengkapnyasebagaimana diuraikan dalam daftar barang bukti, terbukti merupakan dokumenatau arsip administrasi dari Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa (BPMPD) Kabuaten